uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89604/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057

Putusan Nomor 2403/B/PK/Pjk/201800019/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jl. P. Bawean KIM Il RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116748.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhnadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02411/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00277/107/14/057

peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP02411/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang PenguranganKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00277/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP02411/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Pengurangan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00277/107/14/057/16 tanggal 09 Mei2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak April 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.067.352.804,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Nomor 4574/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084841.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor: 00170/207/11/057

Putusan Nomor 4574/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00119/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 19Desember 2013, atas nama PT Duta Sugar International,

NPWP02.193.073.0057.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 12,Kuningan Mulia Kav. 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

MakalotIndustrial Indonesia, NPWP. 01.882.760.0057.000 atas SKPKB PPh Pasal 21Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057/08 tanggal 27 Juni 2008perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut:A. Pemenuhan Ketentuan Formal:1.

/08 tanggal 27 Juni 2008tersebut berserta bukti setoran 50% pajak terutang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.30358/PP/M.III/10/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/PJ.07/2009 tanggal 16 September2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057

satu keputusan Terbandingsebagaimana ditentukan Pasal 36 ayat (1), memuat alasanalasanbanding yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Terbanding sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak, dilampiri dengan salinankeputusan yang dibanding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak, melampirkan BuktiPembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor00028/201/06/057

/08 tanggal 27 Juni 2008 berupa Surat SetoranPajak untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor00028/201/06/057/08 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp130.000.000,00 yang diterima Bank Mandiri Persero tanggal 14Halaman 5 dari 17 halaman.

;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/PJ.07/2009 tanggal 16 September2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/5 dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

.3528052910100001, tanggal 14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQULKHOIRI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Pamekasan (bukti P1 dan P2);=Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen Kutipan Akta Nikah, No. 643/22/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (bukti P3) ; Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah(MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

Foto Copy ljazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057/1998, Tanggal 30 Mei 1998 (bukti P4) ;oaFoto copy Paspor Republik Indonesia, No.

namaTHORIQUL KHOIRI, tempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982,; Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitasnya tertulis dan terbaca dengantempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982, diantaranya yaitu padaKartu Tanda Penduduk (KTP), :3528052408820001, tanggal 10062012,atas namaTHORIQUL KHOIRI, Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan ljazah MadrasahTsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

tanggal 24 Agustus 1982 Menjadi , THORIQULKHOIRI, lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 1982I,; Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatatdengan lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 19821 yang dikuatkan diantaranya yaitupada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor KTP),:3528052408820001, tanggal10062012 Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal 14032016, atasnama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117119.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 06 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00273/107/14/057

Putusan Nomor 2508/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal O6 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00273/107/14/057/16,tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 06 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor00273/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113065.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 02 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00480/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor:00100/207/14/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113065.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 02 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00480/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor:00100/207/14/057

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00480/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor:00100/207/14/057

Putusan Nomor 407/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT084840.15/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2213/WPJ.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00088/406/11/057/13 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2213/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00088/406/1 1/057/13tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPHalaman 4 dari 10 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 #Nomor00088/406/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00120/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 19 Desember 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan MuliaKavling 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 407/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2213/WPJ.07/2014, tanggal 26 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011, Nomor: 00088/406/11/057/13,tanggal 28 Juni 2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding

Harahap, SH , sehingga terkesan perkara ini hanyalah suaturekayasa ;Bahwa pada tahun 1996, Pembantah telah membeli tanah tersebut dari AhliWaris Naseri bin Napirin selaku pemilik dan yang menguasai tanah tersebutdengan Akta Jual Beli 057/Jagakarsa/1996 seluas 1.169 M2 dengan alashak Sertifikat Hak Milik No. 573/Tanjung Barat ;Bahwa pada tanggal 19 April 1996 Syaiful Anwar telah menggugat KepalaKantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan No.

Namun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1086 /PDT/1999/PT.DKI jo putusan Mahkamah Agung No. 559 K/Pdt/2001tanggal 13 Oktober 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 73 PK/Pdt/2009 tanggal 28 September 2009 yang dalam amarputusannya antara lain Mengabulkan gugatan Turut Terbanding semulaTurut Tergugat Dalam Konpensi/Turut Penggugat Dalam Rekonpensi untuksebagian dan telah membatalkan Akta Jual Beli No. 057

dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agungtersebut diatas yang telah menolak gugatan Penggugat (K.M Syaiful Anwar)yang menuntut Sertifikat Hak Milik No. 573/Tanjung Barat sehinggaSertifikat Hak Milik No. 573/Tanjung Barat tersebut haruslah dinyatakansah menurut hukum dan segala produk hukum yang didasarkan padasertifikat tersebut, haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;Bahwa tanah yang dibeli oleh Pembantah dari Ahli Waris naseri bin Napirinseluas 1.169 M2 sesuai Akta Jual Beli No. 057

Bahwa oleh karena Surat Jual Beli Mutlak tanggal 25 Juni 1962 telahdinyatakan cacat hukum dan atau batal demi hukum dan menyatakan AktaJual Beli No. 057/Jagakarsa/1996 tanggal 17 Juni 1996 adalah sah menuruthukum oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 017/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht vanGewijsde) dan gugatan pembatalan Sertifikat No. 573/Tanjung Barattanggal 20 Oktober 1995 yang diajukan oleh Alm.

Bukti Pla: Akta Jual Beli No. 057/Jagakarsa/1996, (Ssesuai denganaslinya) ;2. Bukti Pib: Sertifikat No. 573 / Tanjung Barat atas nama Para AhliWaris Naseri bin Napirin, (copy dari copy) ;3. Bukti Pic: Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat SuratNo. Pol 379 / B/1/ 2007 / Res.Jaksel, (sesuai denganaslinya) ;4. Bukti P2a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 055/G.TUN/1996/ PTUN.JKT, (Sesuai dengan aslinya) ;5. Bukti P2b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.72 /B/1997/PT.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 adalah sah menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Budha sesuai surat keterangankawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinantersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugattinggal di rumah sewa di kota sibolga;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah sah menurut hukum;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah putus disebabkan karena perceraian;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 02.19/057/005/V1/2009yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia tertanggal 22 Juni 2009yang menyatakan Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari minggutanggal 21 Juni 2009, yang telah diberikan meterai dan dicocokkan aslinyadalam persidangan selanjutnya diberi tanda bukti P1;2.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 suratketerangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli2009 adalah sah menurut hukum;4.

gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomorPutusan Nomor 1952/Pdt.G/2015/PA.Wsb Halaman dari 12 halaman1952/Pdt.G/2015/PA.Wsb, tanggal 13 Oktober 2015, telah mengemukakan halhal sebagai berikut;2 nn nner nnn ne nnn nnn nen nncncns1.Bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2014 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Kutipan AktaNikah Nomor 0423/057

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0423/057/VIII/2014 Tanggal 18Agustus 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan , Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan sudahdicocokan dan ternyata cocok dengan aslinya, (Bukti P. 2);3. Foto Copy Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo, Nomor:145/710/X/2015 tanggal 10 Oktober2015, bermaterai cukup dan sudah dicocokan dan ternyata cocokdengan aslinya, (Bukti P. 3);B.

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018KEP593/WPJ.07 /2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003, atasnama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210 dengan perhitungan Pajak terutangdan yang masih harus dibayar diperhitungkan kembali menjadi sebagaiberikut:Penghasilan

Dengan mengadili sendiri3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ;3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPKEP593/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003,atas nama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/057/12 tanggal18 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.072.081.1056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur

Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP