Ditemukan 61357 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 18-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 791/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 24 Oktober 2016 — Muhammad Nazir Als. Nazir Bin Sulaiman
4412
  • Borneo(Dpo) bukanlah sales obat yang berwenang untuk mengedarkan obatobatan tetapi hanya sebagai tenaga honorer di bagian farmasi di RSUDPetala Bumi, terdakwa tetap mau membantu Suryadi Als. Borneo (Dpo)mengantarkan obatobatan ke rumah saksi Faizal Jamal yang dilakukanterdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwadalam bulan November 2014, saat itu Suryadi Als.
    Borneo berjalan keluar dengan jaketnya yang penuh danterpasang restleting sampai ke atas dan tangan kanannya menahanbarang di dalam jaketnya dari luar jaketnya kemudian langsungmenuju parkiran sepeda motor.Bahwa petugas gudang farmasi biasanya bekerja pagi dan siang hari.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan.6.
    Bahwa saksi mengetahui penjualan obatobatan harus ada izin resmidan melalui pedagang besar farmasi. Bahwa obat yang saksi terima dari Suryadi Als. Borneo yakni Novomix,Novorapid, Herbesser 100, Norestil, Symbicort, Cendo Phitalmic,Flagyl, Pamol 125. Bahwa Weri Darta mau membeli obatobatan dari saksi karenaharganya dibawah harga resmi.
    Borneo (Dpo) ke rumah saksi Faizal Jamal bukan alat servis TVmelainkan obatobatan dan terdakwa juga mengetahui pekerjaan Suryadi Als.Borneo (Dpo) bukanlah sales obat yang berwenang untuk mengedarkan obatobatan tetapi hanya sebagai tenaga honorer di bagian farmasi di RSUD PetalaBumi, terdakwa tetap mau membantu Suryadi Als.
    Borneo (Dpo) bukanlahsales obat yang berwenang untuk mengedarkan obatobatan tetapi hanyasebagai tenaga honorer di bagian farmasi di RSUD Petala Bumi, terdakwa tetapmau membantu Suryadi Als.
Register : 14-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.Mlg
Tanggal 7 Juni 2016 — Fajar Romadhon als Jacob Bin Yasin
5913
  • Menyatakan Terdakwa Fajar Romadhon als Jacob Bin Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;3.
    sediaan farmasi berupapil koplo/ iwak (pil warna putih berlogo bernama Triheksifenidil HCl)sebanyak 1 botol/ 1 plastik berisi 1000 butir tablet, yang ditawarkan denganharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).
    Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Unsur Sengaja Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.MIgMenimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat bahanobat tradisional dan kosmetik sedangkan yang dimaksud dengan obat adalahbahan
    Lowokwaru Kota Malang berawalpada saksi Sanggar Ngesti Lintang Pranawa bin Suharno ditelepon olehTerdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupapil koplo/ iwak (pil warna putih berlogo bernama Triheksifenidil HCl)sebanyak 1 botol/ 1 plastik berisi 1000 butir tablet, yang ditawarkan denganharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Sanggar NgestiLintang Pranawa bin Suharno dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir Jl.Renang Kel. Tasikmadu Kec.
    Menyatakan Terdakwa Fajar Romadhon als Jacob Bin Yasin terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 500.000.000,(lima ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanaselama 6 (enam) bulan penjara ;3.
Register : 19-06-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 26-08-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Tjg
Tanggal 22 Agustus 2017 — ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MARHAN
3514
  • ANCAH Bin MARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
    ANCAH Bin RAHMAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Als.
    KalimantanSelatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dimanaperbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN TjgBahwa benar Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 09.00 WITAterdakwa menerima telephon dari yang mengaku sebagai kenalan darinama IPIT yang merupakan
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.
    SAPAWI ALI sudah dicabut izin edarnyaberdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dariBadan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut IzinEdarnya, sehingga seharusnya obat tersebut sudah tidak ada lagi di pasarankarena sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor,maka menurut MajelisHakim,Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keduaterpenuhi menurut hukum;Menimbang
    ANCAH Bin MARHAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Register : 01-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
LAKSMI HAYU PAWERTI, SH
Terdakwa:
IDA SUKMAWATI Binti UNTUNG BUDI UTOMO
10430
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa IDA SUKMAWATI BINTI UNTUNG BUDI UTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
    Menyatakan Terdakwa IDA SUKMAWATI Binti UNTUNG BUDI UTOMOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN KInpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197Undangundang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengandakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.2.
    Wedi, Kab.Klaten, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatandilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa membeli produk kosmetika merk Ratu BeautyCenter
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;ad.1.
    adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, berdasarkan PP RI No. 72tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yangdimaksud dengan peredaran adalah serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, izin edarmerupakan bentuk persetujuan registrasi produk untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan POM Jakarta.
    Menyatakan Terdakwa IDA SUKMAWATI BINTI UNTUNG BUDI UTOMOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (LimaJuta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.
Putus : 07-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 7 Januari 2016 — SUTIONO Alias AMBON Alias NEGRO BIN SUROTO
315
  • Menyatakan terdakwa SUTIONO Alias AMBON Alias NEGRO BIN SUROTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "TindakPidana dengan sengaja tanpa keahlian clan kewenangan mengedarkansediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal196 Undangundang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telahdiuraikan dalam surat dakwaan kami.2.
    Bahwa, Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyaiHal 7 dari 16, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Kdrkeahlian dalam hal farmasi/obatobatan serta tidak mempunyaikewenangan / tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupapil double L;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuaketerangan saksi tersebut benar ;4.
    kembali ;Bahwa, Saksi sudah 3 kali di titipi pil dobel L oleh terdakwa SUTIONOAlias AMBON Alias NEGRO Bin SUROTO, yang pertama sekira akhirbulan agustus 2015 sebanyak 50.000 butir, yang kedua pertengahanpuian september 2015 sebanyak 70.000 butir, yang terakhir hari jum'attanggal 02 Oktober 2015 sebanyak 80.000 butir, yang mana saksimendapatkan upah Rp. 50.000, untuk setiap kali mengantarkan pil dobelL kepada terdakwa ;Bahwa, Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyaikeahlian dalam hal farmasi
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarkemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1 .
    apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan juga Terdakwa tidakmemiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;Hal 12 dari 16, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.KdrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan seorang tenagakesehatan dan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian,dalam hal ini melakukan pelayanan sediaan farmasi
Register : 30-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN KDR
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
EDY SUBHAN, SH
Terdakwa:
SUPRIYONO Alias MUL Bin SUYITNO
6410
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Alias MUL Bin SUYITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan terdakwa SUPRIYONO Alias MUL Bin SUYITNO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndo;nesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan tindakpidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , mutumelanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    (seribu) butir pil double L yang merupakan sisa dariHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor209/Pid.Sus/2017/PN.Kdrpembelian terdakwa sebanyak 4000 (empat ribu) butir Pil Double L dariEKA diatas plafon kamar tidur terdakwa, selanjutnya saksi DODIK EKOdan saksi KOKOH ALVIANTO melakukan penggeledahan diatas Plafonkamar terdakwa dengan disaksikan terdakwa dan saksi Imam SopingiBin Karni, Kemudian ditemukan 1000 (Seribu) butir Pil Double L ; Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    dan terdakwa tinggal di rumah dengan neneknyasaja ;Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor209/Pid.Sus/2017/PN.KdrUBahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau yang bekerja dibidang farmasi ataupun seorang yang melakukan penelitian;Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai NarkotikaGolongan Jenis sabusabu dan Pil Doubel L tersebut tidak ada jjindari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yangberwenang ;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benarserta tidak keberatan ;2.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhiHalaman 23 dari 31 Putusan Nomor209/Pid.Sus/2017/PN.Kdrstandar dan/ atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan,Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiaporang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam
    Bukan Tanaman DanMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair ;2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti denganpidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan ;3.
Putus : 04-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Amt.
