Ditemukan 39562 data
24 — 15
No. 316 /Pdt.G/2020/PA.LbhMaluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/01/X/2017Tertanggal, 13 Oktober 2017;2. Bahwa pada saat ini menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan danTergugat berstatus sebagai Perjaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di DesaMangon selama 1 bulan sampai pisah;4.
AGUS MUHAROM
Terdakwa:
Hendra Zawaldi
115 — 43
dariOditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dansampai sekarang Terdakwa belum diketemukan sebagaimanaSurat Dandim 0318/Natuna Nomor B/426/VII/2018 tanggal 27Juli 2018.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan OditurMiliter 04 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakantidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyataHal. 2 dari hal .3 Putusan Nomor 34K/PM I03/AD/III/2018Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukanlagi ke persidangan.Mengingat : Pasal 195
168 — 1609
tersebut,Pelawan telah mengajukan Replik tanggal 8 April 2019, dan Tergugat telahmengajukan Duplik tanggal 15 April 2019;Menimbang, bahwa Pelawan yaitu DIANA dalam surat gugatannyamenyatakan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan perlawanan sebagaiPihak Ketiga yang dirugikan oleh adanya putusan pidana Nomor01/PID.SUS/2019/PN.Sak, yang oleh karena putusan tersebut telah berkekuatanhukum tetap maka pelawan mengajukan perlawanan dalam bentuk gugatanbiasa, sebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat 6 RBg/ 195
Pasal 273 Ayat (3) KUHAP disebutkan bahwaJika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuknegara, selain pengecualian sebagai mana tersebut Pasal 46, Jaksamenguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tigabulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk danatas nama jaksa. sehingga Jaksa Penuntut umum melaksanakan penguasaandan tindakan perampasan sebagaimana Putusan Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rbg/195
untuk Negaradalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memanglahbenar milik dari Pelawan yang baik selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unitmobil Mitsubishi L300 warna hitam, BM 9737 TM, Nomor RangkaMHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56CJ89973 dengan Bukti TandaKepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor K02936353 atas nama DIANA danoleh karena Pelawan adalah pihak ketiga mempunyai kuasa Hak Milik denganitikad baik untuk mempertahankan haknya tersebut dan beralasan menuruthukum (Vide Pasal 195
Hal itu sesuai Pasal 183 HIR/194RBG yang pada intinya mengenai banyaknya biaya perkara, yang dijatunkanpada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan.Menimbang,bahwa suatu putusan harus mencantumkan biaya perkarasebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR/195 RBG, dan Pasal 18728ayat (1) RBG/160 HIR.
dalamPasal 181182 HIR, dan Pasal 192 s/d 194 RBG sehingga berdasarkan dasarhukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Prinsip dari pembebananbiaya perkara adalah dibebankan pada pihak yang kalah dan/atau secaraberimbang.Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenaperlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan yang besarnya akan ditentukanpada amar dibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 206 ayat 6 Rbog/Pasal 195
21 — 1
TlogosariKab.Bondowoso dengan Nomor: 195/08/X/1994 tanggal 09101994:Setelah akad nikah penggugat & tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah penggugattergugat di desa Pakisan, punya dua orang anak bernama Nauval Domas Tahta Ahmada umur10 tahun & Naufila Patrisa maghfiroh umur 4 tahun;Semula rumahtangga penggugat & tergugat berjalan dengan baik, namun sejak bulanDesember 2003, sering berselisih & bertengkar karena tergugat tidak terbuka dalam masalahkeuangan. keluarga, tergugat sering berhutang
8 — 0
mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0620/Pdt.G/2015/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasansebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juni 2009, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 195
9 — 0
Bahwa pada tanggal 26 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamakabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta NikahNomor : 195/48/V1/2008 tanggal 26 Juni 2008 ;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatusjejaka;3.
11 — 1
Tirmidzi danIbnu Majah) dan pendapat Fugoha dalam kitab Bajuri juz Il halaman 195 :Artinya : Apabila seorang lakilaki bercerai dengan isterinya, dan diamempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebihberhak untuk memeliharanya ;Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat yangbernama Zira Khiandra Prima lahir di Jambi tanggal 03 September 2015, masihdi bawah umur, dan selama dalam proses persidangan tidak ditemukan bahwaPenggugat mempunyai sifat yang kurang baik yang
83 — 49
KARSAN ; yang beralamat di Jalan Sungai Tirem No.195 RT.010/RW.08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberiikan kuasa kepada : Drs. Gindo L. Tobing, SH.MH., Rr. Ani Wijayati, SH.MHum., dan Haposan S.R.
KARSAN ; yang beralamat di Jalan Sungai Tirem No.195 RT.010/RW.08,leKelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,yang dalam hal ini memberiikan kuasa kepada : Drs. Gindo L.Tobing, SH.MH., Rr. Ani Wijayati, SH.MHum., dan HaposanS.R.
Sungai Tirem No.195 RT.010 RW.08 KelurahanPapanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;4. Apakah benar bahwa pemasangan Master Meter atas nama Tergugat IIyang terletak di JI.
Sungai Tirem No.195 RT.010 RW.08Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;Bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, baik saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi CholidMawardi dan Saksi Sujono.
Sungai Tirem No.195 RT.010 RW.08 Kelurahan Papanggo,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta utara;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokokpermasalahan yang ke 2, yaitu apakah benar bahwa Tergugat II adalahpengelola Master Meter yang berlokasi di Jl.
Sungai Tirem No.195 RT.010RW.08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta utara,demikian pula telah terbukti bahwa Tergugat II adalah pengelola Master Meteryang terletak di JI.
155 — 49
Cara Pidisimpulkan bahwa Penggugat berhak mendapat imbalan bunga sehubungan dengan Putusanmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak;bahwa Pasal 27A ayat (3) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberkepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan tentang tata cara penghitungan pengembpembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga;bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 27A ayat (3) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata CMenteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentangPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2011 tentang Tata Cara PenghitunganImbalan Bunga;bahwa menurut Tergugat berdasarkan penafsiran hukum terhadap ketentuan yang berkaitan dengansebagaimana dijelaskan dalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor:S31/PJ/2012 pada huruf f maka Tergugat berpendapat sebagai berikut:1.
) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebaspenerbitan KEP 00079/WPJ.19/KP.0103/2012;bahwa menurut Penggugat, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT. 29483/PP/M.X/16/2011dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2011 merupakan konfirmasi bahwa Surat Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri ini tidak seharusnya terberdasarkan Pasal 27A Ayat (2) dan Ayat (3) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara PePasal 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195
Put. 29483/PP/M.X/16/2011 tanggal 28 Februari 2011 untuk Masa Pajakyang menjadi dasar pemberian imbalan bunga, telah sesuai dengan ketentuan perundangundanyang berlaku yaitu Pasal 27A ayat (1) Undangundang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmurPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang No. 16 TaKUP") dan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 ("Ptentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.Tanpa mengurangi arti dan
Penerbitan SKEP 2011 tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Pasal 2(3) UU KUP serta PMK 195/2007;b. Apabila Tergugat secara jabatan menganggap terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam px2011, maka kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara Tergugat dan Pe:dapat terjadi karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahandalam penerbitan SKEP 2011 tersebut;c.
142 — 44
PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42708/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S539/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang PermohonanImbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP119/WPJ.04/2011 tanggal 1 Pebruari2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195
7 — 1
Bahwa pada tanggal 29 April tahun 2009 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan KutipanAkta Nikah Nomor: 195/99/IV/2009 tanggal 29 April 2009;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Patokan Desa TanjunganomKecamatan Kaliwiro selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, dalam pernikahantersebut awalnya Penggugat dan
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/99/IV/2009 Tanggal 29 April2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKaliwiro, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok sesuai dengan aslinyaserta bermeterai cukup, disebut bukti P2;3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjunganom KecamatanKaliwiro Nomor 145/03/2016 tanggal 31 Maret 2016, telah dicocokkandengan aslinya dan cocok sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup,disebut bukti P3;B. Saksi :Hal.3 dari 12 hal.
