XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal18 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 19September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

M sejak 1(satu) minggu terakhir ini; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usahadamaitelah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari kepadapertimbanganpertimbangan dan faktafakta hukum sebagai tersebut di atasMajelis Hakim menilai : di mana pernikahan yang pada dasarnya merupakanakad atau ikatan/perjanjian lahir bathin antara seorang pria sebagai suami danwanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membina

merupakanessensi dalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayangdan saling percaya serta perlidungan, pemenuhan kebutuhan biologis punsangat diperlukan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis), perlindungan,pengayoman dan pemenuhan kebutuhan biologis itu telah ternyata pula tidakada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itusudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

., tanggal 25 Juni 2018,mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa yang mendasari Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangmenikah pada tanggal 01 September 2013, di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarindadan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 676/39/IX/2013 tanggal 01September 2013 M / 25 Syawal 1434 H;2.

Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,karena berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Seringmain judi, Narkoba dan menggadaikan barang, Puncaknya antara Penggugatdan Tergugat telah pisah ranjang

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/36

No.471 PK/Pdt/2007Bahwa perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara pemohonPeninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali telah diaturdalam pasal 1314 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi:Suatu persetujuan dibuat dengan CumaCuma atau atas beban.Suatu persetujuan dengan CumaCuma adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepadapihak yang lain tanoa menerima suatu manfaat bagi dirinya;Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang

Prestasi hanyadipenuhi oleh satu pihak untuk mana ia terikat;Bahwa dengan demikian perjanjian yang mendasari hubungan hukumPemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembalidalam perjanjian ini diakui serta dilindungi oleh hukum, dimana judex jurisseharusnya turut menegakkan perjanjian ini dan bukannya tidakmengakuinya;DENGAN DEMIKIAN NYATA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATAMELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;.

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari

Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer

PUTUS dan TergugatHalaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atbmembayar Denda Adat sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama olehkedua suku yaitu : SUKU TAUM ABE (Suku Penggugat) dan SUKU UKA (SukuTergugat) pada tanggal 17 Desember 2016 dari dalil tersebut Majelis Hakim menemukandalam Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

terhadapperkawinan Penggugat II dengan Tergugat II yang hanya dilaksanakan secara adat danyang seharusnya diselesaikan dahulu secara adat dengan mempertemukan kedua belahpihak keluarga dalam hal ini Keluarga Para Penggugat dan Keluarga Tergugat untukmembicarakan dan menyelesaikannya secara adat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim menemukan dalildalilgugatan penggugat yang dalil Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Kabupaten Pasuruan padatanggal 12 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/20/VII/2009,tanggal 13 Juli 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Pdt.G/2013/PA.Tbn.gemar minum minuman keras atau jenis minuman yang memabukkan.Pemohon bertandang ke rumah orang tua Termohon dua (2) kali, yaituyang pertama sekitaran bulan Juni 2011 dan yang kedua, pada tanggal3 November 2011, dalam pertemuan dengan orang tua Termohontersebut, Pemohon juga menyampaikan niatnya secara sungguhsungguh untuk menikahi Termohon.Bahwa, Termohon menolak tegas tentang apa yang didalilkan olehPemohon dalam Posita angka 9 yang menyatakan bahwa alasanketidakcocokkanlah yang mendasari

Pemohon menghendaki bercerai denganTermohon.Menimbang, bahwaterlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinansebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat buktisurat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat perkawinan yang sah sejak 06 Januari 2013.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan, alasanyang mendasari

2017 tanggal 18 Desember 2017.Nomor : B/288B/SP/I/2018 tanggal 11 Januari 2017.ORWONEP: Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 126/KC Nomor : B/636/XI/2017tanggal 11 November 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas namaMuhammad Husni Habibi Nasution, Pratu NRP 31120032500493Tajurlis/Gbr Si2 Sima Kima Yonif 126/KC, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 199K/PM I02/AD/X/2017MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa dengan mendasari

enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari

Bahwa , dengan diajukannya BUKTI TAMBAHAN baru tersebut ,akan ditemukan fakta baru yang sebenarnya bahwa sebenarnya bidangtanah dengan PETOK NO. 87 PERSIL 42 yang mendasari diterbitkannyaSHM (bukti P1 dan P2 tertulis bidang tanah adalah berasal daripetok 871 persil 42) atas nama PARA TERBANDING dan WAHYUDI(bukti P5 tertulis berasal dari petok 871 persil 42) adalah sudah tidakada lagi (Sudah dicoret/beralin karena jual beli) karena sudah dijualseluruhnya oleh SARIMO kepada PETOK 816 PERSIL 42 atasnama

Menyatakan sebagai hukum bahwa semua Ssuratsurat yang digunakanoleh PARA TERGUGAT REKONPENSI yang mendasari sebagai syaratpenerbitan KEDUA SHM atas OBJEK SENGKETA (Sertifikat HakMilik (SHM) No. 704/Desa Gunung Malang, Surat Ukur Tanggal14/11/2018, No. 00430/ Gunung Malang /2018 Luas 128 M2 atas namaSUNIL Alias P.

Selanjutnya mendasari informasitersebut saksisaksi bersama tim dari Polsek Jebres melakukanpenyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020sekitar pukul 16.00 Wib di jalan kandang sapi 124 Kel.

Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal06 April 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 06 April 2014dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Dyjohan.Sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (persona standi inJudicio) untuk mengaiukan perkara aquo, dengan kata lain Penggugattidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo ;GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELBahwa berdasarkan dalildalil Penggugat di dalam Surat Gugatannyatidak ada satupun dalil yang menerangkan / menguraikan dasar hukumapa yang mendasari diajukannya gugatan aquo.

Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta 2011, Halaman 449, yangmenyatakan :"Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground).

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/250

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT telahmelakukan WANPRESTASI, akan tetapi dalil PENGGUGAT dalam positaatau Fundamentum Petendi tidak mejelaskan/meletakandasar hukum(rechts grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPENGGUGAT .2.

Bahwa olehkarena PENGGUGAT tidak meletakan dasar hukumyang mendasari Gugatan PENGGUGAT dan tidak mejelasakan secaraterperinci mengenai kerugian yang dialami PENGGUGAT serta tidakmejelaskan secara tegas yang menjadi Objek Jaminan Hutang dalamGugatan, sangat mendasar bahwa Fakta tersebut menjadi kabur atautidak jelas (Obscuur Libel)Hal 5 Putusan No. 504/PDT/2019/PT.DKIB. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM)1.

Putusan Nomor. 360K/TUN/2014Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atasnama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yangdikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Tergugat) yang dalamputusannya sama sekali tidak mendasari putusan pemberhentian dari dinasPolri atas nama Penggugat tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan PeraturanKapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan tata kerja

Komisi KodeEtik Kepolisian Negara Rl, yang berlaku sah pada saat itu sesuai fakta,kejadian dan peristiwa yang dilaporkan mendasari Laporan Polisi Nomor :LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011 ;Kesalahan menerapkan hukum tersebut kembali terjadi dan terulang, karenaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor :Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan

putusan halaman 5253.Menimbang bahwa dalam mnyimpulkan pendapat dankesimpulan bidang Akibat ini; hakim ingkat pertama lupa bidang Sebab yang merupakan akumulasi perilaku Penggugat;Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama adalahmerupakan peradilan judex factie yang harus menilai danmenerapkan hukum atas suatu fakta dan bukan semata mata judexjuris yang menilai masalah hukum yang diterapkan seperti yangdilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai Akibat dan aspek norma hukum yang mendasari

plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798gram dengan Nomor barang bukti 10519/2018/NNEF ; 1 (Satu) botol kaca pireks minuman berisi urine milik Terdakwa RUSTAMalias TANG bin DURUSI dengan Nomor barang bukti 10520/2018/NNEF ;Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang bahwa, mendasari

Kemudian Elemenpertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen unsuryang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama, perludipertimbangkan terlebin dahulu elemen yang kedua ;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dapatmemperoleh, menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalahHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Skgsebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh jijin Menteri untukkepentingan

alias TANG bin DURUSI dengan Nomor barang bukti10520/2018/NMF ;Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalamLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenanguntuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan bukantanaman ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN SkgMenimbang, bahwa mendasari

bulan setiap bulan sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)= Rp 3.000.000, ( tiga juta rupiah); Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan sebesar Rp600.000,(enam ratus ribu rupiah)= Rp 1.800.000, ( satu juta delapan ratus ribu Mutah sebesar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah); Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secaralisan sebagai berikut :Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohontidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan alasan/ dalildalilyang mendasari

Dengandemikian maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk didudukkansebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumah tangganya bersama Terrmohon telah tidak harmonis / goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ijin Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon berselinggkuh,Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon juga sering berkatakasar dan

Nomor : B/284/SP/X1/2017 tanggal 15 Nopember 2017: Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarmed 2/105 Nomor =:B/284/SP/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017, yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Oktavianus Saragih Pratu NRP 31081804310888 TayanradBak So 1 Simu Raima Yonarmed 2/105 Dal/BB, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang

tiga) bulan berturutturut sertasudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidakhadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari