Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 21-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.PLG
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2014 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 4 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
16 — 3

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat

Tergugat
21 — 5

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 13-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Mdn
Tanggal 5 Maret 2015 — PARA PEMOHON
13 — 0
  • tidak ada halangan apapun yang dapat menjadi penghalangterjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.Tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I denganPemohon II selama ini.Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anaklakilaki.Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ tidak pernahmendapatkan buku nikah karena tidak pernah dicacatkan ke KantorUrusan Agama.Rajali bin Rajai, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Jalan Tanah Wakaf
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 10-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Februari 2017 — M U S L I M A T I N melawan SITI FAIZUN dkk
44 — 37
  • 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Mei 2016 dalam RegisterNomor : 30/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalukan akad Jualbeli Sebidang tanah yang terletak didesa Geneng, KecamatanBatealait, Kabupaten Jepara dengan bukti SPPT tanah sawah di Blok0160112 No.sppt 33.20.050.004.016.0112.0, seluas 510 m2 atasnama FAIZUN BT MUKDI dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Wakaf
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 23-01-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN Andoolo Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.ADL
Tanggal 20 Mei 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
110 — 42
  • Fotocopy Surat Keterangan Wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd.Samad, S.Pdi. tertanggal 4 Maret 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda P2: 3.FOLOCOPY .......... 26. ceeeeeeeeee LY193. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangnan(SPPTPBB) tahun 2001 atas nama wajib pajak H. HUSEN yang telahdilegalisir, diberi tanda P3; 4.
    Husen dan wakaf tersebut dilakukansecara lisan pada tahun 1985 dengan cara diumumkan di Balai Desa yang saat ituKepala Desanya adalah Bahnud, dibanding sanggahan Tergugat s/d IX yangdidukung oleh keterangan saksisaksinya yaitu Saksi Suleman Lamo dan SaksiHalik D. namun tidak disertai alat bukti lain terlebin lagi terdapat pertentanganantara Saksi Suleman Lamo yang menerangkan masjid tersebut sudah ada padatahun 1986 ketika dimintakan wakaf kepada Rudin sedangkan Saksi Halik D.menerangkan pada tahun
    1986 ketika dimintakan wakaf untuk lokasi masjid, masjid itu belum ada;Menimbang, bahwa Saksi Halik D., menyatakan kalau tanah sengketadiolah oleh Puang Tampa sejak tahun 1958 dan Puang Tampa meninggal duniatahun 19601961 dan Saksi Satoru menyatakan Puang Tampa mengolah tanahsengketa sejak 1950an sampai dengan masa DITII (Saksi Satoru) kemudian dipersidangan diketahui setelan Puang Tampa tersebut tidak ada orang lain yangmengolah tanah sengketa sehingga dengan demikian berdasarkan Undangundang No
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 08-12-2016 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 15/Pdt.Bth/2016/PN.Tkn
Tanggal 5 Juni 2017 — KUSUMAH BINTI KEJURUN Lawan 1. M. SALEH BIN IBRAHIM 2. ALISYAH BINTI IBRAHIM 3. IBRAHIM BIN KEJURUN 4. JUNAIDI BIN MUHAMMAD
41 — 15
  • Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan,Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadaqah dan EkonomiSyariyah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untukmengadilinya.
    Kejurun yang belum dibagi kepada seluruhAhliwarisnya, hal ini adalah merupakan kewenangan dari PengadilanAgama/Mahkamah Syariah sesuai dengan Pasal 49 Undangundang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman yang telah diubahdengan Undangundang RI No. 3 Tahun 2006 menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 21-01-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TALIWANG Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Tlg
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 50
  • Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yangberagama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hakmilik dimaksud jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikandengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yangterkait dengan objek sebagaimana
    Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihakberagama selain Islam;e.
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
75 — 13
  • Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Simarompu ompu.Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;Bahwa benar adapun rencana ataupun keinginan Alm. Santun boruHutasoit (iobu Tergugat 1!) ataupun istri pertama Alm.
    Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun Parhasioran, DesaLobu Siregar Il, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utaraseluas + 65.000 M2 ( 6,5 Hektar) dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Silitonga dan tanah milikGideon Siahaan Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mangimpan Siahaan dan Wakaf. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sipahutar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 16-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/PDT/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — PT BANK MEGA SYARIAH VS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
153 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian menurut ketentuan : Angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyebutkan sebagai berikut:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat:Infaq;Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.
    IlMahkamah Agung RI Tahun 2013 tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama pada : Angka Il tentang Teknis Peradilan huruf A tentang Kedudukan danKewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah angka 3 tentangKewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menyebutkansebagai berikut:Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt/2017
Tanggal 27 April 2017 — PT BANK NTB MATARAM cq BANK NTB CABANG PEMBANTU ALAS VS BAIQ NURHASANAH, DK
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor1146 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur Nomor 300/Luar/2003 yangmerupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Sumbawa dan bukanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;Bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamamenyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Nomor 391 K/Pdt201710.11.memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infagq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;Bahwa selanjutnya sebagaimana diketahui bersama dimaksud dengan "antaraorangorang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukumyang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukumIslam mengenai halhal yang menjadi kKewenangan Peradilan Agama sesuaidengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — MOERDININGSIH WALOEJO S, YUNITA H. INDRADJIT, AUSTRIE S. JOENOES, vs. WISNU BARATA, IRMA NIRWANI W.,
116 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lingkungan Peradilan Agama diatur berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUNomor 7/1989);Bahwa kewenangan/yurisdiksi absolut Peradilan Agama ditegaskan dalamPasal 49 UU Nomor 7/1989 yang selengkapnya berbunyi:(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;Cc Wakaf
    Ketentuan Pasal 2 ini berhubungandengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya padapokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yangmenyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkatpertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkaraantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam;Bahwa dari rumusan Pasal 2 juncto Penjelasan Umum angka 2 alineaketiga juncto Pasal 49 ayat
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 30-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.EDY SUPRAPTO BIN HAMDANI
2.AZIZA BINTI PANJI ASMARA
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP JELUTUNG JAMBI
2.PT. AJB BUMIPUTERA KANTOR CABANG ASKUM JAMBI
3.PT. ASURANSI TRIPAKARTA KANTOR CABANG PALEMBANG
228 — 28
  • Tata Cara Penyelesaian PerkaraEkonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa PerkaraEkonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi banksyariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransiHalaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Jmbsyariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangkasyariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah,dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
    Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-06-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — SITI FATIMAH, ; A. NAWAWI Z, DKK
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 25 PK/Pdt/2014Para Penggugat, Tergugat mengenal mereka dengan baik, sepengetahuanTergugat semua Para Penggugat beragama Islam, demikian juga Tergugatadalah beragama Islam, berdasarkan ketentuan peraturan Per UndangUndangan yang berlaku di Indonesia ditentukan Apabila terjadi sengketa Hakmilik dalam perkara, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,shadagah dan ekonomi syari'ah yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh
    Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana tersebut di atas (perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah), oleh karenaitu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara ini Pengadilan NegeriKediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini yaitu perkaraperdata Nomor 30/Pdt.
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
  • yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Kis
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
Waji
Tergugat:
1.Ponimin
2.Khotijah
104 — 17
  • Tergugat dan Tergugat Il,walaupun penyerahan uang atau harta warisan diserahkan terlebin dahulusebagai wujud kepedulian Penggugat sebagai orang tua Tergugat 1;Bahwa berbicara masalah pembagian warisan, telah masuk keranah hukumPengadilan Agama, sebagai mana yang diatur dalam UndangUndang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termaktub dalam pasal 49ayat (1) yang intinya : Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
    Pasal 50 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang
Pengadilan PA BREBES Perdata Agama
Register : 22-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA BREBES Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Bbs
Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
  • ., hlm. 7dari16him.depananaktersebutuntuklebihbaik, lebihsejahteralahirdan batin;Menimbang,bahwauntukmendapatkankepastianhukum danperlindunganhukum, pengangkatananakberdasarkanhukumislamdiperlukanPenetapandariPengadilanAgama yangmenjadikewenanganabsulutnyasebagaiPeradilanbagiorangorangyangberagamalslamdibidangperkawinan, waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infag, shadagahdan ekonomisyariah, sesuaidenganketentuanpasal49 UndangUndangNomor7Tahun 1989yang dirubahdenganUndangUndangNomor3Tahun2006danUndangUndangNomor50Tahun2009tentangP
Pengadilan PA PADANG
Register : 10-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PA PADANG Nomor 137/Pdt.P/2014/PA.Pdg
Tanggal 1 Oktober 2014 —
16 — 0
  • dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahpengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yaituPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yangdilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 18-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.BL
Tanggal 29 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
  • Perkawinan b.kewarisan c. wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II beragamaislam, mereka mengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Biodatayang terdapat pada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak benar, Olehkarena Pembetulan dalam Biodata pada Buku Nikah bagi yang beragamaPenetapan Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.BL hal 4 dari hal 8islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehingga menurut Majelis HakimPara Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkara Pembetulanbiodata pada
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 29-07-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 37/Pdt.G/2016/PTA.Yk
Tanggal 30 Agustus 2016 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
272 — 147
  • Yk.disita adalah miliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1977 : Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yangbersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah dan berdasarkan Pasal 1angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1977 : Sertifikat adalah tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruh c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun