Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di SidangPengadilan Negeri Simalungun beserta surat yang timbul disidang yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Simalungun tanggal 28 Juni 2016 No.232/Pid.B/2016/PN.SIM,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanHalaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor.407/PID/2016/PT.MDNTingkat Pertama yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

bahwa terhadap permohonan permohonan pencabutangugatan Penggugat tersebut serta mencermati faktafakta hukum yangterjadi dalam pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim mengambilsikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wane anne nena een TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasanalasanpermohonan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam duduk permohonan ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari

XXXX, umur 2 tahun, Bahwa Pemohon berkehendak untuk beristri lebih dari seorang (poligami) denganseorang perempuan berstatus Perawan yang bernama : XXXX, umur 23 tahun, agamaIslam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Bojonegoro ;Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah saling mengenal satu sama lain dantelah saling jatuh cinta;Bahwa Termohon kurang bisa melayani hubungan biologis dari Pemohon,Bahwa Ister1 Pemohon tersebut bersedia

PutusanMARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkanseseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalahsekurangkurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidanabenarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannyatelah memenuhi semua unsurunsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163K/Kr/1977);Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari

obscur libel didasarkan oleh adanya 4 (empat)alasan, yaitu: (a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (b) Tidakjelasnya obyek sengketa; (c) Petitum gugatan tidak jelas, dan; (d)Menggabungkan posita wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum;Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasanTidak JelasnyaDasar HukumDalil Gugatan, yaitu posita(fundamentum petendl) tidak menjelaskan kejadian atau peristiwasecara jelas dan rinci yang mendasari

gugatan, serta tidakmenjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanvide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, h.449;Bahwa dalam gugatan a quo sudah menjelaskan kejadian atauperistiwa secara jelas dan rinci adanya perselisihan dan pertengkarandalam kehidupan perkawinan yang mendasari gugatan;3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan a quo, sehingga dalilgugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dalam posita telahnyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapat dikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan (fundamentum petendi) tidak menguraikanapa yang dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatantelah melakukan

Putusan Nomor 1909 K/Pdt/2015dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk), halmana dalam Positaatau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)yang mendasari gugatan a quo;Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga tidak menelitigugatan a quo secara mendalam yang seharusnya dilakukan oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dimana dengan jelas adanyaketidaksingkronan atas gugatan dan dimana atas gugatan telah disusunsecara tidak cermat, dimana Termohon

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempatsebagaimana tersebut di bawah

atasperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi, Surat Dandim 0207/Sml tentanglaporan THT a.n. Kapten Inf Salwadi dan Surat Dandim0207/Sml tentang laporan Desersi a.n.

slaadJlArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon danTermohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa bencidengan timbulnya pertengkaran

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata guruuin (tiga kali suci/haidh), yang secara tegaslimitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) KompilasiHukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari

Karenanya jika mendasari tentang makna BarangSiapa sebagaimana tersebut diatas, lebin tepat Barang Siapa atau dader,dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan UnsurBarang Siapa dalam putusanini, hanya mempertimbangkan halhal yangbersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagaiTerdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimanatercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari

dahulu meletakkan sita jaminan atasTanah yang menjadi obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepadaPengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankanlebih dahulu sebagai berikut :PRIMAIR :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi;Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yangsah menurut hukum;Menyatakan bahwa dokumendokumen yang mendasari

Menyatakan bahwa dokumendokumen yang mendasari timbulnya sertifikasiatas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum;5. Menyatakan sertifikat dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, SHM. 2675atas nama Rintin Sulikati, SHM. 2676 atas nama Karsijem, SHM. 2680 atasnama Purwantini dan SHM. 2835 atas nama Rintin Sulikati, tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/20096.

Denmako Kolinlamil Nomor :R/212/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, surat jawaban yang ke3 dariDan Denmako Kolinilamil Nomor : R/307/VIII/2017 tanggal 1 AgustusHal 2 dari 12 hal Putusan Nomor :109K/PM IT08/AL/IV/2017MenimbangMenimbang2017 dan surat jawaban yang ke4 dari Dan Denmako KolinlamilNomor : R/396/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang darisemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Klk TtgPrayitno NRP 111799 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeltuBah Nurhudin Machmud dan Saksi atas nama Serma Nav Pardionotelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari

makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/

AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

tersebut adalah jenis Reptil ataubinatang Melata yang merupakan jenis penyu yang dilindungi sesuai yangtertuang dengan PP Nomor 07 Tahun 1999 adalah semua jenis penyudiantaranya Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Belimbing (DermoclyisCoreacea), Penyu Sisik (Eretmochelis Embricata), Penyu Ridel(Repdecheliyssolivecea), Penyu Pipih (Natator Depresa), dan PenyuTempayan (Caretta Caeretta).Bahwa sejak dikeluarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 pada tanggal 27 Januari1999 semua jenis Penyu dilindungi, dan yang mendasari

jenis Reptil atau binatang Melata yang merupakan jenis penyu yang dilindungisesuai yang tertuang dengan PP Nomor 07 Tahun 1999 adalah semua jenis penyudiantaranya Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Belimbing (Dermoclyis Coreacea),Penyu Sisik (Eretmochelis Embricata), Penyu Ridel (Repdecheliyssolivecea), PenyuPipih (Natator Depresa), dan Penyu Tempayan (Caretta Caeretta).Menimbang, bahwa sejak dikeluarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 pada tanggal27 Januari 1999 semua jenis Penyu dilindungi, dan yang mendasari

Putusan Nomor 195 K/MIL/2017Bahwa Terdakwa belum menunjukkan itikad baiknya rukun denganSaksi1 sebagai istri yang sah sampai saat ini, Terdakwa hanya janjijanjibelaka;Bahwa Terdakwa terbukti hidup bersama dengan wanita lain (Sdri.Julia) sampai melahirkan seorang anak perempuan dan perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Militer Ill16 Makassar Nomor 106K/PM.III16/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ini telah mendasari normanormaperaturan yang berlaku di lingkungan militer tersebut di bawah ini;Bahwa

Karenasaya yakin Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam mengambil putusan lebiharif dan bijaksana;Selain dari itu saya sebagai Terdakwa juga perlu menyampaikan bahwaperkara saya ini sebelumnya sudah pernah disidangkan yaitu dalam perkarakawin dua dan sudah diputus dan telah saya jalani putusannya tetapi setelahitu diangkat lagi perkara saya ini yaitu menjadi perkara KDRT saat inisehingga apabila kita mendasari Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan Pasal 75 Ayat(2) KUHP yang mengatur tentang Asas Nebis In Idem

Bank Central Asia, Tok Kantor Cabang Kupang (Tergugat) kepadaPenggugat.Dengan demikian, hubungan hukum yang mendasari adanya perikatanantara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit .Jika yang mendasari suatu hubungan hukum adalah suatu perjanjian, makaformulasi gugatan yang paling relevant atas sengketa hak yang mungkintimbul adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawanhukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari

No. 179/Pdt.G/2021/PA.BlpTahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopauntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah