demi hukum, hal itu padahakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di Pengadilanyang bersangkutan, yang berhasil menegakkan martabat dan kehormatanmanusia dan kemanusiaan .Majelis Hakim yang kami Muliakan,Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusuanansebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap denganPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/ Pid/ 2015/ PT.Mdn Halaman 5 dari 22 halimpikasi yuridis berupa batalnya

yang mensyaratkanPenuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal danditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidan yang didakwakan dengan menyebut waktu dantempat pidana yang dilakukan.Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969Nomor : 36 K/Kr/1968 menurut kaedah walaupun surat tuduhan tidakmenyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yangdituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinyamengakibatkan batalnya

tuduhan.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/Pid/2015/ PT.Mdn Halaman 13 dari 22 halBahwa untuk lebih memudahkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagaiberikut :e Yang menentukan batalnya surat dakwaan, terserah kepadapenilaian Hakim.e Sebagai ulasan objektif yang harus dipakai Hakim dalammelakukanpenilaian surat dakwaan antara lain didasarkan kepada kenyataan :e Apakah benarbenar hak Terdakwa dirugikan untuk melakukanpembelaan,e Apakah benar surat dakwaan tidak jelas memuat elemen atauunsur

,SH, mencegah batalnya Surat Dakwaan DemiHukum, Sumber Ilmu Jaya, hal.5).Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/Pid/2015/ PT.Mdn Halaman 15 dari 22 hale Bahwa Penulisan UU.RI No.23 Tahun 2003 dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum = merupakan salah pengetikan (Human Error)semata .e Bahwa oleh karena yang menentukan batalnya Surat Dakwaan,terserah kepada penilaian Hakim, maka sebaiknya perkara ini lebihbaik diperiksa terlebih dahulu secara keseluruhan .IV.KESIMPULAN .Majelis Hakim yang terhormat

Dakwaan tidak cermat: Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitianjaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan suratdakwaan, sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapatmengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikandakwaan itu sendiri ;2.

judex facti tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) dan salah menerapkan hukum mengenai penerapan pasal1338 KUHPerdata;Alasannya : Kesalahan judex facti yang tidak mempertimbangkanketentuan pasal 1338 KUHPerdata dalam keputusannyaadalah merupakan " kesalahan dalam menerapkan hukumdan atau kelalaian yang sangat mendasar dan mencerminkansikap judex pacti yang tidak berlaku adil, dan tidak jujur dalammemberikan pertimbangan hukum sehingga kesalahan danatau kelalalan ini dapat menyebabkan batalnya

Bahwa kekeliruan judex facti dalam memberikan pertimbangan hukummenurut pendapat Pemohon Kasasi dapat berakibat batalnya keputusanyang telah dijatunkan sehingga permohonan kasasi ini patut dikabulkan;4.

salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi8hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapanhukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan,yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

keberatantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan ......6dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan NegeriLuwuk dan Pengadilan Tinggi Palu) yang pada akhirnya menyimpulkanbahwa gugatan tidak dapat diterima adalah merupakan suatupertimbangan yang Salah menerapkan hukum atau melanggar peraturanhukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehinggamohon kepada Mahkamah agung Republik Indonesia untuk menelaahkembali

Nomor 2487 K/Pdt/2013Merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum ataumelanggar peraturan hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutankarena berdasarkan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh TurutTerbanding samula Turut Tergugat telah terdapat halhal baru yang samasekali belum pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk yakniadanya pengakuan

