., tanggal 3 Nopember 2015 dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindakpidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWirausaha, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdalam register perkara Nomor PERKARA, mengemukakan halhal sebagaiberikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.4 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

DPP atas penyerahan yang PPN 666.446.960,00 0,00 666.446.960,00nya harus dipungut sendiriTotal Nilai Sengketa terbukti 666.446.960,00 0,00 666.446.960,00Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelan memperhitungkankoreksi oleh Majelis terhadap nilai objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) MasaPajak JanuariDesember 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan PemohonBanding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut : Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari

Dengan demikian terdapathak Tergugat pada bangunan rumah tersebut;Halaman 4 dari 34 halaman Ptsan No. 2287/Pdt.G/2020/PA.SbgTidak benar dan harus ditolak dalil angka 5 Gugatan, terkait sebabsebabperceraian karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat, perlu Tergugaturaikan di dalam Jawaban ini terkait faktafakta yang mendasari terjadinyapercekcokan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut :4.1. Penggugat diusir oleh lbu Penggugat pada Bulan Maret 2018;4.2.

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

SAKSI Il, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempatkediaman di Kabupaten Ponorogo ; ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Kutipan Akte Nikah bahwa nama PemohonBudi Rustanto bin Mariman lahir di Pacitan, 01 Juli 1979 dalam Kutipan AkteNikah Nomor : 160/25/V/2008 tanggal 20 Mei 2008 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang benaradalah nama Pemohon lahir di Pacitan, 22 Agustus 1981 ;Menimbang, bahwa terkait

pergaulannya dengan calon suaminyaANAK PEMOHON 3eonn eeeMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa Pemohon selaku orang tua dari HENI RATNO tidak ada rasa khawatir /kekhawatiran atas hubungan anaknya tersebut dengan calon isterinya yangbernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON akan terjerumus dalam perbuatanyang dilarang oleh agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk tidak diterima karenatidak cukup alasan yang mendasari

permohonan ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohon denganTermohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 21 Mei 2012, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohonmenjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian yang mendasari

juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwaTerdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yangbersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana,biaya ringan dan tetap tegaknya sendisendi disiplin militer sertamemudahkan Komandan Satuan lagi pula Terdakwa telah melarikandiri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpasuatu alasan, maka dengan mendasari

berlaku, namun sampai saat iniDandim 1619/Tabanan menyatakan bahwa sampai dengan sekarangTerdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui Surat dariDandim 1619/Tabanan Nomor : B/103/II/2014 tanggal 18 Februari2014 tentang Pemberitahuan ketidak hadiran dalam sidang kepersidangan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar Terdakwa a.n Taufik,Serma NRP 3920373051271, Kodim 1619/Tabanan.MenimbangMenimbangBahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demitetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RlNomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/49/AD/K/I02

No. 0383/Pdt.G/2015/PA.Bdw.02 Juni 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/01/VI/2007 tanggal 04Juni 2007 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

No. 0383/Pdt.G/2015/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:9 VbEII Ul JI J Yel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalamgugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masingmasingbernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo;Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang diterangkan di atas, maka tindakan Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Putusan Nomor 297 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari penerbitan kedua sertipikat hakmilik a quo saat ini sedang bersengketa di Pengadilan NegriBangkinang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengaburkan faktafakta yang sebelumnya telah disampaikan dalampersidangan di mana berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107

wajib dilakukan oleh Majelis Hakim selama buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dalam persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim untuk memutus sengketa a quo;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakan:diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk berpoligamiadalah Pemohon dengan penuh keyakinan akan menjalankanSunnah Rasullulah SAW. Selain itu juga Pr. CLN ISTERIPutusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 2 of 33KEDUA yang hendak Pemohon jadikan isteri kedua adalahseorang Mualaf. Pemohon mempunyai niat yang muliamembina serta menjadi seorang imam bagi Pr. CLN ISTERIKEDUA. Hingganya dikemudian hari Pr. CLN ISTERI KEDUAakan menjadi seorang muslimah yang sejati;7.

kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteriisterinya,kemampuan Pemohon secara financial, dan keadaan sertahubungan Pemohon dengan calon isteri kedua apakah terdapathalangan untuk menikah atau tidak, untuk itu pengakuan Termohonterhadap semua dalildalil permohonan Pemohon dinilai oleh MajelisHakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetapdibebani pembuktian;Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohonuntuk berpoligami, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaianpada alasanalasan yang mendasari

yang mendasarikeinginan untuk berpoligami dan kedua, adanya syaratsyarat yangharus dimiliki dalam hal seorang lakilaki mau melakukan poligami;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telahterbukti di persidangan jika dihubungkan dengan dua ketentuantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syaratsyaratsebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilaioleh Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Pemohon, sedangkan alasanyang mendasari

., SpN, selaku Notaris danPPAT untuk melaukan peralihan hak terhadap SHM Nomor 1529yang semula atas nama WITRIANA isteri HERI SUSANTO menjadiatas nama Saksi, dimana pada saat itu Saksi ditanya oleh SaksiHalaman 21 dari 55 Putusan Nomor26/Pid.B/2019/PN SlwUNTUNG DWI KORIANTO terkait dengan dasar peralihnan hak, danSaksi sampaikan bahwa terkait dengan peralinan hak yang Saksimohonkan hanya mendasari permintaan Terdakwa yang inginmemberikan rumah miliknya kepada Saksi, dalam hal tersebutkemudian disarankan

dari Surat kuasa tersebut adalahSaksi HERI SUSANTO memberikan persetujuan kepada Terdakwa(yang pada saat itu masih bserstatus sebagai istrerinya) untukmengalinkan hak atas obyek tanah berikut bangunan rumah diatasnya kepada Saksi SUPAINEM (ibu kandung Terdakwa), dimanasurat kuasa tersebut tertanggal 19 November 2015 danditandatangani oleh Saksi HERI SUSANTO selaku pemberi kuasa danTerdakwa selaku penerima kuasa; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat suratkuasa tersebut namun demikian mendasari

surat kuasaagar akta hibah dapat diproses;= Bahwa setelah Akta Hibah selesai Saksi ketik kemudian AktaHibah tersebut Saksi serahkan kepada Saksi UNTUNG DWIKORIANTO, S.H., SpN, dimana selang tiga hari kKemudian Saksidiminta oleh Saksi UNTUNG DWI KORIANTO, S.H., SpN untukmembubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dalam akta hubahtersebut. dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksimembubuhkan tanda tangan sebagai Saksi, untuk tanda tangan parapihak udah ditandatangani; Bahwa terkait dengan isi Saksi hanya mendasari

terjadi kesepakatan harga dan Saksi SRI RAHAYU memberikanuang muka, namun demikian setekag terjadi kKesepakatan harga,Terdakwa memberitahu kepada Ibu Terdakwa, kemudian IbuTerdakwa tidak menhijinkan rumah dijual sehingga jual bellidibatalkan dan uag muka yang telah dibayarkan dikembalikankepada Saksi SRI RAHAYU; Bahwa terkait dengan transaksi jual beli rumah tersebut SaksiHERI SUSANTO sama sekali tidak mengetahui dikarenakanTerdakwa memang tidak meminta ijin kepada yang bersangkutan,adapun yang mendasari

,SPN untuk selanjutnya disahkan dan akan dilakukan peralihan hak; Bahwa benar isi dari Akta Hibah yang dibuat oleh Saksi UNTUNGDWI KORIANTO, S.H., SpN tersebut mendasari permohonan yangdiajukan oleh Saksi SUPAINEM yaitu Terdakwa bertindak untuk dirisendiri dan sebagai Penerima Kuasa dari Saksi HERI SUSANTOuntuk mengalihkan hak dengan cara hibah atas objek berupa sebidangtanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yangterletak di Ds. Dukuhwringin Kec. Slawi Kab.

dan memberhentikan Dukuh sebagimanatelah diatur dalam Pasal 35 tentang Lurah Desa mempunyaikewenangan untuk memberhentikan Dukuh berdasarkanpersyaratan tertentu;Bahwa tidak benar Penggugat selaku Dukuh telah menjalankantugas dan kewajiban dalam urusan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dengan baik, sebagai unsur pembantuKepala Desa di wilayah Pedukuhan Jangkang, DesaWidodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yangterjadi justru Penggugat selaku Dukuh tidak mengindahkanataupun mendasari

disampaikan secara tertulisoleh Tergugat (Kepala Desa) kepada Penggugat (Dukuh),bahkan dengan sudah dikeluarkannya Surat Keputusan dariKepala Desa Widodomartani tentang pemberhentian tetapPenggugat selaku Dukuh, pada kenyataannya tanah sawahplungguh Dukuh tersebut masih dikuasai, dikelola dandimanfaatkan oleh Penggugat sampai sekarang, bahkan dalamfakta dilapangan Penggugat menyewakan sebagian dari tanahplungguh Dukuh dari bulan Maret 2007 sampai dengan April2010 ;Bahwa Tergugat dalam keputusannya sudah mendasari

Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 5 Tahuni986 jo.Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dikarenakan apa yangmenjadi keputusan Tergugat selaku Kepala Desa12.Widodomartani sudah melalui mekanisme dan mendasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Sleman serta keputusan bersamadari warga masyarakat di Dusun Jangkang, Widodomartani,Ngemplak, Sleman ;Bahwa tidak benar keputusan Tergugat selaku Kepala DesaWidodomartani tidak mendasari

jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahuibahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa AGUS SUDIARTO Als AGUS Bin TOYIB;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesualdengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari

mengetahuinya karena apabilamemasang sprei dengan dalam kasur tentunya akan merapikan sprei tersebutdan akan terasa ada benda diantara sprei dan kasur tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian saksisaksi a de charge dariTerdakwa, tidak dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah;Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi a de charge, Terdakwatidak ada menghadirkan alat bukti yang lain, sehingga Terdakwa tidak bisamemenuhi 2 (dua) alat bukti untuk bantahannya terhadap dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa mendasari

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut

Judex Juris (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013Nomor 631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat/Termohon PK dengan Tergugat/Pemohon PK (vide bukti P 1/T1dan bukti P3/T2) dan bukti T6 tersebut yang merupakan perjanjian timbalbalik dalam pengadaan alat dan sistem otomatisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung sebagaimana telah

terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor57/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2012 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt,tanggal 5 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.Bahwa Judex Juris telah salah dan keliru dalam mengkualifikasi jenisperjanjian yang mendasari

telah terbukti menurut hukum bahwaPenggugat/Termohon PK telah melaksanakan prestasi/kewajibannyatidak sebagaimana mestinya yang disanggupinya dalam perjanjian timbalbalik pengadaan alat dan sistem (vide bukti P1/T1 dan bukti P3/T2serta bukti P2 dan P4) tersebut;4.15.Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa JudexJunst (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013 Nomor631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari