Ditemukan 12306 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN Plk
Tanggal 1 September 2015 — SYAIPULLAH Bin SABRAN
317
  • Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi P 8920 UX; - Sawn Timber/Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) keping = 4,4327 M3 (empat koma empat tiga dua tujuh meter kubik); - 1 (satu) buah kunci mobil; Di rampas untuk Negara- 1 (satu) bendel Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Palangka Raya Nomor: 386/2014 tanggal 18 Nopember 2014; - 1 (satu) lembar kuitansi dari KPKNL Palangka Raya Nomor: KW-409
    (empat koma empat tiga duatujuh meter kubik);3 1 (satu) buah kunci mobil22Di Rampas untuk Negara1. 1 (satu) bendel Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Palangka RayaNomor: 386/2014 tanggal 18 Nopember 2014 ;2. 1 (satu) lembar kuitansi dari KPKNL Palangka Raya Nomor: KW 409/38601/11/2014 tanggal 18 November 2014November 20143. 1 (satu) lembar Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Palangka Raya Nomor:386/2014 tanggal 18 Nopember 2014;4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ Nomor
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
18359
  • Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung dariNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga NegaraIndonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan PeninjauanKembali.18.Dan atas Akta Palsu Keterangan Waris Penggugat juga mengajukan GugatanPerdata tertanggal 28 Agustus tahun 2014 di Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 409/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputus pada
    30 Juni 2015(selanjutnya disebut perkara 409) dengan Gugatan Ditolak kemudianPenggugat mengajukan banding kemudian Diputus pada 7 April tahun 2017Hal. 9dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.
    Majelis Hakim perkara 409 dalam pertimbangannya TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI bahwa Akta Palsu Keterangan Warisdibuat dalam 3 (tiga) salinan akta yang BERBEDA nama ahli warisnya,namun juga menyatakan: Melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 BUKAN suatukesalahan yang Substantif atau dengan kalimat lain SIAPAPUN bolehmengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutanTIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.
    Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dari Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taathukum juga Patuh dan tidak mengajukan Kasasi.20.Bahwa dalam perkara 442, perkara 85 dan perkara 409 Penggugatmengajukan permohonan Sita Jaminan atas beberapa aset yang terletakdalam Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat dan
    Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal14 Mei 2014 (diduga keras Akta Mundur/Back Dated) yang dibuat PPATSelly Suwignyo S.H. sedangkan Fakta Hukumnya pada 29 Agustus 2014HGB No.2/Leuwinutug sudah merupakan OBYEK SENGKETAperkara 85tertanggal 22 Mei 2014 dan perkara 409 tertanggal 28 Agustus 2014..
Register : 14-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 27 Juli 2017 — Pemohon dengan Termohon
94
  • Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 11-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1111/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon dan Termohon
93
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 06-06-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0669/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 24 Juli 2017 — Pemohon dan Termohon
93
  • ., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 09-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1101/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon dan termohon
140
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 04-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 2 Februari 2016 — Pemohon dan Termohon
143
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 09-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 16 Februari 2017 — Pemohon dengan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 22-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 29 Maret 2017 — Pemohon dengan Termohon
93
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 14-04-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 16 Juni 2016 — Pemohon dan termohon
133
  • terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 21-11-2016 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 8 Mei 2017 — Pemohon dan Termohon
173
  • ., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 27-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0417/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 25 Mei 2016 — Pemohon Termohon
153
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 22-02-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 30 Maret 2017 — Pemohon dengan Termohon
123
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 07-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon dengan Termohon
146
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikPutusan Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 04-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 14-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1092/Pdt.G/2015 /PA.Bkl
Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon dan termohon
160
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 06-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 26 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
113
  • AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanNomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-05-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 1243/Pdt.G/2017/PA.Pwd
Tanggal 28 September 2017 — penggugat vs tergugat
130
  • Surat Keterangan Nomor : 472.23/409/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yangdikeluarkan kepala Desa Putat; . bermeterai cukup setelah diperiksadinyatakan cocok dengan aslinya,lalu diberi tanda P93;Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor.1243/Pdt.G/2017/PA.Pwd.B. Saksi :.
Register : 01-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1147/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 5 Desember 2016 — Pemohon Dan termohon
103
  • ., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 12-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1123/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 14 Desember 2015 — Pemohon dan Termohon
150
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 13-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1126/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 26 Oktober 2017 — Pemohon dengan Termohon
163
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409