Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK vs. H. MARDANIH, DKK
194 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015telah mengetahui bahwa ada pihak lain, yaitu Perum Perumnas/ TergugatIl Intervensi yang telah memiliki secara sah lahan diareal tanah yang diakuimilik Para Penggugat.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telahlalai memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/20154 masih bertempat tinggal diatas tanah tersebut. Penggugat jugamendalilkan tidak ada sengketa.4.2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Ir. CHAIRIL ANWAR VS PT. BUMI SERPONG DAMAI Tbk
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2014
    Bogor, tertanggal 28 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 4 November 1998,Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014No. 04/Tamansari/1998, luas 4.000 M2, atas nama pemegang hak SitiSyamsiah, yang mana pada tanggal 22 April 2010 telah beralih dan tercatatatas nama pemegang hak terakhir Ir. Chairil Anwar;4.
    /2010Halaman 41;Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta melalui Putusannya Nomor 98/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal23 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 52K/TUN/2013 tanggal 17 April 2012:Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tersebut, kiranyaHalaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014cukup jelas bahwa terhadap Putusanputusan tersebut telah suatukekhilafan
    Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001;Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikanadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/20143.
    Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001;Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitandengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan;4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 84 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 — AHMAD DAHLAN PANJAITAN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS, FAEBUADODO HAREFA
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 217 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 217 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD DAHLAN PANJAITAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan M.U Damanik Nomor 68 LK.
    No. 217 K/TUN/2012Sebelah Timur : Jalan Provinsi Gunung SitoliIdano Gawo (9 m)Sebelah Selatan : Tanah Talisokhi Harefa (33 m);Sebelah Barat : Tanah Talisokhi Harefa (10 m);Seluas kirakira 323 m? (fotokopi surat terlampir);6.
    No. 217 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dialildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakuinya dengan tegas olehTergugat;.
    No. 217 K/TUN/201214Tanggal 28 Mei 1988 atas nama Badrul Munir Caniago dan obyek tanahnyaberbeda dengan obyek tanah dalam obyek gugatan dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas nyatanyata sertipikatobyek gugatan dalam perkara ini tidak diterbitkan di atas bidang tanahdalam surat penjualan antara Fangoli Harefa dengan Mhd.
    No. 217 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
125 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 137 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/20163.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Indonesia terdiri atas Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016diatas, dan Surat Keputusan Kepala BPN RI atas Penetapan TanahTerlantar HGU Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016Tetapi ketika Termohon Peninjauan Kembali menugaskan team survey BPNRI masingmasing: Mardiati Permana L, Manasip K.
    Putusan Nomor 137 PK/TUN/2016April 2013 tentang: Penetapan Tanah Terlantar HGU Nomor1 atas namaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — LULUNG HARI SUNYOTO, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA,
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2008
    PU TU S ANNomor. 72 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :LULUNG HARI SUNYOTO, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Ratulangi No. 1 Surabaya.
    No. 72 PK/TUN/2008Surabaya, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNo. 10 (Komp.
    No. 72 PK/TUN/2008Pendaftaran Tanah tanggal 18 Pebruari 2002 No.
    No. 72 PK/TUN/2008 Tanah dari Sdr Wati yang dikuasai sejak tahun 1950 denganPetok D No. 217 persil No. 26 b.
    No. 72 PK/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PT. DAN LIRIS, vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
20 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 626 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 626 K/TUN/2015DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. DAN LIRIS, diwakili oleh HANDIANTOTJOKROSAPUTRO, selaku Direktur Utama PT. Dan Liris,tempat kedudukan di Kelurahan Banaran (Lawean Selatan),Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada DJOKO SANTOSA,jabatan Direktur Umum PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1. Bahwa putusan Tergugat di atas (angka 1) dikirim dengan SuratPengantar Nomor Tar.264/M/KP4P/2000 tertanggal 24 Februari 2000dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2000, gugatandiajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 1 Mei 2000, dengan demikian gugatan masih dalamtenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;2.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015Ayat (2) Keterangantertulis dengan bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdiserahkan paling lambat pada hari pertama pekerjamasuk bekerja;dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Kesepakatan KerjaBersama PT.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/20154.b. Pekerja hanya mencari masalah untuk keuntungan pribadi danmengabaikan serta melecehkan peraturan yang berlaku;4.c. Pekerja telah terbukti melanggar peraturan dan memenuhiuntuk diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINomor Per.03/MEN/1996 Pasal 15 ayat (1, 2) sertaKesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris Pasal 16 ayat (2)Nomor 3.a bahwa pekerja (Sdr. Rahmad) layak dan sahdianggap mengundurkan diri;4.d.
    Putusan Nomor 626 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2007
Tanggal 28 Mei 2009 — JUMIAH, PRISMAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2007
    No. 117 K/TUN/2007Iswahyudi No. 40 Balikpapan.
    No. 117 K/TUN/2007Sebelah Timur dengan : Sdr. PrismanSebelah Selatan dengan : Sdr. PrismanSebelah Barat dengan : Sdr. OskarBahwa berdasarkan Surat Pelepasan hak atas tanah dari Penggugat II(Sdr.
    Dengan demikian gugatan inidiajukan masih dalam tenggang waktu menurut hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undangundang No. 9 Tahun2004 jo Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo KeputusanMahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1992Memperhatikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 499 Desa/KelurahanBatu Ampar An.
    No. 117 K/TUN/200720.000 m? maka Jjelaslah tindakan Tergugat tersebut bertentangandengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 ayat (3) dan(4).
    No. 117 K/TUN/200710oleh Tergugat, fiktif adanya, karena Tergugat telah menerbitkanSertifikat Hak Milik No. 499 Desa/Kelurahan Batu Ampar tertanggal3 Nopember 1989 An. Ervan Pandji Sutyono, maka paraPenggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, EDDY SUWANTO BONG alias ALIONG, ; ABDUL HAMID, SE.MM.,
36 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2009
    No.268 K/TUN/2009bahwa setelah itu terbitlah Sertifikat Hak Milik No.2136 tanggal30 Oktober 2000 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utaraatas nama Para Ahli Waris H. Abdul Razak termasuklah didalamsertifikat tersebut nama orang tua Penggugat Masnah binti H.
    No.268 K/TUN/20092. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TergugatSertifikat Hak Milik No.2136 tanggal 30 Oktober 2000 KelurahanBatu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, terakhir atas nama EdySuswanto Bong alias Aliong ;3.
    No.268 K/TUN/2009Pasal 13 ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalahSurat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria ;2.
    No.268 K/TUN/2009dengan perkara yang berbeda. Dan dalam perkara ini adalahsengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa keperdataan,dimana setiap individu yang merasakan dirugikan dapatmengajukan gugatan/tuntutan.
    No.268 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral..............2. RedakSl..................0003. Administrasi kasasi............JumlahPanitera Pengganti:Rp. 6.000, ttd./Rp. 5.000, Hasiamah Distiyawati, S.H.MH.Rp.489.000.,Rp.500.000.,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI SH. )Nip : 220000754 Hal.13 dari 13 hal. Put. No.268 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — HALIM ARGO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG,
95 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/TUN/2009
Tanggal 22 Desember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, DKK VS YADI SURYADI, DKK
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 216 K/TUN/2009
    P U T U S A NNomor. 216 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikut1.YADI SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Petani, beralamat di Babakan SirnaRT.02 / RW.O01, Desa Citepus, KecamatanPelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — BUPATI MALUKU TENGAH VS JACOB BERHITU, DKK
104 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 344 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Kota Masohi JalanGeser No. 04, kode Pos 97511, dalam hal ini diwakili oleh:1.Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuandan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah.M.
