Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : I. bupati kabupaten dairi. Ii. direktur upt rumah sakit umum daerah sidikalang vs erwynson saut halomoan simanjuntak;;
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2014 — Upload : 21-10-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 479/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 22 Januari 2014 — SRI HANDARI, dkk melawan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Propinsi Jawa Tengah Cq. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
32 — 15
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PadaDinas PSDA Provinsi Jawa Tengah disebutkan, Balaimerupakan UPT pada Dinas yang dipimpin olehseorang kepala Balai yang berkedudukan di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 479/Pdt/2013/PT.Smg.c.
    Berdasarkan ketentuan BAB II angka 4 huruf eLampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor96 Tahun 2011 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan,Kepala UPT adalah Kuasa Pengguna Barang MilikDaerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawabmengamankan dan memelihara Barang Milik Daerahyang berada dalam penguasaannya ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwadalam rangka pengamanan dan pemeliharaan aset yangberada dalam
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 29-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN TENGGARONG Nomor 461/Pid.B/2016/Pn.Trg
Tanggal 17 Oktober 2016 — Kayadi bin Mustopo
55 — 11
  • Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban atas namaSUDARMAJI meninggal dunia kemudian dibawa ke UPT Dinas KesehatanPuskesmas Perangat Kecamatan Marang Kayu dengan pemeriksaan luarberdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Dinas Kesehatan PuskesmasPerangat Kecamatan Marang Kayu No. 445.1Ver /16/TU/V/2016 yang dibuatdan ditandatangani oleh dokter Ari Hendratno.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Tjs
Tanggal 27 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD S MAE, S.H
Terdakwa:
SUGENG BUDI UTOMO Bin SEGER HADI SUTRISNO
53 — 19
  • Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan INSTALASILABORATORIUM UPT BLUD RSD DR. H.SOEMARNO SOSROATMODJOTANJUNG SELOR Nomor :445/848/LABRSUDT S/VI/2020 Tanggal 18Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr.
    bahwa pada hari ini Kamistanggal 18 Juni 2020 pukul 10.45 Wita, telah melakukan penimbangannarkotika jenis sabu milik SUGENG BUDI UTOMO Bin SEGER HADISUTRISNO dengan hasil sebagai berikut: No Jenis Barang Pcs Hasil Keterangan Narkotika Jenis Sabu 4 Bungkus 0,37 gram Menimbangbeserta plastikpembungkusny a Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Tjs Jumlah 4Bungkus 0,37 gram Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor:445/848/LABRSUDT S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rno
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ANJAR PURBO SASONGKO, SH. MH
2.ANDRI KRISTANTO , SH
3.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, S.H.
Terdakwa:
1.KRISTOFEL DAMI
2.ARNOLUS ADU
3.MELKIANUS NGGADAS
4.DANIEL DAMI
440 — 39
  • Kawasan HutanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rnodan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigapuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantailsesuai Peta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan HutanLindung Mangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadilampiran Surat Nomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember2019 yang dibuat oleh UPT
    sesuaiSK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigapuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantaisesuai Peta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan HutanLindung Mangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadilampiran Surat Nomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember2019 yang dibuat oleh UPT
    Kepala BPHPWilayah VII Denpasar, dengan Nomor surat : SK.970/PHPLBPHP.VII/03/11/2019 dan Nomor Register : 0408607/WASPKBR/XX1X/2019; Bahwa keahlian Saksi Ahli secara spesifikasi dalam bidangidentifikasi pemeriksaan pengawas penguji kayu bulat rimba yang dilindungi, karena Saksi Ahli di tugaskan untuk pemeriksaan atauverifikasi untuk rekomendasi pemeriksaan pengawas penguji kayubulat rimba; Bahwa Pekerjaan Saksi Ahli adalah PNS yang bertugas sebagaiStaf Di Seksi perencanaan dan pengelolaan hutan di UPT
    SK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa TenggaraTimur yang mencakupi kawasan hutan dengan radius atau jarak sampaidengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasangterendah dari tepi pantai sesuai Peta Situasi Lokasi tebangan PohonMangrove di Kawasan Hutan Lindung Mangrove Oetefu Kecamatan RoteBarat Daya yang menjadi lampiran Surat Nomor:DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dibuatoleh UPT
    Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigaHalaman 53 dari 70 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rnopuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai sesuaiPeta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan Hutan LindungMangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadi lampiran SuratNomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dibuatoleh UPT
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Pencurian
Register : 13-11-2024 — Putus : 18-12-2024 — Upload : 19-12-2024
Putusan PN KUDUS Nomor 112/Pid.B/2024/PN Kds
Tanggal 18 Desember 2024 — Penuntut Umum:
1.Kharis Rohman Hakim, S.H
3.VIOLA OKSIANTA RAHARTIKA, S.H.