Tanggal 4 Juni 2015 — - MUHAMMAD YUSUF Alias USUP Bin JARKANI;
366
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUP Bin JARKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    AS TADUNG (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hariMinggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat diDesa Beringin Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah*Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan
    AS TADUNG (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hariMinggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat diDesa Beringin Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah*Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan
    IWAN (DPO) dan terdakwa tidak memiliki surat jin yang sah dari pihakyang berwenang di bidang kesehatan yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesiadalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu obat merkZENITH dan DEXTRO tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi ASKALANIbeserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Banjang Untuk proseshukum lebih lanjut;Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN Amt.12e Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukanperbuatan;3 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad.1.
    atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah
Register : 21-12-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 736/Pid.B/2011/PN.Mkt
Tanggal 15 Februari 2012 — SUWITO Als. WIWIT Bin SULAIMAN
223
  • WIWIT Bin SULAIMAN bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIA AN FARMASI BERUPA PIL DOUBEL L TANPA IJIN EDAR sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ; 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWITO Als.
    Penuntut Umum tersebutapakah bersesuaian dengan semua faktafakta yang terjadi ataukah sebaliknya ; Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 197 UURINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; n Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan danmempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1 Unsur barang siapa ;2 Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar : Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganberupa keterangan saksisaksi , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa pada hari KAMIS tanggal13 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah warung yang terletakdi Dsn.Wunuk,Ds.Sampangagung,Kec.Kutorejo, Kab..Mojokerto Bermula saksiARIS PRASETYO dan DIDIK WAHYUDI anggota POLRI mendapat informasidari
    WIWIT BinSULAIMAN berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCI (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras ); Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas ,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa ijin edar telah terpenuhi dan terbukti ; Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umumtelah terpenuhi dan terbukti , maka
    WIWIT Bin SULAIMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa izin edar > 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana
Register : 28-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 800/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.SOFIA ELFI, SH
2.NOVI OKTAVIANTI, SH
Terdakwa:
RIKA SANDRI PGL RIKA BINTI ISKANDAR
307550
  • 1. Menyatakan Terdakwa RIKA SANDRI PGL RIKA BINTI ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat yang tidak memiiliki izin Edar sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima

    Peredaran Psikotropika tersebut meliputikegiatan penyaluran maupun penyerahan;Bahwa Penyaluran Psikotropika dalam bentuk obat jadi hanyadapat dilakukan oleh :e Industri Farmasi kepada PBF dan (Instalasi FarmasiPemerintah; PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi RumahSakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintahdan Lembaga IImu Pengetahuan; Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi FarmasiPemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milikPemerintah, dan Instalasi
    2015 TentangPeredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan PelaporanNarkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan Yang tidak memiliki izin edar;3. Dilakukan dengan sengaja ;1. Unsur Setiap Orang.Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 800/Pid.
    Unsur Mempoduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.Menimbang, bahwa Pengertiaan Sediaan Farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa Pengertian Peredaran menurut pasal 1angka 4 PP No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi
    Sus/2019/PN.Padg.09.00 wib ada Tim dari Balai Besar POM di Padang yang mendatangidan memeriksa rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan SeberangPadang Selatan Ill No. 17 RT 002 RW 005 Kelurahan SeberangPadang Kecamatan Padang Selatan dan dari pemeriksaan di rumahTerdakwa tersebut Tim dari Balai Besar POM Padang menemukansediaan Farmasi berupa Obat Psikotropika dan obat obat tertentusebanyak 3 (tiga) macam dan Obat Keras sebanyak 81 (delapan puluhsatu) macam ;Menimbang, bahwa sediaan Farmasi berupa
Register : 14-11-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 20-12-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 203/Pid.B/2012/PN.Kgn
Tanggal 18 Desember 2012 — -KASTALANI bin HUSIN
724
  • -dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dalam dakwaan alternatip kedua
    Yani bundaran DPRD,Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan
    .6433/NOF/2012 tanggal 26 September 2012 yangditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Imam Mukti,S.SiApt,M.Si dan Luluk Muljani menerangkan bahwa untuk obat dextromengandung bahan aktif dekstrometorfan;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 197 jo.Pasal 106 ayat (Il) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKedua :Bahwa ia terdakwa KASTALANI bin HUSIN pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan pertama diatas, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2), (3);Unsur ke satu : Setiap orang.
    Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang
    tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat selanjutnya dalam Ayat(3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Meneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwamemperoleh obat jenis dextro dengan cara membeli dari Amat di
Putus : 10-02-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1775/Pid.Sus/2014/PN.LP
Tanggal 10 Februari 2015 — Nama lengkap : RIZAL ANNAS alias RIZAL Tempat lahir : Medan Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/31 Desember 1990 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Puskesmas Jalan Kesehatan Gang Teratai VI Nomor 4 Desa Bandar Khalipa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Agama : Islam Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
213
  • kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi (Pasal 35);Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah (Pasal 38);Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi
    , pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :ApotekRumah sakitPusat kesehatan masyarakatBalai pengobatanHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1775/Pid.Sus/2014
    Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan melawan memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pasal diatas, maka dapatlahdisimpulkan yang berhak atau yang berwenang melawan
    memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin darimenteri;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsurtanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman.
    diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan ditemukan 1 (satu) bungkusHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1775/Pid.Sus/2014/PN.LbpLD20plastik kecil jenis sabusabu dari kantong celana terdakwa, maka terdakwadikatakan telah menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik kecil jenis sabusabu, adapuncara terdakwa memperoleh shabushabu untuk disimpan ersebut tanpa adanyarekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa dan bukanlahseorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi
Register : 18-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 14 Juni 2017 — BADRUDIN Alias UDIN IYUR Bin MATRAN
4929
  • adalah miliktemannya yang bernama Kastan Alias Atan yang dititipkan kepadaTerdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dan Terdakwa disuruh untukmenjualkan dan mengantarkan apabila ada orang yang membeli;Bahwa, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,00, (tigapuluhribu Rupiah) dalam setiap paket sabu yang berhasil dijual;Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 15 (lima belas)kali menjual sabusabu dari Kastan Alias Atan;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    miliktemannya yang bernama Kastan Alias Atan yang dititipkan kepadaTerdakwa sebanyak 5 (lima) paket, dan Terdakwa disuruh untukmenjualkan dan mengantarkan apabila ada orang yang membeli;e Bahwa, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000,00, (tigapuluhribu Rupiah) dalam setiap paket sabu yang berhasil dijual;e Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 15 (lima belas)kali menjual sabusabu dari Kastan Alias Atan;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 4 (empat)paket sabusabu dari 5 (lima) sabusabu yang diberikan oleh KastanAlias Atan;e Bahwa, dari 5 (lima) paket sabusabu yang diberikan oleh Kastan AliasAtan kepada Terdakwa, 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,00, (duaratus ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000,00, (tigaratus ribu Rupiah);e Bahwa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual danmengedarkan sabusabu;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    ,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah *Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas makadapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika
    hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari bekerja sebagai Nelayan dan bukanlahseorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapanterhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu
Register : 31-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN. Psr
Tanggal 21 Maret 2017 — MURSIYAWATI ALIAS NUNUNG BINTI SARIYO
6613
  • Menyatakan Terdakwa MURSIYAWATI ALIAS NUNUNG BIN SARIYOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan primair;2.
    Menyatakan ia Terdakwa MURSIYAWATI Als NUNUNG Bin SARIYObersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sedian farmasi yang tidakmemenuhi syarat dan mutu kesehatan tanpa ada ijin dari pihak yangberwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
    Si., Apt. di bawah sumpah pada pokoknya memberiketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi mendapatkan sarjana Farmasi lulus pada tahun 1995 danApoteker lulus pada tahun 1996;Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak 2002 dan saatini menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman, untuktugas dan kewenangan saksi adalah melaksanakan pembinaan danpengawasan distribusi obat;Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harusmelalui Apotek dan harus dengan resep
    sudah memenuhi syarat farmakopeIndonesia namun untuk pengedarannya sudah mempunyai ijin edar, caramemperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenanganuntuk melayani resp dokter adalah apoteker;Bahwa yang dimaksud farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmitik, kemudian untuk Tryhexypenidyl adalah sediaan farmasi karenaTryhexypenidyl adalah obat;Bahwa jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotika dan psikotropika yangnarkotika yaitu. menimbulkan ketergantunga
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.
    Menyatakan Terdakwa MURSIYAWATI ALIAS NUNUNG BIN SARIYOtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalamdakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantidengan kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 11-05-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 161 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 14 Juni 2016 — AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG
3827
  • Menyatakan Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2.
    KESATU :Bahwa Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG pada hari Sabtutanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui KabupatenTanah Bumbu Propinsi Kalimatan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbuktiHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi
    Menyatakan Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiiliki IzinEdar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;3.
Register : 22-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 421/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.IDA HARYANI . SH
2.WAHIDA, SH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD LUTFI BIN JAMHARI
2.FIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADI
265
    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI BIN JAMHARI dan Terdakwa FIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADI masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing
    FIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADImengantarkan obat Trihexyphenidil pesanan Terdakwa ke rumahTerdakwa; Bahwa Terdakwa menjual setiap klip plastik berisi 10 (Sepuluh) butirdengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkeuntungan mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)dalam setiap box / kaleng; Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pilTrihexyphenidil sudah sekitar 5 (lima) bulan dan sekitar 2 (kali) melakukantransaksi jual beli pil Trinexyphenidil;
    S.Farm.Apt adalah merupakanbenar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL, mempunyai efek sebagaianti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras, sebagamana dinyatakan dalam kesimpulanpemeriksaan tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti berupa piltrinexphenidiyl tersebut adalah termasuk kategori sediaan farmasi yangdimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) Undangundang RI Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalahobat
    FIRMANROSADI BIN ABDUL HADI untuk kebutuhan sehariharinya, maka faktafaktatersebut telah membuktikan pula bahwa Terdakwa juga telah terbukti dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah melakukan salahsatu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatantelah terpenuhi;Ad. 3.
    Unsur tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa menjual obattersebut hanya dengan dibungkus klip plastik, tidak ada komposisi dan aturanpakainya, maka dalam hal ini terbukti bahwa sediaan farmasi yang telah diedarkanoleh para Terdakwa tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar,sehingga oleh karenanya unsur tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat (1) Undangundang RI
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI BIN JAMHARI dan TerdakwaFIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADI masingmasing terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadalam dakwaan alternative kesatu;2.
Register : 13-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Msh
Tanggal 28 Mei 2020 — Harvina Yunus Alias Vina
180103
  • Menyatakan Terdakwa Harvina Yunus Alias Vina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum :2.
    Hal ini merupakan peraturan pelaksana dari UndangUndang No.386 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1)disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatijin edar.Bahwa setiap kosmetik yang akan dijual atau diedarkan juga harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi sesuai dengan Undang UndangNo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor
    /PN Mshpengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan PemerintahBahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis KosmetikaPasal 5 Ayat (1) : Penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetiksecara lengkap, objektif dan tidak menyesatkan; Pasal 6 Ayat (1) ;Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus jelas dan mudahdibaca; Ayat (2) : Pencantuman
    Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah SD Tamat tahun 1991, SLTP Tamattahun 1994, SMF Tamat tahun 1997, S1 Farmasi Tamat tahun 2002 danApoteker Tamat tahun 2003 dan S2 Farmasi Tamat tahun 2017.Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah PNS pada Balai Besar POM diJayapura pada tahun 2004 s/d 2007, PNS pada Balai POM di Ambonsebagai Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan tahun 2007 s/d 2012,Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi tahun 2012 s/d 2015 dan tahun 2018sampai dengan saat ini sebagai Kepala Seksi
    Kegiatan meliputi pemberian informasi,KIE, penyuluhan dan pelayanan pengaduan konsumen.Bahwa selain pendidikan keahlian atau profesi sebagai Apoteker dan S2Farmasi yang memiliki keahlian dalam bidang Farmasi atau mengenaisediaan farmasi, Ahli sering mengikuti pertemuan secara Nasional yangberkaitan dengan pengawasan kosmetika.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat keseh atanyang tidak memilik ijin Edar sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 3 Mei 2016 — Andi Setiawan bin Rokani
187
  • Menyatakan Terdakwa Andi Setiawan bin Rokani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3.
    Rokani terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat(1) UU RI No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaantunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Andi Setiawan bin alm.
    Bahwa penggunaan obat/pil dobel L tersebut tetap harus dengan petunjuk/resep dokter.Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi ijin untukHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Tlgmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan apotik, rumah sakitdan Puskesmas.
    Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.
    Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dihubungkan denganpengertian yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa terbukti dengan sengaja telah mengedarkan obat berupatablet pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edardari pejabat yang berwenang dengan caracara sebagaimana diuraikandiatas, obat/sediaan farmasi tersebut berbahan aktif Trineksifenidil HClmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar
    Menyatakan Terdakwa Andi Setiawan bin Rokani terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidanadenda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.3.
Register : 23-01-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 43/ Pid. B / 2013 / PN.Mkt
Tanggal 4 Maret 2013 — INDRA YULIANTO al.SARIJO Bin KARIYANTO
259
  • Menyatakan terdakwa INDRA YULIANTO al.SARIJO Bin KARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mengedarkan Narkotika golongan I jenis ganja dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2.
    SARIJO bin KARIYANTOpada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar; perbutan mana dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012jam 15.00 wib terdakwa INDRA YULIANTO als.
    Saksi KARTIKO SETYO BUDI, di bawah sumpah dalam persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekirajam. 15.30 Wib bertempat di warung tepatnya di Dsn/DsDawarblandong Kec Dawarblandong Kab.Mojokerto, telah terjaditindak pidana pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L danNarkotika jenis Ganja kering ;e Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalahTerdakwa INDRA YULIANTO als.
    mempunyai ijin atas jual beli/ menguasai pilDouble L dan ganja kering tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.DeSaksi EKO CONDRO, di dalam persidangan dengan persetujuanTerdakwa keterangannya dibacakan sesuai dalam BAP penyidik,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekirajam. 15.30 Wib bertempat di warung tepatnya di Dsn/DsDawarblandong Kec Dawarblandong Kab.Mojokerto, telah terjaditindak pidana pengedaran sediaan farmasi
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar ;Ad.1.
    Menyatakan terdakwa INDRA YULIANTO al.SARIJO Bin KARIYANTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak mengedarkan Narkotika golongan jenis ganja danmengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam ) bulan dan denda sebesarRp 1.000.000.000, ( satu milyard rupiah ) dengan ketentuan jika tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 24-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 544/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ARDHAN RIZAN PRAWIRA, S.H.
2.RUSDIANTO HADI SAROSA, S.H.,M.H
Terdakwa:
MOCH. WAHID HASYIM alias WAHID bin NUR HASYIM
203
  • WAHID HASYIM alias WAHID Bin NUR HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
    WAHID HASYIM Alias WAHID Bin NURHASYIM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal197 Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH.
    sekitar 1 (Satu) bulan; Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untukmenjual sediaan farmasi jenis Trinexyphenidyl;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;2. HERI DWI PRANOMO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 23.30WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH.
    WAHIDHASYIM alias WAHID bin NUR HASYIM di warung lesehan di jalanBrawijaya No. 48 Dusun Krajan Desa Tembokrejo Kecamatan MuncarKabupaten Banyuwangi karena kedapatan mengedarkan oilTrihexyphenidyl;Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksiyang bernama NUR HIDAYAT;Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual pilTrihexyphenidyl kepada Saksi FIKI PRASETYO; Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki izin untukmenjual sediaan farmasi jenis Trinexyphenidyl;Terhadap keterangan
    Farm, Apt. adalah benar tablet dengan bahan aktif TrihexyphenidylHCI mempunyai efek anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupunpsikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memilikiizin untuk menjual sediaan farmasi jenis Trinexyphenidyl;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelishakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana
    WAHID HASYIM alias WAHID Bin NURHASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;3.
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 14 Juni 2017 — NORHADI Bin H. HADIYATNOR (Alm)
2616
  • HADIYATNOR Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    HADIYATNOR (Alm) terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimanadi dakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal Pasal 197UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara yaitu Terdakwa NORHADI Bin H.
    HADIYATNOR (Alm) pada hari Rabutanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Pelabuhan SpeedDesa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu PropinsiKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,"dengan sengajamengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
    Lab.: 2615/NOF/2017tanggal 21 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupasatu strip berisikan sepuluh butir tablet Carnophen warna putih logo Zenithdengan berat bruto 7,337 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol,Asetaminofen, dan Kaffein;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana mengedarkansediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Carnophen/Zenith; Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal
    danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolehizin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yangdiajukan secara tertulis kepada Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan
    HADIYATNOR Aln, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TanpaHak Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair;2.