Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama
Register : 22-11-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Pkl
Tanggal 7 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 79
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 26-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
180 — 70
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 27-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA SEMARANG Nomor 1545/Pdt.G/2021/PA.Smg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang
322 — 100
  • Penggugat:
    Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
    Tergugat:
    Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang
    PUTUSANNomor 1545/Pdt.G/2021/PA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Gugatan Pengelolaan Harta Wakaf yang diajukan oleh :Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, berdasarkanKeputusan Menkumham RI Nomor AHU0000305.01.04TAHUN 2017 tanggal 7 Januari 2017 dan berdasarkanKeputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf IndonesiaNomor : 001/BWI
    Bahwa tugastugas Nadzir wakaf sebagaimana disebutkandalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU41/2004) Pasal 11, adalah : a.melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi, danperuntukannya;c. mengawasi danmelindungi harta benda wakaf; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasHal. 2 dari 14 hal. Put. No.1545/Pdt.G/2021/PA.Smgkepada Badan Wakaf Indonesia;3.
    Sehinggatanah wakaf Penggugat SW2 yang tersisa sampai sekarang ini adalah209.494 m?;7. Bahwa Nazhir yang sah atas harta wakaf SW2 berdasarkansertifikat tanah wakaf telah berganti beberapa kali pergantian yaitu :Pertama, berdasarkan Akta Ikrar wakaf Nomor MK.01/K.6/BA.01.1/W2/45/2002, tertanggal 1822002, Nazhirnya perorangan dengan namanazhir adalah :1). Drs. H. Muslim sebagai Ketua2). Drs. Isnadi sebagai sekretaris3). Dra.
    Dzikron Abdullah sebagai anggota.Ketiga, ganti nama Nazhir berdasarkan Surat Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 001/BWI/NZ/2017, tanggal24012017, yang nama nazhirnya badan hukum adalah : YAYASANNAZHIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG.Nazhir yang ketiga (terakhir) inilah yang berwenang secara hukumuntuk mengelola semua harta wakaf Masjid Agung Semarang, termasukterhadap harta wakaf SW2;8.
    Bahwa harta wakaf adalah harta yang harus dijaga, dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, agar harta wakafdapat memberikan manfaat yag sebesarbesarnya bagi wakif dan bagiterwujudnya tujuan wakaf, yakni kemaslahatan masyarakat secaraumum. Sehingga apabila ada Nazhir yang tidak melaksanakantugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, maka nazhir tersebut wajib diberhentikan oleh BadanWakaf Indonesia (BWI);21.
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PA SUMBER Nomor 1761/Pdt.G/2021/PA.Sbr
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
285 — 122
  • Bahwa pada tanggal17062017 tanah tersebut diwakafkan olehKetua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon kepada Yayasan BinaCendekia Utama Cirebon, dengan AIW Nomor : W.2/002/10/176/2017tanggal 17 06 2017 dan pengesahan Nadzir Badan Hukum No.W.5.a/002/10/176/2017 tanggal 17 06 2017, yang dibuat oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf H. Abdullah Musonif, S.Ag dengan tujuan untuk SaranaPendidikan.3.
    Bahwa setelah keluar Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud,Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon mengajukan pembuatan Sertifikatwakaf Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan padatanggal 20 September 2017 BPN Kabupaten Cirebon mengeluarkanSertifikat Wakaf atas nama Yayasan Bina Cendekia Cirebon dengan Nomor1 Desa Mertapada Wetan / EA. 181442 Kantor Pertanahan KabupatenCirebon 10.20.10.04.8.000014.
    Pihak Yayasanmempertimbangan untuk menukarkan Tanah Wakaf Yayasan tersebutdiatas dengan tanah milik Ibu Hj. Assin Rondasih.8. Bahwa tujuan pengajuan Pembatalan Ikrar Wakaf dan SertifikatTanah Wakaf Yayasan Bina Cendekian Utama Cirebon ini adalah agarstatus tanah tersebut yang tadinya tanah wakaf dikembalikan menjadi tanahmilik seperti semula. Sehingga dimungkinkan untuk dapat ditukar denganTanah milik Hj. Assin Rondasih yang selanjutnya akan dirubah statusnyamenjadi tanah wakaf.9.
    Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat mengikutidan mengawal serta memenuhi kebutuhan Proses Pembatalan Ikrar Wakafdan Sertifikat Tanah Wakaf ini sampai tuntas dan keluar putusan sesuaidengan permohonan.Berdasarkan Alasan diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumber Cirebon, c.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarbunyinya sebagai berikut :1. Mengabulkan sepenuhnya Permohonan Penggugat2.
    Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah wakaf No, 1 Desa MertapadaWetan atas Nama Nadzir Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebontidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat lagi.3. Menyatakan bahwa status tanah tersebut dikembalikan menjaditanah milik Dra. Hj. Sumiati yang dapat digunakan sesuai denganketentuan Hukum yang berlaku sebagai tanah milik.Hal. 3 dari 6 hal.4.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 02-09-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
280 — 216
  • Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf
    Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.
    Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.
    Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.
    Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 10-10-2024 — Putus : 22-10-2024 — Upload : 22-10-2024
Putusan PTA SURABAYA Nomor 381/Pdt.G/2024/PTA.Sby
Tanggal 22 Oktober 2024 — Pembanding melawan Terbanding
51 — 34
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 07-12-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 467/Pdt.G/2018/PTA.Sby
Tanggal 20 Desember 2018 — Pembanding Vs Terbanding
287 — 67
  • PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.
    Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.
    Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.
    Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.
Pengadilan PA KETAPANG Perdata Agama
Register : 04-07-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PA KETAPANG Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Ktp
Tanggal 11 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 99
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama
Register : 26-07-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PA SUMBER Nomor 4548/Pdt.G/2022/PA.Sbr
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
134 — 37
Pengadilan PTA KENDARI Perdata Agama
Register : 03-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTA KENDARI Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Kdi
Tanggal 17 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
204 — 133
  • Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.
    Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,
    Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.
    Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7
    Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Wakaf
Register : 04-10-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 03-09-2019
Putusan MS PROP NAD Nomor 91/Pdt.G/2016/MS.Aceh
Tanggal 2 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat IV : Marliah binti Sabil
Pembanding/Penggugat II : Kamaluddin Bin Ramad
Pembanding/Penggugat V : M. Saleh Bin Harun
Pembanding/Penggugat III : Habibah Binti Ramad
Pembanding/Penggugat I : Jafar Ata bin Ramad
Terbanding/Tergugat VIII : KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VI : Abdulbar bin M. Jamil
Terbanding/Tergugat IV : M. Taib Aman Zai bin M. Adam
Terbanding/Tergugat II : Dan, S.Ag
Terbanding/Tergugat IX : Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat VII : Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat V : Esa Aman Rus bin Benu
Terbanding/Tergugat III : Ali Hasan bin M. Sejuk
Terbanding/Tergugat I : Radiani S.Ag
170 — 99
  • PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2016/MSAcehDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara Wakaf pada tingkatbanding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Jafar Ata bin Rahmad, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang,beralamat di Dusun Reuleung Manyang Desa Ulee ReuleungKecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dahuluPenggugat , sekarang Pembanding ;Kamaluddin bin Ramad, umur 55 tahun, agama Islam
    yang diajukan oleh para Tergugatsetentang kewenangan Pengadilan dalam hal ini Mahkamah SyariyahTakengon, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa apayang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah SyariyahTakengon adalah telah sesuai dengan Pasal 49 UndangUndang nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dengandemikian oleh karena subtansi gugatan para Penggugat setentangpermasalahan wakaf
    Takengon tersebut,lagi pula Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara iniditingkat banding tidak melihat adanya bukti yang diajukan oleh para Penggugatuntuk melemahkan buktibukti yang diajukan oleh para Tergugat, dengandemikian Putusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan1437 Hijriyah dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat dapatmembuktikan tentang kebenaran wakaf
    yang terjadi pada tahun 1966 yangdilakukan oleh almarhum Ramad Aman Jafar kepada M.Jamin,S selaku Nazir,selanjutnya dikuatkan dengan Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1990 sertaSertipikat Hak Milik Tanah Wakaf Nomor 49 tahun 1994 yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tengah yangdipergunakan untuk kepentingan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) danMadrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) yang terletak di Desa Pepayungan Asal,serta tatacara dan prosedur maupun pengelolaannya telah sesuai
    denganmaksud Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka majelisHakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa wakaf tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikianpertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Syariyah Takengon tersebuttidak salah dalam menerapkan hukum;Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Mahkamah SyariyahTakengon Nomor 0410/Pdt.G/2015/MSTkn. tanggal 30 Juni 2016 Miladiyahbertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, maka keberatanHal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 K/AG/2009
MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
195 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MASRIFATIN, DKK; PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KEC. DIWEK, DKK
    Tanojo dandiubah dengan dasar diwakafkan, untuk menjadi nama Tergugat II berdasarkanIkrar Wakaf Tergugat I/PPAIW, Kecamatan Diwek tanggal 17 Januari 1987 No.K.M. 15.02/78/1987 dan diubah lagi untuk pembetulan nama Tergugat II;Bahwa permohonan sertifikat wakat tersebut seharusnya dilakukan jikatelah terjadi wakaf atas nama pemegang hak kepada Tergugat II di hadapanTergugat sesuai dengan persyaratan perundangundangan yang berlaku dimana tanah yang diwakafkan dalam keadaan kosong, wakif melakukan ikrarsecara
    Menyatakan ikrar wakaf yang dibuat Tergugat tertanggal 17 Januari 1987No. K.M. 15.02/78/1987 dan segala surat yang timbul oleh karena wakaftersebut menjadi nama Tergugat II tidak sah menurut hukum;4. Menyatakan oleh karena itu Sertifikat Wakaf No. 241 yang timbul karenaikrar wakaf No. K.M. 15.02/78/1987, tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
    Menyatakan tanah sengketa tetap seperti sediakala sebelum adanya ikrarwakaf yang dibuat Tergugat menjadi nama Tergugat II/Ikrar Wakaf No.K.M. 15.02/78/1987 adalah hak mutlak para Penggugat;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengurus danmengembalikan segala suratsurat yang berhubungan dengan SertifikatNo. 241 khususnya mengenai tanah sengketa untuk menjadi nama paraPenggugat;7.
    KM. 15.02/78/1987 tanggal 17 Januari 1987 termasuk keabsahanSertifikat Wakaf No. 241 Desa Cukir yang telah diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Jombang (BPN), maka seharusnya BPN.tersebut juga harus ditarik sebagai pihak sehingga permasalahan menjadi jelas;Eksepsi Tergugat II:Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat sebab tidakmenyebutkan alas haknya sebagai Penggugat, apakah mewakili kepentingansendiri atau sebagai ahli waris dari salah satu pemberi wakaf yakni
    tersebut tidak memenuhi prosedur undangundang yang berlakuserta cacat hukum dan tidak sah karena dalam ikrar wakaf identitasChodijah, Surip dan Tamam tidak ditulis, dan luas tanah yang diwakaftidak disebutkan dengan tegas dan batas tanah yang diwakafkan dalamIkrar Wakaf dengan Sertifikat Tanah No. 241 tidak sama dan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Termohon Kasasi I/Tergugat dengan sengajamembiarkan dalam keadaan kosong batasbatas tanah yang diwakafkanpada Akta Ikrar Wakaf, (lihat bukti T.1.2 dan
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
Register : 23-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 21-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 63/Pdt.G/2017/MS.Aceh
Tanggal 18 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
252 — 134
  • Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeumpa selakuPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), beralamatdan berkedudukan di Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen, dahulu sebagai Terlawan VIII SekarangTerbanding VIII;Dalam hal ini Terlawan VI, VII dan VIII telahmemberikan kuasa kepada Abd. Rahman, S.H.,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LembagaBantuan Hukum Karya Muda Indonesia, alamat JalanTgk. Madsyah No. 101 Bireuen Mns.
    Bahwa, judex facti telah memberikan putusan atas perkara perlawananpihak ketiga (derden verzet) dalam perkara harta wakaf tanggal 05 Juli2017, Nomor 112/Pdt.G/2017/MSBir, dengan amarnya: Dalam Eksepsi:Mengabulkan eksepsi Terlawan I, Il, Ill, IV, dan V; Dalam Pokok Perkara:1).Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 2).Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OnVankelijk Verklaard);2.
    Tingkat Banding Mahkamah Syariyah Aceh akanmenyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputusoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syarlyah Bireuensebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bir. tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo posisi kasus dapatdiringkaskan bahwa Para Pelawan/ Para Pembanding mengajukan gugatanperlawanan (derden verzet) terhadap perkara harta wakaf
    dilakukanoleh Para Pelawan/Para Pembanding bukanlah meminta Mahkamah SyariyahBireuen untuk membatalkan putusan tersebut, tetapi dengan mengajukanupaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI, makaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi dengan segalapertimbangannya sudah tepat dan dan benar;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalil gugatannya Para Pelawan/Para Pembandingadalah sebagai warga masyarakat Gampong .... dan Para Pelawanmenyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah wakaf
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 19-08-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PA BOGOR Nomor 1183/Pdt.G/2022/PA.Bgr
Tanggal 7 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
241 — 34
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 23-09-2024 — Putus : 19-11-2024 — Upload : 19-11-2024
Putusan PTA JAKARTA Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK
Tanggal 19 Nopember 2024 — Pembanding/Penggugat : H. Nahar Diwakili Oleh : Abdus Sholeh, SH.
Terbanding/Tergugat III : Ketua Yayasan Perguruan Islam DARUSSAADAH, Drs. H. A. Zarkasy Yusuf, MA Diwakili Oleh : Dr. Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H. dkk
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Urusan Agama Pasar Minggu
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan
53 — 33
  • dengan mengadili sendiri yang amar sebagai berikut:

    Dalam Eksepsi:

    Menolak eksepsi Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan wakaf;
    2. Menetapkan harta benda yang diwakafkan oleh Penggugat/Pembanding???
    adalah 3000 (tiga ribu) meter persegi;
  • Menyatakan bahwa sisa dari selisih harta yang diwakafkan dengan jumlah yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi adalah milik Penggugat/Pembanding;
  • Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan selisih dari jumlah luas yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 benda wakaf yang dikuasai oleh Terbanding I kepada Pembanding seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, dengan
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 26-07-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Buk
Tanggal 24 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 27
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama
Register : 14-12-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTA MATARAM Nomor 134/Pdt.G/2022/PTA.Mtr
Tanggal 27 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA MATARAM
Terbanding/Penggugat I : NURU HASANAH ALIAS HJ. NURHASANAH BINTI ABDUL TASAR Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat II : JOKO PRATAMA BIN SUDARMIN Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat III : SULARTI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat IV : ABIMANTARA BIN HARPENDI Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat V : HERNIATI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat VI : NURUL WARNIATI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat VII : KURNIATUN AINI BINTI H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat VIII : SYARIFUDIN BIN H.M.SALEH ALIAS H.MHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Penggugat IX : KHAIRIL SALEH BIN H.M.SALEH ALIAS H.MUHAMAD SALEH ALIAS HAJI MOH SALEH Diwakili Oleh : Lalu Azhabuddin T, S.H., dkk.
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR LURAH KEKALIK JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Diwakili Oleh : Ivan Jaka Marsudi Wibowo, S.H., M.H., Dkk.
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KOTA MATARAM Diwakili Oleh : I Komang Asmiarta, S.SIT., Dkk.
250 — 107
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 21-05-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Mdn
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
297 — 46
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 22-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PA SELONG Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Sel
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 82
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 19-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PA CIBADAK Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Cbd
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
341 — 200
  • Dalam kedudukannya sebagai Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Cikakak, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(KUAPPAIW) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, KabupatenSukabumi. Yang selanjutnya disebut sebagai, TURUT TERGUGAT II;Hal. 1 dari 8 Hal.
    SalinanAkta Ikrar Wakaf Nomor B.73/KUA.10.02.32/W.5/04/2021.e Tanah Daratan persil Nomor 018 kelas Desa 082luas 540 m2 terletak di Kp.Cimaja RT.005 RW.004 Desacimajakecamatan Cikakak Kabuapten Sukabumi. Salinan AktaIkrar Wakaf Nomor B.68/KUA.10.02.32/W.5.a/04/2021.8.
    Bahwa Penggugat mengetahui dan menyetujui bahwa hartabersama tersebut di jadikan Fasilitas sarana Pendidikan danKeagamaan jauh sebelum terjadinya Ikrar Wakaf oleh Tergguat.11.
    Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama menyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;Cc. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Ini artinya, segala perkara yang berkaitan dengan wakaf yangberwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara
    Menyatakan tidak sah secara hukum, Akta Ikrar Wakaf :e Nomor:B.70/KUA.10.02.32/W.2.a/04/2021.e Nomor:B.73/KUA.10.02.32/W.5/04/2021.e Nomor:B.68/KUA.10.02.32/W.5.a/04/2021.3. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf tersebut Di batalkan.4. Menyatakan Bahwa Hak atas nama kepemilikan tanah dikembalikan kekepemilikan awal yaitu ke atas nama TERGUGAT.5.