Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

karenatindakan kasar dan seringnya Tergugat menghina Penggugat yang cacatdan selalu mengancam akan melempar Penggugat keluar rumah sertatelah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Pebruari 2016 hingga saatini, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhanrumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mendamaikan dankeluarga Penggugat malah menyarankan agar Penggugat dan Tergugatbercerai;te8,Bahwa alasan Penggugat yang mendasari

Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggiII Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwamengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinas dalamlingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspeksebagai berikut 1)Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex factiPengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaanperkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secarauniversal/menyeluruh tidak sepenggalpenggal dan tidak harusselalu mendasari

denganmaksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agardapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadianggota TNIAD , maka sungguh tidak beralasan jika PemohonKasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada paraSaksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut adayang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir).Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkaraPemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus PemohonKasasi tanggung sendiri, mendasari

uraian tersebut diatas makaputusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi denganhukuman pokok 1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahandipecat dari dinas militer adalah berlebihlebinan dan tidakmemenuhi rasa keadilan.Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknyaPemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, denganhanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korbansaja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksisaksi lainHal. 14 dari 20 hal.

Nomor 332 K/Pdt.SusKPPU/2013keterangan saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusanTerlapor II adalah berbeda dengan kepengurusan dan Terlapor III danmasingmasing Terlapor II dan Terlapor HI memiliki ruang kantoryang berbeda di komlek alamat yang sama sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari pendapatnya pada keterangan seorangsaksi Ahli Setya Budi Arijanta saja terkait dengan larangan bagi mereka yangmemiliki hubungan

tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumenadalah pemilik dan perusahaan; Bahwa juga masih menurut BudiHarsono (ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yangsama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;a Bahwa kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persaingansemu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkanTerlapor II dalam Tender a quo adalah sangat keliru dan terlalu dipaksakan;Bahwa Majelis hanya mendasari

sama; dan hubunganantara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalahsebagai SuamiIsteri;Bahwa akan tetapi dari fakta persidangan sesuai keterangan saksiAry Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalahberbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masingmasing Terlapor II dan Terlapor IJ memiliki ruang kantor yangberbeda di komplek alamat yang sama; sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tahun2007 tersebut di atas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari

Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan KesalahanDokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III danTerlapor IV;a).Bahwa Pendapat Majelis Komisi yang secara apriorimenyimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terlapor II,Terlapor IIIf dan Terlapor IV merupakan bukti adanyapersekongkolan ; Bahwa Pendapat Majelis yang demikianadalah sangat keliru karena hanya mendasari pada adanyakesamaan kesalahan penulisan kata Land Clering pada lembarDaftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran paraTerlapor

Bahwa Majelis hanya mendasari pendapatnya pada PernyataanTerlapor III yang menyebutkan bahwa Terlapor III telahmenggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaringpenawaran dengan cara memasang harga di level atas danmemasang harga di level bawah untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender perkara a quo; Bahwa perlu kami garis bawahipernyataan sepihak dari Terlapor III tersebut di berikannya diluar persidangan komisi dan pernyataan tersebut telah dibantahkembali oleh Terlapor III dalam kesimpulannya

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

(tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

Feri apa ini, Telan aja bang, setelah masuk ke tubuhlalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jammenikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atassangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat daridinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murnipure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untukmengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sadr.

Nomor 207 K/MIL /201710.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyatadalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi

; Betannseten asl SeeeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2013 Nomor:889/Pid.B/2013/PN.Makassar maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antaralain mengemukakan sebagai berikut : Bahwa sebelum TerdakwaPembanding menyampaikan keberatan keberatanatas pertimbangan hukum yang mendasari

putusan diatas, makaizinkantah terlebindahutu TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuansecara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.Bahwa oleh karena apa yang diperimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertamadirasakan mengandung suatu kekeliruan, yang pada gilirannya tidak bersesuaiandengan hukum yang berlaku, maka imeilaiui Memori Banding ini, Terdakwa Pembanding, 19 &NW SSa jx al a +sdG None Yak .J ng. diambilaa er" &yimengajukan keberatankeberatan sehubungan dengan periimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Bayu Lutfinto yang bertindak untuk dan atas namaserta mewakili Perusahaan SMS Finance Bahwa mendasari padaketentuan dalam Undangundang nomor: 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas telah ditegaskan dengan jelas bahwa yang berhakdan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluarpengadilan adalah Direktur (Direksi) dan bukanya Manager Perusahaan.Sehingga dengan Penggugat menarik dan memposisikan ManagerPerusahaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benardan terdapat cacat error

Eksepsi Tentang Konstruksi dan Klasifikasi Gugatan PenggugatKeliru.Bahwa mendasari pada judul gugatan Penggugat adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi atas dalildalil dalamposita gugatan (Vide, dalil posita angka 6 dan 7 gugatan) adalahmerupakan suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian yangHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Japmasuk dalam kategori jenis gugatan wanprestasi, Bahwa dalamhukum acara perdata antara gugatan perbuatan melawan hukum

Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 3;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terhadap dalilgugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalahmerupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa adanya hubunganhokum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suatu perjanjian,sehingga secara hokum apabila ada permasalahan hokum antaraPenggugatdan Tergugat haruslah diselesaikan dengan mendasari padaperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwagugatan Penggugat tidak berharga dan terbukti tidak berdasar. Danuntuk itu apabila ada permintaan maupun permohonan sita diluargugatan dimohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak,karena telah gugur demi hukum.C.

Dalam Rekonvensi1.Bahwa dalil dalil yang dipergunakan Konvensi dianggap dipergunakankembali dalam Rekonvensi.Bahwa mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi, sebagai dasar gugatkepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah menyatakanPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menarik dan melelang mobilTruck milik Tergugat Rekonvensi.Bahwa dengan mendasarkan dalil hukum yang tidak benar, telahmenyebabkan Penggugat Rekonvensi masuk dan ditarik

.: 1 tahun 2015 yang menyatakan pemberian uang tunai pengganti rumah tinggalhanya diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Keluarga walaupun keluarga tersebutmemiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu) unit dalam lokasi yang sama atau punberbeda; Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri pada PERPRESNo.: 1 tahun 2015, setelah Hakim meneliti pasal demi pasal dalam aturan dimaksudoleh tergugat maka hakim tidak menemukan sama sekali aturan tegas yangmenyatakan: pemberian uang tunai pengganti

berdasarkan pembuktian dariPenggugat nyata bahwa objek sengketa adalah dibangun dan didiami oleh Penggugatbeserta keluarganya sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Suyi BMadhawi adalah sempat mengurus rumah manakala Penggugat dan suaminya bekerjadi Jakarta antara rentang waktu tahun 1984 sampai tahun 1986 kemudian penggugatkembali lagi ke Dusun Gunung Penuh untuk melangsungkan kehidupannya; Halaman 13 dari 16Putusan 59/PDT.G.S/2017/PN.Smd Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tergugat yang mendasari

diri padaaturan PERPRES No.: 1 tahun 2015 adalah tidak sama sekali nyata serta objek sengketaadalah milik Penggugat maka oleh karena itu unsur pertama ini terpenuhi dilakukan oleh tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tentangKesalahan, dalam teori tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum adalahmelekat pada umumnya terhadap 2 macam kesalahan, yakni Kesengajaan danKekhilafan; Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri sebagaimanadiuraikan dalam unsur pertama

Bahwa selain itu sebenarnya awai kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;.

10.Bahwa ketidak jelasan dasar dalil bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugatmelakukan wan prestasi tersebutlah yang mendasari Tergugat untuk melakukaneksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);11.Bahwa dengan dasar dalil tersebut sudah sepatutnya jika Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala yang diuraikan Dalam Jawaban maupun Dalam Eksepsi di atasmohon dianggap terulang pada bagian Dalam Pokok

Bahwa selain itu sebenarnya awal kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;Halaman 11 Putusan No.65/Pdt.G/2019/PN.Sby.10.11.12.Bahwa seperti yang disebutkan

Gugatanbahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00122/107/07,tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Desember 2007 dengan jumlah sanksi yang masih harus dibs77.158.051,00 dan Surat Teguran Nomor: ST10001/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10001/VKP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0357/TS/XII/2012 tanggal 26 De2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mendasari

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00112/107/07/952/12 tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007 dengan jumlahsanksi yang masih harus dibayar Rp 46.271.307,00 dan Surat Teguran Nomor: ST 10002/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012;bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10002/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0358/TS/XII/2012tanggal 26 Desember 2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)yang mendasari

Maka olehkarenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATANBahwa gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJMdan ketentuan hukum formil atau pasal dari undangundang mana sajayang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dapat diartikan bahwagugatan PENGGUGAT tidak memenuhi

syarat formil suatu gugatan.Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaserta undangundang mana saja yang telah dilanggar, maka berdasarkanKetentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelasdan tidak tertentu (een dquideliike en bepaalde conclusie) dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).

Kehakiman menyatakan Putusan pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 184 HIRayat (2) yang menyatakan bahwa Di dalam putusan yang berdasarkanpada peraturan perundangundangan maka peraturan itu harusdisebutkan.Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond)yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Samin bin Busidi dan Hafid bin Mujidi, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

b> Glo p rH. xw Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3b MbIIaU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Spg Halaman 9 dari 10 halaman Bahwa Para Pemohon serta ibu kandung anak yang dijadikan sebagai anakangkat Para Pemohon menyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksamereka, bahkan kedua belah pihak telah samasama setulu ; Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya; Bahwa hubungan ibu kandung asal anak angkat tersebut dengan orang tuaangkatnya ada hubungan kekerabatan ; Bahwa motif yang mendasari

/mendorong yang menjadi latar belakang ibukandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh ParaPemohon adalah karena Para Pemohon masih ada hubungan famili, jugadisebabkan karena taraf perekonomian mereka yang kurang memadahi karenaiobu kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap ; Bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebutadalah disamping didasari oleh keinginan untuk