GUSTIBAGUS TRIPRAWITA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT.004, RW.115,Kel/Desa Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, ProvinsiNusa Tenggara Barat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai Penggu gat 3Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV.UM& RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, memberikan KuasaK@PAd@ ~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmmnm nnn nnmnmnnnn1. Dr. UMAIYAH, S.H.

TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :24/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 24/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Januari 2020 ;Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/B/2020/PT.TUN.SBY2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. seluruh isi daneS RELAIN Yel jee esses eee eee ree eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 24/B/2020/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2019/PTUN.

TUN. SBY. dan seluruh isi dan lampiranBerkas Perkara (Bundel A) Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN. MTR. telahHal 9 dari 15 hal.

152 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP..

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754

Bahwa oleh karena didalam perkara ini terkait dengan persoalantentang keberadaan para tergugat sebagai Pejabat TUN yang didalamsurat gugatan para penggugat didalilkan sebagai pihak yang telahmelakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau OODmaka jelas dengan berlakunya Undangundang No. 30 tahun 2014tentang hukum Adminstrasi pemerintahan terhadap perkara ataugugatan para penggugat yang demikian tersebut menjadi kewenanganAbsolut PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya danbukan lagi menjadi

Bahwa karena pihak penggugat bukan sebagaipemilik tanah yang dimaksudkan tersebut maka sangatlah tidakberalasan dan kabur gugatan penggugat yang menggugat paratergugat sebagai pejabat Tun yang benarbenar telah melaksanakantugas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa sebagai bukti nyata pihak penggugat adalah bukan sebagaipemilik tanah dalam SHM No. 268 tersebut dapat dilihat dari suratgugatan NI MADE JATI dalam perkara lain yang terdaftar dalamregister perkara No. 123/Pdt.G/2018/PN.MTR dimana

adalah dapatdipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.Bahwa lagi pula para penggugat sama sekali tidak mempunyai suratIMB dengan Surat Keputusan No.640/072/DPU/IMB/02/2010, tanggal10 Agustus 2010 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan parapenggugat tersebut dan para tergugat sebagai Pejabat Tun sama sekalitidak pernah merasa mengeluarkan atau menerbitkan surat IMB atasnama Para penggugat, jadi jelas para penggugat tidak mempunyaihubungan hukum dengan para tergugat sebagai pejabat Tun

DPU/IMB/02/2010, tanggal 10 Agustus 2010yang kemudian anehnya penggugat 1 dalam perkara ini mengakusebagai pemilik IMB dengan nomor yang sama sebagaimana yangdiklaim juga oleh Made jati dalam perkara yang lain sebagaimanatersebut diatas.Bahwa sangatlah tidak mungkin satu IMB dengan nomor yang samadiklaim oleh penggugat 1 dan juga oleh Made jati sebagaimana tersebutdalam perkara yang lain yaitu. dalam perkara No.123/Pdt.G/2018/PN.MTR, tanggal 07062018,Bahwa lagi pula para tergugat sebagai Pejabat Tun

Bahwa semua langkahlangkah yang dilakukan paratergugat sebagai pejabat Tun adalah telah sesuai dengan prosedurketentuan hukum yang berlaku, jadi semua tindakan yang dilakukan paratergugat telah dibenarkan oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkanberdasarkan hukum yang berlaku.Bahwa jadi sangatlah tidak benardan mengadaada didalam positagugatan para penggugat mengatakan para tergugat tidak melakukansosialisasi dengan baik dan sangatlah tidak benar serta mengadaada jugadidalam surat gugatan para

396 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 396 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 GAPENSI PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Drs.Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh ;2 INKINDO PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Ir.Azhar Arif, Mt.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201110.11.12.13.14.18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal272 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintah Aceh menegaskan Setiap pelaku Usaha Aceh dapatmembentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokaldan mandiri.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201122PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDOPROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH,10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12.

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

Nomor 355 K/TUN/2005 jo.84 PK/TUN/2007), berdasar faktafakta yuridis berikut:2.1. Apa yang digugat dalam perkara belakangan ini, telah pernahdiperkarakan dan diputus dalam perkara terdahulu;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Nomor 355 K/TUN/2005 jo. 84 PK/TUN/2007), TELAH DIJATUHKAN PUTUSAN; danputusan Perkara Terdahulu ini telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT).Terbukti prosesnya tidak hanya sampai pada upaya hukum biasa(banding dan kasasi), tetapi telah menempuh upaya hukum luar biasaberupa Peninjauan Kembali.Putusan Perkara Terdahulu tersebut bersifat positif yakni mengabulkangugatan Para Penggugat (Tergugat dan II sekarang);2.3.1.

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA") telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 355 K/TUN/2005tanggal 5 April 2006 dengan amar:Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1806 K/Pdt/20121.MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. KepalaKantor Pertanahan Kota Medan dan 2.

Muhammad Syah tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/BDG/2005/PT.TUNMDN tanggal 24 Maret 2005 yang menguatkandengan perbaikan amar putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2004/PTUNMDN Tanggal 3 Nopember 2004;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Termohon kasasi membayar biaya perkara sebesarRp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);2.3.4.

Dalam Peradilan Peninjauan Kembali, MA telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 84 PK/TUN/2007 tanggal 3Maret 2009 dengan amar:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan paraPemohon Peninjauan Kembali : 1. Berman Pakpahan dan 2.Hemly Marlan Pakpahan tersebut;2.

Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (beschikking), yang bersifatkonkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negaradi Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yangdapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsurunsur yang dinyatakan dalamPasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

Bahwa keberadaan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini baru diketahui secarapatut dan resmi oleh PENGGUGAT terhitung pada hari Rabu tanggal 06 Maret2013 melalui pemberitahuan via telepon dan Surat Elektronik tertanggal 06Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pemberian EPO kepada BFO dari stafTERGUGAT, yakni dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian bernama AnggiWicaksono yang ditujukan kepada Abimanyu Kameshwara, yang dalam hal inibertindak sebagai kuasa hukum PENGGUGAT yang menyatakan sebagaiberikut (kutipan

Lebih lanjut Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni 90 (Sembilan puluh) hari kalender, baik terhitungsejak diterimanya maupun diumumkannya Objek Gugatan TUN sebagaimanaHalaman 5 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUNJKTdimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) berikut ini (kutipan) :"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

,Adapun tenggat waktu (batas akhir) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UUPTUN terhadap Objek Gugatan TUN adalah jatuh sekitar pada 6 Juni 2013.Dengan demikian, mengingat pengajuan Gugatan ini belum melewati tenggatwaktu, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PTUN Jakartaadalah sah secara hukum dan dapat diterima;Kepentingan Penggugat; 202222 n nnn nnn cn nn nc ncn nnnneA.

,Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang ataubadan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yangtelah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN olehbadan/pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan TataUsaha. Neg ala j=

TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 51/B/2021/PT.TUN.SBY51/B/2021/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 51/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. seluruh isi danLAMPIFAN NY aj ~~ aman nn nn re nn3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 51/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 6 April 2021 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut:MENGADILIIl. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;ll. DALAM POKOK PERKARA 27277 7777 =1.

,demikian seperti ternyata pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor39 PK/TUN/2004, Tanggal 2252007 (bukti P15) Juncto PutusanMahkamah AgungRI Nomor 196 K/TUN/2003, Tanggal 8 April 2004(bukti P16) Juncto Putusan PT.

TUN SBY Nomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN SBY., Tanggal 20 Desember 2002 (bukti P17) JunctoPutusan PTUN SBY., Nomor 08/G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY, Tanggal15Juli 2002 (bukti P18);Sebelumnya yang terjadi perselisihan/ sengketa atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 26/Desa Karah bukan mengenai sah atau tidaknya SertifikatHak Milik Nomor 26/Desa Karah yang diterbitkan pada tanggal 30November 1974, tetapi permasalahannya adalah mengenai sengketakepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang seharusnya digugatsecara

Sehingga putusanputusan TUN tersebut di atas adalahcacat hukum dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar hukum untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Karah, terlebih di dalam tatacara/teknis pemberian hak atau pencabutan hak (pembatalan Sertifikat) telahdiatur dalam: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan danHalaman 17 dari 53 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN tanggal 20 Desember 2002 jo.

PutusanMahkamah Agung RI nomor 196 K/TUN/2003 tanggal 8 April 2004 joPutusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) nomor 39 PK/TUN/2004 tanggal22 Mei 2007 tentang pencabutan sertifikat hak Milik nomor 26/Desa Karah,oleh karenanya dengan dicabutnya sertifikat tersebut tidak seharusnyaMajelis hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yangdiajukan pada 21 Nopember 2011 yang berkaitan dengan kepemilikan obyeksengketa yang berdasar sertifikat tersebut:Pada Pertimbangan pada Rekonpensi.1.

., dalamperkara a quo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/Halaman 12 dari 15 hal. Put.

Nomor 836 PK/Pdt/20202005 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2000 junctoPutusan Nomor 41/BDG.TUN/1999/PT TUN.U.PDG., juncto PutusanNomor 05/PLW/98 juncto Nomor 31/G.TUN/1998/P.TUN.U.Pdg;Bahwa tidak ditemukan adanya pertentangan putusan antara putusana quo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2005juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2000 junctoPutusan Nomor 41/BDG.TUN/1999/PT TUN.U.PDG., juncto PutusanNomor 05/PLW/98 juncto Nomor 31/G.TUN/1998/P.TUN.U.Pdg.

., dalam perkara a quo adalah perkara yang memutusperselisinan hak kepemilikan atas tanah dan menentukan pihak yangberhak memiliki tanah objek sengketa sedangkan putusan perkara TataUsaha Negara (TUN) yaitu Mahkamah Agung Nomor 14 PK/TUN/2005jJuncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2000 juncto Nomor41/BDG.TUN/1999/PT TUN.U.PDG., juncto Putusan Nomor 05/PLW/98juncto Nomor 31/G.TUN/1998/P.TUN.U.Pdg., terkait dengan proseduradministrasi penerbitan hak atas tanah;Bahwa atas pertimbangan tersebut

No. 94/B/2012/PT.TUN.JKTkepemilikan; 272222 222 nnn nnnPutusan PTUN Jakarta menimbulkan ketidak pastian hukumkarena mengandung pertentangan dengan putusan perkaraNo.157/G/TUN/2010/PTUNJKT; Bahwa putusan PTUN Jakarta dalam perkara ini menimbulkanketidakpastian hukum hal mana PTUN Jakarta memutussecara berbeda perkara ini dengan perkara No.157/G/TUN/2010/PTUNJKT padahal jelasjelas kedua perkaradimaksud memiliki kemiripan, yaitu pihakpihaknya sama danpokok persoalannya juga sama yaitu persoalan kepemilikanatas

Bahwa surat Obyek Gugatan Ill merupakan produk ataukeputusan Badan Pertanahan Nasional R.I (Pembanding 1/Tergugat 1) yang menyatakan bahwa penanganan sengketaoleh Badan Pertanahan Nasional RI (Pembanding I/Tergugat 1)telah selesai dan definitive (tidak bersifat sementara) sehinggamenimbulkan akibat hukum yang konkret kepada Terbanding/Penggugat; Bahwa putusan PTUN Jakarta telah menguji keabsahan ObyekGugatan Ill dari aspek kewenangan dan kalaupun PTUNJakarta tidak menguji Keabsahan surat keputusan TUN

ObyekGugatan Ill dari aspek wewenang (Terbanding/ Penggugatmenolaknya), hal tersebut tidak membuktikan bahwa putusanPTUN Jakarta kurang cukup pertimbangan, karena pengujiankeabsahan surat keputusan tata usaha negara obyek sengketadari aspek wewenang sifatnya tidak wajib dan terbuktinyadengan penerbitan surat keputusan TUN obyek sengketamelanggar aspek prosedural formal dan aspek substansimateriil telah cukup menyebabkan surat keputusan tata usahanegara tersebut tidak sah dan batal; Bahwa kalaupun

PTUN Jakarta dianggap tidak mengujikeabsahan surat keputusan TUN Obyek Gugatan III dari aspekwewenang, quod non (hal mana Terbanding/Penggugatmenolaknya), hal tersebut tidak membuktikan bahwa putusanPTUN Jakarta kurang cukup pertimbangan, karena pengujiankeabsahan surat keputusan tata usaha negara obyek sengketadari aspek wewenang sifatnya tidak wajib dan terbuktinyadengan penerbitan surat keputusan TUN obyek sengketamelanggar aspek prosedural formal dan aspek substansimateriil telah cukup menyebabkan

/Penggugat yang menurut pencatatanatau pemblokiran tanah tersebut dibatalkan, sedangkanperkara No. 157/G/TUN/2010/PTUN.Jkt merupakan sengketakepemilikan tanah yang menuntut sertifikat hak atas tanahyang telah dikeluarkan oleh BPN; Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,masingmasing tertanggal 27 Maret 2012; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa

6 K/TUN/2012

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/06/PEMSILP/III/2010, tanggal 18 Maret2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan KelapaSawit kepada PT.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.2222tanggal 18 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.3459.Bahwa namun demikian, sejak Termohon Kasasi mendapatkan IUP melaluiKeputusan Bupati Paser Nomor 525/16/EkProd.I/2007 Tentang Izin UsahaPerkebunan Atas Nama PT.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.4646BERTENTANGAN DENGAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DANPRINSIPPRINSIP PERADILAN YANG BAIK.A.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.5656Nip. 220000754.

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.

Bahwa seharusnya Turut Tergugat II dapat melakukan dan melanjutkanproses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di atas objek tanah a quoHalaman 2 dari 113 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Cbidikarenakan sertipikat hak milik atas nama Turut Tergugat III telah dibatalkandi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 94/G/2010/PTUN.BDG JoNo. 134/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan MA RI No. 186 K/TUN/2012 yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan PeninjauanKembali MA RI No. 169/PK/TUN/2017

.Bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 114 PK/TUN/2015, Tanggal 09 November 2015, berbunyisebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1.

Bahwa Petitum Penggugat pada point 7 dan point 8 sangatbertentangan dengan Fakta Hukum tentang kepemilikan tanah obyeksengketa, bahwa menurut Fakta Hukum yang sebenarnya dari obyeksengketa tanah tersebut adalah beberapa orang yang pernah menangsecara hukum atas Penggugat di Pengadilan TUN hingga tahap PK /Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor : 114 / PK / TUN /2015 ;.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83K/TUN/2013 Tanggal 25 April 2013, telah dikuatkan kembali oleh PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indnesia Nomor 114PK/TUN/2015 Tanggal 9 November 2015 (Bukti PR05) yang yang amarputusannya adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari para PemohonPeninjauan Kembali (PK) : 1. NILA RESNA, 2. HURIA binti HUSIN, 3.HAYANAH ULFAH binti HUSIN, 4. SRI RUKMINI binti HUSIN, 5.

Fotokopi salinan putusan nomor 83.K/TUN/2013 tanggal 25 April 2013,tanggal 25 April 2013, diberitanda bukti TI07/PR04;8. Fotokopi salinan putusan nomor 114/PK/TUN/2015 tanggal 09 Nove,ber2015, diberitanda bukti TIlO8/PR05;9.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

429 K/TUN/2012

No.429 K/TUN/201216Pertimbangan tersebut diatas das sein hanya mendasarkan pada persangkaansubjektif judex facti.

No.429 K/TUN/2012e Sertipikat Hak Milik No. 2021/Tanah Baru, tanggal 18 Maret 2010, Surat UkurNo. 05/Tanah Baru/2007, tanggal 04 Juni 2009, luas 682 M?

No.429 K/TUN/2012

Oleh karena Tergugat menafsirkan danmenggunakan tidak sebagaimana mestinya Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalamdiktum menimbang Keputusan TUN obyek sengketa yang bermaknamengandung ketidakpastian hukum sebagaimana norma yang tidakdikehendaki UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 danmerugikan Penggugat, maka patut diduga Keputusan TUN obyeksengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagai suatu wewenang atauhak Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

DikarenakanHalaman 22 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PLproses dikeluarkannya Keputusan TUN objek sengketa denganprosedur dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnya Keputusan TUN objek sengketaharuslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;15.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dalamperkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacathukum/inprosedural.

Dikarenakan Keputusan TUN objek sengketa a quoditerbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang balk,maka sudah sepantasnya Keputusan TUN objek sengketa a quoharuslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;17.Bahwa dalam Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati MorowaliUtara Nomor : 888/328/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenMorowali Utara atas nama TERHAR LAWANDI

kepada Tergugat, menunjukkan bahwaPenggugat tidak melaksanakan upaya keberatan maupun bandingadministrative yang seharusnya hal tersebut dilakukan terlebin dahulusebelum mengajukan gugatan TUN;Halaman 37 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PL2.2.

/1994, tanggal 10Nopember 1994 dan Yurisprudensi Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002, Jo SEMA R.I.

Bekasi Timur, Bekasi, ternyata sertipikat milik Penggugat telah dibaliknama kepada Etty Muktiati (isteri dari Kustowo), yang menurut ketentuanSEMA No. 2 Tahun 1991, masih dalam tenggat waktu untuk mengajukangugatan sengketa TUN (Tata Usaha Negara). ;IH. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :.

No. 123/G/2015/PTUNBDGdidalilkan, Tergugat dalam hal ini hanya mencatat apa yang telahdisepakati oleh Para Pihak, karena Penggugat menggugat hak kepemilikandan secara nyatanyata merupakan kewenangan peradilan umum untukmemeriksanya, sebagaimana Yurisprudensi MARI sebagai berikut :Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/K/TUN/199S tanggal 27 JULI 2OOT +xnnesneneennemeesnnenennnmeamnnnnennmenasnenBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk

wewenang Peradilan Tata usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya malainkan wewenang Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 :Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memeriksanya;2 2200 no annoDengan demikian Eksepsi Kewenangan Absolute dari Tergugat harusdapat Cite ra jasssessneereessaseeneerincmsatee neeeeesaniere eeieeemnee ementsDALAM

Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 9 September1994 jo Nomor : 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor : 16/K/TUN/2000 tanggal 28 PebruariBahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidakberwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini karena merupakankewenangan absolut Pengadilan Negeri/Peradilan1.