Instansi pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Anton Setiawandengan ibu nama Bettyannalia sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran

permohonan Pemohon pada pokoknyamempunyai maksud dan tujuan untuk diizinkan melakukan perbaikan nama ayahdalam akta kelahiran anak pertama Pemohon EKA MARGARETA PUTRI yangsemula dalam akta kelahiran nama ayah tertulis ZAENAL ARIFIN menjadi ZAINALABIDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Pemberian Ijin Cerai Nomor: 050/07/I/Tu. tanggal 24 Januari 2011,yang dikeluarkan oleh Kepala UPT BP3KKP Jalancagak Kabupaten Subang(P.3) ; ++ 222522 225 Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat telah pulamengajukan saksisaksi, masingmasing bernama:1.

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

terdakwa IMUHAMAD ILHAM ALSILHAM BIN UDIN Terdakwa IIT HAERUDIN ALS HERU BIN (ALM) UMARBAKRI Terdakwa IIT YUDHI RAYENDRA GUSSAR ALS YUDI BIN DARYONOTerdakwa IV MUHAMAD ALI SODIKIN ALS DIKIN BIN SYAFEI sewaktu ditangkap oleh saksi BRIGADIR IPNI MARLI dan saksi BRIGADIR ADI LUKITOdan saksi BRIGADIR PANDI SULAEMAN yang sekarang di sita sebagai barangbukti dalam perkara ini di Polsek Balaraja.Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acarapemeriksaan Laboratoris No. 2596/VII/2014/UPT

terdakwa IMUHAMAD ILHAM ALSILHAM BIN UDIN Terdakwa IIT HAERUDIN ALS HERU BIN (ALM) UMARBAKRI Terdakwa III YUDHI RAYENDRA GUSSAR ALS YUDI BIN DARYONOTerdakwa TV MUHAMAD ALI SODIKIN ALS DIKIN BIN SYAFEI sewaktu ditangkap oleh saksi BRIGADIR IPNI MARLI dan saksi BRIGADIR ADI LUKITOdan saksi BRIGADIR PANDI SULAEMAN yang sekarang di sita sebagai barangbukti dalam perkara ini di Polsek Balaraja.Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acarapemeriksaan Laboratoris No. 2596/VII/2014/UPT

Berita Acara Penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu BarangPemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang ditimbang oleh CancerSimangunsong, S.Si terhadap 3 (buah) plastik berisi kristal bening yangdiduga sabu, hasil penimbangannya masingmasing berat brotto A 1013,94(satu nol satu tiga koma sembilan empat) gram, B 1046,39 (satu nol empatenam koma tiga sembilan) gram, C 1055,66 (satu nol lima lima koma enamenam) gram2.

orang yang tidakTerdakwa kenal di Pontianak, Terdakwa dan Saksi Lili Fitriana mendapatHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Sagtambahan upah sebesar RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akanditransfer Paman Alias Bes Alias Bos ke rekening Saksi Lili Fitriana; Bahwa benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbukkristal berwarna putin diduga Shabu telah dilakukan penimbanganberdasarkan berita acara penimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan UPT

diterima oleh orang yang tidak Terdakwa kenal di Pontianak,Terdakwa dan Lili Fitriana mendapat tambahan upah sebesar RM 5.000 (limaribu ringgit Malaysia) yang akan ditransfer Paman Alias Bes Alias Bos kerekening Saksi Lili Fitriana;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwaterhadap barang bukti sebanyak 3 (bungkus) serbuk kristal berwarna putihdiduga Shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acarapenimbangan No.076/274/UPT.PSMBA oleh Dinas Perindustrian danPerdagangan UPT

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.O1.a berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikanKristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram.Hal. 7 dari 27 hal. Put.

/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditandatangani olehRieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a berisikan

J/X/2012/UPT/Lab.UjiNarkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh20Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST,masingmasing selaku pemeriksa telah selesai melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.a berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7679 gram.2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01.b berisikan Kristalwarna putih dengan berat netto 4,7970 gram.3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02.a

A.S,Hut.MP bin Daniel D.Djinu, dibawah janji yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya surat permintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuanketerangan ahli bidang kehutanan dan Ahli mempunyai surat perintah tugasdari Kepala UPT KPHP Barito Hilir untuk memberikan keterangan abhli dibidang kehutanan ;Bahwa jabatan Ahli adalah Kepala UPT KPHP Barito Hilir sejak bulan Juni2017 sampai dengan sekarang tugas Ahli melaksanakan

Ahli Kaspul Anwar, SE bin Abdul Rahman, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya suratpermintaan dari Polres Barsel tentang permohonan bantuan keterangan ahlibidang kehutanan ;Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutanproduksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai penelaah data pengedaliankerusakan hutan dan pengamanan hutan sejak Juni 2017 sampai sekarangdan salah satu tugasnya melaksanakan

Pasal 1, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Aljr, IzinPengusahaan Air Permukaan adalah izin untuk memperoleh dan/ataumengambil Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha; Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Alr, IzinPengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelah memperolehrekomendasi teknis dari UPT

Sehingga setiap orangyang tidak memiliki izin menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhanusaha dapat dikategorikan melanggar pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Arr; Bahwa izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah, kalaudalam hal ini di Bali memang seharusnya diajukan kepada

Kemudian didalam Pasal 34Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (1) menyatakan Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan ketentuan setelahmemperoleh rekomendasi teknis dari UPT/Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Air Tanah;Menimbang, bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dilengkapioleh pengusaha agar bisa mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah tergantungdari jenis izin yang dimohon

terdakwa untuk menghabisi nyawa korban tidak jadi terlaksana karenadatang suami korban yaitu sakst MUSOLI yang berusaha untuk menangkis danmerebut parang dalam genggaman terdakwa, serta masyarakat yang berdatanganuntuk merebut parang dan megamankan terdakwa hingga terdakwa dibawa kePolsek Banjarbaru Barat.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUSOLI BinFAJAR (Alm) luka pada bagian lengan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 14/VR/PKMG/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT

parang terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa dan Saksi MUSOLIrebutan parang dan korban pun langsung teriakteriak dan minta tolong kepadamasyarkat sekitar dan tidak berapa lama kemudian tetangga korban berdatangan danmembantu korban untuk kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Landasan Ulin.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban MUSOLIBin FAJAR (Alm) luka pada bagian lengan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor :14/VR/PKMG/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT

bahwa selain menghadirkan saksisaksi, di persidangan JaksaPenuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok atau parang yang panjangnya +50 (limapuluh) centimeter dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarnakuning;1 (satu) buah tas pakaian merk NIKE.wana enn enon a === Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum jugamengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum :1914/VR/PKMG/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 dari UPT

No. 651 K/Pid.Sus/201214.Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB UPT)Nomor : 194/K24.1.2/KU.18/SPTBPPT/XII/2009, Tanggal 08 Desember2009.15.Kwitansi LS untuk Pembayaran Biaya Penyelenggaraan ProgramPendidikan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.

Tahap (Uang Muka 30%) Pelaksanaan PekerjaanRehabilitasi Workshop TA. 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep,pada Tanggal 23 Juli 2009.Ringkasan Kontrak, Tanggal 23 Juli 2009.Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, Tanggal 23 Juli2009.Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00192POLITANIPANGKEP, Tanggal 27 Juli 2009.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 0449262A Nomor :136487M/054/112 Tahun Anggaran 2009, Tanggal 07082009.Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB UPT

SUMIRIN SANGSUDIARSO merupakanPegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan denganjabatan sebagai Staf UPT UI, sehingga terdakwa . Drs. H. SUMIRINSANGSUDIARSO mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dinas di JI.HOS Cokroaminoto No.41 Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas. Kemudian ketika terdakwa I.Drs. H.

O.SIMBOLON (Staf UPT Ul);3. Drs. SUMIRIN (Staf Biro Perencanaan);4. Drs. BARNAS (Kasubag Penyusunan Bag. Analis KebutuhanPerlengkapan / Biro Perlengkapan);5. ISHAK ISMA (Kasubag Pengiriman Untuk Konprensi danSeminar, bagian pengiriman dan penerimaan tenaga, BiroKerjasama Luar Negeri);6. R.A BUDI RAHAYU (Pensiunan Ditjen Dikti);7. R. SULAIMAN, SH (Kasubag Pengaturan Perizinan Dit.Gutiswa) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan tanggal 24 Nopember 1986;c.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para dan Terdakwa, ternyatamereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Staf UPT

(Percobaan, Penyertaan danGabungan Tindak Pidana, cet. 1996, Penerbit UPT Penerbit UPT Penerbit Univ.Tarumanegara Jakarta, hal 67) berpendapat bahwa dalam bentuk kesadarankerjasama, tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu, jadi bahkan tidakadanya suatu perundingan untuk melaksanakan tindak pidana sebelumnya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berupa putusan MARI dan putusanHoge Raad yakni putusan Nomor : 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971 (dalamperkara atas nama UDING al.

Pemohondikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin SAADAH, Nomor51/SKK/RBS/Jan/2009, tanggal 31 Januari 2009, bukti P5;Surat Keterangan Lulus, Nomor 422/66/SD.74/VI/2021, dari DinasPendidikan UPT.

pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomorxxx/2018 tanggal x Mei 2018 yang telah diberi meterai secukupnya dandinazzegelen, lalu diberi tanda P.5;Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,Kabupaten gunungkidul, Nomor xxxx/2018 tanggal 4 Mei 2018 yangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu diberi tanda P.6;Asli Surat Keterangan dokter atas nama xxxx (calon istri anakPemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT