Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015C.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015lebih.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015Memori Kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Agustus 2013.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Desember 2010 — BUDI SANTOSO, ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI,
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — Dra. SRI KISWATI, vs GUBERNUR JAWA TIMUR,
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2010
    IP UTUSANNOMOR : 199 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :Dra.
    LIMPAT MUSTIARWANTO, SH, Msi., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;7. NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;8.
    510 124 726, kemudian mulaitanggal 1 Januari 2007 Penggugat melaksanakan tugas sebagai Staf KomisiPelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 812.3/1269/042/2006tanggal 7 Desember 2006 ;Bahwa, selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik pada DinasPertambangan Daerah (yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Energidan Sumber Daya Mineral) hingga Sekretariat DPRD Jawa Timur,Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN
    Sri Kiswati, juga adanya saran dan pertimbanganpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010nama Dra.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 199 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — Ny. E. RITA KOMARA.dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG.dkk
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2008
    No. 319 K/TUN/20083. Suatu hal tertentu;4.
    cetakan kedua MARI tahun 2005 katasambutan Ketua Muda TUN Prof.
    No. 319 K/TUN/2008Pengadilan TUN Bandung dengan Mengadili sendiri mengabulkangugatan Para Penggugat seluruhnya;X. A.
    No. 319 K/TUN/2008Demikian juga dengan pendapat Prof.
    No. 319 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI. S.H., M.Si vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DKK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 143 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016dengan tanah miliknya, sedangkan Termohon Kasasi Ill menyatakansebaliknya, bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa adalah miliknya;Bahwa sebelum menguji objek sengketa perlu terlebin dahulu kejelasantentang kepemilikan lahan objek sengketa.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — ZULHAN TONI, B.E, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, DK
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 452 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014memiliki kKepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari KotoTangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;5.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan BatalAtau Tidak Sah:21.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telahdipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dansekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yangkalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hakkeperdataan dari Kartina.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 418 K/TUN/2010
    No. 418 K/TUN/2010Kepala DesaKesumbo Ampai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalisdengan Reg.
    No. 418 K/TUN/201013.
    No. 418 K/TUN/20102009 tentang perubahan kedua Undang Undang PengadilanTata Usaha Negara yang kemudian pertimbangan hukum inidiambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
    No. 418 K/TUN/20102.
    No. 418K/TUN/2010Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd. Dr.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M ie t e r BO fo xsmesoetseummee Rp. 6.000, ttd.2R@ ad a K Soil O eitisssess wisn ms Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministraSi ...........4. Rp. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 418K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2010
Tanggal 7 Desember 2011 — GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JAWA TIMUR, BLIMBING, MALANG VS MAS KOESLAN, DKK
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — PT. KOTIM NIAGA INDAH; vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2010
Tanggal 8 Februari 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, dkk vs AGUS SYOLIHAN,
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2010
    Nomor 350 K/TUN/20107. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Penggugat memenuhi undangan Mediasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang jugarencananya dihadiri oleh Tergugat dan Dra. Waty Hansen, namunkenyataannya pada saat Mediasi dilaksanakan ternyata Dra. Waty Hansentidak hadir.
    Nomor 350 K/TUN/20102).Pelaksanaan Pengukuran terhadap tanah Konsolidasi diJalan Mr. Ms. Amin, Tertanggal 23 November 1992 ;5.
    Nomor 350 K/TUN/2010Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah di lokasikonsolidasi menolak hasil konsolidasi dan mengacaukanhasil konsolidasi ;4). Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr.
    Nomor 350 K/TUN/2010serta Judex Factie tidak mempertimbangkan kepentingan umum untukpembangunan nasional ;6.
    Nomor 350 K/TUN/2010Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 350 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — RUSTANDI JUSUF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, DK
156 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 285 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201410.dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Wayan Sugitha,S.H.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201414.15.tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak maupun pembebanan hakterhadap ketiga sertifikat Hak milik Nomor 1201, 1202, 1981/Benoa,sampai dengan adanya penjelasan penyelesaian permasalahan di atas, sertatidak ada perkara lain di atasnya;5.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/20141018.19.20.c. Fakta yang dipertimbangkan tidak cukup dan/atau tidak cermat, tidak hatihatikarena Tergugat I mengabaikan Surat Kantor Badan PertanahanNasional, ditandatangani oleh Drs.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/201448 Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;Il.
    Putusan Nomor 285 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dk
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 PK/TUN/2011
    No. 150 PK/TUN/2011M.HH.19.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;2.
    No. 150 PK/TUN/20111.4.
    No. 150 PK/TUN/20114.
    No. 150 PK/TUN/2011Sedang faktanya keputusan Forum Tertinggi ( Munas) Partai PPRN justrusecara Aklamasi menerima Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. AHMAD MARYANI bin H. HARIRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — HERMANTO TEDJA diwakili oleh DEWIE TEDJA, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 359 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2007
Tanggal 20 Februari 2009 — SUNARDY TEDJA, ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2007
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor : 430 K / TUN 2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SUNARDY TEDJA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Utama PT. Alsama Dipta Lestari, bertempat tinggal diJalan KH.
    No. 430 K /TUN/ 2007Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.03/2006 tanggal 03 Mei2006 tentang PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAKBEPERGIAN KE LUAR NEGERI ;PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Penggugat menerima Surat Pencegahan bepergian ke luar negeripada tanggal 20 Mei 2006, sedangkan tanggal penerbitannya adalah tanggal 3Mei 2006, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 28 Juli 2006.
    No. 430 K /TUN/ 2007Sari Dua tidak hatihati, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukanpencegahan terhadap Penggugat ;Dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak lebih daribukti kesewenangwenangan. Tergugat serta sama sekali tidak berdasarhukum.
    No. 430 K /TUN/ 2007memvonis seolaholah Pemohon Kasasi mempunyai utang pajak sebesarRp.3.777.483.382 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;4.
    No. 430 K /TUN/ 2007Biayabiaya :1.Meteral.......... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi Rp.489.000.Jumlah : Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 430 K /TUN/ 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — FREDDY vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)
87 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 151 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/201510.11.yang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu jugabertentangan dengan asas kecermatan.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/20156.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;8.
    Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO), vs PT. SONATI CONTRACTORS Ltd,
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo. 108 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 108 PK/TUN/201112prosedurial maupun substansial, sehinggakarenanya harus dinyatakan batal.
    No. 108 PK/TUN/2011telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangantentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanahSHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PKkepada PEMOHON PK.
    No. 108 PK/TUN/20112020memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telahdimohonkan TERMOHON PK.Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factiedan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepadaTERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalamgugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasaryuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaranhak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M?
    No. 108 PK/TUN/201122221213141516Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: PutusanMARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa :"Sertifikat GB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitianketidakcermatan Tergugat ... waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagaipenerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyatatanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat danpajaknya dibayar oleh Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TRI WIBOWO, S.Mph., VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DK
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.1.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20152.5.3.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/20157.2.yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 153 K/TUN/2015