Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — JUMAIYAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — PT. ANUGERAH INDAH, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH,
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 450 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 450 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 450 K/TUN/2009m? yang di atas namakan PT. Anugerah Indah (Tergugat III) adalahsah dan berdasar hukum ;.
    No. 450 K/TUN/2009Untuk tanah yang terletak di Desa Madegondo Sertipikat Hak GunaBangunan No.72 dengan luas 128.765 m2: dipecah dibagi untuk di atasnamakan kepada Para Penggugat seluas 38.629, 50 m?
    No. 450 K/TUN/2009kasasi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 30 November 2009 No. 52/G/2008/PTUN. Smg.
    No. 450 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
57 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
    menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 K/TUN/2009
    No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
    No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
    No. 61 K /TUN/ 2009d.
    No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
    No. 61 K /TUN/ 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dk
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2011
    No. 150 PK/TUN/2011M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;2.
    No. 150 PK/TUN/20111.4.
    No. 150 PK/TUN/20114.
    No. 150 PK/TUN/2011Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi ( Munas) Partai PPRN justrusecara Aklamasi menerima Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. PAPUAN RIMBA NALIK VS BUPATI YAHUKIMO, DK
120 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 252 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 252 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/201412930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.55/88/BY/2014 tanggal 4 April 2014;Il. PT. OBIO INDO ENERGI, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:1.Ir.
    OBJEK SENGKETA;1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 4 Oktober 2012tentang Persetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/2014melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Terdapat perbedaan yang nyata mengenai luas areal pertambanganPenggugat antara apa yang ditetapbkan dalam Keputusan BupatiKabupaten Yahukimo Provinsi Papua Nomor 500/042kRek/2010,tanggal 12 Oktober 2010 dengan apa yang dalilkan dalam Gugatan;.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/2014Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL vs. PT. FEDERAL INVESTINDO
83 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Centre seluas 20.000 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017b.
    Badan atau Pejabat TUN dengan asas iniharus menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat untukHalaman 27 dari 49 halaman.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Intervensi) berdasarkan izin prinsip nomor: B/2992/KA/2?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — ARIFIN DJALIDIN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, DKK
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2016
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanyabertempat tinggal didaerah tersebut ;c.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/201620.diterbitkan serta terdaftar di Kantor Lurah Anjungan Melancardengan Reg.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016sistem negaiz:f, tetapi yang men gandung unsur positif.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016Nomor 42/G/2014/PTUNPTK, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. PRIMA NUSA SENTOSA VS BUPATI BOMBANA
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 535 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 535 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. PRIMA NUSA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Limin,kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. Prima Nusa Sentosa, berkantordi Rukan Permata Senayan Blok F 37 Jalan Tentara Pelajar Jakarta Selatan10220, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Yusuf, SH. MH., 2.Supriadi, SH.
    Abdul Malik Karim, SH., MH., Advokat, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2806/2013, tanggal 20November 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
    Prima NusaSentosa ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20143 Mewajibkan untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiBombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Prima NusaSentosa (Vide bukti P5);Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20142. Bahwa kekeliruan penerapan hukum Judex Facti tingkat banding yaitu tidakmengikuti ketentuan UndangUndang tentang syarat pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, berdasarkan Pasal 119 huruf a, b, c UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — SUKANA, DKK vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
125 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 354 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUKANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Tambak Osowilangun Gg.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Penggugat004, Kelurahan Tambak Osowilangun, KecamatanBenowo, Surabaya, pekerjaan Mengurus RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20191. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/20192. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara padatingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2019Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. AHMAD MARYANI bin H. HARIRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK VS AMRI
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 176 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015lll. TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA):1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas17.300 m7?
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas), sehingga belum diketahuiluas yang tumpang tindih.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994juncto Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
    Putusan Nomor 176 K/TUN/20154.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO), vs PT. SONATI CONTRACTORS Ltd,
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo. 108 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 108 PK/TUN/201112prosedurial maupun substansial, sehinggakarenanya harus dinyatakan batal.
    No. 108 PK/TUN/2011telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangantentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanahSHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PKkepada PEMOHON PK.
    No. 108 PK/TUN/20112020memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telahdimohonkan TERMOHON PK.Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factiedan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepadaTERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalamgugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasaryuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaranhak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M?
    No. 108 PK/TUN/201122221213141516Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: PutusanMARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa :"Sertifikat GB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitianketidakcermatan Tergugat ... waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagaipenerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyatatanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat danpajaknya dibayar oleh Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — GUBERNUR ACEH vs. SYUKRI IBRAHIM
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 PK/TUN/2015
    ARTHA NUSA TRADA, Nomor FIN/DIR/03/XII/201 2,tanggal 3 Desember 2012, perihal Peningkatan Modal Saham, yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah PembangunanAceh ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015h.
    Konsultan ;=Jasa/Tenaga Kerja dan Pengamanan ;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/201513.14.s. Pelabuhan dan Dermaga ;alPengadaan Barang dan Jasa ;u. Survey ;v. Jasa Pengiriman Barang ;w. Distributor ;x. Asuransi ;y. Garmen ;Geothermal Panas Bumi ;aa. Travel, dan ;bb.
    TUN Medan sebagaiPengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara a quo.Dengan demikian pertimbangan Keputusan PTUN Banda Aceh yang diambilalih oleh PT TUN Medan ini merupakan Keputusan yang melampaui bataskewenangannya karena PTUN Banda Aceh bukan Pengadilan TingkatPertama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa bandingadministratif.4.
    /2015Peradilan TUN adalah merupakan keputusan yang tidak sesuai danbertentangan dengan hukum acara peradilan TUN sebagaimana telahdiuraikan diatas.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh padahal. 51 dan 52 yang berpendapat bahwa tidak adanya suratpemberhentian sementara dan sidang yang diadakan pada pengawasterhadapa Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitanobjek sengketa A quo felah cacat prosedur.Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dinubungkan dengan PeraturanDaerah
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2010
Tanggal 7 Desember 2011 — GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JAWA TIMUR, BLIMBING, MALANG VS MAS KOESLAN, DKK
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-04-2009 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39K/TUN/2009
Tanggal 2 April 2009 — JOHAN GUNADI ; SANTOKO WIBOWO, Dkk ; KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA BANDUNG ; KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR BANDUNG,
11 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — IDA ALEIDA SAHERTIAN vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2010
    P UT US ANNo. 320 K/TUN/2010DEM!
    No. 320K/TUN/2010Malang ;Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor UnivesitasNegeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (KeputusanTata Usaha Negara) yaitu : Surat Keputusan RektorUniversitas Negeri Malang No: 0315 029/KEP/H32/PS/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin PenghunianRumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas namaDrs. P.A. Sahertian.
    No. 320K/TUN/2010terkait dengan Rumah Negara ;Bahwa selain tidak dapat berlaku surut (retro. aktif),Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapatmenyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya"oroduk hukum" dari seluruh peraturan yang menyangkutPengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76Tahun 2008 berlaku.
    No. 320K/TUN/201012Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu= menanggapiterhadap semua dasar gugatan beserta alasanalasannya dalam surat gugatan pada angka 1 sampaidengan angka 11 yang menyangkut mengenai pokok sengketa;untuk itu). mohon dikesampingkan saja ;Bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dandimohon akte, ketentuan esensial Tata Usaha Negara sebagaiperaturan dasar dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagaiberikut1.
    No. 320K/TUN/2010