Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. RUSLIMIN MAHDI, S.H VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, DK
83 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 322 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Saranani Il, Kelurahan Korumba, KecamatanMandonga, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada: Hj.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014perlu dilakukan oleh Penggugat dan penting untuk dipertimbangkan MejelisHakim untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan yang salingbertentangan.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014Perdata yangtelah mempunyaikekuatan hukumtetap, karena disaat itu. pulatidak terdapatsuatu nilai yangharus dilindungibaik yang bersifatmenguntungkanmaupun yangmerugikandengan caramengajukangugatanmengenaipengujian secaraadministrasiterhadap objeksengketa a quo diPengadilan TataUsaha Negara;.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014kemudian terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya Nomor592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 atas namaPenggugat (Vide bukti P3);Bahwa menurut Majelis sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RINomor 1151 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 maka M.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — ABDURRAZAK VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang manafungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/20141.Negara Republik Indonesia dan pemberhentian Penggugat daripekerjaannya di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;B.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014April 2011 perihal tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan olehBripda Abdur Razak Nrp 72110056 jabatan anggota Sabhara PolresBangkalan ;.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode EtikPOLRI ;.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2009 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — THE YOK HAM, SH., ; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. H. SAMAN
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 639 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 639 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.1.2.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.3.m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015adat C.158 persil 1 b S.Ill seluas + 1.720 m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-09-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2010.-
Tanggal 3 September 2010 — CAHYADI BIN BUDIMAN, dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
127 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — TUAN SUDJIMAN ALIAS DJIMAN, DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,DK
91 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 297 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 297 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/20152010 Nomor 298/PDT/2010/PT.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2007/PN.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015m?
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 —
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 97 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :ROBERTH YUNIZAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor TNIAL, bertempat tinggal di Jalan Patimura No.30 RT/RW. 03/08, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan TanjungPinang Barat, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. HENDIE DEVITRA, SH, MH2.
    RAMDHAN CHRISMANA, S.sos KepalaSub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan,Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai padaKantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang berkedudukan di Jalan RayaSenggarangSimpang Madung, Tanjung Pinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 November 2012.2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota TanjungHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.892/Air Raja, bertanggal 14082004 Surat Ukur No.0576/AirRaja/2003, Luas 19.962 m2 tanggal 06122003, atas namaCHRISTINA DJODI, Khusus dan sebatas Hak Penggugat seluas 10.000m2;3.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dalampokok perkara mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkankeputusan obyek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangandengan undangundang dan asas umum pemerintahan yang baik ?
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000574 Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — HAJI IMRAN KESSAH GELAR ANGKU PAYUNG AMEH vs HAJI BACHTIAR SUTAN MARAJO
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — ACEP BARKY DIPUTRA, dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dk
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 106 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.ACEP BARKY DIPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 167 Komplek PEMDA Tk.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201510.11.Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme. Pada Pasal 3 undangUndang Nomor 28 Tahun 1999mengatakan bahwa azasazas umum penyelenggara negara meliputikepastian hukum.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201512. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tertanggal19 September 2001 an. Manikam Tania Salam dengan pengalihannyaatas nama: Pad Mawathi, Jaya Kumar, T. Jaya Pergash, ManikaWasegen, Jaya Krisna, Santi (ahli waris alm. Manikam Tania Salam)seluas + 239 m?
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015c. Bahwa untuk lebin menguatkan dalil tersebut di atas Tergugatmenghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnyaberbunyi antara lain:Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2011
Tanggal 15 September 2011 — HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI,vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, dkk
20 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2011
    No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
    No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
    No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
    No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
    No. 239 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., vs MENTERI PEKERJAAN UMUM,
75 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — ANNES MAHARAJA, ;, BUPATI PAKPAK BHARAT,
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2009
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dasar memperhatikan sehingga Tergugat menerbitkanSurat Keputusan objek perkara adalah:a. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa seharusnya Tergugat setelah menerima Surat BPDdimaksud melihat Surat tidak ditandatangani oleh Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) yaitu H.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Bupati Pakpak Bharat ic.
    No. 25 K/TUN/2009MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNESMAHARAVA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
    No. 25 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
252 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
93 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — CECEP YUDI MARADONA VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 487 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 487 K/TUN/201410.11.12.Bahwa Penggugat telah berpacaran dengan Sdri. Henny AndrianaNingsih, dan melakukan hubungan intim di luar nikah layaknya suamiistri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan hamil dan melahirkanseorang anak lakilaki;Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan atas permintaan keluarga dariSdri. Henny Andriana Ningsih telah menikahi secara sirri Sdri.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014NIP. 198007142007031001 Nomor 253/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24Oktober 2013 dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dankedudukannya serta mengembalikannya sebagaimana sediakala;4.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014Bahwa Termohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014perkawinan tersebut, dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Penggugat untukmenikahi Sdr.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, vs YOHANIS SUKU,
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2010
    No. 87 K/TUN/20108.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1317Desa Tukuneno atas nama Drs.
    No. 87 K/TUN/2010sidang di Surabaya, di Tingkat Banding, saya Donatus B. Leki, S.H.sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding) sudah menjelaskan kepada semuaMajelis dalam Persidangan Yang Mulia tersebut.
    No. 87 K/TUN/2010bahwa tanah tersebut ia peroleh atas dasar pembagian dari KepalaDusun Yohanis Ati.
    No. 87 K/TUN/2010pemenang perkara bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia ;Bahwa pada polat 8 memori banding yang menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding menambah luas tanah Marsellus Bere menjadi 3.605 m?
    No. 87 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 —
437 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 K/TUN/2011
    No. 145 K/TUN/201 1Dan1. KETUA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang KabupatenSumbawa Barat.2.
    Tugas Hakim Tata UsahaNegara adalah menilai apakah Pejabat TUN berwenang atau tidakHal. 21 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011berwenang atau apakah telah sesuai prosedur atau tidak dalammengeluarkan Keputusan dan bukan menilai wujud fisik dari putusanitu sendiri.
    No. 145 K/TUN/2011Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni1968.
    dan hanya mengambil alih begitu sajaputusan Pengadilan TUN Mataram.
    No. 145 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2009 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2010
Tanggal 6 Mei 2009 — SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG, ; EDY DJOHAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK,
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 75 K/TUN/2010
    P U T US A NNomor 75 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraSALIM WIJAYA dh.
    No. 75K/TUN/2010Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara aquo berupa :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh,tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996,seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama SalimWijaya dh. Then Kwet Khiong ;2.
    No. 75K/TUN/201012tahanan pihak Kepolisian terhadap perkarayang masih berhubungan dengan obyek sengketaa quo ......
    No. 75K/TUN/201018saksi maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hal tersebutharus ditolak karena bertentangan dengan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara ;2.
    No. 75K/TUN/201022ASHADI, S.H.NIP. 220000754