Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — HENDRI PITER POAE, SH., DK vs I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME;
311137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30 April 2018,tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratMengenai Hukuman Disiplin atas nama Rina Arianti, S.H., NIP 19791215200901 2 001;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rina Arianti, S.H., NIP19791215 200901 2 001;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabatPenggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil diDinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa TenggaraBarat pada Bagian Kepegawaian;5.
    Menyatakan bahwa Keputusan Pemohon Kasasi/semula TergugatNomor 057/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentangMemperkuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat MengenaiHukuman Disiplin atas nama Termohon Kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakanoleh masingmasing pihak;c.
    Menolak agar Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencabutSurat Keputusan Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2019tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratMengenai Hukuman Disiplin terhadap atas nama Termohon Kasasi:d.
    Putusan Nomor 14 K/TUN/2020Nomor 231/G/2018/PTUNJKT, tanggal 31 Januari 2019, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:2.1.2.2.2.3.2.4.2D.2.6.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 057/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 30 April2018, tentang Memperkuat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rina Arianti, S.H.
Register : 23-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN BATAM Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
IKHSYAN BIN USMAN LATIF
5714
  • dengan rekan saski selakupetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T denganmenggunakan kapal patroli RHIP R610 melakukan pemeriksaan terhadap1 (satu) unit kapal motor, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahuibahwa kapal tersebut adalah KM.
    Jafar, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah ABK pada kapal KM.
    Lestari Perkasa GT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau atau pada posisi koordinat 00 057 086 U 104 00 953 T petugasBadan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan pemeriksaanterhadap KM. Lestari Perkasa GT.34 dan dinahkodai oleh TerdakwaIKHSYAN BIN USMAN LATIF serta mengangkut BBM jenis solar sebanyak+ 7.000 L (tujuh ribu liter) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; Bahwa KM.
    Gordon Ambarita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa tindak pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dilakukanTerdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 02.00Wib di sekitar perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam pada posisi00 057 086 U 104 00 953 T; Bahwa saksi adalah adalah pemilik kapal KM. Lestari Perkasa GT.34; Bahwa Terdakwa menyewa kapal KM. Lestari Perkasa GT.34 dari saksi Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa KM.
    Lestari PerkasaGT.34; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB disekitar Perairan Pulau Panjang Barelang, Kota Batam, Provinsi KepulauanHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN BtmRiau atau pada posisi koordinat 000 057 086 U 1040 00 953 Tpetugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukanpemeriksaan terhadap KM.
Register : 11-02-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44863/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10219
  • Putusan Put44863/PP/M.IV/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak PPh BadanTahun Pajak 2001Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20Terbanding
    November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakPemohon Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib PajakBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut Majelis
    tanggal 6 Februari 2013,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : 01/II/WP/BND/PPhO1/PT.TJ/2013 tanggal 6 Februari 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP2214/WPJ.07/2012tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057
    serta kesimpulanMajelis tersebut di atas; mengingatUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; IMemutuskanMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3970 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
5526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus2015, dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan selurun permohonan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus2015; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Juni 2014 Nomor00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus 2015 Masa Pajak Juni 2014,menjadi sebagai berikut:Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP: NIHILJumlah yang masih harus dibayar : NIHILBahwa demikian surat gugatan ini Penggugat sampaikan kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak.
    Putusan Nomor 3970/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23September 2016, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 00484/107/14/057/15 tanggal 21Agustus 2015 Tahun/Masa Pajak Juni 2014, atas nama : PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP06827/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Nomor 00484/107/14/057/15 tanggal 21 Agustus 2015Tahun/Masa Pajak Juni 2014
Putus : 22-12-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784/B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — PT. SAI GARMENT INDUSTRIES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/2014.perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor : KEP393/WPJ.07/212 tanggal 27 Februari 2012 yang Penggugat terima padatanggal 02 Maret 2012 mengenai Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak (STP) PPN Nomor : 00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 MasaPajak : April s.d.
    suratnya :1 Nomor : S97/WBC.09/KPP.MP.02/2011 tanggal 14 Januari 2011.2 Nomor : S483/WBC.09/KPP.MP.01/2011 tanggal 17 Maret 2011.Bahwa sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuat FakturPajak sesuai Pasal 13 Ayat (1) UU PPN, demikian juga dengan Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP.Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena :1 Permohonan kedua Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Nomor : 00048/107/09/057
    /11tanggal 04 April 2011 telah ditolak oleh Tergugat.2 Pemeriksa dalam menetapkan Produk Hukum Hasil Pemeriksaan berupa STPPPN Nomor : 00048/107/09/057/11 tanggal 04 April 2011 sejumlah Rp.2.811.634.503,00 tidak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.
    Didalam SuratKetetapan Pajak:e Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa Nomor : 00110/507/09/057/1 1tanggal 04 April 2011 Masa Pajak April s.d. Juni 2009e Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor00154/207/09/057/11 tanggal 04 April 2011 Masa Pajak Juli s.d. November 2009Tidak terdapat koreksi pemeriksa dari Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahanyang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggungpemerintah.
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49243/PP/M.XI/99/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP393/WPJ.07/2012 tanggal 27 Februari2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang TidakBenar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Aprilsampai dengan Agustus 2009 Nomor : 00048/107/09/057
Register : 28-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
158
  • Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesai karena dicabut;

    2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKel. Klasabi Kec.
    Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesaikarena dicabut;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kamiDra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M.dan Drs. H.
Register : 24-02-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 57/Pdt. G/2014/MS.Bna
Tanggal 21 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
3213
  • PUTUSANNomor 057/Pdt.
    PUTUSAN No. 057/Pdt.
    PUTUSAN No. 057/Padt.
Register : 20-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA PARIGI Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 11 Maret 2015 — penggugat tergugat
115
  • SALINANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer(Perawat) pada Puskesmas Sumber Kecamatan ParigiSelatan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Anak yangberalamat di
    No.057/Pdt.G/2015/PA.Prgi. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana tercantumdalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/XII/2012 tertanggal 18Desember 2012;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugattinggal di kediaman bersama sampai berpisah;.
    No.057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBerdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepadaPenggugat (Penggugat);3.
    No.057/Pdt.G/2015/2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);4.
    No.057/Pdt.G/2015/
Register : 25-01-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA PALOPO Nomor 057/ Pdt.G/ 2016/ PA. Plp
Tanggal 8 Maret 2016 —
105
  • 057/ Pdt.G/ 2016/ PA. Plp
    PUTUSANNomor 057/ Pdt.G/ 2016/ PA.
    Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksinya.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal25 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopopada tanggal 25 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 057/ Pdt.G/2016/ PA Plp., dengan mengemukakan dailildalil permohonan Pemohon yangpada pokoknya adalah sebagai berikut ;Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.057/Pdt.G/2016/PA. Plp..
    No.057/Pdt.G/2016/PA Plp.4.
    No.057/Pdt.G/2016/PA Plp.sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkian.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalahdalam perkara ini, maka majelis hakim terlebin dahulu mempertimbangkanrelas panggilan termohon Nomor : 057/ Pdt.G/ 2016/ PA.Plp., masingmasingbertanggal, 1 Feberuai 2016 dan tanggal 17 Feberuari 2016 yang dilaksanakanoleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksudketentuan pasal
    No.057/Pdt.G/2016/PA Plp.16
Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/PDT.SUS/2010
SARMAN, DKK.; PT. IVO MAS TUNGGAL PERKEBUNAN
2525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 057 K/Pdt.Sus/20104 x (gaji pokok + uang catu beras) x masa kerja12kepada masingmasing Penggugat, dengan perincian :Penggugat (Sarman) =4 x (Rp.780.000, + Rp.60.000,) x 9 bulan = Rp. 2.520.000,12 Penggugat II (Sudio) =4 x (Rp.780.000, + Rp.60.000,) x 10 bulan = Rp.2.800.000,12 Penggugat Ill (Ny.
    No. 057 K/Pdt.Sus/20102.
    No. 057 K/Pdt.Sus/2010 Penggugat V (Sarifin) sebesar Rp.2.520.000, (dua juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)Secara sekaligus dan seketika;4. Menghukum Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwangsoom) sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupuah) untuk setiap hari kelalaian menjalankanputusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;5.
    No. 057 K/Pdt.Sus/2010MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima Pemohon Kasasi dari Para PemohonKasasi: SARMAN, SUDIO, NY. LANDEP, RAHMAN dan SARIFIN tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh Prof. DR. Mieke Komar,SH.MCL.
    No. 057 K/Pdt.Sus/2010
Register : 29-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PA MAGETAN Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Mgt
Tanggal 19 Juni 2017 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
121
  • Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.Mgtajaran Syariat Islam, telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXX(3 tahun ) sekarang ikut dengan Penggugat ;a.
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.MgtApabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, maka dalam peradilanyang baik mohon Putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuanHukum yang berlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanoa alasan yang sah, meskipunmenurut relaas panggilan tanggal 06 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 Tergugat telahdipanggil secara
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.Mgtsidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal08 Maret 2013.Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat denganTergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat diDesa XXXX, selama kurang lebih 2 tahun.Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugatdan telah
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.MgtBahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahuiPenggugat sering berselisin dan bertengkar dengan Tergugat.Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena ekonomikurang, Tergugat penghasilannya tidak menetap dan tidak bisa untuk mencukupikebutuhan rumah tangga seharihari ;.Bahwa Saksi melihat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,Penggugat dengan
    Putusan No. 057 1/Pdt.G/2017/PA.Mgtkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXX, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu;5.
Register : 21-02-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 08-05-2012
Putusan PA KOTABARU Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb
Tanggal 23 April 2012 — Penggugat vs Tergugat
127
  • 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2012/PA.KtbBISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LAWANTumur 50 tahun
    , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Lepas,tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Februari2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalamRegister Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 21 Februari 2012
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.Bahwa atas dasar halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukangugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamperkawinan dengan Tergugat;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kotabaru Cq.
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.2.
    No. 057/Pdt.G/2012/PA.Ktb.ini; Mengingat segala dalil syar'i dan pasalPasal dari perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. KORYE POLYMER vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32267/PP/M.XIlIV13/2011, tanggal 28 Juni 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor : 00001/204/08/057
    Putusan Nomor 43 /B/PK/PJK/2013Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008Nomor : 00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009, atas nama : PT KoryePolymer, NPWP 01.064.513.0057.000, Alamat di Jl.
    Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) salahmenggunakan pasal dalam menetapkan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009 karena berdasarkansurat yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sewaktu persidangan dengan nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November 2010 menjelaskan bahwaFAN WON SONG sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri(WPOPDN) sehingga tidak terutang PPh Pasal 26 UU PPh;j.
    Daftar Hasil Penelitan Keberatan SKPKB PPh Pasal 26 No.00001/204/08/057/09 tanggal 17 Juni 2009ii. Akta Notaris Nomor : 14 Tanggal 12 September 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Sulami Mustafa, SH.ii. Akta Notaris Nomor 18 tanggal 18 Juni 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Ni Luh Sudiarsih, SHiv. Surat nomor 001/PenjWPOPDN/KP/2010 tanggal 09 November2010 tentang Penjelasan bahwa FAN WON SONG sebagaiHalaman 11 dari 13 halaman.
    Put32267/PP/M.XII1/13/201 1;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor Put.32267/PP/M.XIll/13/2011 :Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak : KEP46/WPJ.07/2010 tanggal14 Januari 2010 tentang keputusan keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00001/204/08/057/09tanggal 17 Juni 2009 Masa/Tahun Pajak JanuariMaret 2008,atas nama:PT.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CHEIL JEDANG INDONESIA
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2015 Nomor 00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak April 2015 Nomor 00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni2016; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak April 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHIL; Jumlah yang masih harus dibayar : NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89080/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan
    Putusan Nomor 86/B/PK/Pjk/201936 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016, atas nama: PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLt. 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP08958/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016 atas nama PT CheilJedang Indonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lt. 21 Jalan Jend.
Register : 12-03-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PA BANGKO Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.
Tanggal 11 April 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
168
  • 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani sawit, tempat kediaman diKabupaten Merangin, sebagai Pemohon;MELAWANTERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan
    No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.A Alat bukti tertulis, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Merangin Nomor XX/XX/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup, telahdinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ( P);B= Alat bukti saksiBahwa, di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telahmengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masingmasing sebagaiberikut:I.
    No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.serta saksi sendiri sudah 3 kalimenjemput Termohon untukkembali ke kediaman bersama akantetapi Termohon tidak mau;Il.
    No 057/Pdt.G/2012/PA.
