menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasaHal. 3 dari 14 hal Putusan No.1370/Pdt.G/2017/PA.Btmhukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

perundangundangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan, Penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melaluipengumuman media massa/Lembaga Penyiaran Publik

Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Mnamassa/Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Surya Mitra Swara xxxxxxxxxXXXXXXXX XXXXXXX, Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugattersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatantersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selaluhadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Dinas PengelolaanKeuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang adalahmerupakan badan hukum negara (publik), yang secara hukum administrasinegara memiliki hak dan kewajiban sehingga mempunyai suatu personastandi in yudicio. Sedangkan PT Adora Integritas Solusi, adalah suatu badanhukum privat yang memiliki suatu persona standi in yudicio yang dapatmendukung hak dan kewajibannya dan terikat pada UUPT, yaitu UndangUndang Nomor 1/1995. Bahwa menurut IPM.

Ranuhandoko dalam bukunya"Terminologi Hukum Inggrisindonesia dalam gugatan perdata yangmelibatkan pihak pemerintah sebagai badan hukum Negara/publik, makapenulisan pihak akan berjenjang, hal mana sangat dipengaruhi oleh hukumadministrasi negara yang mengenal adanya sistem sentralisasi dandesentralisasi.

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

(Penggugat);Q nnn nnn n nnn nent Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehJurusita Pengadilan Agama Pringsewu melalui mass media LembagaPenyiaran Publik

standing atau rechtsbevoegheid (kKewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengangugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media LembagaPenyiaran Publik

Membebankan biaya perkara sesual undangundang yang berlaku;SUBSIDER :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat tidak datangmenghadap ke muka sidang sebab Penggugat telah meninggal dunia karenasakit:Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal(LPPL) Slawi Ayu FM yang relaas

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaaspanggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 20November 2019 dan 20 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik

Bahwa surat tersebut dibuat oleh staf operasional pelayanan publik yaituSdr. Prima Triwahyu Nugroho kemudian diparaf oleh Kasi operasionalpelayanan publik Sdr. Aminudin dan setelah itu saksi tandatangani,kemudian saksi menyuruh Sdr. Prima Triwahyu Nugroho untukmengantarkan surat tersebut ke Pemerintah Kota Bekasi;7.

Sulais.Bahwa Kasi Operasional dan Pelayanan Publik Bulog SubdivreKarawang sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebagaiberikut :1. Kasi Operasional Pelayanan Publik Bulog Subdivre Karawang tahun2015 adalah sdri. Nolly Dessyanti;2. Kasi Operasional Pelayanan Publik Bulog Subdivre Karawang tahun2016 adalah sdr. Hannibal (alm);3. Kasi Operasional Pelayanan Publik Bulog Subdivre Karawang bulanNovember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 adalah sdr.Ahdiat;4.

Kasi Operasional Pelayanan Publik Kasub Divre Karawang tahun2017 adalah sdr. M.

Seksi Pelayanan Publik;4.

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

No.485/Pdt.G/2019/PA.TPIdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaTanjungpinang, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor485/Pdt.G/2019/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalamsidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (1,2 dan3) Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbuktidisebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secaraverstek

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btmmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni pangggilan yangmelalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batamsebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relas panggilannyadibacakan didalam persidangan, ketidakdatangan Termohon tidak terbuktidisebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga jawaban Termohontidak dapat didengarka;Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerena

Termohon, namunupaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal65 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah dirubah, perubahan pertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua Undangundang No 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yaknipangggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik

lain demi hukumorang tua menjadi wakil dari anaknya yang belum berusia 18 tahun untukmelakukan segala perbuatan hukum .Menimbang bahwa oleh karena undangundang telah menentukanorang tua mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun untuk melakukansegala perbuatan hukum maka permohonan untuk di tetapkan sebagai orangyang berhak mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun merupakan halyang berlebihan akan tetapi hal tersebut bukan pula merupakan hal yangdilarang, sehingga untuk melayani kepentingan publik

di bidang hukum sertauntuk memenuhi tuntutan publik akan kebutuhannya tentang hal tersebutmaka permohonan untuk di tetapkan sebagai orang yang berhak mewakilianaknya dapat di terima melalui acara permohonan sehingga hal tersebuttergolong yurisdiksi voluntair.Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini di nyatakan sebagaiyurisdiksi voluntair maka sepanjang tidak di tentukan lain permohonantersebut haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat tinggal pemohon dan berdasarkan

