Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU VS H.A.A. WALIM TARSONO
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 303 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014(Khrisna D. Darumurti dalam Ridwan, HR, 2008.
    Jakarta melalui Pengadilan TUN Bandung dan telahpula menyerahkan Memori Banding beserta lampirannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TUN Bandung pada tanggal 29 Mei 2013.
    Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.
    Jakarta dengan tegas menyatakan sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TUN Bandung, karenamenurutnya putusan Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.tu artinya, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TUN Bandungdalam putusannya yang terkait dengan EKSEPSI pada halaman 32 adalah pulamerupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakartakarena telah mengambilalih pertimbangan hukum peradilan
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Maret 2012 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE., dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM, I NYOMAN SUTRISNA, dkk.
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2012
    PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE.
    XX/Para Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkahamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat semula adalah pegawai PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, yang kemudianberdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten KarangasemNomor
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. tanggal 31 Maret 2008;Dalam Eksepsi :Mengadili Sendiri : Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya; Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp 27.000,00 (Duapuluhtujuhribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah
    XX/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi I, Il, Ill, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI, XVI,XVIII, XX/Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi , Il, Ill, IV, V, VII
    Nomor 129 K/TUN/2009 Jo.Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 23 September 2011;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama padatanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyatidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
100 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 436 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Kepada CV. Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011 karena wilayahpertambangan CV.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/201517.18.19.Kepala Dinas selaku~ penyelenggara pemerintahan bidangpertambangan baru meminta dan menanyakan konfirmasi apakah adaatau tidak wilayah tumpang tindih kepada Penggugat.
    Putusan Nomor 436 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi .........2..... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2010
Tanggal 25 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs CARLITO DA COSTA NEVES CORTEREAL,
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2010
    No. 407K/TUN/2010Departemen Kesehatan Provinsi Timor Timor Nomor230/KANWIL/TU1/PNS/1989 tanggal 25 Februari 1989terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 dengan PangkatPengatur Muda (lIl/a) pada Dinas Kesehatan DaerahTingkat Timor Timor ;3. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata MudaGolongan lll/a.
    No. 407K/TUN/20107. Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Penggugattidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Merydalam kurun waktu 2 tahun, sampai akhirnyarekaman video Penggugat dengan Sdri.
    No. 407K/TUN/2010dahulu memberikan hukuman ringan sesuai dengantingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (1) yaitu) hukuman disiplin ringan, sedang danberat serta keputusan tersebut perlu ditinjaukembali, mengingat Sdr.
    No. 407K/TUN/2010yang bersangkutan bukan Surat Keterangan dari KepalaUPTD Puskesmas Tapen. Perlu.
    No. 407K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Supandi, S.H., M.Hum.Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M oe t e r A of asm mney emmeanes Rp. 6.000,ttd.2,R @ A A KS Lo vewenceeeneeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi.......... Ro. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 407K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2010
Tanggal 22 Maret 2010 — USMAN alias KECET, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, MARISI BATUBARA,
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 K/TUN/2010
    No. 55 K/TUN/2010wilayah, maka sekarang dikenal menjadi Desa Asam Kumbang,Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara ;Bahwa Penggugat memperoleh dan menguasai secara terusmenerus tanah seluas 6.000 M?
    No. 55 K/TUN/201010.11.12.
    No. 55 K/TUN/2010No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenentukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakansecara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikanjaminan kepastian hukum ;IV.
    No. 55 K/TUN/2010kasasi, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
    No. 55 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — I DEWA MADE JAMBE, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENPASAR ; PURA PENATARAN SUCI SATRIA TUSAN,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 384 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2015
    Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015I. OBJEK SENGKETA;Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari SegalaTugasnya Sebagai Pegawai PD Air Minum Kota Ambon;Il. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015ini, Karena pemberhentian Penggugat/Terbanding dilakukan tidak melaluipersetujuan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)Perda Tingkat Il Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahan DaerahAir Minum;4.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015e Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah bersifatmembebani Penggugat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015NIP 19540827 198303 1 002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — BAKRI GANI, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 425 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014rekan, berkedudukan dan berkantor di Makassar JalanA.P.
    untuk aktif dalampersidangan, Aktif menggali hukumnya berdasarkan alat bukti yang adasehingga dapat ditemukan kepastian hukum dalam suatu perkara;Keaktifan Hakim TUN menurut Hukum Acara TUN itulah yangmembedakan dengan Hakim Peradilan Umum.
    Menjual (bukti T.3) sehingga denganserta merta Pengadilan Tinggi TUN menyatakan harus dibuktikan lewatPeradilan Umum.
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014menanda tangani Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) bukanlah Bakri Gani,SEyang Pemilik Tanah;Bahwa selaku Hakim TUN yang akan memeriksa penerapan hukumadministrasi secara benar dengan mempedomani asasasas umumpemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asaskecermatan, terhadap tindakan Tergugat dalam mengeluarkankeputusan, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Makassar, karenakewenangan (keaktifan hakim) harus mengkaji secara kebenaran SuratKuasa Menjual (bukti
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
107 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2010
    No. 06 K/TUN/20104. Desa Mawar Indah; dan5.
    Kiani Hutani Lestarisebagai pihak pemegang izin yang terkena Keputusan TUN a quo.. Dengan ditebitkannya Keputusan TUN obyek gugatan a quo atasnama PT. Kiani Hutani Lestari, maka pihak yang berkepentingansecara langsung adalah PT. Kiani Hutani Lestari (pihak yangterkena Keputusan TUN a quo), bukanlah Para Penggugat yangtidak mempunyai kedudukan hukum pada perseroan PT. KianiHutan Lestari..
    Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan TUN kepadaPengadilan TUN Jakarta terhadap Keputusan TUN obyek gugatan a quo adalah PT. Kiani Hutani Lestari.. Faktanya PT. Kiani Hutani Lestari sebagai pihak yang terkenaKeputusan TUN obyek gugatan a quo tidak mengajukan gugatanTUN kepada Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.. Kedudukan Para Penggugat, selaku pemegang saham PT.
    No. 06 K/TUN/2010suratsurat PT. Kiani Lestari dan PT. Kiani Hutani Lestari kepadaTergugat pada tahun 2007;.
    No. 06 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — SUHARI, dkk VS BUPATI GRESIK
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015b. Mekanisme musyawarah dan mufakat Penetapan Anggota BPD yangseyogyanya mencerminkan keterbukaan dan semangat demokrasitetapi malah dikhianati (vide Pasal 5);7.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/201520.pelaksanaan seleksi calon anggota BPD Lebani Waras tidak diketahuioleh Para Penggugat dan seluruh warga desa Lebani Waras khususnyawarga di RT. 001, RW. 003, bahkan obyek sengketa tersebut tidakdiumumkan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015apalagi Para Penggugat adalah warga Desa Lebani Waras, padahalpemerintah senantiasa harus memberikan alasan mengapa iamengambil suatu ketetapan tertentu, pemerintah yang baikmensyaratkan bahwa sedapat mungkin segera diumumkan dandiberitahukan bersamaama dengan ketetapan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015adalah suatu hal yang berakibat Pemohon kehilangan haknya untukmenguji keputusan pengadilan banding yang merugikan pemohonbertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015Panitera Pengganti, Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ......Rp2.489.000,00Jumlah ............ Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP:220 000 754 Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SOENITRIA IROE vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2010
    No. 321 K/TUN/2010pasaloun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan MenteriPendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata UsahaNegara di Tingkat lebih bawah ( Keputusan Rektor ) yang telah diterbitkansebelumnya.
    No. 321 K/TUN/2010sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksuddengan " Produk hukum " di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secarasah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya PeraturanMendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yanglama.
    No. 321 K/TUN/2010untuk memiliki rumah sendiri.
    No. 321 K/TUN/2010Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No.24 Kota Malang a.n.Drs.
    No. 321 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2009
Tanggal 1 September 2009 — M. AMIR TJARONGE, Sm.Hk.,; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HAJJAH HAMUS,
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA, vs BUPATI DHARMASRAYA
48 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2009
    No. 95 K/TUN/2009yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat (garis bawah dari Penggugat);.
    No. 95 K/TUN/2009TENTANG SIFAT FINAL;7.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat final,artinya sudah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan instansiatasan atau instansi lain, sehingga karenanya dapat menimbulkanakibat hukum;7.6.
    No. 95 K/TUN/200910.3.Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan PemantauanLingkungan Hidup (UPL), bahkan Izin Khusus Pengangkutan danPenjualan Contoh Bijih Besi yang diperoleh Penggugat in casuPT.
    No. 95 K/TUN/20098.
    No. 95 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2010
Tanggal 30 September 2010 —
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 85 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2013
Tanggal 9 April 2013 — PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 K/TUN/2013
    Nomor Putusan 163 K/TUN/20132.
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013Tidak pernah memberikan surat untuk menghadirkan anggota DPCPPN, apabila tidak ditemukan pada saat verifikasi.
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013Politik Calon Peserta Pemilu.
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2012 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Pemilu, sedangkan alat bukti Penggugat sangat minim (P 1 P 14).
    Nomor Putusan 163 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2009
Tanggal 24 Mei 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc,
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2009
    No. 286 K/TUN/2009e Recommendation from at least 3 internationally recognizedscientists.12.
    No. 286 K/TUN/20095.
    No. 286 K/TUN/20091. Pertimbangan Majelis Hakim PT.
    No. 286 K/TUN/2009dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri".
    No. 286 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — EDDIE GUNADIRDJA, DKK vs. LURAH RANGKAPAN JAYA, DK
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI BONE VS A. ABUBAKAR, S.IP.,M.Si
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002;.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015pemerintah terkait dengan penempatan pegawai negeri sipildalam jabatan harus mengutamakan keahlian, kompetensi, ataudisiplin ilmu.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
103 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 491 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014C.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20146.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014Halaman 59 dari 58 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2014