Ditemukan 8359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang radan rakwan raswan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 14 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUKIMAN, UN Diwakili Oleh : Drs DIDIK SOEHARTONO M Si
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
67 — 35
  • ditariknya Tergugat XI sebagai Tergugat adalah sebuahlembaga Negara yang merupakan Bank Central dan yangmembuat peraturan, yang peraturan tersebut tidak dilaksanakanoleh Tergugat sebagai contoh Tergugat dalam memberikanFasilitas Kredit kepada Konsumen SUKIMAN, UN dan selalumemberikan tambahan limit kredit kepada KonsumenSUKIMAN, UN setiap adanya perubahan dan atauperpanjangan jangka waktu kredit yang mengesampingkanterhadap aspek kehatihatian dalam pengenalan nasabahsehingga kredit yang diberikan rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT NATATEX PRIMA VS SRI YATI, dkk
262 — 806 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerjamassal (Perselisihan PHK Massal) di mana jumlah Para Penggugatsangat banyak, yaitu 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang,sehingga sangat rawan jika dilihat dari permasalahan ketertiban dankeamanan selama proses pemeriksaan di lingkungan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung;b.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 02-05-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 5-K/PMT-I/AD/V/2019
Tanggal 19 September 2019 — Rony Nuswantoro Hadi, SE
489 — 83
  • Penugasan dalam Negeri :1) Pengamanan Daerah Rawan Papua tahun 2001 s.d2011;2) Pengamanan Daerah Rawan Aceh tahun 2001 s.d.2004;3) Pengamanan Perbatasan Malaysia Kaltim tahun2005;4) Pengamanan Perbatasan Malaysia Kalbar tahun2006; dan5) Penanggulangan gempa pulau Mentawai tahun 2010.3. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi penghargaan SatyaLencana Dharmanusa;4. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi Satya LencanaKesetiaan VIII dan XVI tahun;5.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
192 — 83
  • Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
    Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagiHalaman 99 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai
    petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 167 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran IllHalaman 186 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
153 — 74
  • Bendahara Desa tidak difungsikan olen Kepala Desa.Akibatnya melemahkan pengendalian dan rawan penyalahgunaanKeuangan Desa.HAL 107 DARI 295 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 97/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Atas temuan tersebutKepala Desa Ketangi sependapatdengan Tim Pemeriksa dan akan menindaklanjuti sesuai denganketentuan yang berlaku.3.
    Bendahara Desa tidak difungsikan sebagaimana mestinyaoleh Kepala Desa.Akibatnya melemahkan pengendalian dan rawan penyimpangan.Atas temuan tersebut Kepala Desa Ketangi sependapat denganTim Pemeriksa dan akan menindaklanjuti Sesuai denganketentuan yang berlaku.4.
    pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yangberlaku.(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudpada ayat (2) setelah diverifikasi dan mendapatpengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan olehPelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.(4) Kepala Desa menyampaikan salinan laporanpertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada TimPendamping Dana Desa.Hal ini disebabkan kelalaian Kepala Desa dalam mentaatiketentuan yang berlaku.Akibatnya hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan danpenggunaan Dana Desa rawan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 19-11-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 239/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2014 — HUSNUL KHOTIMAH melawan BUPATI SITUBONDO.
134 — 76
  • Sehingga dengan selisih perolehan suara antaraPenggugat (Husnul Khotimah) dengan Kades Terpilih (SUBAIDI) yang hanyaterpaut 159 suara, maka sudah semestinya yang unggul atau menang dalampemilinan Kepala Desa Sumberanyar tersebut adalah Penggugat (calonKades Nomor Urut 3 / Husnul Khotimah).20. masuknya .....Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades berlangsung pada hari Rabu tanggal 11September 2013 Panitia sangat tidak siap mengatasi kondisi rawan yangmungkin terjadi, yang telah dimanfaatkan oleh pendukung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
87 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Permohonan Keberatan Hak UjiMateriil kepada Mahkamah Agung atas pertentangan yangmenimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat Indonesiakhususnya Pemohon yang aktifitas sehariharinya sangatberhubungan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danPerpres Nomor 70 Tahun 2012 dimaksud.Bahwa dengan mengutip pernyataan Presiden SBY padapuncak peringatan Hari Anti Korupsi di Istana Negara padahari Senin tanggal 10 Desember 2012 yang lalu, dimanaPresiden SBY mengatakan bahwa ada 4 wilayah kerjapemerintahan yang sangat rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
301 — 271
  • Penjelasan Pasal 2 poin 7 (tujuh) menyebut sebagai berikut Yangdimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yangmeliputi:1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BadanUsaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan PenyehalanPerbankan Nasional,Pimpinan Peguruan Tinggi Negeri,4.
    Penjelasan Pasal 2 poin 7 (tujuh)menyebut sebagai berikut Yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan PenyehalanPerbankan Nasional, Pimpinan Peguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon dan Pejabat
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 15/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 25 Maret 2013 — Pembanding/Terdakwa : DODI ERIYANTO, SE
Terbanding/Penuntut Umum : YUSUB WIBISONO, SH.
94 — 31

  • 2. Kegiatan Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan beserta produk berupa buku Mapping Desa Rawan Pangan.
    3.Kegiatan ......
    3. Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah beserta produk berupa buku Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Kajian Pola Pengembangan Agropreneur berbasis Pesantren.
    Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana beserta Produk berupa Buku Laporan Draf Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Garahan- Silo, Laporan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Garahan-Silo, Laporan Pendahuluan Rencana Peengembangan Wisata Garahan- Silo dan Laporan Fakta dan Analisa Rencana Pengambangan Kawasan Wisata Garahan- Silo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN
863 — 764
  • Dalam rongga perut berisi cairan encer warna merah kehitaman sebanyaklima puluh sentimeter kubik;Lidah berwarna coklat kehijauan, penampang berwarna coklat kehijauan;Didalam rongga mulut pada daerah pangkal lidah terdapat gumpalan kertas yangtampak basah, berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter kali tigasentimeter;Tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh;Kelenjargondok Berwarna merah kehitaman, perabaan lunak penampang berwarnamerah kehitaman, berat dua puluh gram;Kelenjar kacangan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2017 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBAR DULLAH
152 — 39
  • di BankBPD Sulsel Cabang Parepare, sebanyak 5 kali, dan semua danatersebut saksi serahkan kepada Gazali sehingga saksi tidak mengetahuisecara rinci atas pengeluaranpengeluaran tersebut.Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang digunakan untukmembuat 50 unit gerobak dan shalter.Bahwa benar upah Alwi sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), untuk mengerjakan 50 unit gerobak dan shalter tersebut.Bahwa Saksi tidak pernah menegur terkait dengan pembuatan shalteryang konstruksinya rawan
    Saksi Fatahillah alias Fatah bin Rawan Hiba, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa yang saksi diterangkan dipenyidik adalah masalah pengadaangerobak;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang adakan gerobak;e Bahwa benar saksi bukan anggota koperasi;e Bahwa saksi tidak pernah dengar KSU Cempaka Raya;e Bahwa benar saksi dapat bantuan gerobak sebanyak 2 (dua) unit dariGazaili;e Bahwa benar waktu itu Gazali mengatakan ini bantuan secara CumaCuma dari pemerintah, sehingga saksi tidak
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
231 — 115
  • Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimantfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
    Tujuan DAKHalaman 101 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai
    petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 169 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 26 April 2012 — -EDWARD M BUNJAMIN -ANTON BAMBANG HADYONO
79 — 22
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaran Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundangundanganyang berlaku.Menmbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabatlain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusidan nepotisme, meliputi :a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD ADAMI OKTA
231 — 112
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:a.
Pengadilan PA SUBANG Perdata Agama
Register : 13-11-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA SUBANG Nomor 4111/Pdt.G/2019/PA.Sbg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
H. Suwara bin H. M. Amin
Tergugat:
Hj. Eri Haryati binti Cahya
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang
145 — 38
  • Sumur Sapi Blok 21, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Dengan luas 10.116 M2. dan batas-batas sebagai berikut:

    Sebelah Utara : Tanah Rawan

    Sebelah Timur

Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 848/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 24 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat II : NICO LINANDO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat III : ANDRYANTO LINANDO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat IV : LIDYA SOVIA Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat V : LIE LILIANI HANDOKO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat VI : LIE ANGGIE AMELIA LINARDO Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat VII : CHELSEA AMELIA LINARDO, SE Diwakili Oleh : HERRY SISWANTO, SH., CN., MH
Pembanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Terbanding/Penggugat : EKO SANTOSO PALIOHOETOMO
Turut Terbanding/Tergugat I : FAUZI RAYIS MACHFUD
73 — 60
  • ., Rawan WaskitoUtomo, S.H., dan Hadi Muliawan Cahyanto, S.H., Advokatpada Kantor Hukum Law Office INDRA YUNUS WAHYULATURETTE & PARTNERS, beralamat di JIn.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 6797/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
646 — 820
  • membentak dan memarahi dengan kasar karenamenggunakan tabung gas kecil (melon) adalah tidak benar, Tergugatmenanggapi hal tersebut dengan memberikan nasehat yang baikmelalui Penggugat bahwa pada saat itu banyak sekali terjadi kasustabung gas kecil hijau (melon 3kg) meledak di dalam rumah danmemakan korban, hal ini dikarenakan sudah tersedia tabung gasukuran 12kg di dapur, agar saat memasak menggunakan gas ukuran12kg yang lebih aman dan meninggalkan penggunaan gas kecil(melon) pembagian dari RT yang rawan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 17-10-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 30 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ILHAM, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. H. ZAHRIAL DJAFAR, MM BIN BATJANG DG. TOMBONG.
125 — 65
  • Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06312/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp6.740.500 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru;
  • 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 936/06322/B.L tanggal 13 Desember 2017 dengan Nilai Rp14.105.000,00 (empat belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) untuk pengajuan pembayaran kegiatan pengembangan kecamatan bebas rawan
    kegiatan Penyusunan Renja SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Penyusunan Anggaran Perubahan SKPD tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan penyusunan LAKIP dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Peningkatan imunisasi Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pengembangan Kecamatan Bebas rawan
    bersih dan air Minum Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kanker Tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Laboratorium kesehatan daerah Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Kusta Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan Monitoring evaluasi 13 Indikator KIA dan KB Tahun 2017, Laporan pertanggung jawaban kegiatan pengembangan kecamatan Bebas rawan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc
248 — 330
  • 164/2018 tanggal 25Juni 2018 Perihal Penyampaian persyaratan pengadaanbarang OTSUS APBA tahun anggaran 2018 beserta TORPengadaan barang sarana para penyandang cacat dan trauma bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten BenerMeriah dana OTSUS APBA TA 2018.1 (satu) bundel Fhoto copy Surat Dinas Sosial PemerintahKabupaten Bener Meriah nomor : 188.45/16/SK/2018 tanggal17 April 2018 tentang Penetapan nama nama calon penerimapengadaan kelengkapan usaha ekonomi produktif (UEP)jualan kios wanita rawan
    /164/2018 tanggal 25Juni 2018 Perihal Penyampaian persyaratan pengadaanbarang OTSUS APBA tahun anggaran 2018 beserta TORPengadaan barang sarana para penyandang cacat dan traumabidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten BenerMeriah dana OTSUS APBA TA 2018.1 (satu) bundel Fhoto copy Surat Dinas Sosial PemerintahKabupaten Bener Meriah nomor : 188.45/16/SK/2018 tanggal17 April 2018 tentang Penetapan nama nama calon penerimapengadaan kelengkapan usaha ekonomi produktif (UEP)jualan kios wanita rawan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 22-08-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT TK
Tanggal 23 September 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
182 — 113
  • Marini 0 700 700277.273. 277.273.732 Ngatibi 700 00 160.467. 294.805.5 134.337. 134.337.33 Ayub Suprio 880 90 710 71040.889. 40.889.1234 PARMIN 120 0 129.399. 149.628.0 20.228. 20.228.35 Made Wirte 100 00 900 90068.639. 68.639.0036 Nyoman Budi 000 0 78.661. 78.750.20 89. 89.37 Wayan Ledis 200 0 000 000109.809. 110.149.0 340. 340.38 Mak Sederhana 000 00 000 000173.486. 173.826.0 340. 340.39 Ketut Murni 040 40 000 00067.429. 67.431.81 2.4 2.440 Wayan Muke 375 5 40 40105.131. 105.160.3 29. 29.41 Wayan Rawan