Ditemukan 24602 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Spt ppn Spt bunga penagihan 520/pid.sus/2016/pn spt Achmadi als. madi bin matzehri Kopda wahyudin nrp 31990217120480 Babinsa 03 koramil 1015-02 / baun bango Kodim 1015 / spt 2/pid.sus-anak/2017/pn spt Vatari noor hidayat alias nur alias kentung bin icai 160/pdt/2016/pt kpg 47/pdt.g/2016/pn kpg Bobbi wempy. s. ratu elo Spt. Vence yapola
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2439/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DALEM SAKTI
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2439/B/PK/Pjk/2018Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding Tidak Setuju atas koreksi Terbandingkarena tidak sesuai dengan SPT PPN yang dilaporkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas,maka Pemohon Banding sebagai Pemohon Banding memohon kepadaKetua Pengadilan Pajak cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksaPerkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4185 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. MOPOLI RAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
124 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan adanya penyerahanPPN tidak dipungut atas transaksi penyerahan BKP (Barang Kena Pajak)ke Kawasan Berikat dalam SPT PPN Masa Pajak Februari 2013,sebesar Rp4.003.503.490,00 tidak dapat menunjukkan dokumen BC4.0 dengan identitas Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali yang merupakan dokumen pendukung utamasebagai bukti bahwa telah terjadinya penyerahan BKP ke KawasanBerikat oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 11-09-2012 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49640/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 23
  • 2012 tanggal 09 Agustus2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitianterhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan datapendukung lainnya;2. bahwa dari penelitian bukti pendukung nilai transaksi menunjukkan:e Tidak diketahui metode pembayaran (term of payment) dari transaksi dimaksud,sebagaimana lazimnya transaksi pada perdagangan internasional; Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan SPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2699 K/PDT/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON, II. 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON cq PEMERINTAH DESA PABUARANKIDUL VS PT MITRA PUTRA UTAMA, dk.
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPTLaboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon; telah mendapatkan Surat Penguasaan Tanah untuk keperluan Renovasidan Revitalisasi Pasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah DesaPabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor001/SPT/III/2013 Tertanggal 25 Maret 2013; telah mendapatkan Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan LokasiNomor 547/147.01/BPPT.
    Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon; Surat Penguasaan Tanah untuk keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013Tertanggal 25 Maret 2013: Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor547/147.01/BPPT.
    Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon;Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013tertanggal 25 Maret 2013;Surat Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Nomor547/147.01/BPPT, Tertanggal 1 April 2013 dan Surat KeteranganPerolehan dan Penggunaan Tanah Nomor 547/147.02/BPPTtertanggal 2 April 2013 dari Badan Pelayanan
    Bangun Serah Guna yangdalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakan MencabutSurat Bupati Cirebon Nomor 143.1/1492/Pemt tanggal 14 Juni 2013Perihal Ijin Guna Serah dalam Bentuk Revitalisasi dan Renovasi PasarDesa Pabuaran Kidul, bukti T & TT 8 yaitu Surat Pernyataan dariKuwu Pabuaran Kidul (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding) Nomor 511.2/47/Ds/IX/2015 tertanggal 23 September2015 yang menjelaskan bahwa Kuwu Pabuaran Kidul telah mencabutSurat Penguasaan Tanah Nomor 001/SPT
    Tertanggal 10 Januari 2013 dari UPT Laboratorium DinasBina Marga Kabupaten Cirebon (vide bukti P8) dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala UPT Laboratorium Dinas Bina MargaKabupaten Cirebon; Surat Penguasaan Tanah untuk Keperluan Renovasi dan RevitalisasiPasar Desa Pabuaran Kidul dari Pemerintah Desa Pabuaran Kidul,Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, Nomor 001/SPT/III/2013tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P9) dikeluarkan/diterbitkan olehKuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon; Surat
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Permohonan
Register : 14-08-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Spt
Tanggal 21 Mei 2019 — NURYANTI
28 — 8
  • 247/Pdt.P/2019/PN Spt
    Materai Rp 6.000,00Jumlah Rp 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah)Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN Spt
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. YKK ZIPER INDONESIA;
47 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah mengenai penolakan permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi yang kedua dalam Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan (SPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/C/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PT. SARANA STEEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pusat adalah sebagai berikut: DITAMBAHURAIAN SEMULA DIKURANGI (Rp) MENJADI (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 5.145.559.940 5.145.559.940PPh Pasal 26 Terutang 107.078.308 107.078.308Kredit Pajak 22.991.521 22.991.521Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak Sebelumnya PPh Kurang/(Lebih) Bayar 84.086.787 84.086.787Sanksi Administrasi 36.998.186 36.998.186Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 121.084.973 121.084.973 Perbedaan perhitungan atas objek pajak PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:Objek PPhMenurut SPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRUBAINDO COAL MINING;
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesarRp35.524.336.651,00; karena Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) tidak melampirkan SKD/Form DGT1 pada saatpelaporan SPT PPh Pasal 23/26 terkait dengan penghasilan yangdibayarkan kepada WPLN, yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 29-08-2012 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45030/PP/M.VI/99/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — Penggugat dan Tergugat
152 — 76
  • Tergugat menyampaikan dalam pemeriksaannya Itjen melakukan equalisasiFaktur Pajak Masukan dengan pembelian yang dilakukan oleh Penggugat;bahwa Tergugat menyatakan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugatdengan produk SKPKB, fokus pemeriksaan ada pada general ledger pembelian,sehingga data terkait pembelian olen Penggugat tersebut merupakan data baru bagiTergugat;bahwa dalam persidangan Penggugat membuktikan bahwa pada saat pemeriksaanPenggugat telah menyampaikan data terkait pembelian termasuk SPT
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 37/PDT/2021/PT PLK
Tanggal 12 April 2021 — Pembanding/Penggugat : HENDRA HALIM Diwakili Oleh : YUNANTO, S.H
Terbanding/Tergugat : SHIO LING
131 — 42
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 25 Januari 2021;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 —
5 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 104/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: Keterangan SPT Pemohon Banding(Rp)DPP Pajak Keluaran 68.655,000,00Pajak Keluaran Seluruhnya; 6.865.500,00Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut0,00PPNDipungut Sendiri 68.655.000,00Kredit Pajak:Pajak Masukan Dalam Negeri 0,00Disetor sendiri 0,00Kompensasi bulan lalu 0,00Lainlain 0,00Jumlah Kredit Pajak 0,00PPN Terutang 0,00Sudah dikompensasi ke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Permohonan
Register : 14-03-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Spt
Tanggal 21 Maret 2019 — GANDU ASMORO
39 — 3
  • 139/Pdt.P/2019/PN Spt
    Redaksi : Rp. 5.000,00Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribuRupiah)Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Spt
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SINAR DINAMIKA KAPUAS
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88585/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 13 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menurut Pemohon BandingPajak Masukan atas pembelian pupuk dapat dikreditkan, sehingga pajakyang terutang sebagai berikut:Pajak MasukanMenurut SPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPengenaan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UUKUP sebesar Rp50.334.325,00; yang telah dipertimbangan dan diputustidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenaPajak Masukan yang Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali kreditkan di SPT Masa PPN adalah terkait dengan barangstrategis dimana Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan barangstrategis tidak dapat dikreditkan sehingga tidak ada selisin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1459/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Blabak No.2A Rt. 28, Kec. 3 llir llir Timur Il, Palembang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: No Uraian SPT/WP 1 Dasar Pengenaan Pajaka Ekspor b.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 187.734.692c.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 25.147.501.000d.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =Jumlah 25.335.235.692Penghitungan PPN kurang bayar a a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 18.773.468b. Dikurangi:b.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2812/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PT MACCAFERRI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan jumlah perhitungan SPT PPN Masa JanuariDesember2011 menurut SKPKB PPN Nomor 00516/2013 tersebut seharusnyaadalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA EKA DUA;
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitandengan hubungan hukum terhadap Putusan Nomor 55608/PP/M.VB/15/2014 atas peredaran usaha yang tidak dapat dipertahankan, sehinggafee atas jasa yang diberikan identor telah dilaporkan dan sesuai dengankomponen peredaran usaha dalam SPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputusdan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum = danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu mengenaiyuridis fiskal mengenai pemusatan pelaporan dan pemungutan PPN,sehingga Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidakmelaporkan penjualannya pada KPP tempat terdaftar akan tetapidilaporkan dalam SPT
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 14-10-2011 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44535/PP/M.VI/15/2013
Tanggal 18 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
153 — 82
  • terkaitdengan pinjaman yang tidak sesuai atau melebihi kewajaran usaha tersebut harus dikoreksidan rugi kurs yang diakui hanya sebatas persentase saldo pinjaman yang sesuai dengankewajaran usaha; MenurutPemohonBandingbahwa dengan demikian tidak benar jika Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Bandingselalu menanggung rugi selisih kurs setiap tahunnya;bahwa keuntungan (kerugian) selisih kurs yang timbul secara konsisten telah diakui olehPemohon Banding dimana selain membebankan kerugian kurs pada SPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 93 /B/PK/Pjk/2018Penyerahan/Penjualan Ekspor yang terhutang PPN tarif Rp 50.162.762.327,000%Penyerahan/Penjualan yang terhutang PPN tarif 10% Rp 2.346.315.935,00Penyerahan yang tidak terhutang Rp 11.252.462.295,00Total Rp 63.761.540.557,00P=PMxZ754.681.14 X 52.509.078.26 = 621.497.084 Z 0~63.761.540.557Bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan adalah sebesarRp/54.681.144,00 sehingga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkanadalah sebesar Rp133.184.064,00 dan telah diperhitungkan di SPT