PT.BANGUN LOMBOK INTERNUSA vs.WERNER WILLY VERSLUYS,

SUNARDI VS PT SELONG SELO LOMBOK

., M.H& Partner, beralamat di Jalan Koperasi, Nomor 160X,Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 Oktober 2020;Pemohon Kasasi:;LawanPT SELONG SELO LOMBOK, berkedudukan di Jalan BatuJangkih Sepi, Mangkung Praya Barat, Kabupaten LombokTengah, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh AndrewHenry Corkery selaku Direktur PT Selong Selo Lombok, WargaNegara Australia, Pemegang Kartu Identitas Nomor N4270732,dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Indrawan Ariadi,S.H., M.H.

Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak,Uang Ganti Rugi, dan sisal selisin gaji yang tidak ditunaikan berdasarkanUMK Kabupaten Lombok Tengah serta sebagaiaman diamanatkan dalamPasal 156 ayat (1) dan (2) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dengan rincian:Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 707 K/Pdt.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT., II. BUPATI LOMBOK BARAT;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta,Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,dalam hal ini diwakili oleh Drs. Herman Hidayat, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, selaku Pelaksana TugasKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat,Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. M. Saleh Basyarah, S.H., M.H., Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat;2.

., Kepala BagianHukum dan Perundangundangan pada Bagian Hukum,Kabupaten Lombok Barat;Taofig, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM padaBagian Hukum dan Perundangundangan, KabupatenLombok Barat:Marhaen, S.H., M.H., Kasubag Dokumentasi padaBagian Hukum dan Perundangundangan, KabupatenLombok Barat:Sapta Mahendra, S.H., Kasubag Perundangundanganpada Bagian Hukum dan Perundangundangan,Kabupaten Lombok Barat;Wirya Kurniawan, S.H., Staf pada Bagian Hukum danPerundangundangan Kabupaten Lombok Barat,berdasarkan

Putusan Nomor 34 PK/TUN/2017Sertipikat Hak Pakai Nomor 22 tanggal 9 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor436/Beleke/2014 tanggal 14 April 2014, terletak di Desa Beleke, KecamatanGerung, Kabupaten Lombok Barat, luas 5.025 M2 atas nama PemerintahKabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Giri Menang Gerung, KecamatanGerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara BaratYang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 34 PK/TUN/2017M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yangditerbitkan Tergugat;15.2.

Barat, atas namaPemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi);Bahwa pendaftaran tanah oleh Tergugat II Intervensi atas tanah seluas5.025 M2 yang terletak di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, KabupatenLombok Barat, tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat Nomor : SK.02/HP/BPN 52.01/2014 TentangPemberian Hak Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat YangTerletak di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok BaratProvinsi Nusa Tenggara Barat;Bahwa oleh

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Desa Gerung Selatan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 01919/Gerung Selatan/2007 tanggal 1 Oktober 2007, luas 1103 m atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------b.

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Gerung Selatan diterbitkan tanggal 8 Oktober 2007 dengan Surat Ukur Nomor 01921/Gerung Selatan/2007 tanggal 1 Oktober 2007, luas 4209 m atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat; ---------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:a.

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Desa Gerung Selatan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 01919/Gerung Selatan/2007 tanggal 1 Oktober 2007, luas 1103 m atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------b.

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Gerung Selatan diterbitkan tanggal 8 Oktober 2007 dengan Surat Ukur Nomor 01921/Gerung Selatan/2007 tanggal 1 Oktober 2007, luas 4209 m atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------4.

JUNAIDI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT dan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ali Batu, Asri VII, Perum Elit Kota Mataram Asri No.17, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, KecamatanSekarbela, Kota Matram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT; Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang, GerungKabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 386.b/SK52.01.600/X1IV/2016tertanggal 13 Desember 2016, memberikan kuasa kepada: Halaman 1 dari 51 halaman

KABUPATEN LOMBOK BARAT; Berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta Giri Menang, KabupatenLombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

,M.M, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;MAHNAN, S.STP.,M.H. Jabatan Sekretaris Badan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat;TAOFIQ, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Bagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;SAPTA MAHENDRA, S.H. Jabatan Kepala Sub BagianPerundangUndangan pada Bagian Hukum Kabupaten LombokBalat; = 222 enn nnn nnn enn nnn nn ne cnn cee ne ee cnnHalaman 2 dari 51 halaman. Putusan No. 52/G/2016/PTUN.MTR6.

Jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Dan Pengkajian Hukum pada Bagian HukumKabupaten Lombok Barat;7. M.

Junaidi (Penggugat prinsipal),namun perubahan atau balik nama tersebut tidak dapat dilakukan karenatelah terbit SPPT atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat,kemudian atas dasar informasi tersebut Penggugat melakukan penelusurandan klarifikasi dengan Pemda Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya padapertengahan bulan September 2016 Penggugat dengan pihak PemdaKabupaten Lombok Barat dalam hal ini Bupati, Kabag Hukum dan KabagAset Daerah Pemda Kabupaten Lombok Barat melakukan klarifikasi ataskebenaran

INDRIATI ; BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Gede Ngurah No. 97Cakranegara Kodya Mataram ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Pembanding ;Melawan BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jl.Sriwijaya Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :1.Lalu Agus Salim, SH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Barat,2. Muhadi, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat,Keduanya berkedudukan di Jl.

Surat Kuasa Khusus No. 181/05/KUM/2001 tanggal9 Agustus 2001 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugatdimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa.....2Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Lombok

lingkungan hotel sebagai salah satufasilitas hotel ;Bahwa pada tanggal 20 April 1987 Penggugat mengadakan perjanjian sewamenyewa dengan Tergugat mengenai pengelolaan terhadap aset Daerah KabupatenLombok Barat berupa Hotel Suranadi ;Bahwa Penggugat sebagai penyewa diberi hak untuk mengelola Hotel dan tamanserta pemandiannya selama 25 Tahun (berakhir tahun 2012) dengan membayar royaliti tiaptahun Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) dan hal ini disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Lombok

IBERAHIM VS BUPATI LOMBOK TIMUR, dkk.

BUPATI LOMBOK TIMUR, selaku Pemerintah KabupatenLombok Timur, yang beralamat di Jalan Muhammad YaminNomor 3 Selong Kabupaten Lombok Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada L. DHEDI KUSMANA, S.H, M.H.,NIP., 19760229 200003 1 002, Pangkat Pembina, GolonganRuang (IV/a), Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Timur, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016;2.

KEPALA KEMENTRIAN DAN TATA RUANG BPNKABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pejabat berwenangPembuat Akte Tanah, yang berkedudukan di Jalan MT.Hariyono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Dan:1. AMNAH;2.

rumahnya telah digusur dan dirusakoleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur tanpa pernah dibayar ataudibebaskan dan atau dengan Alas hak yang dibenarkan secara hukum;Bahwa sejak dikuasai tanan obyek sengketa tahun 1980 sampaimeninggalnya Amaq Rabiah (Almarhum Orang Tua Penggugat) tahun 1983,telah beberapa kali meminta pembayaran atas Tanah Obyek Sengketasecara baikbaik kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, namuntidak pernah ada itikat baik untuk memberikan pembayaran atas tanahyang menjadi Hak milik

Amaq Rabiah (alhamarhum orang tua penggugat)dan kami sebagai Ahli warisnya;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Kepala Desa Sembelia pernah pulabersurat kepada Bupati Lombok Timur cq Kabag Tapem (Kepala BagianTata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur), perihalPembayaran sebagai Pembebasan tanah lokasi pasar umum Sembelianamun sampai saat ini belum ada itikad penyelesaian pembayaransebagaimana permintaan pemerintah Desa Sembelia saat itu;Halaman 2 dari 12 hal.Put.

Nomor 408 K/Pdt/201710.11.12.13.Bahwa Penggugat selaku Ahli waris Amaq Rabiah, telah pula memintapembayaran melalui mediasi dan datang secara baikbaik pada tahun 2012kepada Tergugat 1 (1.1) selaku Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetapipemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap tidak mempunyai itikad baikuntuk memberikan pembayaran atas tanah obyek sengketa;Bahwa pada tahun 2015, dimana Penggugat bermaksud melakukanpermintaan pembayaran untuk kesekian kalinya kepada Tergugat 1 (T.1),namun Penggugat

CINDHUNATA TEKAYADI vs BUPATI LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Il.

Barat untuk atas namaBupati Lombok Barat berupa Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/2011/BP2T/VI/2011 TanggalJuni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Ni Putu HariTrisnawati, Amd untuk membangun Showroom Sarana Konsultasi Wisata,Halaman 1 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 117 K/TUN/2014berlokasi di Dusun Karang Telaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar,Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati,Amd;DASAR DAN ALASAN GUGATAN:1.Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas merupakan Keputusan Tata UsahaNegara Berangkai (Keating Beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat IIdalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan yang kewenangannya adapada Tergugat (Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2010tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Oleh karenanyatanggung jawab dan Tergugat atas Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat Il berada pada Bupati Lombok Barat(Tergugat 1) dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T),sekarang Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II);Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas adalah Keputusan Tata UsahaNegara (Keating Beschkking) yang dikeluarkan Tergugat II untuk atas namaTergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang

,Kabupaten Lombok Barat yang dimohonkan oleh Ni Putu Hari Trisnawati,Amd;Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk atas nama BupatiLombok Barat berupa: Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor 503.A2/2011/BP2T/V1I/2011Tanggal Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepadaHalaman 9 dari 22 halaman.

KARMAN alias MAN LOMBOK bin SAHRI

PUTUSANNomor 718 K/Pid.Sus/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:Nama : KARMAN alias MAN LOMBOK bin SAHRI;Tempat lahir > Lombok;Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 11 Desember 1976;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Simpang BS Kelurahan Bagan BesarAgamaKecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;: Islam;Pekerjaan > Buruh;Terdakwa

Menyatakan Terdakwa Karman alias Man Lombok bin Sahri telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan (satu) dalam bentuktanaman, yaitu jenis daun ganja kering sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto

Menyatakan Terdakwa Karman alias Man Lombok bin Sahri tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaHal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 718 K/Pid.Sus/2020*Tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beliNarkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalamdakwaan kesatu Penuntut Umum;2.

Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon' Kasasi/TerdakwaKARMAN alias MAN LOMBOK

- W A H A Bmelawan- PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Cq KEPALA DESA LABUHAN LOMBOK

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karena tanah sengketamerupakan sebagian tanah lapangan umum Desa Labuhan Lombok yang padatahun 2015 telah digugat oleh AZISUDIN.

;Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti bukti tersebut diatas Penggugatmengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu KHAERUDIN Alias AMAQ SAPTIN yangmenerangkan bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah sengketa sedangkanlokasinya terletak di Dusun Sandubaya, Desa Labuhan Lombok, KecamatanPringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dimana dalamamar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menolak GugatanPenggugat.

MTR, tanah lapanganumum Desa Labuhan Lombok merupakan milik masyarakat Desa Labuhan Lombok,terbitnya bukti T. 3 ini berkaitan dengan adanya bukti T. 1 dan bukti T. 2 sebagaimanatersebut diatas.

Bukti T. 4 berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa tanah tidak memilikiSPPT Nomor : 141/PEM/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang keluarkan oleh KepalaDesa Labuhan Lombok, bukti surat ini menerangkan bahwa oleh karena tanah lapanganumum Desa Labuhan Lombok merupakan fasilitas umum, maka terhadap tanah tersebuttidak diterbitkan SPPTnya oleh Kepala Badan PPKA Kabupaten Lombok Timur.

LOMBOK MULIA JAYA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Praya Lombok Tengah

LOMBOK MULIA JAYA, beralamat di di Raya Keruak Km. 05, DesaBatunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten LombokTengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal inidiwakili oleh Direkturnya yang bernama LEE JONG KWAK,Lakilaki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Seoul, 13 Oktober1957, Nomor KTP : 5271031310570002;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. EMILSIAIAN, SH.MH, Hj. AYU IRMA HP., SH., H.

Basuki Rahmat No. 5 Praya 83511,Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, KuasaPemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Kuasa Pemohontertanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon untuk mencabutpermohonannya terhadap perkara dengan register nomor 3/Pid.Pra/2019/PNPya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka Hakimberpendapat

Penggugat:
PT LOMBOK MULIA JAYA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PRAYA LOMBOK TENGAH

PENETAPANNomor : 33 / Pdt.Bth / 2019 / PN.PyaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya ;Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 29 April 2019, perkara Nomor33/Pdt.G/2019/PN Pya dalam perkara antara :PT LOMBOK MULIA JAYA, yang beralamat di Raya Praya Keruak Km.05,Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, KabupatenLombok Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnyayang bernama LEE JONG KWAK, lakilaki, Warga NegaraIndonesia, Lahir di Seoul, 13 Oktober 1957, memberikanKuasa

Advokad danKonsultan Hukum EMIL SIAIN, SH & REKAN beralamat diJalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020.M/KAKHSK.PDN/IV/2019, tertanggal 27 April 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Prayatanggal 29 April 2019 dengan register nomor : 74/SKHK/2019/PN Pya selanjutnya dengan ini disebut sebagai :PELAWAN;MELAWANKepala Kepolisian Resor PrayaLombok Tengah, Berkedudukan di jalanBasuki Rahmat No 5 Praya 83511, Kabupaten Lombok

vs BUPATI LOMBOK TENGAH

P U TUS ANNOMOR : 193/B/2019/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : AGUS ALWI, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Bertempat tinggal di Dusun Peseng, Desa Wajageseng,Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :02/

Berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/ Pengacara beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, DesaWajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;Selanjutnya di sebut sebagai ; PEMBANDING / PENGGUGAT;MELAWAN :BUPAT!I LOMBOK TENGAH, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor109 Praya, Kabupaten Lombok Tengah )Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183.1/21/HKM/ tanggal 25 Februari 2019, memberikan kuasaK@ Pada :

KABUL, DKK VS PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR CQ BUPATI LOMBOK TIMUR, DK

BUPATI LOMBOK TIMUR/KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR Cq. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR vs. Drs. H. SAMSUL HAKIM

PUTUSANNomor 809 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:BUPATI LOMBOK TIMUR/KEPALA DAERAH TINGKAT IIKABUPATEN LOMBOK TIMUR Cq. KEPALA BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)KABUPATEN LOMBOK TIMUR, yang diwakili olehSekretaris Daerah secara ex officio sebagai Kepala BadanPenanggulangan Bencana Daerah Drs. H.

SAMSUL HAKIM, bertempat tinggal di DasanSawe, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuan Haji,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasahukumnya kepada Yusuf Anwar, S.H., dan kawan, Advokatpada Yusuf Anwar, S.H., dan Rekan, beralamat diKelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, KabupatenLombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 September 2018;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman

Menyatakan secara hukum bahwa pembangunan talud abrasi air lautPantai AWR Rambang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat olehkarenanya Tergugat wajib membayar atas telah selesainya pengerjaanproyek pembangunan pembuatan talud penanggulangan bencanaabrasi air laut Pantai AWR Rambang sepanjang +155 meter, denganharga proyek sebesar Rp1.526.000.000,00 (satu milyar lima ratus duapuluh enam juta rupiah) yang terletak di Pantai AWR Rambang DesaSurabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;Menghukum

Tergugat untuk membayar pengerjaan proyekpembangunan pembuatan talud penanggulangan bencana abrasi airlaut Pantai AWR Rambang sepanjang +155 meter, sebesarRp1.526.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah)yang terletak di Pantai AWR Rambang Desa Surabaya, KecamatanSakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat dengan perincian sebagaimana poin 14 sebesarRp710.100.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) ataskerugian

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH (BPBD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT. 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT vs H. JUNAIDI

Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat;2. ISKANDAR, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;3. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., Jabatan Kepala SubSeksi Sengketa dan Konflik Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat; Selanjutnya disebut sebagai ; a PEMBANDING / TERGUGAT; Halaman 1, Putusan Nomor: 135/B/2017/PTTUNSBY2.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT; Berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta Giri Menang,Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/68/KUM/2017tertanggal 6 Januari 2017 memberikan kuasa kepada: 1. Drs. H. HALAWI MUSTAFA, Jabatan Asisten BidangPemerintahan dan Aparatur Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Barat;2. H. BAGUS DWIPAYANA, S.H.,M.M, Jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok3. MAHNAN, S.STP.,M.H.

Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum padaBagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;7. M. SOFIAN HADI WIWAYA, S.H., Jabatan PelaksanaHalaman 2 , Putusan Nomor : 135/B/2017/PTTUNSBY.Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenLombok Barat; 2222222 nnn ene Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWANH. JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Dusun Karang Makam, Desa Kuripan, KecamatanKuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat. Berdasarkan.

atas namaPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraa. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Desa Gerung Selatan diterbitkanpada tanggal 8 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 01919/GerungSelatan/2007 tanggal 1 Oktober 2007, luas 1103 m? atas namaPemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat;b.

atas namaPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;4.

RUI JUN VS PT LOMBOK MULIA JAYA

Menyatakan hukum bahwa proyek perbaikan rehabilitasi dan pembuatan jalan dan talut sepanjang 85 (delapan puluh lima) meter di jurusan Bolen - Jeruk Manis telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, sehingga Tergugat wajib membayar atas telah selesainya pengerjaan proyek perbaikan rehabilitasi pembuatan jalan dan talut di jurusan Bolen - Jeruk Manis sepanjang 85 (delapan puluh lima) meter, yang terletak di Dusun Bolen, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,

Menghukum untuk membayar pengerjaan proyek perbaikan/rehabilitasi jalan dan talut di jurusan Bolen - Jeruk Manis sepanjang 85 (delapan puluh lima) meter, yang terletak di Dusun Bolen, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebesar Rp465.343.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); 6.

MUHAMAD HALIL AZMI,melawan- BUPATI LOMBOK TIMUR/KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR cq. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

,Advokat yang berkantor di Banjarsari, KecamatanLabuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:04/SK.AFF/ADV.III/2019, tanggal 12 Maret 2019, yangtelah, diregister di Kepaniteraan Negeri Selong, No.106/HK/HT.08.01.SK/III/2019/PN Sel, tanggal 12 Maret2019, selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;LawanBUPATI LOMBOK TIMUR/KEPALA DAERAH TINGKAT IlKABUPATEN LOMBOK TIMUR cq.

saat itu Kepala BPBD, Kabupaten Lombok Timur, yaitu LALUNAPSI, yang memberikan proyek kepada Penggugat, sudah meninggaldunia;Bahwa saat itu BPBDKabupaten Lombok Timur mengakui proyek itutelah selesairdikerjakan oleh Penggugat;Bahwa. setidaktidaknya suda 3 (tiga) kali Saksi mendatangi BPBDKabupaten Lombok Timur untuk menyelesaikan masalah ini, dan terakhiradalah di tahun 2018 yang lalu;Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Bupati Lombok Timur yangbaru, dan saat itu Bupati yang baru menjanjikan akan

berdasarkan surat itu kemudian BPBD Kabupaten Lombok Timurturun ke lapangan dan membuat tim kajian teknis;Bahwa yang turun ke lapangan adalah Saksi bersamasama denganLALU SUNARDI, dan saksi P3: ALI MUNGGAH;Bahwa Saksi ada membubuhkan paraf dalam surat pembentukan timkajian teknis;Bahwa surat itu juga sudah ditandatangani oleh Kepala BPBDKabupaten Lombok Timur;Bahwa Kepala BPBD Kabupaten Lombok Timur juga sudah mengirimkansurat ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan;Anggaran Daerah)Kabupaten Lombok

proyeknya juga belum keluar, yaitu SKpencairan dana dari Bupati Lombok Timur;Bahwa yang mengusulkan SK pencairan dana adalah Kepala PelaksanaBPBD Kabupaten Lombok Timur, dan diusulkan melalui BPKAD, setelahdisetujui barulah Bupati Lombok Timur menerbitkan SK tersebut;Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengerjakan proyek dari BPBDKabupaten Lombok Timur yang termasuk kategori bencana alam ataudarurat;Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sel Bahwa setahu Saksi Kepala Pelaksana

Bahwa ternyata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor16 Tahun 2009 tentang,Organisasi dan Tata Kerja Badan PenanggulanganBencana Daerah, khususnya dalam Pasal 3, disebutkan bahwa BPBDKabupaten Lombok Timur dipimpin oleh Kepala Badan, dan secara teknisoperasional (berada) di bawah dan bertanggung jawab kepada BupatiKabupaten Lombok Timur;Menimbang, bahwa setelah melihat adanya kedudukan hubungan antaraBupati Kabupaten Lombok Timur, Kepala Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kabupaten Lombok

BUPATI LOMBOK TIMUR vs PT. JOBEN EVERGREEN

P U T U S A N Nomor : 126/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negarapada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabayatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; BUPATI LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. M.

YaminNomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa TenggaraBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/9/KUM/2014tanggal 27 Januari 2014 memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. BASRI MULYANI, SH., MH ; 2. D.A. MALIK, SH ; 222neneecnecneceec cece cece eeeKeduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatpada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat (LBHNTB) yang beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 KebonRaja Mataram =s2s2sssssssesenneeeneeseserenesneeseenenne3.

Yamin, SHNomor 57 Selong Kabupaten Lombok Timur, selanjutnyaCIUSCLIE SSN I mm nnnMELAWAN:PT. JOBEN EVERGREEN, Berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 99Cakranegara, MataramNusa Tenggara Barat ; Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Harry Hartono, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Joben Evergreen,bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No.99 Cakranegara,MataramNusa Tenggara Barat, berdasarkan Akta PendirianNo. 71 tertanggal 21 Desember 2010 yang bertindak danatas nama PT.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :188.45/482/EKO/2013 tertanggal 24 Desember 2013 tentangPenunjukan CV. Harini sebagai Pengelola Obyek Wisata OtakKokok Joben Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 ; 3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Lombok Timur Nomor : 188.45/482/EKO/2013 tertanggal 24Desember 2013 tentang Penunjukan CV. Harini sebagai PengelolaObyek Wisata Otak Kokok Joben Kabupaten Lombok Timur Tahun20144.

ZUKIFLI alias ZUL LOMBOK bin (Alm) IDRIS

BUPATI LOMBOK BARAT. vs H. MOH BADRI AKBAR. dkk DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

PUTUS ANNomor. 02/B/2012/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : BUPATI LOMBOK BARAT, berkedudukan di Giri Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; 1.H.MULYADIN, SH. MH.

Jabatan, Kepala Bagian Hukum danPerundang Undangan pada Bagian Hukum SekdaKabupaten Lombok Barat ; 2. BURHANUDDIN, S.pd. Mpd, Jabatan, Kepala Bidang AsetDaerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Lombok Barat ; 3.H. BAGUS DWIPANAYA, SH. MM, Jabatan, KasubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum SekdaKabupaten Lombok Barat ; 4. MARHAEN, SH. Jabatan, Kasubbag Dokumentasi padaBagian Hukum Sekda Kabupaten Lombok Barat ; 5. AHMAD NURALAM, SH. MH.

Jabatan, Staf Sub SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada BPN LombokBarat ; NOVI RISTIANTI, Jabatan, Staf Sub Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara pada BPN Lombok Barat,keempatnya beralamat pada kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat di Jalan Soekarno Hatta GiriMenang Gerung Lombok Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor. 385/SK52.01/VI/2011 tertanggal 06Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai :suas Smee seme eee aerese oes TERGUGAT / TURUT TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Lalu Tasrin Maladi adalah tidak sah karena tidak adanya suratkuasa yang sah dari Bupati Lombok Barat, disamping itu pemohon hakpakai atas nama Drs.

Datar tidak menjaditanah petjatu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerahs lombok ...Lombok Barat/Ketua Panitya Landreform Daswati II Lombok Barat, haltersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpahatas nama H.