LABUAN PUTRA CORPORATION
3.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANI

Donggala, Sulawesi Tengah, sebagaiTergugat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wani, tempat kedudukanKomplek Pelabuhan No.6 Wani Kabupaten Donggala, Desa LabuanKungguma, Labuan, Kab.

,M.H
Tergugat:
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA C.Q BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(Calon Advokat), ParaAdvokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum H.Ikhsan Abdullah & Partners yang beralamat di WismaBumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75,Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Mei 2020. untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWANBADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL, berkedudukan diJalan Lapangan Banteng Barat No. 34, Kelurahan PasarBaru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710,dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.Asad Adi

OBJEK GUGATAN DAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHANEGARA1.Bahwa Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah KeputusanBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkaitan denganpenetapan/pengesahan PT Sucofindo (Persero) (selanjutnyadisebut PT Sucofindo) sebagai Lembaga Pemeriksa Halalsebagaimana yang termuat dalam wideo pada websitehttps://citraindonesia.com/kepalabpjphbersyukurptsucofindosebagailphkita/ tertanggal 20 Februari 2020 (selanjutnya disebutKeputusan Tata Usaha Negara), yang mana Objek Gugatan

Yasin Rahmat Ansori, Mohammad Rizqa, S.H.dan Ajrin Nulayina, S.H.I., menyampaikan bahwa Tergugat yang dalam hal iniadalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agamabelum pernah menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan PT.

Menyatakan Barang bukti berupa;a. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih SUHARDI K.b. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih ZULFAH ABUBAKAR.c. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan

suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih SUPRIYANI.d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih SURIN.e. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok

Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih RINI.f. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih SRI WAHYUNI REJEKI.g. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh KetuaKelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih RUSLAN.h

5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih NOVITA WANTANIA.k. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih MARGARETHA SALASA.l. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara

pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih YULIANAN RAMPO.m. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih YULI.n. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C-6) tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih RUKMINI ABUBAKAR.o. 4 (empat)

Pemilihan Umum Nomor07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan PemilihanUmum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013, pada angka10.2 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara disebutkan bahwaPemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan pada tanggal 9 April 2014 dandilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara

pemungutan suara kepada pemilih (C6)tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggarapemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih RINI.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6)tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggarapemungutan suara MAX SOUMOKIL atas nama pemilih SRI WAHYUNIREJEKI.81 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6)tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh KetuaKelompok Penyelenggara

SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS,M.Si,
Terbanding/Tergugat I : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DKPP
Terbanding/Tergugat II : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PANITIA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI

Penggugat:
YUSWANDA ALIAS TAN PENG
Tergugat:
1.Pimpinan Perusahaan Kilang Padi DT AA
2.Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI., III. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS., IV. AMRIL MUKMININ;

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilinan Umum RepublikIndonesia tertanggal 4 Mei 2016 Nomor 69/DKPPPKEV/2016, tentangmenolak pengaduan dari Pengadu dan merehabilitasi nama baik TeraduKetua dan seluruh anggota. KPU Kabupaten Bengkalis;3.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Il berupa PutusanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RepublikIndonesia tertanggal 4 Mei 2016 Nomor 69/DKPPPKEV/2016.

DKPP(Tergugat Il) pada tanggal 4 Mei 2016 menyimpulkan bahwa:5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berwenang mengadiliPengaduan Pengadu;5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untukmengajukan Pengaduan a quo;5.3 Bahwa Teradu , Il, Ill, IV, dan V tidak terbukti melakukanpelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;5.4 Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harusmerehabilitasi nama baik Para Teradu;MEMUTUSKANMenolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;2.

Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan UmumRepublik Indonesia tertanggal 4 Mei 2016 Nomor 69/DKPPPKEV/2016.c.

