No. 0854/Pdt.G/2014/PA.Bdw.pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah karena Termohon berani kepada orang tuaPemohon dan banyak hutang pada orang lain yang tidak jelas penggunaannya,lalu bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmenyampaikan

uals Glo p rH. .w LelioArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MbIIoU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan berpendapat dan berkesimpulan bahwaeksepsi pihak Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima lebihdahulu, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti PengadilanTinggi Makassar dalam putusannya halaman 5 alinea ketiga, sebagaiberikut:Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa exceptie yangdikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah bersifat

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dalam menilai alat bukti surat Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding bertanda 1.15 (tanpa asli) yang sama denganbukti Pemohon Kasasi P.10 (tanpa asli) berupa Perjanjian Sewa MenyewaGedung, tertanggal 8 Agustus 2003 dan menjadikan sebagai dasar sebuahkebenaran kepemilikan H.

Nomor 2441 K/Pdt/2013sebagai kebenaran hukum yang mendasari putusannya, jelas sangattidak tepat, tidak logis, tidak benar dan tidak sah menurut hukum;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskanbahwa:Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy, tidaklah sahYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985tanggal 9 Desember 1981 yang menegaskan bahwa:Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat,karena kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimanaamar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusanhalaman 9, sebagai berikut:Menimbang dari rangkaian analisa fakta dipersidangan yang didasarkansaling bersesuaian alat bukti saksi maupun suratsurat sebagaimanadiuraikan di atas maka

Dokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA aliasANEN dan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM3.2.penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADAalias ANEN (BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADAalias ANEN dengan Penggugat (H.AABDULRAHMAN ISMAIL) sehinggafaktanya sejak tahun 1993 pengelolaan sarang burung wallet GOA KULAT diKampung Merapun dilakukan oleh Penggugat (H.ABDULRAHMAN

pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkan lagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dandokumen SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOAKULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepadaSdr HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jualbeli) vide BUKTI P6, adalah mendasari

pidanapencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1)dan ayat (2) KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari2003 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang BurungWalet GOA KULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMANISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun KecamatanKelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapiijin petik dan Tergugat IV telah mendasari

sebenannya tidak pemah terjadi.Melainkan yang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersamaTergugat XII membawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panenpemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SKDmnjen PKA tertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTIP , dimiliki Tergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaituselain Dirjen PKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten,senyatanya juga alas hak yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1)HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1335/Pdt.G/2015/PA.Bdw.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Jumati binti Sudarwi dan Rahmawati binti Sugi, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon bahwa antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Posita (fundamentum petendi), gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) yang jelas mendasari gugatan.

Tidak menjelskanhubungn dan hak menyangkut kejadian yang mendasari gugatanhubungan antara Penggugat dan Tergugat , tidak jelas atau gugatanPenggugat campur aduk, dimana dalam posita; disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam kesepakatan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian(wanprestasi), disisi lain adanya perbuatan melawan hukum yangsaling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan tertibPage 6 of 17 Nomor: 16/Pdi/2016/PT TJK.beracara sebagaimana adanya

Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan yang mendasari dalammemori banding adalah penolakan pertimbangan hukum dalamputusan Pengadilan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 15Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 yangpada pokoknya menolak pertimbangan saksi dan alat bukti T.3;5.

wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 05 Maret 1994, Umur 24 tahun, agama Islam,Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Tempat kediaman diKecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT ,lahir di Bogor 01 Desember 1987, Umur 31 tahun, agama Islam,Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Tempat kediaman diKecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Telah mendengar keterangan kedua belah pihakyang bersengketa dipersidanganTelah pula mendengar keterangan saksi saksiyang diajukan oleh para pihak;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya~tertanggal 08 Januari 2011, telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar padas tanggal 08 Januari 2011dibawah register Perkara Nomor13/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki padatanggal O08 Maret 2011, yang isinya menerangkansebagai berikut ,Adapun Yang Mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkanpernikahan di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 18/18/I/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 08Januari 2013.2.