12 — 7
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telahmelangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 2002, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/V1/2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 19 Juni 2002;2.
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/V1/2002, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 19Juni 2002 yang telah bermateraikan cukup dan dinazegelen (bukti P1);B.
43 — 14
Pengadilan Negeri yangdiminta bantuan dengan suatu penetapan berisi perintah kepada Panitera atauJurusita agar Eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinanKetua Pengadilan Negeri yang dimintai bantuannya ttersebut ;Bahwa dalam hal Eksekusi tersebut pada angka 2 diatas, diajukan perlawananbaik dari PELAWAN EKSEKUSI maupun dari pihak ketiga, maka perlawanantersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang dimintabantuannya sebagaimana diatur dalam pasal 195
Pada halaman 102 dan 103 angkaB dan 1, Buku II edisi 2007 terbitan 2009, adalah Ketua Pengadilan Negeri yangdiminta bantuannya pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR dan pasal 206 ayat (4)dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang dimintabantuan bertindak memimpin Eksekusi dan melakukan segala sesuatu yangberhubungan yang berhubungan dengan Eksekusi tersebut.
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan perdata umum Mahkamah Agung RepublikIndonesia halaman 101 AL angka 1 disebutkan sebagai berikut :Perlawanan terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapatdilakukan atas dasar hakhak lainnya seperti hak Pakai, HGB, HGU, HakTanggungan, Hak Sewa dllPerlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeiu yang melaksanakan eksekusi(Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7)).
Bahwa walaupun Pasal 195 ayat 6 HIR disebutkan olen Hakim pertamamerupakan Wewenang relatif akan bertentangan dengan hukum dimanadalam Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 TentangKekuasaan Kehakiman disebutkan :Hakim Wajib menggali mengikuti doan memahami nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
9 — 5
Hal. 1 dari 14 hal.SALINANtercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/02/II/2003 tertanggal2822003, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnyasebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi olehAllah SWT;3.
ditunjuk kepadaberita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupaKutipan Akta Nikah Nomor : 195
18 — 3
Bahwa, pada tanggal 02 April 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ProvinsiKalimantan Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/07/IV/2007 tanggal 03April 2007;Halaman 1 dari 12 Putusan No.112/Pdt.G/2019/PA. Trk. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempatkediaman bersama di rumah kontrakan di Belakang BRI disamping rumahorangtua Penggugat hingga pisah;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Nomor : 195/07/IV/2007Tanggal 3 April 2007, yang telah bermeterai cukup, dan dinazegelenserta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberitanda P.2;3. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor227/Pid.Sus/2016/PN.
21 — 19
195 / Pid. SUS / 2012 / PN. Btl
PUTUS ANNomor : 195 / Pid. SUS / 2012 / PN. Btl.
September 2012;3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :Sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :Sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :Sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;e Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut: e Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 195
12 — 12
Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon IIberstatus janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor 195/AC/2016/PA TALUyang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Talu pada tanggal 22 Juni 2016;5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Pemohon II belumpernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinanPemohon dengan Pemohon Il;6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Pemohon II belum pernahmengurus persyaratan administrasi di PPN setempat karena tidak adabiaya;7.
Fotokopi Akta Cerai Nomor : 195/AC/2016/PA TALU, tertanggal 22 Juni2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, yang bermateraicukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti danmencocokan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebutcocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;B. Saksisaksii.
14 — 3
(tujuh ratustiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) tunai, status perkawinanperawan dan jejaka, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipanakta nikah nomor : 195/25/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 seri : AD;2.
tujuan semula mengajukan gugatanini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, danterhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap padagugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat di persidangan berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Nomor : 195
0 — 0
195/Pdt.G/2022/PA.Bji