Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — ERNA TRININGSIH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik 4696/Kelurahan Babatan, Surat Ukur tanggal 21 Mei2001, Nomor 3792/Babatan/2001, luas 190 M?
    Putusan Nomor 376 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017Nomor 1/B/2017/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan Babatan, Surat Ukurtanggal 21 Mei 2001 Nomor 3793/Babatan/2001, luas 192 M%, terbittanggal 03 Juli 2001, atas nama Andre Laksmana;b.
    Putusan Nomor 376 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — Hj. ADRIANA RIZAL, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DKK
99 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 105 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017mengaku sebagai ahli waris, karena tidak menyebutkan SuratKeterangan Waris atau Penetapan Waris dari Pengadilan yangmenerangkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017No. 24 Tahun 1997 Jo.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017dengan Sertipikat Hak Milik No. 1271/P.Karya tanggal 13 Agustus 1983,Gambar Situasi No. 1297 tanggal 11 April 1983 luas tanah 860 M2 a/n.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017Bahwa Petugas Ukur (Adrian) Termohon Kasasi cg.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meteral ........ ee Rp 6.000,00 ttd/.2. ROGAKSI sci: snseceuseanse Rp 5.000,00 Joko A. Sugianto, S.H.3. Administrasi ............. Rp489.000,00 Jumlah ....... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2010
Tanggal 30 Juni 2010 — REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,dkk
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181 K/TUN/2010
    Nomor 181K/TUN/20102. MELKE MENTANG, S.H., Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan Kantor Pertanahan KotaJayapura ;Keduanya berkantor pada Kantor Pertanahan KotaJayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IVJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 01 April 2010 ;2. Ny.
    Nomor 181K/TUN/2010Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena pada saat ituNy.
    Nomor 181K/TUN/2010prosedur pengukuran tidak diperlukan lagi karena tanahyang diusulkan untuk perubahan hak telah diukur ketikaSertiflkat Hak Pakai diterbitkan tahun 1973.
    Nomor 181K/TUN/2010Pemohon Kasasi/Penggugat lebih lebih dirugikan lagi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie menimbulkanpertanyaan hukum, apakah Sertipikat yang telah dipecahdan kemudian telah dialihkan kepada pihak lain tidakdapat dibatalkan?
    Nomor 181K/TUN/2010Hal. 25 dari 19 hal. Put. Nomor 181K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. DADAN ABDUL RAHMAN, S.H.
48 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 500 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRKONKRETBahwa objek gugatan adalah keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentangperubahan hukuman disipilin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR3.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRd. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 12Maret 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksamaalasan banding adminstratif yang bersangkutan.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat (BAPEK) pada tanggal 12 $=Maret 2014 ##Nomor016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama DadanAbdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — GEORGE RAWUNG., MOH. MUNDARI, dkk. ; MANGGALAK SJAHLUDIN LUMBAN GAOL., KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 262 K/TUN/2010
    No. 262 K/TUN/2010 Sebelah Belakang/Selatan : Jalan Kemayoran Barat VI; Sebelah Kiri/Timur : Rumah Martin Limanta No.14 ;Bahwa Penggugat Moh.
    No. 262 K/TUN/20101984 No: 231/1984 seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010diatas tidak termasuk dalam objek sengketa Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010 Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 210 K/TUN/2010
    Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
    Nomor 210 K/TUN/20103.
    Nomor 210 K/TUN/2010b.
    Nomor 210 K/TUN/20102.
    Nomor 210 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ASAHAN DAULAY vs. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 152 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 152 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :ASAHAN DAULAY, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan StafSekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertempat tinggal Kompek BPPBlok Z 1/5 RT. 007 /RW. 08, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, JakartaUtara 14140.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbandingmelawan :GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan
    No. 152 K/TUN/2013hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST. tanggal 10Desember 2008, apalagi Penggugat telah mengabdi sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26tahun), oleh karena itu.
    No. 152 K/TUN/2013Menyatakan Terdakwa Drs .
    No. 152 K/TUN/2013g.
    No. 152 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2010
Tanggal 22 September 2010 —
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 K/TUN/2010
    PUTUSANNo.102 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA,berkedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh : K.H.ABAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF (MOCHAMAD UBEIDM.A.
    No.102 K/TUN/2010Of Tomorrow (CITO) Blok US2 No.12 Jl.
    No.102 K/TUN/2010dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No.102 K/TUN/2010Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena sebenarnya pihakPenggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara ini sudah tepat dan masih dalam tenggang waktu yang telahditetapbkan UndangUndang, sehingga harusnya diterima.
    No.102 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
153 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2016
    No. 13/B/1991/PT TUN JKT, tanggal 27011992 jo.No. K/TUN/1992 tanggal 06021993, jo. No. 01/PK/TUN/1994tanggal 1210/1994 dinyatakan batal SHGB No. 116/Kebonsirihatas nama PT. Jaman Sentosa, dan SHGB No. 138/Kebon Sirihatas nama PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/201611.Pelepasan dan Penjualan tanggal 3 Agustus 1968 antara Ny.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :304/ Kebon Sirih;4.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/TUN/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan) VS DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
96 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 PK/TUN/2018
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/20181. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan penundaanpelaksanaan atas Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/PeringatanKetiga;2.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/20181986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjaauan Kembali PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASIINDONESIA (Perseroan);2.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2018,tanggal 9 April 2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Nomor B5103/KOMINFO/ DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/PeringatanKetiga;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016,tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;4.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, danRut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttdKetua Majelis,ttdDr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttdDr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Biayabiaya :1. Meterai ..........2. Redaksi ...........3.
    Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018NIP. : 195409241984031001Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, TRINI A.P. WORUNTU, A.Ptnh, dkk.
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 PK/TUN/2010
    PUTUSANNomor 77 PK/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunIIJ BolaangMongondow ;Ha. SUTARTI MODEONG, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunVI BolaangMongondow ;Ha.
    Tujuh, Kelurahan Malalayang Satu LingkunganIX, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2007 ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata ParaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 108 K/TUN
    (seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh meterpersegi) atas nama Fatly Fuad Achmad tersebut ;Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng di keduatingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 K/TUN/2008, tanggal 15 Juli 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : FATLY
    2007 Nomor 11/G.TUN/PTUNModo ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN
    Djarina Paputungan, dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2008 tanggal 15 Juli 2009,sekedar mengenai tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado serta tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak meskipun dengan perbaikan amar, makaPara Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK vs. DULHADI, DK
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015H. M.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015d.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi Jika dalamsengketa Tata Usaha Negara terdapat Sengketa Perdata PembuktianHak Kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harusdiselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum;2.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — H. MINGGU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, KabupatenBulukumba, pekerjaan PNS:HERMAN A.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014 Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada oranglain atau pihak lain;Bahwa sebelum Drs.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014sertifikat tersebut diajukan pada tahun 2007 Tergugat tetap memproses danmenerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan dan tetap melakukanpemecahan sertifikat tersebut, tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan UndangUndang.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Untuk itu berdasarkan segala uraian di atas sangat beralasan oleh MajelisHakim yang terhormat mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi1:1.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — MUHAMMAD YAMIL, AP vs. WALIKOTA BATU
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 160 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG., ; WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR., ; DJULIAMAN, K 0 R I, dkk.
120 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 194 K/TUN/2009
    No. 194 K /TUN/200912.1314.15.16.17.18.19.20.21.22.KASPAR SIANTURI, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, alamat Kampung Rawabadung, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;.
    No. 194 K /TUN/20097. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditaksir Rp.203.000, ;Bahwa setelah Keputusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAtersebut diucapkan di persidangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAJAKARTA tanggal 21102001 No.124/G TUN/2001/PTUN JKT isinyaMENGABULKAN gugatan PARA PENGGUGAT nama SARBINI BIN H.
    SAYUTIdkk SELURUHNYA maka TERGUGAT , Il, Ill mengajukan BANDING kePENGADILAN TINGGI TUN Jakarta, sehingga Keputusan PENGADILANTINGGI TUN JAKARTA membatalkan Putusan PENGADILAN TUN JAKARTANo.124/G TUN/2001/PTUN JKT tersebut, kKemudian SARBINI BIN H.
    No. 194 K /TUN/2009PHP.
    No. 194 K /TUN/2009
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Putus : 28-04-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 03/G/2005/PTUN-PBR
Tanggal 28 April 2005 — PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU DLL
145 — 100
  • Simanungkalit berkeberatan denganputusan Mahkamah Agung R.I, tersebut diatas danmengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung R.I. dan kemudian Mahamah Agung R.I.menjatuhkan putusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29September 2003 dengan amar putusanMengadili Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembalidari Pemohon : L,Simanungkalit, SH. tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal26 = Juli 2000 Nomor : 219 K/TUN/1999tersebut ;Mengadili Kembali1.
    PK.13/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dandisertai dengan pencabutan oleh Dirjen PHIDepnakertrans melaluikeputusan No.
    No.13PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 ;Bukti P4 : Memori Peninjauan Kembali L. Simanungkalit tertanggal 15Januari 2002 atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No.219K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P6 ................Bukti P6 : Surat Keputusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK Migas/199746tanggal 24 Nopember 1997 tentang PHK antara PT. CaltexPacific Indonesia dengan L.
    No.13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September2003;: Surat PT. Caltex Pacific IndonesiaNo.0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentangPembicaraan Bipartit antara PT. Caltex PacificIndonesia dengan L. Simanungkalit mengenai Hak hakNormatif ;: Putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.II.IntT.II.IntT.II.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.Int121314151617181950tanggal 29 September 2003 ;: Putusan Mahkamah Agung R.I.
    No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;: Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas (PTKMIGAS)No.Pts.08/BW/PTK MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesia dengan L.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK), DK vs. H. SAMSARI AS vs. GUBERNUR RIAU
191 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 340 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH vs. KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/20153.16.3.17.3.18.undangan yang berlaku.
    Dari bunyi Pasal 1 angka 9 tersebutdapat dipahami bahwa Objek dari sengketa TUN adalah Keputusan TataUsaha Negara, sedangkan objek gugatan yang diajukan oleh PenggugatHalaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015sudah sangat jelas bukan Objek dari sengketa TUN, karena objek yangdiperkarakan adalah sebuah Rekomendasi Panitia Pelaksana KegiatanPelayanan Komunikasi Masyarakat yang dapat dijelaskan mengenaiperbedaan kedua objek tersebut, yaitu :a.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015menetapkan A. A. Gde Temadja sebagai Penyeledi Ayahan A. A.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
394 — 611
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. UTI RAGUWATI, DKK VS WALIKOTA SINGKAWANG
73 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 531 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara diantaranya:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Negara Pontianak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkaneksepsieksepsi Tergugat selebihnya;.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014September 2005 serta beberapa pasal di dalam SPKB yaitu Pasal 1 ayat(1), ayat (2) (vide hal 6 s.d. 11 tentang Duduk Perkaranya).
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Hukum Adipurna Sukarti) yang beralamat di Jalan Nurali, Nomor 3Pontianak. Padahal keberadaan pihak H. Tamsil Sjoekoer, S.H.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014