, turutTergugat tidak pernah dipanggil oleh pihak kecamatan, sehingga denganadanya pengakuan Penggugat tersebut menjadi persangkaan bagi MajelisHakim bahwa objek tanah yang dijual oleh Lastogen Lamato (TurutTergugat) kepada Penggugat tidak jelas atau kabur;Bahwa pertimbangan hukum Judex Factitersebut di atas salah menerapkanhukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku atau lalai dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Nomor 2487 K/Pdt/2013sebagaimana diterangkan dalam posita point 4 yang merupakan satukesatuan dari tanah yang didalilkan dalam posita point 2 dan 3 dengansendirinya menjadi kabur/tidak jelas;Adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum ataumelanggar peraturan hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutankarena menurut hukum tidak ada kewajiban bagi Penggugat

dan belum pernah dibagi waris,oleh karena konspirasi Penggugat dengan adik Tergugat (ARIFWINARNO) gagal maka berakibat pula batalnya jual beli tanah warisantersebut diakibatkan pula oleh perbuatan tidak jujur dari Penggugat danadik Tergugat (ARIF WINARNO) sendiri, maka menurut hukum uangpanjar sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mengurus surat keterangan waris yangdiserahkan oleh Penggugat menjadi hapus atau hilang dikarenakanTergugat tidak

pernah membatalkan jual beli juga tidak pernah merasaminta uang panjar kepada Penggugat apalagi ada tulisan ditambahbunga 5% setiap bulan itu semua adalah rekayasa Penggugat saja untukmencari keuntungan pribadi dan tidak lazim.Bahwa, oleh karena batalnya jual beli terhadap seluruh tanah waris SHMNo. 297 luas +426 m?

dan belum pernah dibagi waris, oleh karenakonspirasi Penggugat dengan adik Tergugat (ARIF WINARNO) gagal makaberakibat pula batalnya jual beli tanah warisan tersebut diakibatkan pulaoleh perbuatan tidak jujur dari Penggugat dan adik Tergugat (ARIFWINARNO) sendiri, maka menurut hukum uang panjar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)Halaman 17 dari 22 Putusan No.230/Pdt.G/2016/PN.Smg.untuk mengurus surat keterangan waris yang diserahkan oleh Penggugatmenjadi

Bahwa, oleh karena batalnya jual beli terhadap seluruh tanah waris SHMNo. 297 luas +426 m? tinggalan alm Ny.

dan belum pernah dibagi waris, oleh karenakonspirasi Penggugat dengan adik Tergugat (ARIF WINARNO) gagal makaberakibat pula batalnya jual beli tanah warisan tersebut diakibatkan pulaoleh perbuatan tidak jujur dari Penggugat dan adik Tergugat (ARIFWINARNO) sendiri, maka menurut hukum uang panjar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)untuk mengurus surat keterangan waris yang diserahkan oleh Penggugatmenjadi hapus atau hilang dikarenakan Tergugat tidak

dari Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung di Jalan Horas tepatnya diwarung CN; Bahwa Terdakwa menjanjikan sepeda motor itu terjual sejumlahRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan STNK adapada Terdakwa, kemudian sepeda motor dibawa ke Hajoran; Bahwa ternyata orang yang sebelumnya ingin membeli sepeda motortersebut batal membelinya karena ia merasa tidak cocok dihatinya; Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Chairul Azmi SuheriTanjung atas batalnya

tersebut sudah deal ini, aku menuju ke rumah mu namunmasih hujan; Bahwa selanjutnya hingga sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Chairul AzmiSuheri Tanjung menelepon kembali Terdakwa tetapi tidak diangkat danpada akhirnya nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi; Bahwa ternyata orang yang sebelumnya ingin membeli sepeda motortersebut batal membelinya karena orang tersebut merasa tidak cocokdihatinya terhadap sepeda motor tersebut; Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Chairul Azmi SuheriTanjung atas batalnya

Terdakwa tidak memberitahu batalnya transaksi jual bellHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Sbgtersebut kepada Saksi Chairul Azmi Suheri, dan ternyata Terdakwa tidak jugamengembalikan sepeda motor itu kepada Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung,kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu ke Penyabungan danmenggadaikannya ke Saksi Rahmat Hidayat sejumlah Rp5.800.000,00 (limajuta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa juga tidak ada memberikan uang hasilgadai sepeda motor tersebut kepada Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung, malahdigunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatasMajelis Hakim menyakini bahwa Terdakwa menyadari niat untuk tidakmengembalikan sepeda motor milik Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung ketikabatalnya jual beli dengan seseorang di Hajoran, saat itu juga Terdakwa tidakmemberitahu batalnya transaksi jual beli tersebut kepada Saksi Chairul

Terdakwa tidakmemberitahu batalnya transaksi jual beli tersebut kepada Saksi Chairul AzmiSuheri, dan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor itukepada Saksi Chairul Azmi Suheri Tanjung, kemudian Terdakwa membawaHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Sbgsepeda motor itu ke Penyabungan dan menggadaikannya ke Saksi RahmatHidayat sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).Terdakwa juga tidak ada memberikan uang hasil gadai sepeda motor tersebutkepada Saksi

PengadilanTingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalamperkara a quo, yang disebabkan karena Judex Facti tidak memberikanpertimbangan secara lengkap terhadap alatalat bukti tertulis yang diajukanPara Pemohon Kasasi di muka persidangan (onvoldoende gemotivera);Bahwa oleh karena itu Judex Facti, baik Pengadilan Tingkat Pertama,maupun Pengadilan Tingkat Banding telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Putusan Nomor 1552 kK/Pdt/2015undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;3) Bahwa ternyata dalam putusan perkara a quo, Pengadilan TingkatPertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding, samasekali tidak memberikan pertimbangan hukum, khususnya terhadap alatbukti tertulis bertanda T. 01, T. 02 dan T. 08, padahal alat bukti tersebutseharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti, karena disampingsangat relevan berkaitan dengan perkara a quo, juga alat bukti

yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, melainkan merupakan kesalahan Judex Factidalam menerapkan hukum pembuktian, yang disebabkan karena JudexFacti telah memberikan pertimbangan hukum, secara tidak lengkap atasalat bukti otentik T. 01, T. 02 dan T. 038, yang seharusnyadipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), hal mana dapatdikwalifikasi sebagai suatu kelalaian Judex Facti dalam memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan,yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Jika hal itu dilakukanmaka perkawinannya batal, dan menurut mazhab Hanafi perkawinanmenyebabkan rusaknya akad; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pada akad nikah Pemohon dengan PemohonIl terdapat larangan gothiiyan yang menyebabkan batalnya suatu perkawinanyaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan lakilaki lain, dengandemikian permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannyamenurut hukum ditolak; Menimbang, bahwa salah satu

Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islambahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dariperkawinan tersebut.

Oleh karena, Hakim telah menetapkan perkawinanPemohon dengan Pemohon II batal dan dari perkawinan para Pemohon telahlahir 1 (Satu) orang anak bernama Sulistiawati sebagaimana tersebut di atas,maka batalnya perkawinan para Pemohon tidak berlaku surut terhadap keduaanak tersebut dan anak tersebut merupakan anak sah Pemohon danPemohon II; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata dibidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai Hal. 9 dari 11 halamanPenetapan

Antara pertimbangan Majelis Hakim PTUN Medan dalamperkara a quo dan juga dalam amar putusan terdapat PERTENTANGANyang menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 26/G/2014/PTUNMDN tanggal 13 November 2014 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor29/B/2015/PT.

putusan yangbersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo dan telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan Nomor 368 K/TUN/2015yang mengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo dalam pertimbangan hukum danputusannya, maka sudah sepantasnya untuk dibatalkan dan MajelisHakim Kasasi yang Terhormat yang mengadili perkara ini untukmenyatakan:1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding;2.

Antara pertimbangan Majelis Hakim PTUN Medan dalamperkara a quo dan juga dalam amar putusan terdapat pertentangan yangmenyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 26/G/2014/PTUNMDN tanggal 13 November 2014 juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015;Halaman 152 dari 232 halaman.

Olehkarena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 29/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 04 Maret 2015 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2014/PTUNMDNtanggal 13 November 2014 tersebut harus dibatalkan karena telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.

Pasal 28 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyatakan Batalnya suatu perkawinan dimulai setelan keputusanPengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saatberlangsungnya perkawinan.Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohonmelangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2017, di Kelurahan BontoLebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Perkawinan tersebutjuga dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum di atas, dan berdasarkanMenimbang, bahwa dari rangkaian pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon telah memenuhi maksud dari pasalpasal sebagaimana tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakimmenyatakan batalnya perkawinan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Majelis menganggap

perlu pula menambahkanpertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, batalnya perkawinan Pemohon danTermohon dimulai setelah keputusan Pengadilan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006,

No. 3233 K/PDT/2010mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;3.1.

LIMUKSAN adalahtidak sah dan cacat hukum ;Bahwa dengan demikian Judex Facti lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengakibatkan kelalaian itu) dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Bahwa dengan tidak cermatnya Judex Facti sebagaimana yangPemohon Kasasi uraikan di atas yang tentunya mengakibatkan JudexFacti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh undangundang,maka putusan yang diambil Judex Facti dalam perkara ini haruslahdibatalkan ;Menimbang

sengketa berdasarkan Akte Hibah di muka PPAT, lagipula keberatankeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapanhukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

rasakeadilan bagi para Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkanmembayar uang penggantian perumahan serta perawatan sebesar 15 %berdasarkan Pasal 26 B huruf d Kepmenakertrans Nomor 78/MEN/2001 dangaji bulan April, Mei, Juni, Juli 2012 (4 bulan);Bahwa ketentuan dimaksud jelasjelas tidak berlaku karena terbitnyaUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengandemikian menurut hukum suatu putusan yang mencantumkan dasar hukumyang sudah dinyatakan tidak berlaku maka mengakibatkan batalnya

Nomor 34 K/Pdt.Sus/201312harus terlebin dahulu dilakukan Surat Peringatan , Surat Peringatan II, danSurat Peringatan Ill (terakhir) baru dapat dilakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK);Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Judex Factimengakibatkan batalnya suatu putusan;Bahwa berdasarkan ketentuan PHK yang dilakukan dengan cara sepihakyang tidak mengindahkan ketentuanketentuan hukum yang berlaku sudahsepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi dapat diberikan 1 (satu) kaliketentuan yaitu Pasal

Pasal 161 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 a quo bersifat memaksa (dwingenrecht) sehingga tidak dapatdikesampingkan dengan perjanjian macam apapun termasuk perjanjian PKBa quo;Bahwa baik dilihat dari ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 maupun dilihat dari Hukum Perjanjian (ovreenkomstenrecht) ketentuandalam PKB (in casu Pasal 20 ayat 2) yang bertentangan dengan undangundang a quo adalah batal demi hukum (null and void/nietig) dan yangberlaku adalah ketentuan dalam undangundang;Bahwa batalnya

ketentuan dalam PKB yang bertentangan denganketentuan undangundang a quo sebagaimana disebutkan di atas adalahpatal demi hukum dan bukan dapat dibatalkan (vernietigbaar), olehkarenanya sesuai dengan makna dari batal demi hukum, batalnyaterhadap ketentuan dalam PKB yang melanggar atau memenuhi syaratobyektif perjanjian dalam Pasal 1820 KUHPerdata a quo tidak diperlukanadanya upaya hukum gugatan pembatalan, yang dalam perkara perselisihanhubungan industrial terhadap batalnya ketentuan dalam PKB tanpa

Nomor 577 K/Pdt/2016syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan vide Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c), UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung..

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalamundang undang yang menghendaki atau mewajibkanPengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplich)dipenuhi oleh saudarasaudara untuk = mencegahkemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidakmemuat alasan ataupun pertimbanganpertimbangan .d. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilane. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.Hal itu sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (b) dan (c)Undang Undang Nomor 5/2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.3.1. Mengenai kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukumJudex a quo putusan tingkat banding:a.

Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan,bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dapatdimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka haldemikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara(vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusanpengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkatkasasi;(4).

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undangundang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplich) dipenuhi oleh saudarasaudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusanpengadilan apabila tidak memuat alasan ataupun pertimbanganpertimbangan*;Halaman 22 dari 33 hal.Put.

menghukum dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) adalah sangat berat dan lagi secara hukum besarnyatuntutan ganti kerugian karena pencemaran nama baik harus ditinjau darikedudukan sosial pengadu di masyarakat (vide putusan Mahkamah AgungR.I No. 196 K/Sip/1974) adalah sangat berat dan tidak adil bagi TergugatIl/Pemohon Kasasi;bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan UndangUndang yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya

No. 1492 K/Pdt/2006diwajibkan oleh peraturan UndangUndang yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutanatau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

IV Pasal 22 dikenalistilah hukum batalnya perkawinan dan dalam Bab.

VII Pasal38 dikenal istilah hukum putusnya perkawinan, di manakedua istilah tersebut mempunyai arti yang jauh berbeda,dalam hal ini tentang batalnya perkawinan berarti perkawinanmenurut hukum tidak pernah terjadi, sedang pada putusnyaperkawinan berarti perkawinan tersebut terjadi kemudiandiputuskan karena berbagai alasan ;Bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding adalah mohonpembatalan perkawinan yang dilakukan olehTergugat/Terbanding dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT ASLI(suami Penggugat/Pembanding

hukum dan dalam hal ini Para Penggugat adalahberkedudukan sebagai konsumen;Bahwa dalam kenyataannya perjanjian antara Para Penggugat denganTergugat selalu. dicantumkan/diberikan dengan tambahan klausulaklausula baku yang semua ketentuan mengharuskan dan wajib serta tundukpada peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Tergugat yang selaludibebankan kepada Para Penggugat, maka karena itu perjanjian kredit diatas yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bataldemi hukum;Bahwa karena batalnya

Menyatakan pengikatan hak atas objek sengketa/objek jaminan di atasadalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat akibat batalnya perjanjian pokok dalam perkara ini;5. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan peralihan hak atas objeksengketa dalam perkara ini sampai dengan perkara ini memperoleh putusanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht);6.

dan keberatanPemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalampersidangan Judex Facti dan alasanalasan selain dan selebihnya hanyalahmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu. kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya

menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya

Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

ini sesuaidengan Pasal 58 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkanadanya masa percobaan kerja;(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yangdisyaratkan batal demi hukum;Maka oleh karena itu sangat jelas dan terang bahwa Judex Facti telahlalai dan mengesampingkan dalildalil serta pembuktian Pemohon Kasasisehingga dengan adanya kelalain tersebut mengakibatkan batalnya

Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017dengan Pemohon Kasasi dengan hanya menempelkan Foto seorang karyawanagar ada perbedaan dengan Badge Pemohon Kasasi, maka hal ini telah terjadiPengelabuan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan hal ini telahpula di benarkan dalam pertimbangan Judex Facti maka hal ini sangat jelasdan terang bahwa Judex Facti telah salah didalam menerapkan dan melanggarhukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan batalnya putusan perkaraNomor 34/Pdt.SusPHI/2014/PN.Tpg;Bahwa berdasarkan

Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017lain, maka berdasarkan uraian diatas Judex Facti telah lalai terhadappembuktian surat dari Pemohon Kasasi, maka dengan adanya kelalaiantersebut mengakibatkan batalnya putusan tersebut;Bahwa berdasarkan Pertimbangan Pengadilan hubungan Industrial padahalaman 35 (tiga puluh lima) paragraf kedua dan ketiga yang berbunyi :Paragraf 2 :*"Menimbang, bahwa tidak ada satupun bukti perjanjian kerja dan butkilain yang mendukung dalildalil yang diajukan oleh kuasa penggugat danbukti

bukti permohonanyang berkenaan putusan sela, Majelis Hakim berkesimpulanbahwasannya petitum pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikandengan buktibukti yang telah diajukan ke persidangan, dengan demikiansudah cukup beralasan bagi Majleis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak;Maka atas dasar uraian tersebut Judex Facti telah lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

alur dan kronologis yang tertuangdalam gugatan Pemohon kasasi maka atas dasar pemaparan Pemohon Kasasidiatas menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial telah salah dalam menerapkan atau menyimpulkan keputusan PHIdan melanggar hukum yang berlaku;Bahwa jelas terlihat Pengadilan Hubungan Industrial telah melanggar hukumyang berlaku atau setidaktidaknya telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

sampaikan di muka persidangan melalui Nota Pembelaanmaupun memori banding Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, jikakemudian prosedur pelaksanaan penyidikannya saja salah atau sengajadirekayasa dalam pelaksanaanya maka seharusnya Majelis Hakim dapatdengan jeli dan teliti melinat dan mempertimbangkan denganmenyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaranpelanggaran hukumterhadap keabsahan suatu surat menyurat yang kemudian nantinya akanberimbas pada dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penutut Umum yangmenyebabkan batalnya

segala tuntutan hukum, dan dalam halini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim perkara a quo ;Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim pengadilan tingkat banding denganmenguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengambil alihseluruh pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quolalai dalam melihat alat bukti yang dihadirkan oleh Penasihat HukumPemohon Kasasi dalam memori bandingnya dan seharusnya menolakseluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus perkara a quoyang berimbas pada batalnya

Bahwa terhadap surat penyataan saksi Aiyub Hanafiah kemudian lagilagitidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (Judex Facti) dalam membuatputusannya, seharusnya tuntutan tersebut menjadi batal yangmengakibatkan batalnya dakwaan dan Majelis Hakim seharusnyamemutus bebas atau lepas dari segala tuntutan Pemohon Kasasi karenadibuktikan pula memang tidak pernah ada suatu tindak pidanasebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim (Judex Facti) dalammembuat putusannya ;.

Bahwa dalam hal ini pengadilan tingkat banding telah lalai dalammemenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyaitu segala hal yang disampaikan di muka persidangan haruslahmerupakan keterangan yang sebenarbenarnya terjadi, maka dari itumenyebabkan batalnya putusan pengadilan tingkat pertama dalamperkara a quo ;Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 591 k/Pid/2017Ill.

;Dari ketentuan pasal di atas maka dengan batalnya jual beli tersebut,maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masingmasingpihak dikembalikan ke keadaanya semula sebelum terjadi peristiwa jualbeli tersebut, yang mana hak milik atas tanah dan bangunan tetap beradapada Pembanding/T erdakwa; Bahwa pada tanggal 09 April 2016 Terdakwa merobohkan dinding betonmiliknya yang Pembanding/Terdakwa bangun pada tahun 2008 bersamasaksi Aiyub Hanafiah yang sekarang sudah menjadi milik sah Terdakwakarena

UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya indikasikuat terdapat unsur kesewenangwenangan dan perbuatan melawan11hukum oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang justru diperkuat oleh JudexFacti melalui putusannya ;Bahwa oleh karena dasar pertimbangan hukum putusan dari Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah, maka tentunya berakibatpada batalnya putusan tersebut sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 30 huruf cUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas, maka terbuktibahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku dan juga lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Putusan Nomor 259 K/TUN/2011124 Pasal 30 huruf b dan c UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009Tentang Mahkamah Agung;Dengan demikian Judex Facti dalam perkara ini terbukti dengan jelas telahmelanggar ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yang berakibatpada batalnya putusan yaitu :Pasal 30 huruf b dan c UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;PERTIMBANGAN

r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, lagipula alasan alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya