DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

BUSTOMI (terdakwa dalamberkas terpisah) Selaku Sekretaris Partai PKP! DPC Kab.

USMAN Bin USMANmenerangkan bahwa dalam kepengurusan Partai PKPI Lampung Utaraadalah Sebagai Sekretaris Partai PKPI dalam keteranganya bahwa Saksitidak pernah menerima uang / honor dari uang bantuan untuk Partai PKPIyang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 s/d 2015, bahwa saksiABDULLAH S.

berkaitan dengan Anggaran Bantuan Partai Politik.Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH S.

Tahun 2012 sebesar Rp.28.000.000 dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;b. Tahun 2013 sebesar Rp.25.000.000, dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;c. Tahun 2014 sebesar Rp.21.800.000 dari Rp. 29.500.000 yangditerima partai;d.

anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat

MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.

di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

(Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor KEP38/DPP/Golkar/V1I/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah danberdasarkan hukum;3. Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

(Turut TergugatIV) dari keanggotaan Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP38/DPP/Golkar/V1/2015 tertanggal 15 Juni 2015 adalah sah dan berdasarhukum;3.

Menyatakan Penggugat sebagai calon pengganti anggota DPRDProvinsi Lampung yang diusulkan oleh Partai Golkar Provinsi Lampungsebagaimana dimaksud nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 UsulanPemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD ProvinsiLampung dari Partai Golongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016 adalahsah dan berdasar hukum;4.

Juga telah diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik,yaitu:1. Partai Golongan Karya (Golkar);2. Partai Amanat Nasional (PAN);3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partaidengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD KabupatenMamuju Tengah, masingmasing: Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

Dengan demikian syarat pencalonan Penggugatadalah sah dan mengikat;Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamu juTengah, Penggugat telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3(tiga) partai politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMamuju Tengah periode Tahun 2016 2021, berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

Diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Golongan Karya (Golkar);1.2. Partai Amanat Nasional (PAN);1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai denganperolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten MamujuTengah, masingmasing:Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2015 Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di KabupatenMamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara.

Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Politik, masingmasing:Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar): Kubu Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum.

Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberi Kesempatan oleh pihak TermohonKasasi melakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada salah satukandidat, yang semestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanyabukti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai politik, yang membuktikanbahwa ketiga partai politik telah mengusung Pemohon Kasasi meskipunadanya keterlambatan Surat Keputusan dari salah satu Kubu Partai Gollkar;3.

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnyaketentuan Pasal 32;Ayat (1) "...Perselisinan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai PolitikSebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik SebagaimanaDimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik AtauSebutan Lain Yang Dibentuk

Oleh Partai Politik";Ayat (3) "..Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan LainSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan PartaiPolitik Kepada Kementerian";Hal. 4 dari 10 hal.

Politik 2 adalah sebagai berikut:Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:1.

Nomor 668 K/Pdt/2013dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan NegeriMasohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatankepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produkkebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak

,kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secarayuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatankepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan PimpinanWilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secaraberjenjang dengan demikian, maka

Partai Karya PeduliBangsa (PKPB) dan tetap diperbolehkan meneruskanjabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung,karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak pernahmemberhentikan atau) menarik atau) melakukan PAWterhadap Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pengundurandiri untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calonlegislative dalam pemilu 2014, Penggugat secara lisandiminta oleh Sekwan DPRD Kabupaten Klungkung untukmelampairi surat keterangan dari partai politik dalam

Penggugat yaitu PKPB lebih dulu harusmemberhentikan Penggugat dan setelah itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

Karya Peduli BangsaKabupaten Klungkung masa bakti 20092014, dilakukankarena Penggugat mendaftar sebagai calon legislativedalam pemilu 2014 bukan dari partai induk (PKPB) karenatidak lolos verifikasi melainkan dari partai lain ; Bahwa langkah Penggugat tersebut telah sesuai denganpasal 16 ayat (3) UndangUndang nomor 2 tahun 2008 joUndangUndang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik yang menyatakan : Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikanadalah

anggota Lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandan keanggotaan partai politik diikuti denganpemberhentian dari keanggotaan di lembagaperwakilan ...perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan ; 2 22 2Sehingga berdasarkan halhal tersebut diatas, karenaPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkungdan dicalonkan oleh partai politik yang berbeda denganpartai politik asal maka surat pengunduran diri sebagaianggota Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagaimanasurat keterangan dewan

PKPB tapi dari partai Hanura karena partaiPKPB tidak lolos verifikasi ; Bahwa saksi menyatakan partai PKPB tidak pernahmengajukan PAW tetapi saksi akan mengundurkan diri ; Bahwa saksi masih sebagai keluarga PKPB dan masuksebagai daftar tetap dan tetap menerima hak ; Bahwa saksi menerangkan tahu yang menjadi obyeksengketa adalah tentang PAW di DPRD KabupatenKlungkung karena ada surat pengunduran diri Penggugatuntuk mencalonkan diri dari partai lain ; Bahwa saksi menerangkan syarat diterbitkannya

Halmahera Selatan Provinsi MalukuSelaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganbertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Halmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara sesuai Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan Pasal 36 jo.

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat PDI Perjuanganadalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun2.Bahwa sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014, maka padatanggal 09 April 2014 bersamasama dengan Partai Politik peserta PemilihanUmum lainnya telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 di seluruh WilayahRepublikIndonesia;3.Bahwa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara adalah salah satuwilayah Republik Indonesia yang ikut melakukan Pemilihan Umum Tahun 2014yang

;Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untukcalon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) harisetelah hari pemungutan suara.

di ibukota Provinsi dan tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik danBawaslu Provinsi.

TENTANG PENETAPANPEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENHALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 (vide bukti P3 =Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan yang namanya tersebut dalamkeputusan objek sengketa a quo yaitu Saudara AKMAL IBRAHIM (Caleg Partai NasdemNo Urut Dapil 4 Kecamatan Gane BaratGane Timur Kab.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

, Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujuiuntuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utarasebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 2014 ;5S. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT diMedan ;6.

Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ;e Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003menyebutkan ;1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;2.

MDN Halaman 5 dari 16 Halpoin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quountuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ;1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur.Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahanUU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisinan partai politikdimaksud meliputi

HELMI;Bahwa sejak Pemohon menempuh pendidikan, baik dalam keseharianmaupun aktifitas di lingkungan masyarakat, Pemohon juga selama inidikenal sebagai nama HELMI HASAN;Bahwa dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/104/IX/2016tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan WilayahPartai Amanat Nasional provinsi Bengkulu Periode 20152010, identitasnama lengkap Pemohon yang tertulis sebagai Ketua Pengurus HarianDewan Pengurus

Wilayah adalah HELMI HASAN;Bahwa di dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanWilayah Partai Amanat Nasional provinsi Bengkulu) Nomor:PAN/A/01/Kpts/KS/015/II/2019 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas(Pit) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional KabupatenHalaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 249Pat.P/2019/PN Bgl10.11.12.13.14.15.16.Mukomuko, identitas nama lengkap Pemohon yang tertulis sebagai KetuaDewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkuluadalah

HELMI HASAN;Bahwa di dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanWilayah Partai Amanat Nasional provinsi Bengkulu NomorPAN/A/01/Kpts/KS/016/II/2019 tentang Pengesahan Lembaga KonsultasiBantuan Hukum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat NasionalProvinsi Bengkulu, identitas nama lengkap Pemohon yang tertulis sebagaiKetua Dewan Pimpinan Wilayah Wilayah Partai Amanat Nasional ProvinsiBengkulu adalah HELMI HASAN;Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yangditerbitkan oleh

HELMI, SE, tanggal 17 September 2018 diberi tanda buktiP10;11.Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atas namaHELMI, diberi tanda bukti P 11;12.Fotocopy, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/041/V/2016 tanggal 19 Mei 2016atas nama HELMI HASAN, diberi tanda bukti P 12;13.Fotocopy, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional Nomor PAN/A/07/Kpts/KS/015/II/2019 yang ditandatanganioleh HELMI HASAN, tanggal 12 Februari 2019, diberi

HASAN HARUN ternyataorang yang sama; Bahwa menurut keterangan saksi RAIHAN RAFI SAPUTRA, saksiDEMPO XLER dan saksi DEDI YANTO, nama Pemohon adalahHELMI, akan tetapi dalam pergaulan seharihari maupun dalamkegiatan organisasi partai politik dan pemerintahan, Pemohon dikenaljuga dengan nama HELMI HASAN dan/atau HELMI HASAN HARUN; Bahwa nama HELMI, HELMI HASAN dan HELMI HASAN HARUNtelah melekat sebagai identitas diri Pemohon ; Bahwa nama HASAN merupakan nama Ayah Kandung Pemohon,sedangkan nama HARUN

Partai Persatuan Daerah (PPD) ; 11). Partai Karya Perjuangan ;12). Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ; 13).

Partai......

Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Pemuda Indonesia (PPI); Partai Bintang Reformasi (PBR);Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI); Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); Partai Kedaulatan (PK);Partai Persatuan Daerah (PPD); Partai Karya Perjuangan;Partai Demokrasi Pembaharuan; Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan;Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (ditandatangani pengurus

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; h. Partai Persatuan Daerah; i. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;k. Partai Nasional Kebangkitan Nasional Ulama; l. Partai Patriot; m. Partai Kedaulatan;n. Partai Peduli Rakyat Nasional dan ; o. Partai Matahari Bangsa; Ir. Hanan A.

Partai Persatuan Pembangunan;g. Partai Pemuda Indonesia; h. Partai Bintang Reformasi; i. Partai Demokrasi Kebangsaan;j. Partai Bulan Bintang dan; k.

Merdeka Rp15.000.000,005 Partai PPP Rp15.000.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp15.000.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut:1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Rp7.500.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp7.500.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp7.500.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp7.500.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp7.500.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp7.500.000,0017 Partai Pelopor Rp7.500.000.00 Jumlah Rp127.500.000,00Sedangkan dengan dicairkan untuk partai politik yang memperoleh kursi olehTerdakwa, yang digunakan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan Partai Politiksebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di

Indonesia Baru Rp15.000.000,008 Partai PNBK Rp15.000.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp15.000.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp15.000.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia Rp15.000.000,0012 Partai Karya Peduli Bangsa Rp15.000.000,0013 Partai Bintang Reformasi Rp15.000.000,0014 Partai Patriot Pancasila Rp15.000.000,0015 Partai Serikat Indonesia Rp15.000.000,0016 Partai Persatuan Daerah Rp15.000.000,0017 Partai Pelopor Rp15.000.000.00Jumlah Rp 255.000.000,00eBahwa

Pemerintah Kota Surabaya dengan perincian sebagai berikut: 1 PNI Marhenis Rp7.500.000,002 Partai Buruh Sosial Rp7.500.000,003 Partai Bulan Bintang Rp7.500.000,004 Partai Merdeka Rp7.500 000,005 Partai PPP Rp7.500.000,006 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Rp7.500.000,007 Partai Himpunan Indonesia Baru Rp7.500.000,008 Partai PNBK Rp7.500.000,009 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp7.500.000,0010 Partai Penegak Demokrasi Indonesia Rp7.500.000,0011 Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2006 nomor seri F nomor : 5Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 8 Tahun 2006 tentangBantuan Keuangan Partai Politik ;4. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 12/DPDII/GK/SK/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr. Drs.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk triwulan Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr. Drs.

PermohonanPanjar Uang Bantuan Untuk Pembinaan Partai Politik sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Guna Kegiatan Musda/Muslurdan Rakerda Partai Golkar yang ditandatangani oleh Sdr.

partai politik (Partai Golkar) Kabupaten Sikka sesuai PP Nomor : 29Tahun 2005 untuk Triwulan Tahun Anggaran 2006 ;7. 1 (satu) Bundel Surat DPD Tingkat Il Partai Golkar Kabupaten SikkaNomor : 28/DPD/GK/SKA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentangPermohonan Bantuan Keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Sikkayang ditandatangani oleh Ketua, Sdr.

puluh juta rupiah) dari KetuaDPD Partai Golkar masa bhakti 2004 s/d 2009 Drs.

TALUL LUDOFIKUS dan Wakil KepalaDaerah atas nama LEONARD SAKA, SH dengan nama PAKETTUNTAS yang diusung oleh gabungan Partai Politik antaralainPartai Bulan Bintang (PBB) :Partai Merdeka ;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Partai Bintang Reformasi (PBR) ;Bahwa ..........Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI) ;Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;Partai Perjuangan Indonesia Baru(PPIB) ;yang tergabung

Surat pernyataan kesepakatan bersama antara PartaiPolitik peserta pemilihan dalam PencalonanPasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Model B1 KWk) :10Surat pernyataan Partai Politik tidak akan menarikpencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah (Model B2 KWK) ;Surat penyataan gabungan Partai Politik tidak akanmenarik pencalonan atas nama Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2KWK) ;Tim kampanye (PP. No. 6.

Pasal 42 ayat 3) 3;Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politikyang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6Pasal 42 ayat (2) huruf k ;Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan(Model B4KWK) ; Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa(BB KWK) ; b.

Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Model B3KWK) tidak memenuhisyarat karena tanda tangan Ketua Partai PenegakDemokrasi Indonesia A. nn.

( Bukti T. 5 ),BlKWK ( Bukti T. 6 ), B3KWK( Bukti T.7 ) bukanditandatangani oleh yang bersangkutan ; Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas namaFELIX LEBA dianggap tidak sah, maka dukungan PartaiPPDI terhadap Penggugat dianggap tidak sah;Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka jumlahdukungan minimalis gabungan partai untuk mengusungPenggugat hanya 14. 370 Suara Sah Hasil PemiluLegislatif Tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhijumlah minimal sebesar 15 % dari total suara sahPemilu Legislatif

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

bahwa Ketua DPD Partai Golkar KabupatenSikka Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa telahmempertanggungjawabkan dan sudah melaporkan hasil penggunaankeuangan Partai Golkar Kabupaten Sikka sebesar Rp140.000.000 (seratusempat puluh juta rupiah) sedangkan mantan Ketua DPD Partai Golkar(Drs.J.B.

DPD) Partai GolonganHal. 19 dari 21 hal.

PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan

Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.

Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature

Mengikuti kegiatan Partai yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.2. Memilih dan dipilin menjadi Anggota Pimpinan Partai dan atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh Partai.3.

Mematuhi AD/ART, kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.Bahwa berdasarkan UU Partai Politik No : 31 Tahun 2002 mengatur HAKAnggota Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota, Kepengurusan, PeradilanPerkara Partai Politik serta AD/ART mengatur ketentuan Kongres dan KongresLuar Biasa maka Penggugat selaku Anggota Partai Politik Demokrat mempunyaiHak Pilih dan memilih sehingga demi hukum memiliki hak mengajukan Gugatandalam Peradilan Perkara Partai Politik Partai Demokrat atas Pelanggaranpelaksanaan

No. 2414 K/Pdt/201112.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.Py.28.2o.30.31.32.33.34.35.36.37.Doktrin dan Ikrar Partai Demokrat Bukti 12.SK Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 13.Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 14.SK Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 15.Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 16.SK Program Umum Partai Demokrat Bukti 17.Program Umum Partai Demokrat Bukti 18.SK Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 19.Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 20.SK

..Bukti 35.Surat pernyataan Marzuki Alie bukan anggota Partai DemokratBukti 36.Kliping Koran pada prinsipnya Partai Demokrat menolak KoruptorHal. 7 dari 26 hal.

Sebagai anggota Partai Demokrat nomor KTA : 0000.555.b. Sebagai Calon Legislatif DPR RI 2004 dari Daerah Pemilihan JawaTimur.c. Sebagai pendukung Kandidat Ketua Umum Partai sdr. AchmadMubarok MA.d. Sebagai Ketua Umum Patriot Muda Demokrat, ormas yang AD/ARTmenyalurkan aspirasi politik pada Partai Demokrat. Bahwa yang dapat membatalkan Hasil Kongres Partai Demokrat adalahKongres Luar Biasa Partai Demokrat.Hal. 16 dari 26 hal. Put.