:Bahwa objek permohonan seharusnya hanya mengatur normatentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasionalserta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, namun faktanya objekpermohonan memuat aturan (norma baru) pembentukan LMKNasional Pencipta dan LMK Nasional Pihak Terkait (N huruf besar,selanjutnya disebut sebagai LMKN) tanpa dilengkapi dengansyaratsyarat, cara pembentukan, siapa yang membentuk tetapimemiliki Kewenangan menarik, menghimpun dan mendistribusikanroyalti dari Pengguna yang bersifat

komersil;Bahwa norma pembentukan LMKN Pihak Terkait tidak bersumberdari UHCH tetapi akibat kekeliruan penafsiran Termohon atas Pasal89 UUHC, sehingga pembentukan norma dalam objek permohonanadalah cacat norma (hukum);Halaman 13 dari 26 halaman.

Pembentukan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 Tidak SesuaiDengan Hukum;31.

Bahwa Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan menyatakan:Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harusdilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan;b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaianantara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e)Halaman 17 dari 26 halaman.

:Dalam penjelasan disebutkan: Huruf c Yang dimaksud denganasas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalahbahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan harusbenar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuaidengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan;Bahwa pembentukan objek permohonan menurut Pemohonmelanggar Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki Dan MateriMuatan, karena Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan DaerahTingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah UndangUndangNomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat ISulawesi UtaraTengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94TNLNRI Nomor 2687) Menjadi UndangUndang.

(Bukti.P.5) ;b Bahwa meskipun dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan DaerahTingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah UndangUndang No. 47 PRPTahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah DanDaerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 No. 94 TNLNRI Nomor 2687) menjadi undangundang, tidakmencantumkan

Dimana padabagianpenjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalahbahwa dalam proses Pembentukan peraturan perundangundangan mulai dariperencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifattransparan dan terbuka.

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat ISulawesi Tenggara Dengan Mengubah UndangUndang No. 47 PRP Tahun 1960Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah Dan Daerah TingkatI Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964No.7) Menjadi undangundang, dan oleh karena itu pasalpasal tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat ;3 Menyatakan Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah danHal

PeraturanPerundangundangan tentang Pembentukan Daerah, dan b.

siapa saja orang yang menjadipanitia pembentukan BPD Lebani Waras, tidak ada surat keputusanKepala Desa Lebani Waras yang diumumkan secara terbuka untuk umum,tidak ada pengumuman yang ditempelkan di kantor Desa Lebani Warasmaupun yang disampaikan lewat selebaran yang diketahui semua wargaDesa Lebani Waras, baik di balai Desa, di RWRW maupun di RTRT.sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Peratuean PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;Bahwa, menurut pasal 57 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten GresikNomor 12 tahun 2006, Panitia Pembentukan BPD mempunyai tugas :a.

Mengajukan rencana biaya pembentukan BPD;c. Melaksanakan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calonanggota BPD;d. Melaksanakan proses musyawarah;e.

Dan Calon anggota BPDsebagiamana dimaksud diajukan dari masingmasing dusun kepadapanitia pembentukan BPD;Bahwa, seharusnya Panitia pembentukan BPD melakukan pendaftarandan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuaipersyaratan dan hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana tersebutdiusulkan oleh Panitia Pembentukan BPD kepada Kepala Desa untukditetapkan sebagai anggota BPD pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) PeraturanDaerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006;Bahwa, menurut asas Kecermatan

Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015SurabayaBahwa, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang padapokoknya menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis;Bahwa, berdasarkan datadata terkait pembentukan BPD ternyataPara Penggugat tidak termasuk orang yang mewakili musyawarah ditingkat dusun

(Bukti P11);YD un fF W WN1 Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dalamPasal 5 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 adalah bahwasetiap pembentukan peraturan perundangundangan harusmempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;Z Bahwamenurut penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor146 Tahun 2000, fasilitas yang diatur dalam Pasal butir 4 dan 5di maksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasionalyang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air danperikanan.

;Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 danPasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 diuji dengan UU 18/2000 sebagai aturanperundangundangan yang memberikan amanat pembentukan PeraturanPemerintah tersebut yang juga menjadi dasar penerbitan Keputusan MenteriKeuangan dimaksud, bukan diuji dengan UU 12/2011;Halaman 31 dari72 halaman.

Ltd, Singapore, maka sesungguhnya tujuanPasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 yangsalah satunya adalah mendorong pengembangan armada nasional dibidangangkutan udara tidak tercapai sehingga keringanan perpajakan sudahsepantasnya tidak diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak;9 Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 UU 5/2011 yang padapokoknya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundangundanganyang baik adalah yang memiliki kejelasan tujuan.

Sedangkan pembentukan KMK 370/2003 yang jugadimohonkan pengujian oleh Pemohon merupakan amanat langsung dari PP38/2003;Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 danPasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 diuji dengan UU 42/2009 sebagai aturanperundangundangan yang memberikan amanat pembentukan PeraturanPemerintah tersebut yang juga menjadi dasar penerbitan Keputusan MenteriKeuangan dimaksud, bukan diuji dengan UU 12/2011;17 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa

Ltd., Singapore, maka sesungguhnyatujuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK370/2003 yang salah satunya adalah mendorong pengembangan armadanasional di bidang angkutan udara tidak tercapai sehingga keringananperpajakan sudah sepantasnya tidak diberikan kepada Pengusaha KenaPajak;27 Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 UU 5/2011 yang padapokoknya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundangundangan yang baik adalah yang memiliki kejelasan tujuan.

Sungguh tidak adil.Ditinjau dari legal drafting (pembentukan peraturanperundangundangan) sebagaimana diatur dalam UUHalaman 30 dari 74 halaman.

Putusan Nomor. 73 P/HUM/2013No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan, pembentukan Pasal 41dimaksud, menurut Pemohon adalah:1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.Melanggar asas kelembagaan sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan karena seharusnyaketentuan tersebut yang substansinyamemberikan kewenangan publik yang bersifatmutlak dan bisa menimbulkan akibat hukum yangsifatnya memaksa seharusnya dimuat dalam UUKUP bukan di PP No

Bahwa ditinjau dari sudut pembentukan peraturan perundangundangan (legal drafting) Pasal 29 ayat (3) PP No. 74 Tahun 2011juga tidak sesuai dengan:a.

Bahwa dilihat dari asasasas Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang baik sebagaimana diatur dalamPasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanHalaman 45 dari 74 halaman.

Pasal 29 ayat (3) PP No 74 Tahun 2011 itu bertentangan denganPasal 25 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU KUP dan jugabertentangan dengan Pasal 5 jo Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.2.5.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimanatercantum dalam Lampiran I angka VI tentang Pembentukan DewanPendidikan Nomor 1 tentang Prinsip pembentukan yang pada huruf amenyatakan tentang ketransparanan, akuntabilitas dan demokratis.

Sertanomor 2 tentang mekanisme pembentukan pada angka 2 menyebut bahwaPanitia Persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikandengan langkahlangkah sebagai berikut :a Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat termasuk MajelisPendidikan Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan LuarSekolah tentang Dewan Pendidikan menurut Keputusan ini ;g111213Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulandari masyarakat ;Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan

pendidikan ;Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati / Walikota ;Bahwa Panitia seleksi tidak mengumumkan namanama calon DewanPendidikan Nasional Kota Batam kepada masyarakat sebagaimana dimaksudpada Lampiran nomor urut 2 angka 2 huruf d Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan tidak diumumkan melalui Media cetak, Elektronik dan Lamanseperti dimaksud pada Pasal 192 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 tentang Rekruitmen Calon Anggota ; Bahwa Surat Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan

Tata UsahaNegara dan tindakan hukum Tata Usaha Negara dimaksud, termasuk dalamtindakan sepeti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa aquo danmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidakdilaksanakan atau tidak dipenuhinya prosedur pembentukan

Namun, oleh karenatindakan Tergugat yang tidak adil dan pilih kasih dalam penerimaan DewanPendidikan Nasional Kota Batam Periode 2011 2016 tersebut, jelas telahmengubur impian dan harapan Penggugat untuk meningkatkan mutu danprofesionalitas Pendidikan Nasional, dengan kata lain tindakan yang telahdilakukan oleh Tergugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat ;Bahwa Keputusan Walikota Batam tentang Pembentukan Dewan PendidikanNasional Kota Batam Periode Tahun 2011 2016, diketahui oleh Penggugatdari

kelompok KB pria di kabupaten/kotasenilai Rp. 650.000;Pembentukan kelompok BKB paripurna senilai Rp. 13.200.000;Orientasi BKB holistic integrative bagi pengelolaHalaman 4 dari 29 halamanPutusan Perkara Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PT PALdi kabupaten/kota senilal Rp. 5.120.000;32.

Pembentukan kelompok BKR paripurna senilai Rp. 6.600.000;33. Pembentukan dan pengembangan PIK remaja/mahasiswa senilai Rp. 7.500.000;34. Pemilihan PIK unggulan tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 6.980.000;35. Pembentukan kelompok BKL paripurna senilai Rp. 6.600.000;36. Pendampingan kelompok UPPKS kabupaten/kotasenilai Rp. 550.000;37. Sosialisasi pusat pelayanan keluarga sejahteraterpadu tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 9.130.000;38.

Pembentukan kelompok KB pria di kabupaten/kota senilali Rp. 650.000;8. Pembentukan kelompok BKB paripurna senilai Rp. 13.200.000;9. Orientasi BKB holistic integrative bagi pengeloladi kabupaten/kota senilai Rp. 5.120.000;10. Pembentukan kelompok BKR paripurna senilai Rp. 6.600.000;11. Pembentukan dan pengembangan PIK remaja/mahasiswa senilai Rp. 7.500.000;12. Pemilihan PIK unggulan tingkat kabupaten/kotasenilai Rp. 6.980.000;13. Pembentukan kelompok BKL paripurna senilai Rp. 6.600.000;14.

Pembentukan kelompok KB pria di kabupaten/kota senilalPembentukan kelompok BKB paripurna senilaiOrientasi BKB holistic integrative bagi pengeloladi kabupaten/kota senilai10. Pembentukan kelompok BKR paripurna senilaiRp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.6.560.000;6.680.000;4.200.000;2.370.000;5.000.000;1.730.000;650.000;13.200.000;5.120.000;6.600.000;Halaman 16 dari 29 halamanPutusan Perkara Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PT PAL11. Pembentukan dan pengembangan PIK remaja/mahasiswa senilai Rp. 7.500.000;12.

Pembentukan kelompok BKL paripurna senilai Rp. 6.600.000;14. Pendampingan kelompok UPPKS kabupaten/kota senilai Rp. 550.000;15. Sosialisasi pusat pelayanan keluarga sejahteraterpadu tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 9.130.000;16. Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan keluargasejahtera terpadu tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 1.875.000;17. Dukungan bagi petugas pengelola pusatpelayanan keluarga sejahtera terpadu tingkatkabupaten/kota senilal Rp. 3.230.000;18.

Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Termohon Tidak SesuaiDan Bertentangan Dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan Serta UndangUndang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;i. Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangPengelolaan Sampah dan Pembentukan PeraturanPerundangUndangan:14.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2019pelanggaran atas asas dalam pembentukan suatuPerundangUndangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal5 huruf C UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan yang mengatursebagai berikut:Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harusdilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PeraturanPerundangundangan yang baik, yang meliputi:a. kejelasan tujuan;b. ...;c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan:20.

Hal ini merupakan suatu bentukpenyelundupan hukum dan manipulasi dalam pembentukan ObjekSengketa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf CUndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan yang secara jelas mengatur,bahwa dalam pembentukan ketentuan dalam Objek Sengketadiwajibkan untuk terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan, dimana Objek Sengketa sangat jelas terdapatpertentangan antara isi dan judul;Bahwa adapun yang diatur dalam UndangUndang

Putusan Nomor 36 P/HUM/2019tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia;Membatalkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik karenabertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia

Putusan Nomor 36 P/HUM/2019dalam rangka meminimalisasi atau) menghindari ancaman terhadappencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;sehinga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ketentuan obyekHUM a quo tidaklan melanggar asas dalam pembentukan suatuPerundangUndangan yakni kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materimuatan dalam ketentuan Pasal 5 huruf C UndangUndang Nomor 12 tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimanadidalilkan Para pemohon Oleh karena kata Pengurangan

Putusan Nomor 67 P/HUM/2015Alasan Dan Pertimbangan Hukum Pemohon;A.Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 TentangPengupahan Bertentangan Dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;1.Bahwa Kementerian Tenaga Kerja RI tidak pernah melakukansosialisasi mengenai isi Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 78Tahun 2015 kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh termasukPemohon, sehingga Pemohon tidak bisa memberikan masukansecara tertulis dalam Pembentukan

Tidak sesuai dengan Asas Kelembagaan (Pejabat PembentukPeraturan Perundangundangan yang tepat) sebagaimana diaturdalam Pasal 5 huruf b UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Pembentukan peraturan/ketentuan mengenai Verifikasi a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 5 dan 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan;20.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa oleh karena itu PP Nomor 78 Tahun 2015 yangkedudukannya dibawah undangundang seharusnya tidak bolehbertentangan dan juga tidak boleh mengurangi/menambahketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Bahwa dilihat dari AsasAsas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, maka Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 78 Tahun 2015 jugatidak

Pembentukan peraturan/ketentuan mengenai Peninjauankomponen jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5(lima) tahun a quo tidak memenuhi ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6 dan 7 UU Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung YangMulia yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Uji Materiil a quountuk memutuskan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanyamencabut Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 78

Bahwa, yang menjadi pokok Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara iniadalah : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak transparan,Penempatan TPS yang tidak kordinatif, Pengumuman pendaftaran yang tidakkomunikatif, dan lainlain;. Bahwa, dari semua halhal yang dikeluhkan oleh Penggugat tersebut diatas,bersifat subyektif, sehingga menimbulkan pradugapraduga yang negatifterhadap Panitia Pemilinan Kepala Desa Sabunten;4.1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten :a.

Bahwa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sabunten dimulaipada tanggal 30 Juni 2019 yakni pada Rapat Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sabunten Kecamatan Sapeken KabupatenSumenep oleh BPD Desa Sabunten. Rapat Pembentukan Panitia tersebutdihadiri oleh 50 (lima puluh) orang diantaranya adalah : Anggota BPD,Kepala Desa, Perangkat Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, dan TokohPemuda, sebagaimana yang tertuang didalam DAFTAR HADIR RAPATtertanggal 30 Juni 2019; Bukti bertanda T 1.b.

Bahwa, hasil dari Rapat Pembentukan Panitia tersebut dituangkan dalamKEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATA DESA NOMOR188/KEP/435/BPD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHANKEPALA DESA Tanggal 30 Juni 2019 beserta Lampirannya; Buktibertanda T 2.c.

Bahwa, pembentukan Panitia yang telah diuraian tersebut diatas telah sesuaidengan pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 yang berbuny!

:Pasal 12 :1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalampasal 11 huru b dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersamaPemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsurPerangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Unsur Masyarakat Desa.3) Setelah Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihanmenetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal

Bahwa Penggugat mendapat atau mengetahui Surat KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City KotaAdministratif Jakarta Pusat yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 24Februari 2014.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The JakartaResidence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota AdministratifJakarta Pusat yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 24 Februari 2014:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The JakartaHalaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2016Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi JakartaPusat;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24Februari 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial CampuranApartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin CityKota Administrasi Jakarta Pusat:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014, tanggal 24 Februari 2014,tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City KotaAdministrasi Jakarta Pusat;3.

Sumber jaya pulau baai bengkulu tertanggal bengkulu 23 Februari 2021 ( foto copy )

Untuk menunjang pembentukan perundangundangan diperlukan peran tenaga fungsional yangberkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah,dan merumuskan rancangan peraturan perundangundangan;Agar dalam pembentukan perundangundangan dapatdilaksanakan, secara berencana, maka PembentukanPeraturan Perundangundangan perlu dilakukanberdasarkan Program Legislasi Daerah.

Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam hurufF angka 1.2 yang mendalilkan proses pembentukan Perda a quomulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasantidak bersifat transparan dan terbuka adalah tidak benar. Perda aquo dalam proses pembentukannya telah sesuai mekanisme danprosedur sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 10Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangundanganjis.

Pembentukan Perda a quo tentang RTRW ProvinsiJateng tahun 20092029 sebagaimana diakui dan menjadi dalilkeberatan Para Pemohon mengenai kronologis penyusunan RTRWadalah benar karena Termohon dalam proses pembentukan Perdaa quo telah melalui tahapan atau proses sesuai peraturanperundangundangan termasuk telah melibatkan masyarakatsebagaimana diamanatkan Pasal 53 UndangUndang Nomor 10Tahun 2004.

Bahwa berkaitan dengan asas keterbukaan, di dalamPenjelasan Pasal 5 huruf 9 UndangUndang Nomor 10 Tahun2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalamproses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dariperencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifattransparan dan terbuka.

PERATURAN DAERAH A QUO TIDAK BERTENTANGANDENGAN PASAL 53 UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PEAUNDANGUNDANGAN DAN PASAL 60 SERTA 65 UNDANGUNDANGNOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.1.

