Ditemukan 51517 data
13 — 1
Pemohon I dan Pemohon IJ membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikantersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
120 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan kasasi tersebuttidak dapat dibenarkan, karena atas perbuatan Terdakwa in casu tidakdidakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Penuntut Umummendakwakan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkaraTerdakwa di persidangan mendasari surat dakwaan Penuntut Umumtersebut.
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
14 — 1
HARJO SUWARNO sesuai dengan adat kebiasaanmasyarakat setempat khususnya di daerah wilayah Kabupaten CilacapPenetapan Nomor 0149/Pdt.P/2015/PA.Clp.Halaman 5 dari 8 halaman Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama dalam rangka untukkepentingankepentingan Pemohon ; 22222 nne nceMenimbang, bahwa dari faktafakta tersebut, Pemohon mempunyainama Pemohon dan bukan SUNARTI binti HARJO SUWARNO yangtercatat dalam akta cerai Pemohon; Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan masyarakatsetempat tersebut dan mendasari
7 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
11 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
12 — 1
Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;aaa Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
13 — 1
diubah denganUndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 0
surat serta keterangan saksisaksitersebut, Pemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi,kecuali tetap pada permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;4Menimbang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini makacukuplah di tunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atasperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
14 — 0
uraianpenetapan ini cukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dan P.5.menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di WilayahSurabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 0
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.4 menunjukkan bahwaPara Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Surabaya, karenaitu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 0
keterangan saksisaksitersebut, Pemohon membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukansuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkanpenetapan;ae Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;ronan Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 1
Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Nomor : 979/59/III/1987 tanggal 21 Maret 1987;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada 21 Maret 1987 telahmelangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 979/59/III/1987 tanggal 21 Maret 1987, ternyata namadan
10 — 1
Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon
dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah tidurdalam satu kamar walaupun belum pernah melakukan hubungan biologislayaknya Suami isteri, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti
16 — 11
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannyaitu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan,maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
No. 233/Pdt.G/2021/PA.Blpperkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa danmengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligusdijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatsesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang
Terbanding/Terdakwa : Mahendra Kristiyono
69 — 48
Bahwa sebagaimana putusan Yudex factie hal. 32, Yudexfactie telah mendasari pasal 14a KUHP sebagai dasarpemidanaan penjatuhan hukuman percobaan terhadapTerdakwa tanpa menyebutkan ayat dari pasal yang mengaturtentang hukuman percobaan dari 5 (lima) ayat yangterkandung dalam pasal 14a dan ayat yang mengatur tentangpenjatuhan hukuman percobaan adalah ayat (1), tetapiYudexfactie hanya menuliskan pasal 14a tanpa diikuti ayatyang mengaturnya yaitu ayat (1), sehingga dengan tidakdipenuhinya ketentuan tersebut
Yudex factie hanya mendasari bahwa Terdakwatelah meyesali perbuatannya dan merupakan satusatunyaprajurit di Pendam I/BB yang mempunyai keahlianmengendalikan dan mengoperasikan drone.
171 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibebaskan dari segala dakwaan.Bahwa benar walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namunperbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena disampingtelah melanggar kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan norma agama serta tatakehidupan masyarakat juga telah melanggar disiplin dan tata kehidupan prajurit,maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman disiplin prajurit.Bahwa benar karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantasdilakukan oleh seorang prajurit, maka dengan mendasari
ketentuan Pasal 189 Ayat(4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikanmenurut saluran hukum disiplin prajurit.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterUtama Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari Pasal 239 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun1997"menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana
80 — 31
hadir di persidangandan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat iniTerdakwa tidak diketahui keberadaanya serta sudah diupayakanuntuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernahditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sangguplagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk prosespercepatan penyelesaikan perkara sesuai azaz Peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertionyaadministrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplinSatuan, maka dengan mendasari
WB.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat(1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangandengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka olehkarena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannyadan dengan mendasari
22 — 12
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatMenimbangmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/
86 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peri keadaan palsu, yakni orang yang tidak mempunyai jabatan mengakudan bertindak sebagai yang mempunyai jabatan dalam suatu instansitertentu;Bahwa terhadap perihal ini, Judex Facti dalam pembuktiannya hanya melihatunsur rangkaian kebohongan dengan mendasari pada keterangan saksiDjamhari Suila; tanpa mempertimbangkan dan mendasari fakta tentang darimana saksi korban mendapatkan informasi tentang keberadaan paketpekerjaan dalam perkara a quo yang kemudian meyakinkan saksi korban untuksecara serius