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 4 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 2 permohonan PEMOHONadalah benar, karena setelah menikah PEMOHON dan TERMOHONbertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON (orang tua suami) diDusun Selopuro, RT 02 RW 06, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk, karena rumah itu baik tanah maupun bangunannyaadalah milik orang tua PEMOHON, bukan merupakan milik PEMOHON danTERMOHON atau bukan

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 5 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 3 permohonan PEMOHONadalah benar, karena Jawaban dari TERMOHON angka 5. tidakmenjelaskan kesalahan permohonan PEMOHON sehingga tidak perluditanggapi ;6.

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 6 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 4 permohonan PEMOHONadalah benar, karena sejak Januari tahun 2018, rumah tangga PEMOHONdan TERMOHON sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yangtajam dan terusmenerus, yang sangat mengganggu keharmonisan dankebahagiaan keluarga, yang penyebabnya adalah masalah ekonomiTERMOHON = selalu. merasa kurang terhadap pemberian nafkahPEMOHON, bahwa

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 7 adalah tidakbenar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 5 permohonan PEMOHONadalah benar, apapun jawaban TERMOHON kenyataanya bahwa antaraHal. 8 dari 34 Hal.

Bahwa jika yang mulia majelis hakim membebankan nafkahkepada TERGUGAT Rekonvensi, nanti yang akan membayar jugaorang tua TERGUGAT Rekonvensi, karena TERGUGAT Rekonvensihanya bekerja sebagai kuli bangunan, hal ini akan memberatkan orangtua TERGUGAT Rekonvensi ;Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari JawabanGugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT Rekonvensimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Muslina Djafar seorang ' saja,(Pembanding/Tergugat I), sehingga dengan mendasari surat kuasa khusustersebut, kuasa hukum hanya diberikan kuasa/wewenang untukmengajukan gugatan hanya terhadap orang yang bernama Hj. MuslinaDjafar seorang saja, namun kenyataannya dalam surat gugatan tertanggal12 Juli 2019 a quo, kuasa hukum mengajukan gugatan atau dengan katalain, kuasa hukum dalam gugatan a quo, selain mendudukkan Hj. MuslinaDjafar (Pembanding/Tergugat 1!)

dudukkan sebagaiPara Tergugat Il, namun orangorang tersebut tidak pernah disebutkandalam surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 yang menjadidasar atau landasan bagi kuasa hukum dalam menyusun, menandatanganidan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan, atau dengan kata lain,kuasa hukum tidak pernah diberikan kuasa/wewenang/mandat untukmenggugat orangorang tersebut, melainkan hanya sebatas orang yangbenama Hj Muslina Djafar, yang dalam gugatan a quo didudukkan sebagaiTergugat ;Bahwa dengan mendasari

Halim Pranata yang belumdibagi diantara ahli warisnya (boedel), dengan mendasari bukti suratbertanda P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12.Bahwa membaca dan mempelajari secara seksama pertimbanganpertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut,menurut Pembanding/Tergugat 1, Judex Factie Pengadilan NegeriGorontalo tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding Il,Terbanding Ill dan Terbanding

adalah fakta Para Penggugat/Terbanding ,Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, di dalam gugatannya tidakpernah menyebutkan bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat hakmilik dan bahkan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, TerbandingIll dan Terbanding IV sepanjang persidangan perkara a quo, dalam agendapembuktian tidak pernah mengajukan bukti untuk mendukung bahwa tanahobjek sengketa telah berserifikat hak milik.Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOBahwa dengan mendasari

Muslina Djafar (Pembanding/Tergugat I), juga mendudukkansejumlah orang lain, yaitu: Lusiana Rampisela Gunawan, Michael Rampisela,Deby Rampisela, Paul Leonard Rampisela, Richrad Raja Rampisela danPriscilla Boya Rampisela) sebagai Para Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta tersebut diatas, makamajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa khususHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOtertanggal 29 November 2017 yang diberikan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding

., yang selengkapnya sebagai berikut:teMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapatbahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedurpenerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari AktaJual Beli tanggal 31 Agustus 2005 (bukti T3) yang mendasari peralihanhak milik atas tanah aquo.

