Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2803 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117117.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02592/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00090/107/13/057
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02592/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00090/107/13/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02592/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00090/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak
Register : 13-03-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 23-08-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 3/PAILIT/2014/PN.NIAGA.MDN
Tanggal 24 April 2014 — PT SELOKO BATAM SHIPYARD, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Tanjung Riau Batam, Kepulauan Riau yang dalam perbuatan hukum ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada kator kuasanya Roy Wright & Partners Law Firm beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 06 Batu Ampar, Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014, selanjunya disebut PEMOHON ; T e r h a d a p PT BONTE INSPETINDO, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Perum Oriana Blok B.06 No. 10 Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai;
23946
  • .: 057/SBSINV/XII/2013 tertanggal 30 Desember 2013sebesar SGD 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus dolar singapura) (Bukti P7), yang telah jatun tempo dan belum dibayarkan olehTermohon kepada Pemohon sampai dengan saat ini;Invoice No.: 0014/SBSINV/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014sebesar SGD 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus dolar singapura) (Bukti P8), yang telah jatun tempo dan belum dibayarkan olehTermohon kepada Pemohon sampai dengan saat ini;Invoice No.: 0018/SBSINV/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014sebesar
    2013sebesar SGD 3.357,51 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuhdolar singapura dan lima puluh satu sen) (Bukti P5), yangtelah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Termohon kepadaPemohon sampai dengan saat ini;(iv) Invoice No.: 051/SBSINV/X1I/2013 tertanggal 27 November 2013sebesar SGD 3.995,66 (tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh lima dolar singapura dan enam puluh enam sen) (Bukti P6), yang telah jatun tempo dan belum dibayarkan olehTermohon kepada Pemohon sampai dengan saat ini;(v) Invoice No.: 057
    Oktober2013 sebesar SGD 3.357,51 (tiga ribu tiga ratus limapuluh tujuh dolar singapura dan lima puluh satu cent) (Bukti P5), yang telah jatun tempo dan belumdibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon sampaidengan saat ini;Invoice No.: 051/SBSINV/XI/2013 tertanggal 27 November2013 sebesar SGD 3.995,66 (tiga ribu sembilan ratussembilan puluh lima dolar singapura dan enam puluhenam cent) (Bukti P6), yang telah jatuh tempo danbelum dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon sampaidengan saat ini;Invoice No.: 057
    permohonan debitur maupunatas permohonan satu atau lebih krediturnya telah terpenuhi;Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti secarasederhana dalam permohonan pernyataan pailit ini, terdapat dua krediturPemohon, yang berdasarkan Invoice No.: 026/SBSINV/VIII/2013tertanggal 27 Agustus 2013; Invoice No.: 033/SBSINV/IX/2013tertanggal 27 September 2013; Invoice No.: 040/SBSINV/X/2013tertanggal 28 Oktober 2013; Invoice No.: 051/SBSINV/XI/2013tertanggal 27 November 2013; Invoice No.: 057
    Invoice No. 057/SBSINV/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesarSGD 2.700,00 (bukti P7);7. Invoice No. 0014/SBSINV/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 sebesarSGD 2.700 (bukti P8);8.
Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117123.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat ternadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00281/107/14/057
    kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02524/NKEB/ WP4J.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02524/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00281/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak olehMajelis
Register : 07-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bdw
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
183
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padahari Senin tanggal 13 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan KabupatenBondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/057/X/2014 tanggal13 Oktober 2014 ;Halaman 1 dari 12 : Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bdw.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anakbernama Anaknya asli, perempuan, umur 8 tahun
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/057/X/2014 tanggal 13 Oktober2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaesanKabupaten Bondowoso.
    ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawalPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan KabupatenBondowoso pada tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor 0341/057
    bukti yang bertanda (P.1) telah terbuktibahwa Penggugat tinggal diwilayah hukum Pegadilan Agama Bondowosodengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peraidilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka a quo merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Bondowoso;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 0341/057
Putus : 13-12-2012 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 1585/Pdt.P/2012/PN.Kpj
Tanggal 13 Desember 2012 — KUSNANTO
127
  • memperhatikan suratsurat buktiserta keterangan saksisaksi dalam perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawahRegister No.1585/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahirandengan alasan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNGATEMI pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No. 0818/057
    Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 atas nama KUSNANTO danNGATEMI, diberi tanda P2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507081202080228 atas nama Kepala KeluargaKUSNANTO, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan No. 402/421.624.008/X1I/2012 atas nama SINGGIHTRI SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P4 ;5.
    TRISUGIARTO, anak ke 3 ( tiga ) dari suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat sebanyak 6 ( enam ) lembar yang diberi tanda P1sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi, maka diperolehfakta dan dapat dibuktikan :e Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNGATEMI pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No. 0818/057
    Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 atas nama KUSNANTO danNGATEMI, diberi tanda P2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507081202080228 atas nama Kepala KeluargaKUSNANTO, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan No. 402/421.624.008/X1I/2012 atas nama SINGGIHTRI SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P4 ;115.
Register : 05-03-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 30-05-2016
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 57/PDT.G/2012/PA.MTO.
Tanggal 28 Maret 2012 — - Pemohon - Termohon
1617
  • PUTUSANNOMOR : 057/PDT.G/2012/PA.MTO.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,tempat tinggal di ,Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
    Tani,tempat tinggal ,Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alatalat bukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah registerNomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2012 telah mengajukan permohonancerai talak terhadap
    Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telahdi panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 16032012 dan tanggal 22032012 dan ketidakhadiranTermohon bukan disebabkan
    Agama Muara Tebo;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotocopy Fotokopi KartuTanda Penduduk Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan materil danformil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Pengadilan AgamaMuara Tebo pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkera ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 057
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PA BATANG Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Btg
Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
120
  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

    3. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018 yang dikeluarkan

Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 15/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
SRI SURIANINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
3615
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/057/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015Nomor : 814.2/240/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon PegawalNegeri Sipil yang ditetaobkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016atas nama Sri Surianingsih. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/057/BKD/2016Halaman 21 dari 67 Hal.
    Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan BupatiDompu Nomor: 814.2/057/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015Nomor: 814.2/240/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama SRI SURIANINGSIHadalah sah menurut4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.
    Bukti P1 Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:814.2/057/BKD/2016 tentang pencabutan KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/240/BKD/2015 tentang pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan Bupati Domputanggal 05 Oktober 2016 atas nama Sri Surianingsih(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 2.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:814.2/057/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Domputanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/240/BKD/2015 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Surianingsih,tertanggal 5 Oktober 2016;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati DompuNomor: 814.2/057/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/240/BKD/2015tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama SriSurianingsih, tertanggal 5 Oktober 2016; 4.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2844/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT HOGY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117124.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00282/107/14/057
    Putusan Nomor 2844/B/PK/Pjk/2029Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor:00282/107/14/057
    nama Penggugat, NPWP:01.084.734.1057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2014 Nomor: 00282/107/14/057
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3079 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING;
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101680.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00013/206/12/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00013/206/12/057/14tanggal 07 Oktober 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
    Putusan Nomor 3079/B/PK/Pjk/2018mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP4451/WPJ.07/2015, tanggal 29 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00013/206/12/057/14, tanggalO07 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.071.001.0057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp7.144.612.211,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:
Register : 21-03-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 72/Pid.B/2017/PN.BLK
Tanggal 15 Mei 2017 — Terdakwa Muhammad Sabir Alias Sabir Bin Thamrin ,JPU,Sarwanto, SH
6824
  • dan menyuruh menyalakan kembali lampunya namunsaksi korban mengatakan katakata kotorbahwa begitu memang lampu jalanitu tailaso sehingga akibat perkataan saksi korban tersebut terdakwa merasatersinggung sehingga terdakwa mendekati saksi koroban namun saksi korbanlangsung menikam tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa lari masuk kedalam rumah langsung mengambil satu bilah parang kemudian terdakwamemarangi saksi korban sebanyak 1(satu) kali di bagian punggung,Berdasarkan Hasil Visum ET REVARTUM No:057
    korban mengatakan katakata kotorbahwa begitu memang lampu jalanitu tailaso sehingga akibat perkataan saksi korban tersebut terdakwa merasatersinggung sehingga terdakwa mendekati saksi koroban namun saksi korbanlangsung menikam tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa lari masuk kedalam rumah langsung mengambil satu bilah parang kemudian terdakwamemarangi saksi korban sebanyak 1(satu) kali di bagian punggung,Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2017/PN.BLKBerdasarkan Hasil Visum ET REVARTUM No:057
    temanteman saksi kemudian mengejar terdakwasampai kedalam rumah dan terjadi perkelahian antaar terdakwa dengansaksi Sudirman; Bahwa saksi melihat kalau saksi Sudirman menikam terdakwa; Bahwa akibat perobuatan terdakwa tersebut saksi Sudirman dirawat diRumah = Sakit selama 5 (lima) hari di opname karena dioperasi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat yang telahpula dibacakan dipersidangan yaitu: Visum ET REVARTUM No:057
    saksi Sudirman padabagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;" Bahwa terdakwa kemudian berlari masuk kedalam rumah dan dikejar olehsaksi Sudirman, saksi Haedar dan saksi Dirga; Bahwa setelah berada dalam rumah saksi Sudirman kemudian menikamTerdakwa sebanyak 5 (lima) kali; Bahwa selanjutnya saksi Sudirman, saksi Dirga dan saksi Haedar keluardari dalam rumah keluarga terdakwa; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sudirman mengalami luka padabagian punggung sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:057
    padatubuh orang lain atau rasa sakit pada orang lain, menurut pendapat majelishakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dariperbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telahtimbul Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirisaksi Sudirman;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu: akibat perbuatanterdakwa tersebut Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sudirmanmengalami luka pada bagian punggung sesuai dengan hasil Visum EtRepertum No:057
Register : 07-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 0220/Pdt.P/2015/PA.Bpp
Tanggal 27 Juli 2015 — Pemohon melawan Termohon
76
  • Menetapkan nama Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K/2/N/057 tanggal 22 Juli 1985 tertulis SANIAH P. yang benar adalah SANIATI P.;
    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Register : 02-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.TR
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1610
  • Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri, menikah pada tanggal 09 Juli 2009, terdaftar pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sesuai DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kd.16.03.04/PW.01/057/2016, tanggal 29Februari 2016;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatmembina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteritinggal di rumah orangtua Penggugat dari pernikahan tersebut telahdikarunial 1 orang anak;3.
    Surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKd.16.03.04/PW.01/057/2016, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor UrusanAgama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada tanggal 29Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tandaP;B. Saksi1.
    Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKd.16.03.04/PW.01/057/2016 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untukdua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depanpersidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secaraformil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal171, 172, dan 175 R.Bg.
    Tergugat tidak mengajukan alat bukti untukmenguatkan dalildalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalildalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti adanya, sehingga tidak perluuntuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokokperkara ini Sebagaimana berikut;Menimbang bahwa Penggugat untuk memperkuat dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kd.16.03.04/PW.01/057
    /2016 (bukti P) dan saksisaksi masingmasing bernamaSaksi dan Saksi II, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;Menimbang bahwa bukti P yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : Kd.16.03.04/PW.01/057/2016, dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada tanggal 29 Februari 2016,maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yangmempunyai nilai pembuktian
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2385/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI
358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89600/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00691/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Februari 2010 Nomor00015/507/10/057
    Putusan Nomor 2385/B/PK/Pjk/2018Nomor 00015/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atasnama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P. Bawean, KIM II, RT/RW Saentis Percut SeiTuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00691/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 17 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2010, Nomor:00015/507/10/057
Putus : 30-01-2009 — Upload : 21-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPebruari 2005 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan Nomor.00184/407/05/057/06 ;Dengan demikian bahwa SKPLB diterbitkan melewati tanggal terakhiryakni 25 Agustus 2006. Dengan demikian melewati lebih dari 1 (satu)bulan, dan Penggugat mendapatkan imbalan bunga sebesar 2 (dua)bulan dikalikan 2% = 4% dari pajak yang lebih bayar tersebut ;B.
    Kep S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari2005 Nomor. 00184/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukanoleh PT. Nikawa Textile Industry, NPWP : 01.070.683.6057.000, alamatHal. 6 dari 20 hal. Put.
    Bahwa Majelis membuat keputusan, berdasarkan pendapatTermohon Peninjauankembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00184/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober2006, tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejakditerimanya dokumen secara lengkap.. Bahwa hasil putusan tersebut, berdasarkan Undangundang Nomor.6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000 danKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep160/PJ/2001tanggal 19 Pebruari 2001 ;.
    PHP509/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yangisinya daftar temuan pajak untuk pemeriksaan PajakPertambahan Nilai saja dan tidak ada pemeriksaan untuk semuajenis pajak.(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pebruari 2005 No.00184/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya.i.
    Nomor. 5386/KMK.04/2000 tanggal terbit 22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1Januari 2001 juncto Nomor. 82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari2003 maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Masa Pajak Januari No. 00184/407/05/057/06 tanggal13 Oktober 2006, maka antara tanggal 18 Maret 2005 sampaidengan 13 Oktober 2006, telah melebihi 12 (dua belas) bulan.2.
Putus : 30-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145/B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2005 No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukan olehPT.
    Bahwa Majelis Hakim membuat keputusan berdasarkan pendapatTermohon Peninjauan Kembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006,tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanyadokumen secara lengkap ;c. Bahwa hasil putusan tersebut berdasarkan UndangUndang No. 6Tahun 1983 jo UndangUndang No. 16 Tahun 2000 dan keputusanDirektur Jenderal Pajak No. Kep160/PJ/2001 tanggal 19 Pebruari2001 ;d.
    Bahwa terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Masa PajakJanuari No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, makaantara 15 Desember 2005 sampai dengan 13 Oktober 2006, tidakmelebihi 12 (dua belas) bulan ;g.
    PHP515/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yang isinyadaftar temuan pajak untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilaisaja, dan tidak ada pemeriksaan untuk semua jenis pajak ;(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2005 No.00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya ;i.
    Keputusan Menteri Keuangan RI No. 536/KMK.04/2000 tanggal terbit22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1 Januari 2001 jo No.82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 ;Maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarMasa Pajak Januari No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006,maka antara tanggal 26 Agustus 2005 sampai dengan 13 Oktober 2006,telah melebihi 12 (dua belas) bulan ;2.
Register : 01-04-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1353/Pdt.G/2019/PA.Grt
Tanggal 12 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangHalaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1353/Pdt.G/2019/PA.Grtmelangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2017, dan perkawinanPenggugat dengan Tergugat telah dicatat olen Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten GarutProvinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:057/057/1/2017, tanggal 15 Januari 2017;2.
    Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/057/I/2017 tanggal 15 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBL.Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukupdan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;B. Saksi:1.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080 K/Pdt/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — EVA MARNITA, DK lawan PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk
4816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , yang terletak di Kelurahan Parak Kopi Kecamatan PadangUtara, Kota Padang atas nama Penggugat II (Orangtua Debitur);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan sah, kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen)Perjanjian Kredit dengan jaminan Nomor 62, tanggal 19 September2011 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.1II/HCLU/KUMkPRK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, Addendum Perjanjian KreditNomor 082/PD.1I/CMLU/KUMKPRK/IX/2013, tanggal
    balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:TsMenerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diajukan dalam perkara ini;Menyatakan sah dan berharga demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 62tertanggal, 19 September 2011 yang dibuat oleh dan ditandatanganidihnadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang beserta addendumNomor 057
    Menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan jaminan Nomor 62, tanggal19 September 2011 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 057/ PD.II/HCLU/KUMKPRK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, AddendumPerjanjian Kredit Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMKPRK/IX/2013, tanggalHalaman 5 dari 11 hal. Put.
    Nomor 1080 K/Pdt/201817 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKMPRK/IX/2014, 19 September 2014, dan PersetujuanPemberian Kredit Nomor 091/PD.II/SP2K/KUMKMPRK/IX/2015 tanggal15 September 2015;Menyatakan hutang debitur Azmi Amir almarhum berdasarkan perjanjiankredit dengan jaminan Nomor 62, tanggal 19 September 2011 danAddendum Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.1II/HCLU/KUMKPRK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, Addendum Perjanjian Kredit Nomor082/PD.1II/CMLU/KUMKPRK/IX
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
16142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 18 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal16 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00044/207/14/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00044/207/14/057/17 tanggal 16 Februari2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/202002.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.
    PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor: 00044/207/14/057
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI
5840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89604/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057
    Putusan Nomor 2403/B/PK/Pjk/201800019/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jl. P. Bawean KIM Il RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057