Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 16-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir.Joko Agus Triono
4223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ball Valve Buah 8.00 148.500,00 1.188.000,005 Bear Box Oil Buah 30.00 14.000,00 420.000,006 Liner Sleeve Buah 2.00 253.500,00 507.000,00JUMLAH 44.515.000.00PPN 10 % 4. 451.000,00TOTAL 48.966.500,00DIBULATKAN 48.966.000,00Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr.
    Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1409/2003 tanggal 15September 2003 CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A.Rachmin Hasbullah)dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part truk Crane dengan jenis Kegiatan :No. URAIAN SATUAN VOLUME1. Engine Oil Liter 20.002. Hydraulic Oil Liter 95.003: Baterray 12 V120A Buah 2.004. Piston Ring Set 6.005. Norzle Buah 6.006.
    Engine Compressor Unit 1.00 3.000.000,00 3.000.000,00JUMLAH 12.061.900,00PPN 10 % 1. 206.190,00TOTAL 13.268.200,00DIBULATKAN 13.268.000,00Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah 10.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV.
    Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) denganPekerjaan : Pengadaan Spare Mup Pump dengan jenis Kegiatan : No. URAIAN SATUAN VOLUME1. MUD Pump Liner Buah 4.002. MUD Pump Piston Buah 4.003. Valve Sealt Buah 8.004. Ball Valve Buah 8.005. Bear Box Oil Buah 30.006. Liner Sleeve Buah 2.00 7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr.
    Nota faktur tanggal 6 Nopember 2003;10.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 057/DP.WIL/1399/2003, tanggal15 September 2003 pekerjaan: Pengadaan SparePart MUD PUMPPelaksana CV.SAKTI;11.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9690/BT/2003 tanggal 10Nopember 2003;Hal. 36 dari 49 hal. Put.
Register : 04-02-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA KOLAKA Nomor - 57/Pdt.G/2013/PA.Klk
Tanggal 18 April 2013 — - Rusdin, A.Ma bin B. Hamid - Rita Saranani, A.Ma binti Rasyid Saranani
143
  • Salinan PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.KIk.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atasperkara Permohonan Cerai Talak antara :Rusdin, A.Ma bin B.
    Soeprapto (Rutan Punggolaka) No. 112, Kelurahan Punggolaka,Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama Kolaka tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register denganNomor 057/Pdt.G/2013/PA Klk. mengajukan halhal sebagai
    Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan olehTermohon berbuat zina dengan lakilaki bernama Sarpin;Putusan Nomor : 057/Pdt G/2013/PA.KI1kHal. 3 dari 126.
    Membebankan biaya perkara menurut hukum; Subsider:Mohon putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untukhadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.KIk. tanggal 19 Maret 2013 dan Relaas Panggilan kedua dengan nomoryang sama tanggal 12 April 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan ketidak hadirannya itu
    telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggaptidak menggunakan hak jawabnya; Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alatalat bukti tertulis dan saksisaks1;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku KutipanAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten KonaweNomor 56/II/X/1994 tanggal 10 September 1994, bermaterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya (bukti P.); Putusan Nomor : 057
Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1179/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CHEIL JEDANG INDONESIA
12030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/201/tanggal 19 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2015 Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: September 2015 Nomor00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017 Masa Pajak September2015, menjadi sebagai berikut:Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP : NihilJumlah yang masih harus dibayar: NihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114636.99/2015/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 16 April
    Putusan Nomor 1179/B/PK/Pjk/2020Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Nomor00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017Masa Pajak September 2015atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 38, Menara Jamsostek Lt.21, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar menjadi Nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01919/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Juni 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar DaerahPabean Nomor 00003/167/15/057/17 tanggal 12 Januari 2017Masa Pajak September 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP 01.071.816.1 057.000, beralamat
Register : 28-04-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 16-02-2024
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
105103
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan perkawinan Termohon I (Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin) dengan Termohon II (Ardila Widiastuty binti Arman) batal;
    3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 a/n.
    Luqmanul Hakim bin Ahmad Muklasin dan Ardila Widiastuty binti Arman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang untuk menarik, mencoret dan membatalkan Akta Nikah Nomor 0618/057/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 dari register Akta Nikah;
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00
Register : 13-02-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
Tanggal 19 Maret 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
101
  • 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg
    PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2013/PA.TjgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukanantara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN,pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun, agama
    Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dan dicatat dalamregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Tjg tanggal 13 Februari 2013 telahmengajukan
    Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dankumpul di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tabalong selama kurangHalaman dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.Tjglebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di KabupatenTabalong selama kurang lebih 8 tahun;.
    tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugatmau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkankesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagaimediator yakni Rahimah, S.H.I. dengan penetapan Nomor 057
    Junaidi, M.H.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 057 /Pdt.G/2013 /PA.TjgPerincian Biaya Perkara:Aw WNBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya Panggilan PenggugatBiaya Panggilan TergugatRedaksiMeteraiJumlah Dra. Hj. Yuliannor Panitera Pengganti,Luthfia Subekti, S.H.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 70.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp. 236.000,00
Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3257/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CJ FEED JOMBANG
11741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan kepada fTergugat untuk mengurangkan ' ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Mei 2014 Nomor00362/107/14/057/ 16, tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = RPO,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116917.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP02445/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 29 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00362/107/14/057/16, tanggal21 Juli 2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT CJ Feed Jombang, NPWP02.192.966.6057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 38, Kuningan
    Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Mei 2014:3.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02445/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 29 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 Masa Pajak Mei2014, atas nama PT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan JenderalGatot Subroto Kavling 38
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00362/107/14/057/16, tanggal 21 Juli2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT CJ Feed Jombang,NPWP 02.192.966.6057.000, dengan alamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, Kuningan Barat,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (12710), adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22September 2016; dan;3.
    Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016, atas nama: PT ChellJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16tanggal 22 September 2016 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21 Jalan Jend.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KHRISNA DUTA
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahunpajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telahdisampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggalstempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerimadikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karenaperusahaan sudah tidak beroperasi.Bahwa
    Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakanSKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pospengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalamsurat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan timPemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkansalinan
    Salinan SKPKB tersebut kemudian baruditerima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkanmelalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran 4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatanatas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonankeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016.
    berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atasnama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan RayaNegara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar
    Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/20183. 1.3. 2.Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.
Register : 25-03-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 275/Pdt.P/2013/PN.Klt
Tanggal 1 April 2013 — T E N T R E M
172
  • Kit.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalampermohonannya : /Tempat/Tanggal lahir Klaten 09 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, AlamatDukuh Kalitengah Rt. 057 Rw. 025, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupatentet= Disebut sebagal.................068 PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan
    Dukuh Kalitengah RT.057/RW.025, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten diberi tanda : P 4 ; Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama: Hariyad No. 474.1/54/7/86 , tanggal :21 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalitengah, Kec.
    suratsurat bukti P.2 s/d P.6 tersebut telah dibubuhimeterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokan dengan aslinya ternyata telah sesuaiaslinya ; Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan saksisaksi yang telah dewasa dan dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 SaksiWIJITYEM : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karenasaksi adik kandung Pemohon ; Bahwa Pemohon tinggal di DukuhKalitengah Rt.057
    / Rw.025 ,DesaKalitengah, Kecamatan Wedi, KabupatenKlaten, Bahwa nama Pemohon adalah TENTREM ; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohonmengajukan permohonan ini untuk mengurusketerlambatan Akta kelahiran bagianaknya; Bahwa Pemohon mencari Akta Kelahiranuntuk anaknya yang bernama HARTYADI; Bahwa HARIYADTI itu lakilaki lahir diKlaten tanggal 09 Juni 1986 ; Bahwa HARIYADI ikut orang tuanya(Pemohon ) di Dukuh Kalitengah Rt.057 /Rw.025 ,Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi,Kabupaten Klaten ; Bahwa HARIYADI sekarang
    anaknya yang bernama HARIYADI ; Bahwa HARIYADI itu lakilaki lahir diKlaten tanggal 09 Juni 1986 ; Bahwa HARIYADI ikut orang tuanya(Pemohon ) di Dukuh Kalitengah Rt.057 /Rw.025 ,Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi,Kabupaten Klaten ; ~ Bahwa HARIYADI sekarang berumur 27(dua puluh tujuh) tahun ; Bahwa HARIYADI merupakah anak ke1 ( Bahwa perkawinan Pemohon denganSADREMI dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaanpermohonan ini sebagaimana
Putus : 17-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
2317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Mei 2015 Nomor 00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.
    Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak BenarPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016; dan3.
    Menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor Mei 2015 Nomor00003/167/15/057/16 tanggal 24 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: nihil Jumlah yang masih harus dibayar: nihilMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 12 Juli 2017;Halaman 2 dari 9 halaman.
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4150 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CARGILL INDONESIA;
7629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11
    /057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.
    Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057
    29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal
    Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057
Register : 11-02-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44863/PP/M.IV/15/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10219
  • Putusan Put44863/PP/M.IV/15/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak PPh BadanTahun Pajak 2001Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20Terbanding
    November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakPemohon Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib PajakBanding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057/11 tanggal 6 September 2011;Menurut Majelis
    tanggal 6 Februari 2013,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : 01/II/WP/BND/PPhO1/PT.TJ/2013 tanggal 6 Februari 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP2214/WPJ.07/2012tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor: 00110/206/01/057
    serta kesimpulanMajelis tersebut di atas; mengingatUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; IMemutuskanMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2214/WPJ.07/2012 tanggal 20 November 2012, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2001 Nomor:00110/206/01/057
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Cbd
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Cibadak
Tergugat:
Salma Siti Nurhalimah
298
  • Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
    AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah (YMP) Halaman 2 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd 7 Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. AJB 057/2009 atasnama Salma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugatsampai dengan pinjaman lunas."
    Apabila Para Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarelakepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik NoAJB 057/2009 atas nama Salma Siti Nurhalimahyang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;Halaman 8 dari 22 halaman , Putusan Nomor 21
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah (YMP)e Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.
    AJB 057/2009 atas namaSalma Siti Nurhalimah tersebut disimpan pada Penggugat sampaidengan pinjaman lunas.e Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruhagunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk danatas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ParaTergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan.
    (seratus meterpersegi) (Bukti P.5) dan bukti P.4 ini didukung juga oleh bukti P.6 dan bukti P.7;Menimbang , bahwa Akta Jual Beli Nomor 057 / 2009 dengan luas 100M?
Register : 20-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA PARIGI Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 11 Maret 2015 — penggugat tergugat
105
  • SALINANNomor 057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer(Perawat) pada Puskesmas Sumber Kecamatan ParigiSelatan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Anak yangberalamat di
    No.057/Pdt.G/2015/PA.Prgi. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana tercantumdalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/XII/2012 tertanggal 18Desember 2012;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian Penggugat dan Tergugattinggal di kediaman bersama sampai berpisah;.
    No.057/Pdt.G/2015/PA.PrgiBerdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepadaPenggugat (Penggugat);3.
    No.057/Pdt.G/2015/2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);4.
    No.057/Pdt.G/2015/
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA FAK FAK Nomor 57/Pdt.P/2016/PA.FF
Tanggal 28 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
130
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I danPemohon II Nomor: 057/Pdt.P/2016/PA. FF. gugur;
    2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000 ( Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PT. INDONESIA TRI SEMBILAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding; Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Nomor 00041/207/12/057
    uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT092293.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.07/2015 tanggal10 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor 00041/207/12/057
    Dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding;Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP377/WPJ.07/2015 tanggal 10 Februari 2015 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00041/207/12/057/13 tanggal 18November 2013 Masa Pajak Maret 2012, atas nama: PT IndonesiaTri Sembilan, NPWP 02.192.861.9057.000, beralamat di NgoroIndustri Persada Blok S1, Lolawang,
    /13 tanggal 18 November 2013 atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.192.861.9057.000; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan(Kredit Pajak Atas PPN Jasa Luar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00Terkait Dengan Koreksi PPN JLN Yang Telah Diterbitkan SKPN PPNJLN Nomor 00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
    Putusan Nomor 241/B/PK/Pjk/2021Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Kredit Pajak Atas PPN JasaLuar Negeri) Sebesar Rp412.380.000,00 Terkait Dengan Koreksi PPNJLN Yang Telah Diterbikan SKPN PPN JLN Nomor00045/577/12/057/13 Tanggal 18 November 2013 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
17860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006155.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat
    dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01376/NKEB/WPuJ.07/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28,Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00604/207/16/057/18 tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober2016 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057/18tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Oktober 2016 karenaHalaman 3 dari 7 halaman.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01376/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00604/207/16/057
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1130 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
9619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005611.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal
    28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019,tanggal 6 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00596/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016 karena Permohonan Wajib Pajak atas nama, PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000
    Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00596/207/16/057
    /18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Januari2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01048/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 6 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00596/207/16/057
Register : 28-05-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 115_Pdt.P_2014_PN.Bpp
Tanggal 10 Juni 2014 — Gunung Polisi No. 18, RT. 057, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
184
  • Gunung Polisi No. 18, RT. 057, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
    Gunung Polisi No. 18, RT. 057, KelurahanBaru llir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,selanjutnya disebut sebagai : PEMOHOWN ;
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KHRISNA DUTA
178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/2018Adapun alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan Gugatanini dapat diuraikan melalui penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan padatanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman,di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamatPenggugat yang lama tidak lagi dipakai
    karena perusahaan sudah tidakberoperasi.Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugatdikarenakan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor: 00002/207/11/057/16 tersebuttidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman,faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam suratpemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada KepalaKPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016(Lampiran3).Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan
    Salinan SKPKB tersebutkemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4(Lampiran4).Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugatberkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 danmengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2011 Nomor:00002/207/11/057/16 pada tanggal 11 Agustus 2016.
    Tergugat Nomor S622/WPJ.07/2017 tanggal 08 Februari 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16 tanggal20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011, atas nama: PT KhrisnaDuta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan GunungAgung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya NegaraNo. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehinggaperhitungan Pajak Pertambahan
    Putusan Nomor 2534/B/PK/Pjk/20183. 2.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00002/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Februari 2011,atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000,beralamat di JI. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamatkorespondensi JI.