Putusan Nomor 292 K/TUN/2017A.27A.28A.29e Pengaduan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara PemilihanUmum Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2016 dan PutusanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RepublikIndonesia Nomor 69/DKPPPKEV/2016 tentang menolakPengaduan dari pengadu dan merehabilitasi nama baik teraduKetua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenBengkalistertanggal 4 Mei 2016, sehingga jelas kedua tanggaldimaksud menunjukkan tidak dalam tahapan Pemilihan UmumKepala Daerah

LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

Penggugat:
PT Warnamax Existniaga Mulia
Tergugat:
PT Pelangi Sindu Mulia
Turut Tergugat:
1.Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor
2.Septa Hadi Saputra

DENNY ANDRIAN KUSDAYAT,SH Alias DENNY AKLawan1.PT XL Axiata, Tbk2.BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BPJS Ketenagakerjaan3.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jamina Hari Tua,Pasal 16 ayat (1):ayat (1) luran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada PemberiKerja selain penyelenggara Negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen)dari upah, dengan ketentuan:a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; danb. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.20.1.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, KARENAMENGENAI PERSELESIHAN HAK TENTANG KEPESERTAAN BPJS(BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL)KETENAGAKERJAANHal.13 dari 61 hal.

Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BUPS), karenanyaberalasan hukum gugatan PENGGUGAT ditolak.Tuntutan kerugian Immateriil dalam gqugatan beralasan hukum ditolak karena Tuntutan kerugian In materiil dalam gqugatan PENGGUGAT tidak dirinci dan tidak mempunyai dasar hukum.

Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, karena mengenai perselisihan haktentang kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)Ketenagakerjaan, karenanya menurut Tergugat perkara ini merupakanwewenang Pengadilan Hubungan Industrial;2.

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), maka Penggugat mempunyai keinginan untuk membeli sebuahkendaraan. Untuk hal itu, Penggugat bermaksud mengambil (mencairkan) danaSimpanan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan atas namaPenggugat, setelah ditemui, pihak BPJS (Tergugat Il) menentukan kalauPenggugat memerlukan beberapa surat pengantar dari Tergugat .

Penggugat:
PT WINDE SHIPCENTRALINDO
Tergugat:
1.PT GLOBAL JAYA UTAMA
2.TOGU SIMANJUNTAK
3.Kementrian Direktorat Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUTKANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHANKELAS III SUNGAI GUNTUNG, beralamat di JI.

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI JAYAPURA-PAPUA (TERGUGAT II INTEREVENSI)

Putusan Nomor 24/B/2018/PTTUN Mks.2.KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR' UDARAKELAS UTAMA SENTANI JAYAPURAPAPUA;Tempat kedudukan: Jalan PLN SentaniJayapura;Dalam hal ini diwakili oleh:Nama : ANTONIUS WIDYO PRAPTONO;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : di Jalan PLN SentaniJayapura;Jabatan : Kepala Kantor UPBU Sentani;Dengan ini memberi kuasa kepada:1.N10.ENDAH PURNAMA SARI;Jabatan: Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;GIDEON P.M.

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;- Menetapkan menurut hukum bahwa nama orang tua Pemohon yang semula bernama TOHIRIN Bin WADI sebagaimana yang tercantum dalam setoran awal BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji ) di BANK BNI Cabang Kuala Tungkal ,dan Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Nomor Rekening :0189425745,Nomor Porsi : 0500032698, Nomor SPPH :503, Nomor Reg :011, dan Nomor: DPG1024P/Departemen Agama tertanggal 17 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh BANK BNI Cabang Kuala Tungkal

dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi TOHIRIN Bin DULATIF; - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Barat bidang BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji) , dan BANK BNI Cabang Kuala Tungkal sebagai tempat penyetoran BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji) untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang ada dalam setoran BPIH sebagai

berikut : - Pada setoran awal BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji ) Nomor : Nomor Rekening :0189425745,Nomor Porsi : 0500032698, Nomor SPPH :503, Nomor Reg : 011, dan Nomor: DPG1024P/Departemen Agama tertanggal 17 Maret 2010 yang bernama TOHIRIN BIN WADI dirubah menjadi TOHIRIN BIN DULATIF;- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

lbadah Haji (BPIH) di Bank BNI Cabang Kuala TungkalPemohon tersebut ;Bahwa, kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan dari pemohon sendiriyaitu pada waktu setoran Haji awal ke Badan Penyelenggara lbadah Haji (BPIH)pada Bank BNI Kantor Cabang Kuala Tungkal dan Pemohon tidak membawabukti atau kutipan akta pernikahan Pemohon akan tetapi pemohon hanyamengirangira saja ;Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama YULIATIdi Kecamatan Lembayan Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Juni

lbadah Haji (BPIH) di Bank BNI Cabang Kuala TungkalPemohon tersebut ;Bahwa, kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan dari pemohon sendiriyaitu pada waktu setoran Haji awal ke Badan Penyelenggara lbadah Haji (BPIH)pada Bank BNI Kantor Cabang Kuala Tungkal dan Pemohon tidak membawabukti atau kutipan akta pernikahan Pemohon akan tetapi pemohon hanyamengirangira saja ;Bahwa, nama ayah Pemohon yang bernama Dulatif berubah menjadi Wadisewaktu penyetoran awal pada Badan Penyelenggara lbadah Haji (

loadah Haji) padaDepartemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Memerintahkan kepadaPejabat BANK BNI Cabang Kuala Tungkal untuk mengganti nama orang tua Pemohonyang bernama TOHIRIN Bin WADI menjadi TOHIRIN Bin DULATIF dengan NomorRekening : 0189425745 Pada Setoran BPIH (Badan Penyelenggara lbadah Haji) BankBNI Cabang Kuala Tungkal dengan Nomor Porsi : 0500032698 dengan nomor SPPH :503, dan Nomor REG:011 pada kantor BANK BNI Cabang Kuala Tungkal yangberalamat Jalan Merdeka No.45 Kuala Tungkal

lbadah Haji )pada BANK BNI Cabang Kuala Tungkal dan BPIH (Badan Penyelenggara lbadah Haji )Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahman Hakim, dan SaksiYuliati yang dihubungkan dengan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 diperoleh faktasebenarnya dipersidangan bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalahDULATIF sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahman Hakim, dan SaksiYuliati yang

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal atau pejabatyang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor DepartemenAgama Kabupaten Tanjung Barat bidang BPIH (Badan Penyelenggara lbadah Haji) ,dan BANK BNI Cabang Kuala Tungkal sebagai tempat penyetoran BPIH (BadanPenyelenggara lbadah Haji) untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang adadalam setoran BPIH sebagai berikut : Pada setoran awal BPIH (Badan Penyelenggara lbadah Haji ) Nomor : NomorRekening :0189425745,Nomor

Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
2.KOMBES. JOHANSON RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
5.JUNIARDI WINDRASWARA, S.H., M.H.
6.NOOR HAYATI, S.H.

PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN SEMARANG 2022. 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JETAK. 3. WAHYU HARIADI. 4. ARIS WURYANTO

ALI
Terbanding/Penggugat : KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDARA UDARA KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YUNUS JAMALUDIN

Penggugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi
Tergugat:
Asri Janahar atau disebut juga Haji Asri Janahar, Sarjana Ekonomi

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTATurut Tergugat:PEMERINTAH RI SELAKU PENYELENGGARA NEGARA RI c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN RI

Penggugat:
Amir Minabari SH, MH
Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, cq. BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, cq. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Manado, Cq. BPJS Ketenagakerjaan KCP Kotamobagu

PENETAPANNomor 35/Pdt.G.S/2020/PN KtgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdatagugatan sederhana dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara antara:AMIR MINABARI, Lakilaki lahir di Manado tanggal 27 April 1981, agama Islam,Advokat beralamat di Jalan Paloko Kinalang KelurahanKotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur KotaKotamobagu, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANBadan Penyelenggara Jaminan Jalan