Ditemukan 5512 data
AMIRUDDIN, SP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
29 — 14
Pemohon:
AMIRUDDIN, SP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
SUGIHAN SOELIANDJO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
26 — 4
Pemohon:
SUGIHAN SOELIANDJO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
46 — 21
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRES PELABUHAN Cq. RESKRIM
Mathias Hubert Marie Echene
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
147 — 107
Pemohon:
Mathias Hubert Marie Echene
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSA
87 — 37
Pemohon:
YEHEZKIEL BOSEREN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK WARSAYami No. 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. KepalaKepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua Cq Kepala Kepolisian Resort(KAPOLRES) Biak Numfor Cq, Kepala Kepolisian Sektor Warsa(KAPOLSEK), beralamat di Jalan Wari Moos Biak, Kabupaten Biak Numfor98112, yang dalam ini memberi kuasa kepada :1. Iptu, Muh. Yusuf, M.S.Sos.,S.H.
yangtertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPharus dimaknai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184KUHAP;1) Keterangan Saksi2) Keterangan Ahli3) Surat4) Petunjuk5) Keterangan TerdakwaBahwa dalam rangkaian Penyidikan yang dilakukan olehTERMOHON = selain memenuhi unsur tersebut diatas sebelummenetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, TERMOHONmelaksanakan Gelar Perkara pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021,berdasarkan BAB IV Pasal 31, pasal 32, 33 Peraturan Kapolri
SAMSURI Als SAM Bin SAIKAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA BANGKA BELITUNG cq KAPOLRES BELITUNG
33 — 14
Pemohon:
SAMSURI Als SAM Bin SAIKAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA BANGKA BELITUNG cq KAPOLRES BELITUNG
46 — 41
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
MANSUR PASANG
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
31 — 4
Pemohon:
MANSUR PASANG
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ KAPOLRES DUMAI CQ KAPOLSEK DUMAI TIMUR
37 — 20
SYAFIQ WAHYUDHA
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ KAPOLRES DUMAI CQ KAPOLSEK DUMAI TIMUR
MESRAN
Termohon:
KAPOLRI,Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
30 — 26
Pemohon:
MESRAN
Termohon:
KAPOLRI,Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
HESTY HELENA SITORUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMUT
13 — 8
Pemohon:
HESTY HELENA SITORUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMUT
ISMATUN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
22 — 13
Pemohon:
ISMATUN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
DRS.CHANNY OBERLIN ARITONANG,
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
72 — 15
Pemohon:
DRS.CHANNY OBERLIN ARITONANG,
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
29 — 11
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
dan haruslahdidapati bukti permulaan yang cukup yang paling sedikit 2 (dua) jenisalat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus adaproses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka,hal ini Sesuai dengan:a) Ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyebutkan :Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patutdiduga sebagai pelaku tindak pidana.b) Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri
Pasal 66ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 TentangPengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana DiLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009),terbukti secara jelas dan nyata, tindakan dan perbuatan Termohon yangtelan menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, melakukanoenangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidaksah dan tidak berdasarkan hukum, = serta telah melakukanpenyalahngunaan keadaan (abuse of power) dan merupakan suatuperbuatan
Pasal 1 angka 14 KUHAP jo.Pasal 66 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009):2) Termohon tidak pernah melakukan GELAR PERKARA untukmenjadikan/menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan/atautidak pernah memberitahukan/mengundang seandainya benar (quodnon) telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan Pemohonsebagai tersangka (vide.
Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12Tahun 2009);3) Termohon tidak melakukan pemeriksaan secara profesional,proposional dan transparan dalam menetapkan/menjadikan Pemohonsebagai Tersangka (vide. Pasal 1 angka 11 jo.
Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan PengendalianPenanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia jo Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Medan agar segera mengadakan sidangPraperadilan dengan memanggil Pemohon dan Termohon di depanpersidangan, serta memohon kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan NegeriMedan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikanPutusan, yang
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
8 — 2
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
69 — 28
Pemohon:
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda BaliBahwa atas kejadian ini, Pemohon sangat dirugikan baik moriil ataupunmateriil.TENTANG HUKUMNYABahwa berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan aturan didalam HukumAcara Pidana dan peraturan terkait lainnya, jelaslah Termohon telah melakukanmal Prosedur terkait tata cara penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalamKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri yangberakibat proses penyitaan, penangkapan, penetapan tersangka danpenahanannya menjadi tidak sah.I.
Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasukidan / atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannyadisampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat lainnyayang bersangkutan.Jadi jika mengacu pada KUHAP dan Peraturan Kapolri, jelas Termohon telahmelakukan pelanggaran hukum yang berakibat tindakan penggeledahantersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah.ll.
Tanggal 25 September 2018.Laporan Model A berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 tahun2009 adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanyatindak pidana.
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
16 — 10
Pemohon:
SULFIKAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq. KEPOLISIAN RESOR KRIMINAL KOTA TARAKAN
15 — 7
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
41 — 9
Pemohon:
MARAHALIM SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTAAgung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2020 sedangkan dalamperkara aquo Pemohon adalah atas bujukan, rayuan dan diperdayadari seorang perempuan yang Pemohon kenal melalui aplikasiMichat dengan imbalan Pemohon akan berhubungan intim denganperempuan tersebut atau dalam istilahnya Sabu tukar pepek(STP), dengan demikian status dan atau keadaan Pemohon adalahkorban penyalahgunaan narkotika, bukan pencandu apalagi kurirsebagaimana dimaksud Peraturan bersama Ketua MARI, MenteriHukum dan HAM, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri
aquoPemohon adalah atas bujukan, rayuan dan diperdaya dariseorang perempuan yang Pemohon kenal melalui aplikasiMichat dengan imbalan Pemohon akan berhubungan intimdengan perempuan tersebut atau dalam istilahnya Sabutukar pepek (STP), dengan demikian status dan ataukeadaan Pemohon adalah korban penyalahgunaanHalaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Pra/2020/PN Mdnnarkotika, bukan pencandu apalagi kurir sebagaimanadimaksud Peraturan bersama Ketua MARI, Menteri Hukumdan HAM, Menkes, Jaksa Agung, Kapolri
ic.MARA HALIMSIREGAR) dugaan melakukan tindak pidana Setiaporang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telahmemenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP danPeraturan Kapolri
mutatismutandis memberikan kewenangan Praperadilan juga menguji buktiserta kapasitasnya dalam penentuan sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184ayat (1 ) KUHAP , apabila penyidik telah menemukan 2 ( dua ) alatbukti yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Surat , makapenyidik dapat mengeluarkan Penetapan Tersangka dan atas statustersangka tersebut penyidik dapat melakukan penangkapan danpenahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, begitu jugadalam Peraturan Kapolri
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI
59 — 12
Pemohon:
Muhammad Darmansyah
Termohon:
KAPOLRI Cq BARESKRIM POLRI Cq DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU BARESKRIM POLRI