Terdakwa:
NOVA SAPUTRO Bin SUNARDI
33 — 0
  • selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Uang sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah);
    • 1 (satu) buah leptop merek HP warna hitam beserta carger dan tas warna biru bertuliskan PELATIHAN DOKTER KECIL TAHUN 2018 BLUD UPT
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 994/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 27 Oktober 2022 — Penggugat:
1.ERYADI ZAIDUN IR.MM
2.IR JAHELA
3.FAISAL ULUL AZMI
4.IR. BORBOR ISMAPUTRA HARAHAP
5.ASWAD AMD
6.AMINUDDIN PULUNGAN
7.SELAMAT SP
8.H. IR. BOEDHY SHANDJAYA
9.SUNARTO SE
10.EVA MARIA
11.H.Ir.DIRJAM ANGKASAH,MSI
12.DEDY FRANS SITOHANG
13.HJ. ELLY DERLINA HARAHAP
14.KANDAYANI BR SIMANGUNSONG
15.SITI RAFIAH
16.HARTATY SP
17.MUHAMMAD YASSER SARAGIH
18.TIURMAIDA BR. PURBA
19.SUNARYATI NINGSIH
20.ROSNENNY SABARLIDE SARAGIH
21.M. RIDWAN ST. PANE
22.DUMAIDAH
Tergugat:
PROVINSI SUMATERA UTARA Cq DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
47 — 14
  • Nasution, Komplek UPT PPSDMP, Kompleks Unit Asam Kumbang dan Jalan Karya Pembangunan Medan Johor Kota Medan adalah sah menurut hukum sebagai aset milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
  • Menghukum para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi) untuk menyerahkan, mengembalikan serta mengosongkan dalam keadaan baik seluruh rumah Dinas Daerah yang masih para Tergugat Rekonvensi kuasai hingga saat ini kepada Pemerintah
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1182/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : UTAMI FILIANDINI, SH
Terbanding/Terdakwa : PERDANA GINTING Als APER
64 — 25
  • selanjutya melaporkan kejadiantersebut ke Polsek Kuala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi ANGGIA CHRISTYSEMBIRING ALS KITI SEMBIRING sedang berada di rumah Saksi Korbanuntuk menawarkan atap rumbia, dan Saksi ANGGIA CHRISTY SEMBIRINGALS KITI SEMBIRING melihat kejadian tersebut dalam jarak 5 (lima) Meter dariKorban dan 8 (delapan) Meter dari Terdakwa.Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :81/PKL/TU/VR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari UPT
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 14-08-2019 — Putus : 23-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN METRO Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 23 Agustus 2019 — Pemohon:
Paskalia Gabrielsa Dehoni
21 — 2
  • kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 850/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon:
SUCI PRATIWI AGUSTIN
18 — 6
  • yaitu P1 sampai dengan P7 dan dua orangHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 850/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.SUCI PRATIWI AGUSTIN.saksi yang masingmasing menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi TitinYulianti dan saksi Lina Marlina;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presidan Republik IndonesiaNomor 96 tahun 2018 , tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Bm
Tanggal 27 Februari 2018 — Ayu Riyanti binti Abidin Melawan Anggarian bin Jainur
26 — 12
  • Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/063/PKMRB/V/2018 atas namaRirin Andriani yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Paruga, KotaBima, tanggal 5 Mei 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 05-12-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 5062/Pdt.G/2013/PA.Clp
Tanggal 27 Maret 2014 — pemohon termohon
15 — 6
  • Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/060/VIV/2012, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap,tanggal 14 Juli2012, Bukti P.1; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor : 3301092910840002yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacaptanggal 22 Nopember 2012, Bukti P.2; PutusanNomor: 5062//Pdt.G/2013/PAClp.Halaman 3 dari 8 halamanmasingmasing yang terdiri dari:1.Surat jin atasan Termohon Nomor : 800/26/19/2013, yang dikeluarkan olehKepala UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 10-06-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 18 Juni 2019 — Pemohon:
JHON ANTU MEGA
27 — 12
  • neewonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-09-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 September 2011 — RHEZA TRIPUTRA bin AGUS TEMMY HANDAYANI
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Terdakwa.Bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik JERY (DPO) yang dititipkankepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa kePolsek Metro Cengkareng, Jakarta Barat guna proses lebih lanjut, dankegiatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotikagolongan dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yangberwenang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Nomor :365.H.IX/2010/UPT
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-07-2013 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 828/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 16 Juli 2013 — SYARIFUDIN Als BELO Bin MUHAMAD
26 — 6
  • Tabaci, Kalideres, JakartaBarat, dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dalamkepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yangberwenang dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.99 B/U/2013/UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2013 disimpulkanbahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat netto 1,8542 gram (sisa Labkrimdengan berat netto 1,7679 gram) adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 12-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BIMA Nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Bm
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
  • Asli Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Fitri Anggriani yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae, Kota Bima,tanggal 11 Oktober 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 02-12-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 13-12-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 5153/Pdt.G/2013/PA.Clp
Tanggal 12 Maret 2014 — pemohon termohon
11 — 1
  • SALINAN PUTUSANNomor : 5153/Pdt.G/2013/PA.Clp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdatadalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Perangkat Desa UPT, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, memberi kuasa kepada AGUSCHANDRA,SH. dari Kantor Konsultan Hukum ,Mediasi dan Advokat berkantor
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 25-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
PEDELIS MAHADAN
31 — 11
  • dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 21-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Pkl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
LUVI NURDIATI
25 — 2
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Pkl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
RUJUK ARIEF FANGGA
34 — 5
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 27-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN METRO Nomor 230/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
Nurul Baeti
27 — 2
  • dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT