KesatuanTerdakwa yaitu Denma Mabesau telah memberikan jawaban surat sebanyak3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke1 dari Dandenma Mabesau Nomor :B/1098/IX/2016 tanggal 20 September 2016, surat jawaban ke2 dariDandenma Mabesau Nomor : B/1154/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dansurat jawaban ke3 dari Dandenma Mabesau Nomor : B/72/I/2017 tanggal 17Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Oki Agil PrasetyoNRP 532830 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 206K/PM II08/AU/VIIV/2016MenimbangBahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaRocky Rizky Rachmad, dan Saksi atas nama Sertu Hendri Vidiantoro telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Nomor : B/1026/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dandari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denmako Kolinlamil telah memberikan jawaban yaitu surat DanDenmako Kolinlamil Nomor R/46/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, NomorR/81/T1/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Nomor R/216/V/2016 tanggal 10Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Ttg Sofiyan NRP 78096tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I08 Jakarta.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari

operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Laut (T) SetyoHermawan dan Saksi Serma Nav Pardiono telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun paraSaksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugasyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertamaPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya padatanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannyaditengahtengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehinggaTERGUGAT marahmarah, mengancam, memukul dan menganiayaPENGGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat dimaksud diatas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari

ikatanlahir, justru) yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatanbatin/psikologis seperti unsur cinta kasin dan sayang, kesetiaan satu sama lain,saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta salingmenjaga kehormatan masingmasing, sehingga apabila unsurunsur tersebutsudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in casu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumahtangga tersebut sudah hambar;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Namun,dalam surat gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai kejadian/fakta yang mendasari dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;2. Bahwa pada surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3 Juli 2012juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 183/Pdt.G/2010/PNDpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya tidak membedakankedudukan hukum Bank Indonesia /.c. Pemohon PK sebagai BankSentral Republik Indonesia dengan PT Bank Unibank Tbk. sebagaibank umum yang telah dibubarkan;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa PT Bank Unibank Tbk. dilikuidasi dan diambil alihkepengurusannya oleh Pemohon Pk;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa Bank Indonesia /.c.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd), sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar dalam putusan halaman 10 garis datar ketiga yang berbunyisebagai berikut:Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat dan Para TurutTerbanding semula Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV, baiksendiri atau bersamasama secara tanggung

tersebut, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan Judex Facti juga kontradiktif antara pertimbanganhukum dengan amar putusan;Sehingga patut dan beralasan hukum membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar Nomor 368/PDT/2011/PT.MKS tanggal 20Il.Desember 2011 tersebut dan menguatkan Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 9 Mei tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumputusan yang mendasari

Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam perhitungan besarnya ganti kerugian yang mendasari amarputusannya sangat tidak patut, tidak adil, tidak rasional, tidak berdasardan tidak beralasan menurut hukum;Cc.Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang harus dibayar ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugatmengacu dan berpatokan pada pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Makassar

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari

Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari

petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan

melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari

Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan

waktu 7 X 24 jam, SPN keIl tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB keIlll diberi waktu 1 X 24 jam danwaktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGATmembongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah miliksendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang sudahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa penerbitan SPB kel, SPB kell, SPB kelIl dikeluarkanTERGUGAT hanya mendasari

No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT

, Surat Kaotmil IIO7 Jakarta NomorB/2113/X1/2018 tanggal 12 November 2018 dan Surat Kaotmil II07Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 197K/PM IIO8/AL/X1/2018.MenimbangMenimbangJakarta Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, dari panggilanOditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa memberikan jawabantidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yangbersangkutan belum ditemukan atau belum kembali Kesatuan sesuaiSurat Danyonpom 1 Marinir Nomor B/04/I/2019 tanggal 16 Januari2019.Bahwa dengan mendasari

operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaKuwat Wartono, Saksi atas nama Lettu Mar Nurwandi dan Saksi atasnama Serka Mar Umar telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan Pasal 139 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan , maka dengan mendasari

dan surat panggilan ke2 dari Kaotmil II08 Jakarta Nomor :B/1047/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Dangrup B Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawabandari Korem 051/Wkt Nomor : B/464/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaPraka Ali Mashuri NRP 31060700590387 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I08Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

operasi.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Marhawi, dan Saksiatas nama Letda Com Yunono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakantugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

:B/1085/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan panggilan ke3 dariKaotmil IlO8 Jakarta Nomor : B/1221/V/2015, tanggal 25 Mei2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militertersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dan Yonif Mekanis 203/AKMenimbangMenimbangtelah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif Mekanis 203/AK Nomor B/244/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang menyatakanbahwa Terdakwa Praka Wahyu Yulianto NRP 31040433631281tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer Il08Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Sertu TomasApriyanto dan Saksi atas nama Serda Sudartono telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakHim 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 108/Padt.P/2021/PA.Stgdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan wallcalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan buktiP6 dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaranalasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suamianak Pemohon, yaitu hubungan keduanya yang

., tanggal 18 April 2006 Jo PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1808 K/Pdt/2007, tanggal 28Januari 2008, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 589/PK/Pdt/2009, tanggal 7 Januari 2009 yang mendasari terbitnya Penetapan No.13/2008, harus pula dinyatakan batal demi hukum;10.

Putusan Nomor 1435 K/Pdt/2012dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun terdapat banding serta kasasi dariPara Terlawan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:e Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;e Oleh karena itu menyatakan batal Penetapan pelaksanaan eksekusiNo. 13/2008 karena error in objektio (salah obyek) beserta turutan dan sebabakibat yang mendasari terbitnya

Gugatan a quo nyatanya jugabertentangan dalam posita gugatan aquo dikatakan oleh PAPAPENGGUGAT berulang ulang terkait upah yang belum dibayarkan bulanJuni 2018 s/d Gugatan ini didaftarkan, akan tetapi dalam faktanya petitumdalam PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakum memutus halhalyang sebenarnya masuk ke dalam ranah Perselisihan PHK, terbuktidalam Petitum point 1 halaman 12 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTadalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dalam hal PemutusanHubungan Kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggai PARAPENGGUGAT yang mendasari adanya Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;4. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 429 I

saksi akan tetapi saksimenghidar sehingga ujung parang tersebut mengenai dada kiri saksi ;Bahwa kemudian saksi membawa parang dan menaruh di batang lehersaksi dengan keadaan saksi terjatuh ke tanah yang kedua kalinya ;Bahwa melihat pemukulan tersebut kemudian datang Blandina Muti danMaria Ana Seu serta Fin Rouk melerai pemukulan tersebut dengan caramendorong tubuh terdakwa dan menarik tangan saksi, selanjutnya saksimelaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

maupun terdakwa mengenal barangbukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuanpasal 181 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di di Lokasi persawahan Boe, DusunBoe, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;Bahwa masalah yang mendasari

Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon tidak kujung kembalihidup rukun dan sudah 2 tahun lamanya pisah tak kunjung kemballimenegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturan perundangundangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari

SEM YANDRI SIKI;e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29Oktober 2012 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halamanPutusan 13/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 7 dari 19 halaman.Rumah saksi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat,Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut,karena terdakwa meminta kembali uang pengerjaan

artinya dalam masa perawatankorban tidak boleh melakukan pekerjaan yang membawa beban padatulang bahunya;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di halaman Rumah saksi di DesaSoba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari

diketemukan baik dikediaman maupun di tempattempat yang selalu didatangi oleh Terdakwa dan Satuansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan biladikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 27Februari 2017 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1(satu) tahun menunjukan tidak ada niat Terdakwa untukkembali berdinas sehingga untuk efisiensi pembinaanpersonel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwadiperiksa secara Inabsensia.Bahwa dengan mendasari

Kesatuan telah berupaya mencariTerdakwa dengan mengeluarkan surat Daftar PencarianOrang Nomor : Pom405/A/IDIK03/IV/2017/ SLM tanggal3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dansatpomauselaku penyidik Mayor Pom Edy Kristanto NRP 528657.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesual :Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalamberita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah,maka dengan mendasari

Sampang agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimanatercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama, karena sangat diperlukan untuk mengurus aktekelahiran bagi anakanaknya.Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, berkaitan denganpencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 di mana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwapencatatanperkawinan dari mereka