YAZID WAKID VS DIREKTUR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTOR PUSAT JAKARTA cq KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN MANADO, diwakili Agus Susanto selaku Direktur Utama

., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Ari Lasut VI, KelurahanWawonasa, Lingkungan Ill, Kecamatan Singkil,Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 Mei 2017;Pemohon Kasasi:LawanDIREKTUR BADAN PENYELENGGARA JAMINANSOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KANTORPUSAT JAKARTA cq KANTOR WILAYAH BPJSKETENAGAKERJAAN MANADO, diwakili AgusSusanto selaku Direktur Utama, berkedudukan diJalan 17 Agustus Kelurahan Beringin, KecamatanWenang, Manado, dalam hal ini memberikan kuasakepada Salkoni, S.H.,

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, ternyata Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat tidak adil dalam menerapkan aturan pembayaranBadan Penyelenggara

RHE ROESLAN ADIWIDJAJA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR; BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; Hj. lr. WINARNI ELFIATI; YULIE WULANINGRUM PRASETYANI, M.Kes;

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, suatuBadan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didirikanberdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Fachmi Idris, selakuUtama berdasarkan Keputusan PresideTahun 2016 tentang Pengangkatan Pengawasdan Direksi Badan Penyeleng Jaminan SosialKesehatan Masa Jabata Fun 2016 2021,karenanya sah bert mewakili Direksi dari danoleh karenany wenang bertindak untuk dan atasnama ' Penyelenggara Jaminan

Penggugat:
PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
Tergugat:
PINGKY GOZALI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BRONDONG

Penggugat:
1.Pinto Sumatha
2.Salpi Karim
Tergugat:
Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang

., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, Beralamat di " LAW OFFICE Advocat & LegalConsultant " di Jalan Surapati No. 73 Sadang Serang Coblong KotaBandung 40133;Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANKEPALA CABANG CIKARANG BADAN PENYELENGGARA JAMINANSOSIAL (BPJS) KESEHATAN, Tempat kedudukan di Komplek RukoCikarang Central City Blok F06 Jalan Raya Cibarusah Km. 10 No. 88Cikarang Selatan Jawa Barat;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1409/IV13/1220 tanggal 14Desember

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan dari Penggugattertanggal 12 Januari 2021;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung dan dicatat dalam register perkara Nomor143/G/2020/PTUN.BDG ;Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)KesehatanNomor : 1011/IV13/0920 tanggal 7 September 2020 tentangKetentuan Peserta

Pemohon:
SANG PUTU EKA PRATAMA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISAN RESORT RAJA AMPAT
2.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SAONEK

Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta
Tergugat:
PT. Aneka Sinendo yang saat ini Berubah nama menjadi PT. Twin Deer Perkasa

Penggugat:
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Surat KepalaCabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KesehatanNomor: 920/IV13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan PesertaPPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelahmengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);2.

Bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnyadisingkat BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 28Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 TentangJaminan Kesehatan adalah badan hukum~ yang dibentuk untukmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, sebagai tindak lanjut UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosialdalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Dasar1945;Halaman 5 dari 61 halaman

Selain hal tersebut BPJS Kesehatan mempunyai pedoman internalberupa Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jamianan SosialKesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinasdan Kearsipan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan(untuk selanjutnya disebut Perdir 7/2019).

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku50.ol.52.53.Bahwa, Pasal 52 khususnya ayat (1) UU 40/2004 mengamanatkandibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJSadalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan programjaminan sosial.

Penerima UpahNon Penyelenggara Negara (foto copy sesuai dengan aslinya)Bukti T16 Doe Foto copy Surat Keputusan Direksi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan Nomor 446 Tahun 2020 TentangTim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagiPekerja Tahun 2020 (TIM PERJAKA) (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Bukti T17 : Foto copy Surat Edara Direktur Perluasan dan PelayananPeserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanNomor 58 Tahun 2020 Tentang Kemitraan PerlindunganJaminan Kesehatan Bagi Pekerja

INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II

P6 : Surat dari Kepala Unit Penyelenggara PelabuhanDaerah Il Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,Nomor: 1353/1.813.2, Tanggal 18 Mei 2021, PerihalKlarifikasi dan Verifikasi Dokumen. (Sesuai dengan printout);7. P7: Surat dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan18BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 562/Pokja18/1.813.2/VI/2021, Perihal Undangan Klarifikasi, Tanggal04 Juni 2021. (Sesuai print out) ;8.

(Sesuai denganasli);Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah IlDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 1478/1.813.2, Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan, Tanggal 28Mei 2021. (Sesuai dengan asli);Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor: 641/POKJA BPPBJ18/1.813.2/2021, Tanggal 11 Juni 2021. (Sesuai denganHalaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKT4. T45. 56. 167. T78. 189. T910. T10 :41. T11 :12.

T12 :asli);Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah IIDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 1779/1.813.2, Perihal: Penolakan Hasil Pemilihan, Tanggal 29Juni 2021. (Sesuai dengan asi);Surat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah IIDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 2155/1.813.2, Perihal: Laporan Kegiatan RevotalisasiPelabuhan Pulau Sebira, Tanggal 23 Juli 2021.

(Sesuaidengan asli);Nota Dinas Kepala Bidang Pelayaran dan PenerbanganDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Kepada KepalaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 310/1.813, Tanggal 20 Agustus 2021, Perihal: TanggapanSurat Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Il.

(Sesuai dengan fotokop)i);Nota Dinas Kepala Unit Penyelenggara PelabuhanDaerah Il Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaKepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, Nomor: 2302/078, Hal: Usulan PerubahanRencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada TahunAnggaran 2021, Tanggal 16 Agustus 2021. (Sesuaidengan fotokopi);Print Out Personal Chat antara Tergugat dan Penggugatpada tanggal 16, 22, dan 23 September 2021. (Sesuaidengan fotokopi);Kartu Nama Sena Sanjaya T.

SALEH PROBOLINGGO
2.BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PROBOLINGGO

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan CabangProbolinggo, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol, Ruko GarudaNo.1, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, KotaProbolinggo, sebagai Tergugatll;2dalam hal ini memberikan kuasa penuh Hak Substitusi kepadaMARTIUL, SH.

Bank Negara Indonesia
2.Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia LPPNPI

SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.Ps.M.si MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU, DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS, AMRIL MUKMININ

Penggugat:
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN SEMARANG PEMUDA
Tergugat:
ARTITO LEMBAGA BAHASA DAN PENDIDIKAN PROFESSIONAL (LBPP) LIA SEMARANG CANDI

KOMSERVICO MITRA GLOBAL
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia (LPPNPI),berkedudukan di Gedung AijrNavIndonesia Jl. Ir. Juanda Karanganyar Neglasari TangerangBanten 15121, selanjutnya disebut TERBANDING I semulaTERGUGAT I.2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat 10220, selanjutnyadisebut TERBANDING II semula TERGUGAT II.PENGADILAN TINGGI DKI tersebut ;Telah membaca :1.

Diantaranya adalahsyarat untuk diadakannya suatu Perjanjianpekerjaan di dalam lingkunganTergugat I, mewajibkan terlebin dahulu dipenuhinya proses lelang / penawaransecara terbuka, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 PeraturanMenteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER05/MBU/2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan KeputusanDireksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia No.

KEP. 61/LPPNPI/IX/2013 Tentang Prosedur Pengadaan Barang danJasa Di Lingkungan Kantor Pusat Perum Lembaga Penyelenggara PelayananNavigasi Penerbangan Indonesia;Bahwa di dalam proses lelang/penawaran pekerjaan secara terbuka, pihakPenggugat diwajibkan untuk menyerahkan jaminan penawaran berupa BankGaransi, yang terhadap ketentuan dimaksud Penggugat telah menyerahkanJaminan Penawaran.

KEP.61/LPPNPI/IX/2013 Tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Di LingkunganKantor Pusat Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia ;8. Bahwa adanya Pekerjaan dari mulai adanya lelang / penawaran hinggapelaksanaan pekerjaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sertaberkelanjutan tersebut telah diatur dan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1)Perjanjian tentang dasar pelaksanaan Pekerjaan.

EFFI IDAWATI binti SUPARDI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selakuPENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIACQ KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA DKK

., dan kawankawan, ParaJaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan SukonandiNomor 6, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Februari 2019;Para Termohon Kasasi;danPEMERINTAH RI selaku PENYELENGGARA NEGARA RICQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , berkedudukan di Gd.Juanda I, Jalan Dr.

LALANTA WAYA
Tergugat:
Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

., M.Si
Tergugat:
1.KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
2.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUMREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin,Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUNJKTNomor: 14, Gondangdia, Menteng Kota Jakarta Pusat, DaerahKhusus lbukota Jakarta;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan M.H.

16 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUNJKT33.34.35.Penyelenggara Pemilihan Umum dan Putusan MK.

Proposionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelasmelanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernahdimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri;. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskankode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak professional.

Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah ada memiliki KTA (KartuTanda Anggota) DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sebagaimanaTergugat / Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RepublikIndonesia dalam Salinan Putusan Nomor 41PKEDKPPIII/2019 tanggal10 April 2019;IV. PERMOHONAN PENUNDAAN:Menimbang bahwa:a. Keputusan Tergugat dan Tergugat II dikeluarkan secara subjektif danmemihak serta tidak professional.

,M.Si;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat / DewanKehormatan Penyelenggara Pemilihnan Umum Republik Indonesia Nomor41PKEDKPPIII/2019 tanggal 10 April 2019;Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan No. 61/G/2019/PTUNJKT3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat II/ Badan PengawasPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0120/K.Bawaslu/HK.01.01/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;4.

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ( DKPP RI )

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHANUMUM REPUBLIK INDONESIA ( DKPP RI) ; Berkedudukan di JIn. MH. Thamrin Raya No. 14 JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai ;wan nnn nanan anna nanan nne nnennennes TERGUGAT ll /TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Tela M@Mbaca. :==== mann nnn nn nnn nnn1.

Tergugat / Terbanding maupunTergugat II / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan yang padaintinya ; menuntut agar Keputusan Tergugat / Terbanding ( Bukti P.5, P.5A,Bukti P.6, P.6A ) tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lumajang atas nama : Ir Hery Sugiharto dan Amin Bawazir, SHdan Bukti P.4 tentang Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Penggugat:
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDARA UDARA KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA
Tergugat:
3.H. A. LATIF H. M. ALI
4.YUNUS JAMALUDIN

Penggugat:
YUSWANDA ALIAS TAN PENG
Tergugat:
1.Pimpinan Perusahaan Kilang Padi DT AA
2.Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan

Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Jalan Sisingamangaraja No. 460,Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara 21214.

Jamsostek maupun padaLembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;10.Bahwa akibat Penggugat tidak didaftarkan oleh Tergugat sebagai pesertaProgram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Turut Tergugat i.c BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan Kabupaten Asahan,Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn sehingga Penggugat tidak mendapatkan manfaat Jaminan SosialKetenagakerjaan khususunya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), karenakecelakaan kerja yang dialami oleh

Negara yang belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan,maka bila terjadi resiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja selainpenyelenggara Negara wajib membayar hak pekerja sesuai denganketentuan dalam peraturan pemerintah ini;14.Bahwa Tergugat adalah pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yangbelum mengikut sertakan Penggugat sebagai pekerjanya sebagai pesertapenerima manfaat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJSi.c Turut Tergugat.

belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JHT, Pemberi Kerja selainpenyelenggara Negara wajib membayar manfaat JHT yang menjadikewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;17.Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, Pasal 16 ayat (1)menyatakan "luran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja padaHalaman 12 dari 50 Putusan Nomor 102/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnPemberi Kerja selain penyelenggara negara

sebesar 5,7% (lima koma tujuhpersen) dari Upah, ditanggung oleh pemberi kerja;18.Bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar dan menyetor iuran JaminanHari Tua adalah 5,7%, dan apabila persentase iuran tersebut ditambahdengan bunga majemuk sebesar 12% pada setiap tahunnya, hitunganmanfaat Jaminan Hari Tua yang harus dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat karena tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Jaminan HariTua, maka wajib hitungannya berdasarkan dari hitungan Turut Tergugat i.cBadan Penyelenggara

LABUAN PUTRA CORPORATION
3.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANI

Donggala, Sulawesi Tengah, sebagaiTergugat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wani, tempat kedudukanKomplek Pelabuhan No.6 Wani Kabupaten Donggala, Desa LabuanKungguma, Labuan, Kab.