    No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Materai : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Upload : 13-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/PDT.SUS/2008
PT. SBS. INDONESIA; NURJILAH
1920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 057 K/PDT.SUS/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT. SBS INDONESIA, berkedudukan di JI. Kemang Utara VIII / 46 PPJakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Inan H Rachman,SH., dan kawankawan, Para Advokat/ Pengacara dan KonsultanHukum dari Law Office IHR & Associates berkantor di Pusat NiagaDuta Mas Fatmawati Blok D2 No.11 Jl.
    Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Pelawan telah mendapatkan relaaspemberitahuan putusan Verstek Perkara No. 177/G/2006/PHI.PN.JKT.PST ;Bahwa adapun amar putusan perkara No. 177/G/2006/PHI tanggal 31Maret 2004 a quo berbunyi sebagai berikut :MENGADILI Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ; Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek ; Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat terhitungsejak ditetapkannya putusan ini ;Hal 1 dari 8 hal Put No.057
    Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Pelawan pada tanggal 26 Juli2007 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya,Hal 3 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2007 diajukanpermohonan kasasi
    Apabila hal tersebut dibenarkan olehHal 5 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008Pengadilan, sehingga putusan perkara a quo menjadi yurisprudensi makatidak akan menutup kemungkinan seluruh Pembantu Rumah Tangga diIndonesia akan ramairamai menuntut hak untuk dipersamakan denganhakhak pekerja perusahaan.
    ,MH.Hal 7 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008Panitera Pengganti ;Ttd/RITA ELSY, SH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP. 040 049 629 Hal 8 dari 8 hal Put No.057 K/PDT.SUS/2008
Register : 23-03-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn
Tanggal 1 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
187
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ, Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK
      Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Juli1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor0307/057/VII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26Februari 2020;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon! Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.
      Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,Kabupaten Tuban, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, tertulis Nama Pemohon IIZULAEKAH BINTI SODIQ Tempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli1981, tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu TandaPenduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis NamaPemohon II YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggal Lahir
      Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0307/057/VII/1998, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;5.
      Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1998, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/057/VII/1998, tanggal 26Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soko, KabupatenTuban;2.
      Menetapkan Nama Pemohon II : ZULAEKAH BINTI SODIQ,Penetapan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halamanTempat dan Tanggal Lahir, Tuban, 30 Juli 1981 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0307/057/VII/1998 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Februari 2020, yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon II : YULAIKAH BINTI SADIK, Tempat tanggalLahir Tuban, 08 Juli 1982;3.
Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CHEIL JEDANG INDONESIA
12030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/201/tanggal 19 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2015 Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: September 2015 Nomor00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 Masa Pajak September2015, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP : NihilJumlah yang masih harus dibayar: NihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114636.99/2015/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 16 April
    Putusan Nomor 1179/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Nomor00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017Masa Pajak September 2015atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 38, Menara Jamsostek Lt.21, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar menjadi Nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar DaerahPabean Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017Masa Pajak September 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1 057.000, beralamat
Register : 31-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Smg
Tanggal 30 Maret 2015 — Pembanding, Umur 49 tahun, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, Tempat Kediaman di Kabupaten Semarang, Termohon/Pembanding; MELAWAN Terbanding, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Pemohon / Terbanding;
1913
  • No. 057/Pat.G/2015/PTA.Smg1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang PengadilanAgama Salatiga;3.
    No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgMembaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Senintanggal 2 Pebruari 2015 Termohon, telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut, permohonanbanding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;Membaca Akta pencabutan permohonan Banding yang dibuat olehWakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa padahari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Termohon/Pembanding
    No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgMengingat, segala ketentuan perundangundangan dan peraturanperaturan yang bersangkutan;MENETAPKANMenyatakan, mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untukmencabut permohonan banding.
    No. 057/Pat.G/2015/PTA.SmgPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangbette TTD.H. TRI HARYONO, SHHal. 5 dari 5 hal Tap. No. 057/Pat.G/2015/PTA.Smg
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1129 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
25358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01045/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00605/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005613.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01045/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00605/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa PajakNovember 2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembaliuntukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01045/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00605/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa PajakNovember 2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PTGold Coin Indonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat diJalan Raya Bekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat,17132, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00605/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor: KEP01045/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 06 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00605/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak November 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh