Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — NY. LUCYANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/20142. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1.Zaini Bustaman, SH.
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/201410.tanah Akta Jual Beli Nomor 563/KT/VII/1995 habis atau menjadi 0 m2,kemudian pihak PT. GMTD. Tbk menggunakan Akta Jual Beli Nomor 563 sisa0 m2 untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan AKPAR Peta Blok271 bagian Timur.
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014Bahwa bukti P.K.12 tidak masuk dalam Putusan Kasasi Nomor 467/K/TUN/2012, terbukti Majelis Hakim Agung telah melanggarPeraturan Tata Usaha Negara UndangUndang Nomor 5. Tahun1986 Pasal 109 ayat (1) huruf d". Pertimbangan dan penilaian setiapbukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa".
    Sapta Tertib BPN, Visi dan Misi.Bahwa dengan adanya faktafakta dan buktibukti tersebut diatas, terbuktiPutusanputusan seperti dibawah ini Nomor 467 K/TUN/2012 juncto Nomor 21/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. juncto Nomor 36/G.TUN/ 2011/P.TUN.Mks.Halaman 25 dari 28 halaman.
    Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014ASHADL SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — MOH ZEIN MUSTAFA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
    Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
    Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
    Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    , pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
    Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA vs. BUPATI BULUNGAN
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263/K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — ROMINAH MUSLIHAT; NENENG AL MISYKAH, ACEP FURQON, dkk.,; LURAH PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 263/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — GLADYS GUNAWAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, DK
92 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 175 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 175 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDokter, beralamat di Jalan Rantauan Darat No. 8, RT.15 KelurahanPekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1Syamsu Saladin, SH, ; dan2 Wahyu Utami, SH.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/20132 THIO JOE KING alias YOEDARTO THIO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.S TubunNomor A/2 RT. 015, RW.004, Kelurahan Pekauman, KecamatanBanjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :Bernardus Benjamin Tanjoto, SH., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada kantor Advokat B.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013G/2011/PN.BJM memutus perkara tersebut menyatakan gugatan Thio Joe King tidakdapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu :Halaman 22 alinea terakhir s/d halaman 23 bagian pertama ....
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 m2 dengan ukuran danBatasbatas sebagaimana disebutkan dalam gugatan (lihat Posita No.2).
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2007
Tanggal 22 Juli 2009 — Ir. ACHJAR RIADI, MSc, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 – P),
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2007
    No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
    No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
    No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
    No. 239 K /TUN/ 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Drs. SIMON OKTAVIANUS LIEM, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO,
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.P UTUS A NNomor.20 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs.
    No. 20 K/TUN/2008Peradilan Umum (Hakim Perdata), maka secara Yuridis sengketatersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui LembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri).
    Hal ini Sesuai denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke PengadilanUmum karena merupakan sengketa Perdata.
    No. 20 K/TUN/20081.31.416Hak Milik No. 116 dan Sertifikat Hak Milik No. 117 atasnamanya, tidak mempunyai nilai apaapa. Hal ini dibuktikandengan walaupun belum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap ia telah menjual tanah tersebutkepada pihak lain. Sehingga sangatlah nampak niat burukdari Marthen F.
    No. 20 K/TUN/200824ttd.Benar Sihombing, SH.MHBiayabiaya :Meterai ..............05 Rp. 6.000,RedaksSi ..............05 Rp. 1.000, Administrasi Kasasi ...... Rp. 493.000, Jumlah ........ccceeeeeeeeees Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — NAILIS SA’ADAH BINTI (ALM) SUPARJO, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 373 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.NAILIS SAADAH BINT (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan' Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Bojong Menteng RT/RW 004/005, KecamatanRawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;ULFIANA BINTI (ALM) SUPARJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Kuanyar RT/RW002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;8. UMI LATIFAH BINTI (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaKuanyar RT/RW 002/001, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H.,M.E.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019a. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaTigajuru, tanggal 08 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08 Oktober2012 Nomor 09/Tigajuru/2012, luas tanah 992 m2, semula atasnama Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah danMuhlis Efendi;Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah dan MuhlisEfendi:2. Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJakarta Hak Tanggungan Sebesar Rp195.000.000,00 Sertipikat HakTanggungan Nomor 841/2013, tanggal 142013; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:1.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, SH.,MH.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
141 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 256 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-01-2011 — Upload : 13-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 10 Januari 2011 —
701 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
    PutusanKasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 jo.Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11Juni 2004 (Perkara Tata Usaha Negara Pertama).Dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama ini, PemohonHal. 11 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010Peninjauan Kembali tidak ditarik/masuk sebagai TergugatIntervensi.2. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) KEDUA :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.55/G/2001/PTUNBDG. tanggal 21 Agustus 2001 jo.
    Putusan KasasiMARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 jo.
    Bahwa sekiranya pada waktu pemeriksaan perkara PeninjauanKembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, putusan PeninjauanKembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 danPutusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001(vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 1 dan SURATBUKTI BARU/NOVUM PMHN PK 2) telah diajukan dan diketahuiHal. 16 dari 30 hal. Put.
    No. 154 PK/TUN/2010jo.
    No. 166 K/TUN/1999 jo. No.40/B/1998/PT.TUN.Jkt. jo. No. 49/G/1997/PTUN.BDG.Essensi amar putusan :Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belumdapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan TUNobjek sengketa sebelum terlebin dahulu diuji SubstansiHak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang(Peradilan Umum).Perkara PKII : No. 49 PK/TUN/2007 jo. No. 11 K/TUN/2003 jo. No.45/B/2002/PT.TUN.JKT. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2013 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, DK vs. Hi. SAID LATURUA, S.E
104 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M?
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Indonesia/TNI AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakanperbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepadaPenggugat buktinya adalah :9.1.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.10.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.pertanian masyarakat. oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patutdibatalkan demi hukum;:12.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS vs. KOBIT BIN KALAM
80 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — M.U. KRISTINA Br. SEMBIRING vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 261 K/TUN/2010
    Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
    Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
    Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
    Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
    Nomor 261 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — DIREKTUR UTAMA PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO), ; GATOT GARDJITO,. DIREKTUR UTAMA PT. KODJA TERRAMARIN,
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 17 K/TUN/2009
    No. 17 K/TUN/2009memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Utama PT. KodjaTerramarin untuk di tempatkan sebagai Staf Ahli Utama Direktur UtamaPT.
    No. 17 K/TUN/2009ll Kronologis diterbitkannya keputusan Direksi (halaman 3) ;Ill. Dasar gugatan (halaman 4 s/d 7) ;IV. Alasan gugatan (halaman 7 s/d 14) ;g.
    No. 17 K/TUN/2009yang modalnya terbagi di dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan.
    No. 17 K/TUN/2009Bahwa PT.
    No. 17 K/TUN/2009Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs. JUSRI SIHOMBING, S.Si.
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 24 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempat kedudukan di JalanDr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Budi Darmawan, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;2 Irfan Dwi R., S.STP, SH., Kasubag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2010
Tanggal 9 Desember 2010 — PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA vs SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA,
108 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2010
    No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
    No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
    No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
    No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
    No.369 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — YORDY PURNOMO vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, DK
239 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M vs. GUBERNUR SUMATERA UTARA
124 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 134 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Walet V/224/PerumnasMandala, Percut Sei Tuan Deli Serdang, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal14 Desember 2018 atas nama DraEmperi Lince Silitonga NIP.196704141993032007;4.
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Memperhatikan pasalpasal UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Anggota Majelis:ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2020