Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatunkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Nomor 111K/PM 1I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara

pembayaran Tergugat kepada Penggugat,padahal ini merupakan bagian yang sangat penting yang harusdicantumkan, diuraikan dan jelaskan dalam gugatan Penggugat, sebagaifakta hukum untuk mendasari permohonan gugatan yang diajukan olehPenggugat;Bahwa dalam Posita gugatan (fundamentum petendi) dan Petitumataupun gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak terdapatpenjelasan yang secara tegas ataupun menjabarkan secara rinci, apakahgugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau gugatanperbuatan melawan

Bahwa hal yang mendasari kesediaan Tergugat untuk mengirimkan uangkepada Penggugat adalah sebagai pembayaran, karena Penggugat telahsetuju untuk menjual Obyek JualBeli kepada Tergugat , yang diperkuatdengan Akta PPJB Lunas dan Akta Pelengkap yang ditandatangani olehHal 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dps1.4.21.4.31.4.41.4.5.1.4.6.1.4.7.Penggugat di kantor Notaris dan PPAT, Putu Hamirtha, SH (Tergugat II)dengan disertai pembubuhan cap jempol dihadapan para saksi;.Bahwa sekalipun

tanpaberdasarkan pada suatu perhitungan dan analisa kelayakan keuangankarena berkaitan erat dengan besarnya resiko kegagalan pengembalianyang harus ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dan faktanya adalah tidakpernah ada perhitungan dan analisa kelayakan keuangan dalampenyerahan uang oleh Tergugat kepada Penggugat, karena dasarnyaadalah sebagai pembayaran atas Transaksi jual beli yang telah disahkanmelalui Perjanjian Jual Beli;;Bahwa perhitungan dan analisa kelayakan keuangan tersebut yangseharusnya mendasari

Penandatanganan Akta PPJB Lunas dan AktaPelengkapnya yang dilakukan secara Notariil, sah dan prosedural sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Penggugat telah mengakui adanya penandatanganan Perjanjianyang mendasari pemberian uang dari Tergugat I, yaitu Akta PPJB Lunasbeserta Akta Pelengkapnya yang dbuat secara sah, notariil Sesuaiketentuan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak pernahmembicarakan, mengatur, menyepakati apalagi menandatanganiPerjanjian PinjamMeminjam Uang antara Tergugat

Oleh karena itu untuk mendasari tuntutandalam gugatan Penggugat, maka Penggugat seharusnya sudahmenguraikan dalildalil yang menjelaskan dan atau memberikan buktibukti yang membuktikan halhal sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dokumenPerjanjian PinjamMeminjam Uang yang menyepakati UnsurUnsurPerjanjian Pinjam Meminjam Uang dan mendasari PenandatangananAkta PPJB Lunas tersebut; Seandainya yang ditandatangani oleh Penggugat adalah PerjanjianPinjamMeminjam Uang, maka seharusnya

Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugatkhususnya pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat secara bersamasama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatanyang diajukan Kuasa Penggugat, maka diperoleh halhal sebagai berikut : Bahwa di dalam judul perihal adalah Gugatan; Bahwa dalam Posita poin 1 (Satu) Sampai dengan poin 10 (Sepuluh) tertulisgugatan mengenai tanah Perumahan yang mendasari

gugatan tentangPerbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12 (dua belas)sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenai perjanjianpenitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) danpoin 2 (dua) mengenai gugatan kabur (obscuur libel) yang menurut Paratergugat pada pokoknya mencampuradukkan gugatan berdasar PerbuatanMelawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, pokokpokok gugatan

disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, yang berdasarkan praktek munculHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BIkpenerapan gugatan kabur, atau eksepsi terhadap gugatan tidak jelas dan tidakberdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bias juga dasar hukumjelas tetapi tidak jelas dasar faktanya, dimana posita dengan petitum harussaling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidakdipenuhi

Dapat menuntut Gugatan wanprestasi tidak pengembalian padadapat menuntut keadaan semula.pengembalian padakeadaan semula (restitutio in integrum) Menimbang, bahwa dalam Posita poin 1 (satu) sSampai dengan poin 10(sepuluh) tertulis gugatan mengenai tanan Perumahan yang mendasarigugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12(dua belas) sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenalperjanjian penitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi danditemukan fakta

No. 1558/Pdt.G/2016/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Pemohon sudah tidak senang lagi dengan Termohon bahkan haltersebut sudah disampaikan kepada Termohon sebelum menikahtetapiTermohon

makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:etd ts be aris osliclli ysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa Judex Facti mendasari putusannya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Masohi yang prematur, cacat hukum, tidak benar dantidak adil;e Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk mendasari putusannyaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah sesuatu yangtidak benar;e Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah prematur, karenasudah dibuat putusan sebelum adanya pledoi, karena hanya berselangbeberapa menit saja setelah pledoi dibacakan, Putusan PengadilanNegeri Masohi langsung dibacakan pada

Bahwa, yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadapMotor Air Tanpa Nama yang dinakhodai sdr MATNADIN bermuatan KayuOlahan Kelompok Campuran yang mengangkut kayu olahan kelompokCampuran tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : Sprin/54/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan Motor Air Tanpa Nama yang diNakhodai sdr MATNADIN memiliki 2 (dua) orang ABK yang bernamaZAINAL dan NADHORI.

Bahwa yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadapMotor Air Tanpa Nama yang dinakhodai sdr MATNADIN bermuatan KayuOlahan Kelompok Campuran yang mengangkut kayu olahan kelompokCampuran tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : Sprin/54/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa. saat dilakukan pemeriksaan Motor Air Tanpa Nama yang diNakhodai sdr MATNADIN memiliki 2 (dua) orang ABK yang bernamaZAINAL dan NADHORI.

Penjatuhan pemidanaan tersebut khususnyadengan mendasari adanya alasan berikut, yaitu :a.Bahwa Surat Keterangan Hasil Skrining Urinisasi Narkoba Nomor ;Sket/005/II/Ka/cm.00.03/2016/UR.BNNK tanggal 24 Februari 2016 atasnama Terdakwa diperoleh tanoa adanya permohonan tertulis dari penyidikyang menangani perkara yaitu penyidik dari Detasemen Polisi Militer III/13dan tidak mencantumkan tulisan Pro Justisia pada lembaran hasilpemeriksaan tersebut;Bahwa terbitnya 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Klinik

ditunjukkan sampai jalannya proses persidangan di Pengadilan MiliterI09 Bandung;Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Sdr.Indra dan Sdr.Lilik yang telahbersamasama Terdakwa menggunakan Narkotika, baik dalam tingkatpenyidikan oleh Polisi Militer maupun dalam proses pemeriksaan dalampersidangan tanpa disertai dengan alasan yang dapat diterima sesuaidengan ketentuan undangundang atau Hukum Acara yang berlaku;Apabila Terdakwa sudah dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotikagolongan (pecandu) dengan mendasari

JakartaUtara dan karenanya pula tidak berhak untuk memohon penetapan agar tanahtersebut ditetapkan sebagai milik Tergugat ;Akan tetapi dalam petitum gugatan ini hal tersebut di atas dimohonkanPenggugat ;Kesimpulan dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima ;DALAM EKSEPSI TERGUGAT III :Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas untuk diikutsertakan sebagaipihak di dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi mengingat diajukannyaperkara ini oleh Penggugat dengan mendasari

kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat dan Tergugat II untuk memilih pilihan hukum penyelesaianmasalahnya di Pengadilan Negeri Bekasi , maka mendasari akan ketentuanPasal 1840 KUH Perdata dimana ditentukan bahwasannya suatu perikatanhanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya , maka tidak selayaknyakesepakatan tersebut berlaku bagi Tergugat, Tergugat III.Begitu pula halnya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 118 HIR bahwagugatan harus diajukan di tempat tinggal / domisili dari Tergugat, sedangkanTergugat

Tosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034002/II/2016 tanggal 18 Juli2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor

No. 0956/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidakmempunyai keturunan akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli2018 hingga sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

No. 1 tahun 1974, jo pasal 4, 5, 6, ayat (2) KHI;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugatmohon diceraikan dari Tergugat adalah karena rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September2002 yang disebabkan :a.

Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif UndangUndangNomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; paralel denganpilinan hukum yang mendasari gugatan ini (Competensi Absolute),: 7. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindahtangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasanPenggugat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta warisantersebut ; 8.

tidak mengetahui secara pasti keberatan apa yangdibanding oleh Jaksa Penuntut Umumterhadap Putusan Pengadilan tingkatpertama tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut tur'unan resmi Putusan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor : 609/Pid.B/2014/PNPsp tanggal 30, Maret 2015 dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari

Kediri, pada tanggal 6 Maret 1996 daningin dibetulkan menjadi MARDHIYANTORO lahir di Kediri, padatanggal 16 Maret 1996; Bahwa benar, dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijasahn Pemohontertulis MARDHIYANTORO lahir di Kediri, pada tanggal 16 Maret1996;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 218/ Pdt.P/2021/PN Gpr Bahwa benar, tujuaan Pemohon ingin mengajukan permohonanmerubah nama agar sesuai ijasah dan data kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

Imbalansehubungan dengan jasa atau royalty keduanya terutang PajakPertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar negeri (JLN) yang selanjutnyamerupakan pajak masukan di dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan datadata yang diberikan Pemohon Banding antara lain berupacontoh data percakapan by email dengan lampirannya berupa flow card ataupower point, belum dapat membuktikan adanya pemberian jasa sesuaiagrement yang ada maupun dasar perhitungan yang mendasari pemberianjasa yang dilakukan oleh lawan transaksi

TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanateruraidiatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukum kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, serta diperkuat olehbukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sahTermohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari

,untukdisesuaikandenganKartuTandaPenduduk, KartuKeluarga danSurat TandaTamatBelajar Pemohon ;Menimbang, bahwaalasan yang mendasari paraPemohonmengajukanpermohonanperubahan biodata dalamKutipanAkta Nikahtersebut, untukdisesuaikandenganKartuTandaPenduduk, KartuKeluarga danSurat TandaTamatBelajar, adalahuntukmeluruskan biodata Pemohon , agartidakterjadiperbedaan biodata Pemohon pada dokumendokumentersebut;Menimbang, bahwapermohonan para Pemohon,berkaitandenganpencatatanperkawinansebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor

Ataudiajukan kepadaKetuaPengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntutumumyang menghentikanpenyidikan atau penuntutanberkedudukan5, Bahwa, mendasari dari Posita (1, 2, 3, dan 4) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatassehingga PRA PERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYAberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala KejaksaanNegeri Brebes Nomor : PRINT 01/0.3.30.4/Fd.1/04/2018 pada tanggal 12 APRIL 2018, PEMOHON danTERMOHON memiliki kedudukan hukum dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo

Bahwa, mendasari dari Posita (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, dan 29) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN aquo dan berdasarkan Fakta Fakta Hukum tersebut diatassehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum TIDAK ADA IKTIKAD TIDAK BAIK /NIAT JAHAT DARI PEMOHON SECARA MELAWAN HUKUMDENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MAUPUNMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA

/PN..Bbs.34.0 Bahwa, mendasari dari Posita (31, 32, dan33) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarmenurut hukum dalam Perkara Pidana dugaan Tindak PidanaKorupsi Bantuan Excavator Merk Komatsu PC 130 F 7 dariKementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesiauntuk kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Muncul JayaKelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes KabupatenBrebes Tahun 2016 TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGANNEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.sehingga PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT SECARAFORMIL40. ~ Bahwa, mendasari dari Posita (37, 38, dan39) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebutdiatas sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasarHalaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018.

Bahwa, mendasari dari uraian uraiansesuai dengan fakta fakta hukum yang ada dalam Posita (B,C dan D) dalam PERMOHONAN PRA PERADILAN a quo,sehingga sangat beralasan menurut hukum dan sangatberdasar menurut hukum PEMOHON DITETAPKANTERSANGKA OLEH TERMOHON TANPA 2 (DUA) ALATBUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM oleh karenanyaPENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA yangdilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH Berdasarkan Posita (A, B, C, D, E, F dan G) dalamPERMOHONAN PRA PERADILAN a quo tersebut diatas, sehinggasangat

apalagi jikamereka tidak diakui oleh orang tua kandungnya sendiri tentu anakanak kitaakan lebih tersakiti lagi perasaannya, ketahuilah bahwa mereka tidakpernah meminta untuk dilahirkan justru sebaliknya kitalah yang mengharapkankedatangan mereka.Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupunTergugat dengan barangbarang dan utangutang yang disebutkan, demikianpula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari

RekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dikabulkansebagaimana dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat dalamperkara rekonvensi dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupunTergugat dengan barangbarang dan utangutang yang disebutkan, demikianpula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari