195/Pid.C/2018/PN Skt

Slamet Riyadi No. 290 SurakartaSURAKARTA Catatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Surakarta dalam daftarcatatan perkara cepat TipiringNomor : 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt.Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Surakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara cepat tindak pidana ringan dalam perkara:Nama : Ahmad HusenTempat lahir : SurakartaUmur/Tgl. Lahir : 23 Tahun, 19 Pebruari 1995Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan/Kew: IndonesiaTempat tinggal : JI.

., Advokat, berkantor di Jalan HangTuah No.195 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 19 Februari 2007 ;Pemohon Kasasidahulu Penggugat / Terbanding ;melawan:1. PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA, berkedudukan diKawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok B No.1Semarang ;2. ISKANDAR POEJIONO, selaku Managing Director PT. BerkatManunggal Jaya, bertempat tinggal di Kawasan IndustriCandi, Jalan Gatot Subroto Blok B No.1 Semarang ;3. GUSTI M. FIRZA, Karyawan PT.

PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.

Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195

/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011

PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 27 Mei 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/56/V/2010 tanggal 27 Mei2010 ;2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah jandaberanak 3 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang;.

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, biru tanpa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.

. $3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanoa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.Dikembalikan kepada terdakwa YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Jupiter Z warna hitam,merah tanpa Nopol dengan NoRangka MH32P20016K258663 dan No Mesin 2P2257217

memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala danbahu sebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTIBin ABU SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepaladan bahu sebelah kiri, kemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABUSAMA mengambil 1 (buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKAYOGI SAPUTRA Als DIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuransedang sebanyak 2 (dua) buah sedangkan terdakwa Il YUSRIL REZAMAHENDRA Als DEMON Bin FENDI mengambil potongan kayu ukuranpanjang kurang lebih 195

kepala dan bahusebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTI Bin ABUHalaman 11 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl.SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan bahusebelah kiri, kKemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABU SAMA mengambil 1(buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKA YOGI SAPUTRA AlsDIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuran sedang sebanyak 2 (dua) buahsedangkan terdakwa Il YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON Bin FENDImengambil potongan kayu ukuran panjang kurang lebih 195

(satu)1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan SlipknotHalaman 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sql.dibagian depan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. 3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanopa Nopol No.

(satu) helai celana pendek warna biru bermotif bulat putih;1 )1 (satu) pasang sepatu warna cokelat. 1 (satu) buah tas warna hitam. 1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan Slipknotdibagiandepan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. $3 (tiga) buah batu. 3(tiga) batang patahan pohon singkong.Halaman 34 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl. 1(satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret2020 dengan No. 004/WNS/SK/III/2020, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam denganregister nomor 195/SK/II/2020/PA.Btm., tanggal 12Maret 2020, sebagai Penggugat;melawanIndra Iskandar Bin Purwanto, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 17 Juni 1983,umur 36 tahun, jenis kelamin Laki Laki, warganegaraIndonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kav.Sumber Sari Blok

pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inimenunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita AcaraSidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan suratkuasa Penggugat Nomor : 195

Ahmad bin Hanbal, AtTirmidzi, dan AlHakim );Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli fikin dalam kitab Albajuri juz Il halaman 195 yang berbunyi:AG Leas ga) cogd al sige Aly Atag5 aul gd KyApabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anakdari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untukmemeliharanya;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatanPenggugat

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat ,Il, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XU, XIV, XV, XVI, XVII, XVII putusan PengadilanNegeri tersebut telan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung denganPutusan Nomor 195/PDT/2019/PT BDG tanggal 24 Juni 2019;Halaman 16 dari 22 hal. Put.

XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/ParaPembanding dan Tergugat Il, IX, XIl/Para Turut Terbanding pada tanggal 1Juli 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat , Ill, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII,XVIII/Para Pembanding dan Tergugat Il, IX/Para Turut Terbanding melaluikuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 195

Nomor 138 K/Pdt/2020 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pdt./2019/PT.Bdg tanggal 13 Juni 2019 juncto Putusan Pengadian Negeri CibinongNomor 39 /Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 3 Januari 2019;Dan selanjunya mengadili sendiri dengan amar purusan yang berbunyisebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding

No 0635/Pdt.G/2019/PA.AmbKecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatatdalamKutipan Akta Nikah No.195/59/ VI/ 93tertanggal16 Juni 1993;2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;3.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanUngaran,Kabupaten Semarang Nomor 195/59/ VI/ 93 tanggal 16 Juni 1993,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpahyang keterangannya sebagaiberikut;Hal 4 dari 12 hal Put.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada hari Ahad tanggal19 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor1271/195/IX/2010 tanggal 20 September 2010;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diHim. 1 dr 11 him.

Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1271/195/IX/2010tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;B. Bukti Saksisaksi:1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah,menikah pada tanggal O09 Pebruari 2007, dihadapan PejabatKantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam bukuKutipan Akta Nikah Nomor 195/15/11/2007 tanggal 09 Pebruari2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KotaPontianak;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambiltempat kediaman di alamat sebagaimana alamat Penggugat danTergugat di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;3.

Tergugat danPenggugat, Nomor 195/15/II/2007, dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kota Pontianak, tertanggal 9Februari 2007, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok (P.2);Putusan Nomor 071/Pdt.G/2013/PA.Bks tanggal 4 Februari 20135 Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksisaksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitusebagai berikut :1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal24 Mei 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/34/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;Hal. dari 12 hal Put Nomor 1682/Pdt.G/2015/PA.Pas2.

tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dalam sidangtertutup untuk umum dibacakan surat Gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetapmempertahankan Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugatmenyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat Gugatannya ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanGondangwetan Kabupaten Pasuruan Nomor : 195

Menghukum Penggugat (Dalam Konvensi)/Tergugat (Dalam Rekonvensi)untuk membayar biaya perkara;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan azaskepatutan dan azas keadilan (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriSemarang telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G./2016/PN.Smg.,tanggal 3 April 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor2/PDT/2018/PT.SMG., tanggal 1 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2018, kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 195

Perkawinan tersebut telah dicatatkandi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimanatercatat dalam Akte Nikah No. 195/57 / Ill / 2010 tertanggal 21 Maret 2010;Him. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Pbr2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;3.

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.PbrBahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57/III/2010 tertanggal 21 Maret2010 yang dikeluarkan

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/25/1X/2010, atasnama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 27 September2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Buktitersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dandinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dantanggal:;B.

Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat pada 19 September 1995 di hadapan Pejabat KUA KantorUrusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai denganKutipan Akta Nikah Nomor 195/25/IX/2010 tertanggal 27 September2010;2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat denganTergugat rukun dan damai, tinggal di rumah bersama di Desa PisouKecamatan Pagimana.

Putusan No. 306/Pat.G/2019/PA.LWwktercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 195/27/IV/2011 pada tanggal29 April 2011;2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan danTergugat Berstatus Duda Hidup dan selama dalam ikatan pernikahanPenggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 7tahun di bawah asuhan Penggugat;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 195/27/IV/2011, an.PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 29 April 2011, yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toil,Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telahbermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2, paraf dan tanggal;Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 306/Pat.G/2019/PA.LWwk.