Terdakwa Hakim HakimKetua Anggota Paraf Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTOpemilik akun RAHMIN MIOLO menjawab komentar tersebut dengan mengetiktulisan Masa tidak tau..ti ade tabrani yang artinya Masa tidak tau..si adetabrani.Bahwa akibat Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO mendistribusikankomentarkomentar dengan cara mengirim komentar dalam postingan akunRAHMI MAKU milik Saksi RAHMI MAKU yang membagikan kiriman (TentangIslam dengan kata Bersabarlah) sehingga dapat diakses publik

, selanjutnya Terdakwapemilik akun RAHMIN MIOLO menjawab komentar tersebut dengan mengetiktulisan Masa tidak tau..ti ade tabrani yang artinya Masa tidak tau..si adetabrani.Bahwa akibat Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO mendistribusikankomentarkomentar dengan cara mengirim komentar dalam postingan akunRAHMI MAKU milik Saksi RAHMI MAKU yang membagikan kiriman (TentangIslam dengan kata Bersabarlah) sehingga dapat diakses publik pada mediaeletronik Facebook, maka setiap orang yang mengakses media elektronikfacebook

Jpr,melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio republik Indonesia Jayapura,tanggal 12 Januari 2021 dan melalui alamat terakhir Tergugat tanggalHal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 31/Padt.G/2021/PA.

putusan ini ditunjuk berita acarasidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendirisecara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, melalui Lembaga Penyiaran Publik

No.0859/Pdt.G/2016/PA.Btmmenasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upayatersebut tidak berhasil;Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni pangggilan yangmelalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batamsebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yang relas panggilannyadibacakan

No.0859/Pdt.G/2016/PA.BtmMenimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yaknipangggilan yang melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor0859/Pdt.G/2016/PA.Btm, karena alamat Termohon tidak diketahui, yangrelas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebuttelahmemenuhi maksud pasal

Handri Febriansyah)kepada khalayak umum sesuai harga pasaran umum atau senilaiRp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dikeluarkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (appraisa/) Hari Utomo dan rekan tertanggal20 Agustus 2014:13. Menghukum Tergugat untuk menghapus bunga dan denda kepada ParaPenggugat;14.

Handri Febriansyah)kepada khalayak umum sesuai harga pasaran umum atau senilaiRp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dikeluarkanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (appraisa/) Hari Utomo dan rekantertanggal 20 Agustus 2014;13. Menghukum Tergugat untuk menghapus bunga dan denda kepada ParaPenggugat;14.

Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997)kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara, bukan kewenangan yang bersifat perdata, melainkan kewenanganyang bersifat publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasarkewenangan publik) sesuai dengan Peraturan perundangundangantersebut di atas.

yangterbuat dari kayu warna cokelat dan hulu pegangan terbuat dari kayuwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli di pasardan dibawa untuk menjaga diri dan dalam memiliki tidak ada ijin daripihak yang berwenang;Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannyadengan pekerjaan terdakwa selaku wiraswasta;Bahwa tempat terdakwa membawa senjata tajam adalah sebuah warungyakni tempat yang bisa didatangi publik

terbuat dari kayu warnacokelat dan hulu pegangan terbuat dari kayu warna cokelatdengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yangdisimpan dipinggang sebelah kiri ditutupi baju terdakwa;e Bahwa benar senjata tajam tersebut milik terdakwa sendiri danniatnya dibawa untuk jaga diri dan tidak ada hubungannnyadengan pekerjaan terdakwa;e Bahwa senjata tajam milik terdakwa tersebut bukan jenis pusakaatau benda sejarah;e Bahwa tempat terdakwa ditangkap adalah sebuah warung yang diperuntukkan untuk publik

Badan hukum publik atau badan hukum privat;9.

Bahwa UU BPUJS telah membentuk BPJS Kesehatan sebagai badanpenyelenggara jaminan kesehatan masyarakat yang berbentukbadan hukum publik. Berbadan publik berarti BPJS merupakanBadan yang menjalankan fungsi pemerintah dalam hal inipenyelenggaraan jaminan kesehatan. Pengelolaan BPJSberlandaskan prinsip nirlaba sehingga BPJS tidak mengejarkeuntungan, namun mengelola dana iuran sebagai dana amanatuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Halaman 97 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020b.

Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaraniuran kepada pemberi kerja, peserta dan masyarakat; dan2) Penguatan komunikasi through the line;b.

Kantor Akuntan Publik.Transparansi mengenai pembayaran kepada fasilitas kesehatan jugatelah disampaikan kepada publik yang dapat diakses melalui websiteHalaman 127 dari 178 halaman.

Faktafakta dimanakalau kita lihat di Eropa, di Jepang, di Korea, semua tidak diserahkan kemekanisme pasar oleh karena ada kegagalan dari mekanisme pasar.Ketika terjadi kegagalan pada mekanisme pasar, maka mekanismepublik atau ranah publik harus turun tangan. Dan di sinilan BPJS desainJaminan Kesehatan Nasional kita rancang.

Putusan Nomor 70/Padt.G/2016/PN RBiPENGGUGAT KONVENSI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK (ANGGOTA DPRD)SEPATUTNYA TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGANGGUKEAMANAN, KESELAMATAN DAN KENTENTERAMAN PENERBANGANAPALAGI MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERENDAHKAN /MELECEHKAN MARTABAT PRAMUGARI WANITA YANG SEDANGBERTUGAS. Majelis Hakim yang terhormat, barang apapun yang dibawa ke dalam pesawatoleh penumpang dan tidak ditempatkan di bagasi tercatat merupakan tanggungjawab penumpang.

TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan merendahkan /melecehkan martabat Pramugari wanita Jean Kayoi yang sedangbekerja didepan publik / umum (para penumpang pesawat) yaitu (i)bersikap merendahkan, mengeluarkan nada dan sikap tidak sopanketika memerintahkan Pramugari Jean Kayoi untuk meletakkan tasjinjing (hand bag) dibagasi kabin atas sebanyak 2 kali yang secaraUndangundang bukan merupakan kewajiban pramugari tersebut, (il).Halaman 65 dari 73 hal.

Sebagai warga negara dan pejabat publik (Anggota DPRD), TERGUGATREKONVENSI seharusnya mempertimbangkan konsekuensi mengajukangugatan aquo yang memuat tuduhan yang tidak benar. Dengan demikian,Halaman 66 dari 73 hal.

Kemudian, pengajuan gugatan aquo yangmemuat tuduhan tidak benar telah melanggar kewajiban hukumterlebih lagi, TERGUGAT REKONVENSI adalah pejabat publik /anggota DPRD.(i) Melanggar hak subyektifPENGGUGAT REKONVENSI telah melanggar hak subyektif karena(i). Pramugari Jean Kayoi merasa martabat, nama baik danreputasinya terganggu serta harus menanggung malu karenadiperlakukan tidak baik didepan publik / unum (penumpang pesawat),(ii).

Melanggar kaidah tata susilaPerobuatan merendahkan dan/atau melecehkan martabat Pramugariwanita Jean Kayoi yang sedang bekerja didepan publik (oemumpangpesawat) jelas melanggar kaidah tata susila, dan menyampaikantuduhan tidak benar juga bertentangan dengan kaidahkaidah moralyang berlaku dalam masyarakat.(iv).