    Dikatakan demikian karena;Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016a.
    Amanat Pasal 7 ayat (1) danHalaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016ayat (2) secara konstitusional dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimanadisebukan dalam pasal 18b.
    Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan pemilihan sebagaimana ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam)tahun;Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016Ayat (5).
    Administrasi Rp489.000,00 Panitera Muda Tata Usaha Negara,Jumlah ... 0.0... .0.....:22...........R500.000, 00ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — H. AGUS SALIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
183 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017Leter C No/1217 Persil 59 D.II; Luas Tanah: 65.000 m?; atas nama:H. Mas Bonsar Hernayadi, sebatas tanah milik Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa:3.1.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017terkait dengan siapa yang paling berhak atas tanah yang termasukkedalam tanah yang tumpang tindih tersebut.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwahukum, menetapkan suatu status.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017b. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, Kepala Desa setempattidak pernah menjadi Peneliti data yuridis dan bidang tanah.c. Berdasarkan pernyataan Desa Sukajaya, tidak pernah adapengumuman dari BPN atas objek sengketa tersebut selama 60 hari.d.
    Putusan Nomor 392 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KERJASAMA OPERASI (KSO) PT PRAMBANAN DWIPAKA DAN PT BANGUN MITRA PERSADA vs. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018, DK
142 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 395 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — AMRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BERAU vs I. H. Y. HARYADI., II. NY. CHRISTINE;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013g Sebidang tanah milik Ny. Christine (Penggugat ID) luas 150 M2 dengan AktaPelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 209/CTR/TV/1996tanggal 15 April 1996, seluas 150 M2 beserta bangunan rumah konsturksi batutype 45 M2 atas nama Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013c Sebidang tanah milik Herdian Tri Yulianto, luas 150 M2 dengan AktaPelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah No. 208/CTR/IV/1996 tanggal 15 April 1996 beserta bangunan rumah konstruksi batutype 54 M2;d Sebidang tanah milik Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013PUTUSANNomor 275 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BERAU,berkedudukan di Jalan Dr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 229 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 115 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyatatelah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahamibahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimanaHalaman 12 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenangwenang dan dapat menegakan Azas Ne Bis Vexari Rule.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014memulinkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten BandungBarat;d.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Biayabiaya :1. Meteral ...........2 Rp 6.000,0022 REGAKSI sccm AD 5.000,003. Administrasi PeninjauanKembali ......... Rp 2.489.000,00Jumlah ........ eee Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — FAISAL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2009
    Nomor 302 K/TUN/20094. Sunawan, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa Koniflikdan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang5. Saleh Yahya, S.H., Jabatan Staf Seksi SengketaKonflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang ;6.
    Nomor 302 K/TUN/2009meter persegi), atas nama PTI. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;3.
    Nomor 302 K/TUN/2009(empat puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi). Surat Ukur Nomor 06,tanggal 02 Desember 1998, atas nama PT. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;5.2. Bersifat individual, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan, sudah cukup jelas,yang ditujukan pada satu institusi atau lembaga dan bukan untukumum ;5.3.
    Nomor 302 K/TUN/200916.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Karang Anyar, tanggal02 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 04, tanggal 02 Desember1998, luas 671.510 M? (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratussepuluh meter persegi), atas nama PT. Angkasa Pura (Persero),berkedudukan di Tangerang ;16.2.
    Nomor 302 K/TUN/2009Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meterai..................... Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RedakSl...............:00055 Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi.......... Rp. 489.000, Untuk salinanJumlah 2.0.0.2... eee eee Rp. 500.000, MAHKAMAH AGUNG RI.=========>= a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 302 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. NILMAWATI, dkk vs MILING DG.MADO Alias MULING DG. MADO dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. Hj. NILMAWATI;JAYA LANGKARA MAPPE;Ir.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhlil Mappe, 6. Anmad Mannarai Mappe, 7.Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;5.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);3.1.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014