Ditemukan 11655 data
12 — 4
gugatan Rekonvensi telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun/belum menikah) yang selama ini diasuholeh Penggugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut telah terbukti dan dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang besarnya kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhituntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 608
11 — 4
Penyebutan Kedudukan Para PihakMenimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnyadigunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi PenggugatRekonpensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutanyang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003tanggal 23 Maret 2005;b.
12 — 6
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut telah Sesuai dengan peraturan perundangundangan yakni diajukanbersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensidalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi,niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa
115 — 74
Jika suami miskin,maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalamkondisi miskin tersebut;Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua yaitu mengenaijumlah atau nominal nafkah madliyah yang patut diberikan kepadaPenggugat, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan Jumlahnilai mutah, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkahanak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan rasa keadilan
12 — 8
rekonpensi atasnafkah lampau dari satu orang anak dan biaya tak terduga masa lalu, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikannafkah kepada anaknya adalah lilintifa bukan bersifat litamlik, maka kelalaianseorang ayah yang tidak memeberikan nafkah kepada anaknya (nafkahmadhiyah anak) dan biaya tak terduga masa lalu tidak dapat digugat, hal manasesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,sebagaimana putusan nomor:608
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Citra Putra Mandiri;8 TII Intervensi I8 = Foto Copy Dari Foto Copy Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 123/P1977, Tanggal I Agustus 1977 Beserta Lampiran;9 TII Intervensi I9 = Foto Copy Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 608 Tahun 2009, TentangPenetapan Status Penggunaan Barang/Aset Milik Pemerintah PropinsiKalimantan Barat Yang terletak Di Jalan A.Yani Pontianak Pada DinasPemuda Dan Olah Raga Propinsi Kalimantan Barat, Tanggal
6 — 4
bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;Pertimbangan Kedudukan PihakMenimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untukselanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadiPenggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi TergugatRekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukumyang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 608
4 — 3
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam Rekonvensihalaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ReKonvensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan baliktersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yakni diajukanbersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam Konvensidalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian
22 — 13
nafkah lalai, nafkah iddah,nafkah mutah dan nafkah anak berkelanjutan;Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut dimaknai oleh MajelisHakim sebagai suatu tuntutan Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnyadigunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi PenggugatRekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutanini Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 608
159 — 97
., Karmila Harusn, Firdaus Nurlan, masingmasingsebagai Pegawai PT Bank BNI Syariah, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor BNISy/LGD/074/R tanggal 16 Oktober2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMakassar Nomor 608/SK/X/2017/PA Mks., tanggal 25 Oktober2017, sebagai Pembanding I, dahulu Tergugat Il;Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian keuangan RI, Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kanwil XVDirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq.
5 — 5
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan /egalstanding
12 — 4
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensiadalah sebagaimana tersebut diatas;halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 6124/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini MajelisHakim berpendapat gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut dapat diterima,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;Menimbang
46 — 21
ketentuan hukum yang berlaku serta didukung dokumendokumen yang sah, khususnya pengalihan hak atas tanah.Pasal 32 ayat (1) , Jo ayat (2) PP No: 24 tahun 1997 dengan tegasmenyatakan:Sertifikat merupakan bukti paling sempurna mengenai kepemilikan tanahdan selewatnya waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, tidakdapat dilakukan keberatan dan atau gugatan ke Pengadilan ataskeabsahan sertifikat tersebut.Dengan demikian tidak ada alasan untuk membatalkan atau menyatakantidak berlaku SHGB No: 608
15 — 0
perkara akan dipertimbangkan tersebut padabagian lain dalam putusan ini;Dalam RekonpensiMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan parapihak dalam perpkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilahsebagaiberikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semulaPemohonmenjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan YurisprudensiMARI Nomor : 608
12 — 7
disetujui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,maka menurut hakim hal tersebut dianggap tidak ada, sehingga kesanggupan danketidakmauan kedua belah pihak harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dinyatakan, pengadilandapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, ketentuan tersebutdiperkuat oleh Yurisprudensi Nomor: 608
11 — 8
ini;Dalam RekonvensiMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensiadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnyadigunakan istilan sebagai berikut semula Termohon menjadi PenggugatRekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi; penyebutanyang demikian itu Ssesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608
173 — 59
materil dengan pertimbangan sebagaimanaberikut;Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Penggugatdan Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat tetap memberikannafkah kepada anakanak Penggugat dan Tergugat dengan nominal yang tidakmenentu, pemberian tersebut tidak diingkari oleh Penggugat namun Penggugatmenganggap pemberian nafkah tersebut bukan merupakan pemberian yanglayak untuk suatu nafkah;Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum YurisprudensiMahkamah Agung RI, Putusan Nomor 608
100 — 39
Tgl. 29082013 Hal.27/dari3128demikian terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai anak harus dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk) vide Yurisprudensi 608 K/AG/2003 tanggal23 Maret 2005;Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan nafkah anak berkelanjutandan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat saat ini sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim adalah pantas dan dianggap patutuntuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan terhadap 1orang
18 — 6
Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Pspdigugat, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, sebagaimana putusan nomor:608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret2005, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkahlampau anak (nafkah madhiyah anak) dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tuntutan terhadap nafkah iddah, kiswah, maskandan muthah Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada TergugatRekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi mendalilkan tidak bersediamemberikan dengan
16 — 6
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensitersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimanaketentuan