Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Putus : 28-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Ag/2015 Tanggal 28 September 2015 —
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon/Pemohon Kasasi pada posita butir 1sampai dengan posita butir 8 tidak menguraikan tentang adanya harta yangditinggalkan si pewaris (almarhum Sriaji) hal ini sesuai dengan Pasal 49huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangmenyatakan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
Register : 22-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PA WATAMPONE Nomor 1328/Pdt.P/2020/PA.Wtp Tanggal 18 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
51 — 48
51 — 48
Penetapan Nomor 1328/Pat.P/2020/PA.Wip1. bahwa kompetensi Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang:a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak,h. shadaqah, dan . ekonomi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — BATHI, dk vs. SADIJO bin RADIYO, dkk
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
Register : 28-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 25
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
Putus : 28-06-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 111/Pdt.G/Plw/2015/PN Lbp Tanggal 28 Juni 2016 — 1. MHD ABDUH SIMBOLON, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. T.I. Bonjol Nomor 17, Lingkungan I, Kel. Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. MURAH HARFANI BATUBARA, S.Pd I,Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. MURAH SALMAN AZZUHRO BATUBARA,Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. T.Umar Lingkungan VI, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
4. MURAH HABIBI KHAIRIYAH, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Dusun Sei Basah, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUREPNO SARFAN, SH., 2. PONISAR SUSANTO,SH., dari Kantor âÂÂAdvokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUREPNO SARFAN,SH & REKAN yang berkantor dan beralamat di Jl. STM Nomor : 58 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/349/HKM 01.10 / VIII / 2015 pada tanggal 10 Agustus 2015, yangselanjutnya disebut sebagai :PELAWAN I, II, III, dan IV;
LAWAN:
1. DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN BATAK ISLAM KABUPATAN DELI SERDANG, dalam hal ini diwakili oleh H.AMIR SIAHAAN dan BUNGARAN SIREGAR, BSc masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris yang bekedudukan di Jl. T.Fachruddin Nomor : 1 Lubuk Pakam, dan memberikan Kuasa kepada AHMAD YUNI NASUTION,SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : W2-U4/404/HKM 01.10/IX/2015 tertanggal 16 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai :TERLAWAN PENYITA;
2. ABDULLAH SIMBOLON,Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl. T.I. Bonjol Nomor : 33, Lingkungan I, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN TERSITA I (satu);
3. Dra. JAMIATUN NUR SIMBOLON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl. T.I. Bonjol Nomor : 17, Lingkungan I, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai:TERLAWAN TERSITA II (dua);
4. ZIDAH Br. SIMBOLON,Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Gang Melayu, Dusun Aman, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagai:TERLAWAN TERSITA III (tiga);
5. BUPATI, KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jl. Negara Lubuk Pakam 20514, Provinsi Sumatera Utara, hadir Kuasanya an. SAHALA SIDABALOK,SH berdasarkan Surat Kuasa dari TURUT TERLAWAN I tertanggal17 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : W2-U4/448/HKM01.10/IX/2015 tertanggal 23 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai :TURUT TERLAWAN I (satu);
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN, KABUPATEN DELI SERDANG,berkedudukan di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam 20154, Provinsi Sumatera Utara, hadir Kuasanya HADJRAL ASWAD BAUTY,SH yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERLAWAN II (dua);
75 — 5
75 — 5
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plank PBI serta Masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Bahwa sesuai dengan Akta lkrar Wakaf Mesjid Jamik tanggal 1891989,bahwa sebelah utara tanah Mesjid Jamik dengan tanah Madrasah PBI.. Bahwa DPP PBI telah menyurati keluarga alm. Bpok.M.Jaffar SiddikSimbolon pada tanggal 17 Mei 1994, Nomor : 12/DPPPB/1994, Hal : statustanah pertapakan/sekolah.
Fotocopy Akta lkrar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008,selanjutnya diberi tanda bukti : TP7;Fotocopy Penetapan Nomor : 07/Eks/2014/18/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 26Juni 2014, selanjutnya diberitanda bukti : TP8;.
MDNtertanggal 1 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti : TP11;12.Fotocopy Akta krar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008 tanggal20051429 H atau tanggal 26 Mei 2008 dari Abdullah / Terlawan Tersita kepada Payaman Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti : TP12;13.Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam(DPP PBI) No. 07/SK/DPP PBVVV2008 tentang Pengangkatan DewanPimpinan Cabang Persatuan Batak Islam (DPC PBI) Kabupaten DeliSerdang Sumatera Utara, Priode 2008 2012,
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plang PBI serta masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Register : 07-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 70
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 70
., halaman 20 dari halaman 65bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi sertapenentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usulnadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep.. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep(RB. H. Abd. Gaffar ) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasaBupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab.
Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumeneppasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalahpengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan rajaraja, kuburan ulamaulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggitermasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yangdiketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkandengan surat keputusan
Register : 22-06-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan MS BIREUEN Nomor 211/Pdt-G/2011/MS-Bir Tanggal 28 Juni 2012 — TIRAMLAH BINTI DAUD, dkk vs FATIMAH BINTI MUHAMMAD, dkk
57 — 12
57 — 12
Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Asnawi dan Mardani;Selatan dengan Saluran Irigasi;Barat dengan Jalan Kabupaten;Timur dengan tanah Ismail AR;Bahwa Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 200 Juta Rupiah, dan objek tersebutsaat ini dikuasai oleh : Pihak Tergugat I;Sepetak tanah sawah berukuran + 80 x 40 x 80x 40 M, yang terletak di GampongBlang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabuapaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Ibu Fad dan tanah Wakaf
No. 211/Pdt.G/2011/MSBiribu Fat dan tanah Wakaf, hanya dengan Tgk.
Din/Ilyas Hamzah, tentang taksiranharga tidak sesuai dengan harga pasaran, melainkan hanya berkisar taksiran hargaRp. 25 ribu rupiah/meter, dan penguasaan bukan Tergugat I saja melainkan denganTergugat II, untuk objek No. 6 batas sebelah Selatan tidak benar dengan IbrahimAbdurrahman akan tetapi berbatas dengan tanah Wakaf Lorong, dan taksiran hargapun tidak sesuai dengan kondisi tanah, hanya berkisar taksiran harga Rp. 30 riburupiah/meter;DALAM REKONVENSIBahwa apaapa yang telah Tergugat dalam konvensi
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — YAYASAN PENJAGA ASTA TINGGI VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 885 PK/Pdt/2019karena telah dapat dibuktikan bahwa sebelum adanya Yayasan PenjagaAsta Tinggi (Pemohon Peninjauan Kembali) telah ada Yayasan PanembahanSomala Sumenep yang dibentuk oleh Pengurus Badan Wakaf PanembahanSomala Sumenep pada tahun 1984 dengan Akta Nomor 40 dan dicatatdalam Lembaran Negara tanggal 23 Februari 2007, Nomor 16, yangkepengurusannya juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAMpada tanggal 26 Februari 2013, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalibaru dibentuk pada tanggal
Register : 24-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 218/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 19 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
24 — 14
24 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 16-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1489/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 6
19 — 6
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 21-02-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Tgrs Tanggal 11 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Putus : 21-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pdt/2020 Tanggal 21 Juli 2020 — MAJA Dg. SERANG bin MANDO, DKK VS DAMING Dg. NGEMBA, DKK
154 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Persil 25 D.1 Kohir 557 C.1, Persil 25 D.1 Kohir 74 C.1,Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Sertifikat Hak Milik Nomor 00398 danSertifikat Hak Milik Nomor 3 (wakaf ke masjid):Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapatmembuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yangmenguatkan
Register : 03-12-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 24 Desember 2013 — Penggugat
Tergugat
45 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 29-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 280/Pdt.P/2019/PN Wng Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon:
NANIK
38 — 6
NANIK
38 — 6
Yaitu antara NamaNANIK, WARNI, NYONYA WARNI dan atau WARNIISTERI KARNO yang lahir pada tanggal 30 Desember 1961adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama iniyang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Waris, JualBeli,Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 280/Padt.P/2019/PN WngHibah, Wakaf dan menyamakan dokumendokumen penting lainnyamilik Pemohon.
Register : 06-08-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 60/Pdt.P/2014/PA.Prg. Tanggal 20 Agustus 2014 —
PEMOHON I
PEMOHON II
11 — 3
11 — 3
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan Pengadilan ;Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untukmendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukanputusan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya adalah Pengadilan Agama sebagai Peradilanbagi orangorang yang beragama Islam yang memeriksa , memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan , kewarisan ,wasiat , hibah, wakaf
Register : 21-04-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Lmj Tanggal 1 Oktober 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
12 — 0
12 — 0
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah RegisterPerkara Nomor 1147/Pdt.G/2015/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Juli2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah KabupatenLumajang dengan Akta Perkawinan Nomor: 149/84/VII/2000 tanggal 28 Juli2000;Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersamalayaknya suami istri dengan baik dan damai di rumah orangtua Termohon diDusun Wakaf
Register : 02-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 20 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 2
19 — 2
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 06-09-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 261/Pdt.G/2012/PA.Ktbm Tanggal 6 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
46 — 4
46 — 4
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 16-09-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 26 Nopember 2013 — Penggugat
Tergugat
22 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 209/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
19 — 2
19 — 2
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi I (..............eeseeeeeeee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi:EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf