Ditemukan 5521 data
1.TOHUNGAOTO ZEBUA
2.FAMATI ZEBUA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias selatan
50 — 11
Pemohon:
1.TOHUNGAOTO ZEBUA
2.FAMATI ZEBUA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias selatan
37 — 9
KAPOLRI Cq.KAPOLDA Cq. DIRSE NARKOTIKA POLDA MALUKU
HERMANUS BIN BISON Alm
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
132 — 74
Pemohon:
HERMANUS BIN BISON Alm
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
Aprillia Anggeraini
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Kal.Sel. Cq.Kepolisian Resort Barito Kula Up.Kasat Airud Polres Barito Kuala
53 — 15
Pemohon:
Aprillia Anggeraini
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Kal.Sel. Cq.Kepolisian Resort Barito Kula Up.Kasat Airud Polres Barito Kuala
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
60 — 26
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
58 — 16
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
72 — 23
HENRY SETYOALIMMELAWANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
,Ahli Bangunan serta memperoleh buktibukti berkaitan dengan perkara yang sedang disidikguna membuktikan adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan pemboronganpekerjaan struktur hotel dan atau penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, hal tersebutuntuk memenuhi ketentuan Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri
Dengan demikian tindakan hukum Termohon dalammenghentikan proses penyidikan perkara sah dan benar menurut hukum ;Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen penyidikan tindak pidana, Termohon telah melakukan Gelar Perkarakhusus yangdilaksanakan di Mabes Polriterhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1/2014/UM/JATIMtanggal 12 Juni 2014 dengan Pelapor sdr. Drs. Ec. Henry Setyoalim (Pemohon Praperadilan)dan Terlapor Ir.
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
29 — 15
FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
Agus Saputra Alias Agus
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGAN
55 — 31
Pemohon:
Agus Saputra Alias Agus
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KAPOLSEK PERBAUNGANBahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai denganproses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diaturPeraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10ayat (1) huruf (b) angka ke 13 (Surat panggilan Tersangka) ;16.
Bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sesuai denganproses administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diaturdalam dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 umumnya dankhususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke13 (Surat panggilantersangka);2.
Bahwa faktanya, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan dasar hukum olehPemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;3.
Termohon dalam eksepsinya mendalilkan Pemohon mendasarkanPermohonan PraPeradilan aquo sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2012 umumnya dan khususnya pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka ke13(Surat panggilan tersangka) sedangkan faktanya Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikanHal. 45 dari 62 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Srhdasar hukum oleh Pemohon telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagiberdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019;2.
SUNARDI Als NARDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Kepulauan Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri
124 — 42
Pemohon:
SUNARDI Als NARDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Kepulauan Riau Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda KepriHerly Irawan,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YS &Partners alamat Komplek Dermaga Sukajadi Kecamatan Batam KotaKota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 355/SK/2021/PNBtm tanggal 25 Maret 2021untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Kepulauan Riau Cq Direktur ReserseKriminal Khusus Polda Kepri alamat di Jalan Hang Jebat Nomor 81 BatuBesar Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk selanjutnya
MALEACHI BIAK RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak Kota
162 — 4249
Pemohon:
MALEACHI BIAK RUMBIAK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Papua Cq. KAPOLRES Biak Numfor Cq. KAPOLSEK Biak KotaBATFENY, S.H dan ZOTHERH.BEROTABUI Adalah Asisten Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUANHUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat padaKantor Klasis Biak Selatan, Jalan Jend A Yani No 11, Kelurahan Fandoi,Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9November 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq.
Bahwa PEMOHON mempertanyakan status penetapan DPO(Daftar Pencarian Orang) yang dilakukan Oleh TERMOHONkarena sangat tidak berdasar dan terkesan PEMOHONdikriminalisasi oleh TERMOHON karena TERMOHON hanyauntuk mempercepat berkas Perkara Sdr Septinus Rumbiak keKejaksaan Negeri Biak, sehingga dalam menetapkan statusPEMOHON sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), TERMOHONtidak mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Perkaba)Nomo 3 Tahun 2012Il
Perkara : PDM07 /Biak/Eku.2/11/2019 tertanggal 14 November 2019 2019, SangatBertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun2012 dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba)Nomor03 Tahun 2012;Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesuai denganKUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhanakan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidikkepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukumkepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat
VEBRIANRE HUTAURUK als MICKAEL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESERSE POLRESTABES MEDAN
14 — 6
Pemohon:
VEBRIANRE HUTAURUK als MICKAEL
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESERSE POLRESTABES MEDAN
LOOZARO ZEBUA Alias AMA PERDANA Alias AMA DANA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
71 — 0
Pemohon:
LOOZARO ZEBUA Alias AMA PERDANA Alias AMA DANA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone cq.Penyidik Polsek Cenrana
82 — 24
MAPPA BIN TAGGILING
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone cq.Penyidik Polsek Cenrana
DEWI ELYTA SARI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolresta Madiun Cq Kasad Reskrim Polresta Madiun
138 — 46
Pemohon:
DEWI ELYTA SARI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolresta Madiun Cq Kasad Reskrim Polresta Madiun
Eryta Br Ambarita
Termohon:
Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Kota pematangSiantar
54 — 15
Pemohon:
Eryta Br Ambarita
Termohon:
Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Kota pematangSiantar
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
162 — 161
Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEABahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara a quo yangdilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalamKUHAP dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangpenyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari, menemukan danmengumpulkan buktibukt;6.
Bahwa posita Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 yang padaintinya mendalilkan dalam Penyelidikan dan penyidikan perkara a quo tidakpernah dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan pasal 9 ayat (1), (2)Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan TindakPidana,merupakandalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkanfakta,Temohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan in casu selalumengedepankan kehatianhatian, menghormati Hak Asazi Manusiadan tetapberpedoman Asas praduga tidak bersalah
Bahwa Posita Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 10 yang padaintinya mendalilkan Pemohon ataupun keluarganya tidak menerima SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon sehinggamenyalahi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUUXIII/ 2015 danPasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana, dalildalil Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegasoleh Termohon karena faktanya, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik /06 / IX 2021 / Reskrim
RIKA UTARY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
6 — 4
Pemohon:
RIKA UTARY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
AL NAURA KARIMA PRAMESTI
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDA Sumatera Selatan C.q KAPOLRESTABES Palembang C.q KAPOLSEK IB I
129 — 275
Pemohon:
AL NAURA KARIMA PRAMESTI
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDA Sumatera Selatan C.q KAPOLRESTABES Palembang C.q KAPOLSEK IB I
117 — 15
SENO ARIYANTO dkk VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA) Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA ;
Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus , tanggal 27 Januari 2003 ;MelawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA) Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT SURAKARTA ;Beralamat di Jl. Adi Sucipto No.2 , SurakartaYang dalam hal ini diwakili oleh1. KAHARUDIN, SH2. JOKO WIDIYANTO3. H. Y. SUGIYARTO.4.