Oleh karena pokok permasalahan adalahmengenai adanya peristiwa perdata berupa jual beli yang dilanjutkandengan peralihan hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding yangmelakukan peralihan hak milik berdasarkan Akta Jual Beli tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umum pemerintahan yang baik karena yang berwenang mengujimengenai keabsahan Akta Jual Beli yang mendasari pengalihan hakatas tanah tersebut merupakan

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum denganpertimbangan:Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa bukan pada prosedur penerbitannya yangdipermasalahkan, tetapi mengenai keabsahan Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 ( bukti T3) yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Tindak PidanaDesersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sertasudah di upayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dapat dilakukanpemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut

Bahwa benar atas putusan kasasi tersebut Terdakwa dipanggiluntuk membacakan isi Putusan Kasasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kaliberturutturut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir kemudian dibuatkanPengumumam untuk membacakan Putusan Kasai tersebut namunTerdakwa tidak pernah hadir, maka dengan mendasari pengumumamterakhir nomor : PENG/O9/PM I02/AD/IV2015 tanggal 13 Pebruari 2015dengan sendirinya Putusan Kasasi nomor : 63/K/Mil/2014 atas namaTerdakwa Irfan Sufandi Sertu NRP 21070348330787 dinyatakan telahBerkekuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil =; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari

harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat danTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalahbahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat,dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat butir 3(tiga) adalah :Supaya Pengadilan menetapkan anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin,Perempuan, Lahir tanggal 21 Mei 2012, lahir di Yogyakarta berada di bawahpemeliharaan (hadhanah) Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugat tersebut antara lainadalah, bahwa Penggugat telah melahirkan anak tersebut yang masih kecildan selama ini tkut Penggugat, dan Tergugat tidak pernahmemperdulikannya;Menimbang

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuanPemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon

Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkaradan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi ,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil Se ee ee ee eee Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama DEWI EVI RITA bDintiFADLAN dan JUMINI binti MURIJAN dan seorang saksi yangdiajukan oleh Tergugat bernama ALIMUN bin ABDULLAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

. : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa~ dalil dalil yang mendasari

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orangsaksi masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan Tergugatjuga mengajukan dua orang saksi masing masing bernama SAKSI Idan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Adapun yang alasan yang mendasari Permohonan Pemohon tersebut adalahsebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal, 11 November 2018 dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor0288/04/XI/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPagaden barat, Kabupaten Subang;2.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami isteri di Rumah orangtua Termohon di Kampung Garogol,RT.008/RW.004, Desa

Mendasari pada ketentuan di atas , Oditur Militertidak pernah melakukan tindakan / perbuatansebagaimana yang ditentukan UndangundangRepublik Indonesia Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, sehingga Oditur Militer terkesan melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, khususnya dalam melakukanperubahan terhadap Surat Dakwaan dan mengenaiperubahan terhadap Surat Dakwaan hanyadisampaikan secara lisan pada saat Repliek.

Namundemikian mengenai perubahan / pembetulan tersebut tidakpernah kami terima dan hingga perkara Terdakwa diputuspada tanggal 30 April 2015, mendasari terhadap SuratDakwaan No. Sdak / 54 /K/AL /Ill / 2015 tanggal 20Maret 2015 dan tidak pernah ada surat resmi yangdikirimkan oleh Kaotmil ataupun Oditur Militer 12Surabaya dalam perkara ini.

10 (Ssepuluh) hari, sedangkan apabilamencermati terhadap Surat Dakwaan S.dak /54/K/AL/ Ill /2015tanggal 20 Maret 2015 adalah cacat secara hukum,sebagaimana dirumuskan menurut ketentuan pasal 143 ayat (3)KUHAP bahve Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b atau yangtidak memenuhi syarat materiil haruslah batal demi hukum.Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi danberpendapat : Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim TingkatPertama adalah mendasari