Terdakwa dan Satuansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan bilaHalaman 3 dari 15 PUTUSAN Nomor : 63K/PMTII/AD/XI/2018MenimbangMenimbangdikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 10April 2018 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 10(sepuluh) bulan menunjukan tidak ada niat Terdakwa untukkembali berdinas sehingga untuk efisiensi pembinaanpersonel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwadiperiksa secara Inabsensia.Bahwa dengan mendasari

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa ijin atasan yang berwenang Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwamaupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkandalam Operasi Militer.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannyadalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155ayat

Penggugat danTergugat mulai terjadi keributan sejak tahun 2015, hal tersebut tidaklahbenar dan hanya mencaricari kesalahan Penggugat, selama ini kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahwa dalamalasanalasan Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak menjelaskankeributan seperti apa yang terjadi dan dimana kejadiannya keributan antaraPenggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidakterang dan kabur (Obscuur Libelle) disebabkan tidak menjelaskan kejadianyang mendasari

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang mensyaratkan adanya perselisihnan dan pertengkaran yangterjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga, akan tetapi sekali lagi Tergugat pertegas bahwasannyatidak ada dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang menjelaskan secarategas mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,oleh karenanya kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dapatdikatakan tidaklah ada atau tidak benarbenar terjadi,

yang terletak di Desa Buluh Pancur,Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kotacane Sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres Buluh Pancur Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik ( RK ) BuluhPancur Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring Penduduk DesaLalu Solu ;Adapun alasanalasan yang mendasari diajukan Gugatan ini adalah sebagaiberikutBahwa almarhum Lamat Sembiring pada tanggal 6 Juni

kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :e Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidakmencerminkan suatu Asas Keadilan, karena dalam Pertimbangannyasama sekali tidakmempertimbangkan dalildalil yang diajukan oleh para Penggugatpenggugat/Pembandingpembanding/Pemohon Kasasi.e Bahwa judex factie (Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe) dalammemeriksa dan mengadili Perkara ini a quo telah keliru menerapkanhukum terutama telah keliru dalam hal menerapkan Hukum AcaraPerdata, karena Para Hakim hanya mendasari

perselisihan dan pertengkaran tersebutantara Penggugat dan Tergugat semula pisah ranjang sejak tahun2012, kemudian berlanjut dengan pisah rumah sejak Januari 2014sampai dengan sekarang;e bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, makaPenggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggalbersama orang tuanya;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

tangga,diperlukan sikap saling percaya, saling memahami, saling pengertian, saling cinta,saling kasin sayang, saling melindungi dan saling menjaga kehormatan masingmasing, yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tdak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudah hambar dan tidakmanfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Penggugat dalam gugatannya pada positaatau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum( rechtgtond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syaratformil. Karena saya selaku pihak bank telah melakukan akadperjanjian yang sebagaimana mestinya Penggugat telah kami anggapmengerti dan paham atas konsekuensikonsekuensi yang ada ; 2.

Dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelassehingga Obscuur Libel, Penggugat dalam posita gugatannya tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil ;Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat ; Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara ini ; WNMenimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang terdiri dari 3 (tiga) angkatersebut, pada eksepsi angka 3 menyangkut tentang eksepsi kewenanganmengadili

persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Febrianus Bau yangmerupakan calon suami saksiterhadap saksi ; Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di kebun dan juga didalam rumah Maria Kolodi Dusun Motamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, KabupatenBelu ; Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 5 tahunakan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ; Bahwa masalah yang mendasari

keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal10 dari 18 hal, Putusan No.162/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitarpukul 11.00 wita bertempat di kebun dan juga didalam rumah Maria Kolodi Dusun Motamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, KabupatenBelu ;Bahwa antara korban dan terdakwa telah hidup bersama selama 5 tahunakan tetapi belum menikah secara resmi baik gereja maupun Negara ;Bahwa masalah yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;a Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

SPT PPh Badan, namun Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskanselisih tersebut dan tidak terdapat bukti transaksi yang menguatkanalasan keberatan atas selisih tersebut, yang ada hanya rekapitulasiyang menyebutkan bahwa peredaran usaha adalah sebesarRp1.744.377.244,00;Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

begitu saja datadata dalam rekapitulasiatas posting GL mulai dari Januari sampai dengan Desember 2005yang dibandingkan dengan laporan SPT Masa PPN tanpa memeriksalebih lanjut apakah posting GL tersebut benar atau tidak, yang dapatdipastikan hanya dengan meminta dokumen yang mendasaripencatatan GL tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam rekapitulasi atas posting GL mulaidari Januari sampai dengan Desember 2005 yang dibandingkandengan laporan SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan dokumenyang mendasari

Terbanding) tidak dapat mengakui saldo awal barangdalam proses sebesar Rp393.958.870,00 dan saldo awalpersediaan barang jadi sebesar Rp2.976.572.390,00 (total sebesarRp3.370.531,260,00) karena dalam SPT Tahunan PPh Badan 2005tidak ada saldo awal persediaan barang dalam proses dan saldoawal barang jadi;* Bahwa dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajakpun buktiobukti yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak dilampiridengan dokumen yang mendasari

Thalib Daeng Mattemmu untuk tahun2004, 2005 dan 2006 tanpa memeriksa lebih lanjut apakah perhitungantersebut benar atau tidak, yang dapat dipastikan hanya dengan memintadokumen yang mendasari penghitungan persediaan awal, persediaanbarang dalam proses dan persediaan barang jadi tersebut;Bahwa berdasarkan datadata dalam perhitungan persediaan awal,persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi yangdiambil dari data Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh AuditorIndependen Drs.

Lubuk KeliatOgan llir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagungpada tanggal 19 Agustus 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kag,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun yang mendasari gugatan Penggugat ini adalah

Adapun yang mendasari persangkaanTergugat. Syarat Formil untuk mengajukan fatwa waris diduga telah mengalamicacat hukum karena dalam proses penetapannya Tergugat 1 tidakpernah dilibatkan serta diminta dan atau menyerahkan SyaratPermohonan (seperti Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran para Pihak)Fakta Hukum Yang Mendasari :Tergugat 1 (ADE ZULFIKAR) adalah anak pertama dari hasilpernikahan yang sah antara HOLILAH (lbunda Tergugat 1) danAlmarhum MOESANNIF, MS, BA.

Dengan demikian untuk petitumPenggugat nomor 1 dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar paraTergugat mengganti semua kerugian dari hasil penyadapan kebun karet milikAlmarhum orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah),oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci alasanyang mendasari petitum tersebut, disertai dengan perincian kerugian yang dideritaoleh Penggugat, maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak ;Menimbang

ini Pengadilan Tinggi Surabaya, alasanalasan dari Pemohon Kasasitidak dapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti Pengadilan TinggiSurabaya yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabayatidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata objek sengketa telah diberi status tertentu oleh putusanyang telah berkekuatan hukum tetap dan suami Pelawan telahdinyatakan kalah dalam perkara terdahulu; Bahwa perjanjian yang mendasari

lain sebagai wakilnya,sehingga tidak dapat didengar keterangannya, perkara ini tetap diperiksadan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat.Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat ke persidangandianggap mengakui dalil gugatan, namun terhadap Penggugat tetapdibebani wajib bukti.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yangbernama SUYONO bin AHMAD sebagai saksi dan ARTIAH bintiSASTRO sebagai saksi Il.Menimbang, bahwa yang mendasari

keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunKronggen RT.02 RW.01 Desa Kronggen, Kecamatan Brati, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN PwdMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

No. 2842 K/PID.SUS/2017 Bahwa dengan demikian, keberatan kasasi Penuntut Umum mengenaipemidanaan Terdakwa yang dijatuhi pidana oleh judex facti telahmenyimpangi ancaman pidana minimal dari uandangundang tersebuttidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah cukupmempertimbangkan alasan hukum yang mendasari pidana tersebut; Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanPengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, telahmengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbanganhukum

(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar

oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari

Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.

Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidanganPengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohondan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka halini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dean perubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon

P2 ( Potokopi Surat Keterangandan potokopi KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum Permohonan para Pemohon butir 1, 2 dan 3 antaralain adalah bahwa para Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan perubahanbiodata yaitu merubah nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor tanggal 31 Desember 1990, PEMOHON I, menjadi menjadi PEMOHON IBENAR, dan Pemohon II yang tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II BENAR;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

,telah dinyatakan tidak berhasil:;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;Hal.5 dari 8 Pen.

lebih dahulu mengenaikewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang No. 4 Tahun2004, maka Pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili dilakukan menuruthukum, baik hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yangbersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair), maka perobuatan Hakim lebihmerupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga dengan demikian harusjelas ketentuan hukum yang mendasari

memohon Penetapan dariPengadilan;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarPengadilan Negeri Purwodadi mengesahkan perubahan nama pemohon semula dalamAkta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertera KWEE KHAY LIANG menjadi RUDIKRISTIANTO ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau. mendasari