kediamanXKXXKXKXXKXKXKXKKXKKKXKKKKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKKXKK , Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3638/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKKXKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK MK KKK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3705/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga,telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Mengenai keberatan Oditur Militer poin 1, MajelisHakim dalam memutus suatu perkara mendasari faktafakta yang diketemukakan dalam perisdangan danfakta fakta itu yang dijadikan dasar untukmemutuskan suatu) perkara. Dalam memutuskan suatuperkara seorang Hakim wajiob mempertimbangkan, adil(just) hukum = (legal) dan benar secara moral(Righteous). Putusan akhir dari seorang Hakimmerupakan Result dari decision yang di peroleh dariMenimbang12penerapan atau pelaksanaan azasazas dan prinsipprinsip hukum.

Jadi tidak benar putusanringan,tidak memil ik i pertimbangan pertimbangnyuridis begitu) juga sebaliknya, karena Hakim dalammemutus suatu) perkara mendasari pada equitable danRighteous.2.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/119

No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Pas.dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadainyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga

Bahwa Tergugat mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugatdan Teruggat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketadan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketaberdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitusurat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyeksengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat Il), suratpernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011tanggal 17 Oktober 2011 antara

Tindakan Tergugat IV tersebut harusdibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat mengajukanpermohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah durat ataudokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 12.Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV baik sendirisendiriatau bersamasama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatanini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365KUHPerdata

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 66K/PM 102/AD/V/2017Menimbang: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

Ibu rumah tangga, tempat kediaman KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 5403/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Hakim PengadilanAgama Wonosari tanggal 25 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 99/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 25 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan adalahbahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bermaksudmenikah dengan wanita bernama dan Pemohon telah setujudengan rencana anak Pemohon tersebut

Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.

;Mendasari pendapat tersebut dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan perubahan status rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill dari layak bayar menjadi tidak layak bayar berdasarkan hasilaudit BPKP tidak ada aturan hukum yang diberikan kewenangan olehperaturan Perundangundangan khususnya Undang Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang LPS memberi kewenangan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIl untuk mengubah status layak bayar RekeningPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi

in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalampersidangan; ++ eee eee eeeMenimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 15 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 111/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 15 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

tempat kediaman Kabupaten Bogor, JawaBarat ; , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 19 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 5230/Pdt.G/2017/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Smelting kurang lebihsebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).Benar saksi memang memerintahkan saksi FARUL ROZI untukmenunggu terdakwa KHOIRUN NADHORI dan melakukanpemeriksaan locker baju serta locker sepatu tersanghkaKHOIRUN NADHORI tanggal 25 April 2019 karena saat ituposisi saksi sedang ada tugas kantor diluar kota, kemudiansaksi untuk melaporkan hasil pemeriksaan locker baju danlocker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI pada tanggal 25April 2019 kepada saksi melalui telepon.Yang mendasari

Akhirnya1 bungkus plastik putih/bening berisi Raw slime yang ditemukan dilocker sepatu saudara KHOIRUN NADHORI SE tersebut oleh saksiHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN GskARIF ISMAIL di dibuang atau dikembalikan ke tempat penampunganRaw Slime di bagian Refinery.Yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan locker sepatuterdakwa KHOIRUN NADHORI, SE karena mencurigai terdakwaKHOIRUN NADHORI, SE mengambil kemudian menyimpan RawSlime didalam locker sepatunya;Benar kantung plastik putih/oening

yangditemukan di locker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI SEtersebut bentuknya sama dengan kantung plastik berisi Raw Slim yangditemukan di locker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI, SE padatanggal 25 April 2019.Saat melakukan pemeriksaan dan membuka locker sepatu terdakwaKHOIRUN NADHORI, SE tersebut tanpa diketahui oleh pimpinanshift / TL (Team Leader), karena khawatir dan takut apabila ketahuanterdakwa KHOIRUN NADHORI, SE menyimpan Raw Slime makaimbasnya semua karyawan yang satu shift dikeluarkan.Yang mendasari

Jadi awalnyaketika locker sepatu dibuka, 1 bungkus plastik bening berisi barangyang diduga Raw slime tersebut tidak kelihatan karena tertutup kainMajun, sepasang sarung tangan karet warna Biru dan SepasangSepatu Kerja.Yang mendasari keputusan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadaplocker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI, SE pada pada hariKamis tanggal 25 April 2019 adalah informasi adanya dugaanpengambilan Raw Slime yang dilakukan oleh terdakwa KHOIRUNNADHORI, SE.Terhadap keterangan saksi terdakwa

badan layaknya suami isteri ditempat lain.Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suamiisteri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil.Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pernikahan denganTerdakwa baik nikah secara agama/nikah siri ataupun nikahsecara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).Bahwa status Saksi pada saat Saksi menjalin hubungandekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2013 statusSaksi sudah janda dengan anak 2 (Dua) karena Saksidengan suami Saksi sudah bercerai.Bahwa awalnya yang mendasari

di Skadik 405 Lanud AdiSoemarmo Solo Jawa Tengah sebanyak 2 (Dua) kali dansetiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istriTerdakwa dengan Saksi2 selalu merasakan kenikmatan danmencapai klimaks namun Terdakwa selalu mengeluarkanspermanya diluar kemaluan Saksi2 dan Saksi2 selamamelakukan hubungan layaknya sumai isteri denganTerdakwa, Saksi2 tidak pernah hamil serta hubungan badanlayaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi2 dilakukan atas dasar suka sama suka.Bahwa benar yang mendasari

ini tidak adamengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apayang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkatpertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan PengadilanNegeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PNStb,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Kdi, dan telah diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan tertanggal 22 Desember 2015 mengajukan Gugatan yang berisisebagai berikut : 222 n nnn nnn nnn nnn nn enn nen conn ne ceene =woneee Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :35/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015 TentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton TengahPeriode Sisa Masa Jabatan 20132018 ; ae Adapun yang mendasari