Didi Hot Bagas Sitorus ) adalah siswaDiktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara Kepolisian Negara RepublikIndonesia) Tahun Ajaran 2016 yang didik di Sekolah Polisi Negara (SPN) PoldaSumut dengan Nomor Siswa (NOSIS) 1996063608128 Peleton 3/2/A;Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, adanya laporan dari wargamasyarakat Kec.

Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada PimpinanPolri dan Staf Polda Sumut dengan tembusan Menpan RB,Kapolri, Kapoldasu,Kabid Propam dan Ka SPN Polda Sumut, bahwa sebelum Pemohon diterimamasuk sebagai siswa Diktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara KepolisianNegara Republik Indonesia), Pemohon melakukan dugaan tindak pidana pencuriankabel milik PT.

siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 di SPN PoldaSumut, Termohon Il dengan surat Nomor :B/103/I/2017 tanggal 13 Februari 2017yang ditujukan kepada Termohon agar menerbitkan Surat Keputusan untukmemberhentikan siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA. 2016 atasnama Didi Hot Bagas Sitorus Nosis 19960608128 Pleton 3/2/A (ic.Pemohon);Bahwa atas surat Termohon Il Nomor :B/103/I/2017 tanggal 13 Februari2017 tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Kepala KepolisianDaerah

:Juklak/15//1995 tanggal 17 Januari 1995 tentangPengeluaran Siswa, adalah dalam hal siswa Diktuk Bintara Polri yang melakukanpelanggaran disiplin atau pidana di dalam Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri,pada saat mengikuti Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri sedangkan dalamperkara a quo Pemohon diberhentikan dan dikeluarkan dari siswa Pendidikan danPembentukan Bintara Polri karena sebelum Pemohon diterima sebagai Calon siswaPendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 Pemohon melakukan

T.I dan Ik8;9.Notulen Sidang Wantukdiklat Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi TA.2016 an.

Per003/A/JA/01/2009 tentangPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihnan Pembentukan Jaksa (PPPJ),jelas menyebutkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan JaksaPendahuluan diselenggarakan selama 1 (Satu) tahun, Pendidikan danPelatihnan Pembentukan Jaksa lanjutan diselenggarakan selama 4 (empat)Bahwa jelas berdasarkan pasal 1 ayat (8) Perja Nomor.

(vide Daftar Bukti P.5) Bahwa Pemohon juga mengikuti Seleksi Calon Peserta Pendidikan danPelatihnan Pembentukan Jaksa tahun anggaran 2016, tetap saja tidakdiloloskan Rekrutmen untuk Diklat.

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 57 Seharusnya PNS Sarjana Hukum saat Pertama kali melamar, menjadiYuana Wira/Golongan III/A dan diwajibkan lulus Pendidikan danPelatihan Pembentukan Jaksa, sehingga dapat menduduki JabatanFungsional Jaksa. Karenayang dapat meduduki Pendidikan danPelatihan Pembentukan Jaksa paling rendah hanya SarjanaHukum,Bukan Sarjana, Magister, Doktor, Profesor, selain Bidang Hukum.

Biar samaPendidikan Sarjana Hukum dan PPPJ nya karena dibatasi usia.Bahwa jelas semua PNS Kejaksaan diwajibkan untuk bekerja denganJabatan Tata Usaha terlebih dahulu meskipun belum pernah mendudukiPendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Sampai kapan Pemerintahan Indonesia menjadi milikGolongan, bukan milik seluruh Warga Negara Indonesia, dalam undangundang hukuman teringan masalah berat seperti Narkotika hanyahukuman 4 tahun, Salah Apa Pemohon sampai 10 tahun tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Bahwa dalam perkara a quo jelas hanya Sarjana, Magister, Doktor, Profesor di bidang hukum yang dapat menduduki Jabatan FungsionalJaksa setelah lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pembentukan Jaksa.

No. 1708 K/Pid.Sus/20189)6))8)9)Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011tertanggal 9 Maret 2011;Fotokopi Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiritertanggal 19 Mei 2011;Fotokopi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan BibitKayu Hitam Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan TahunAnggaran 2011 beserta dokumen pencairan;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor2/7Ml/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah

Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2011 tertanggal 1 Februari 2011;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah

KabupatenKepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 5 Agustus 2009;10)Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/JasaLingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal11 Mei 2010;11)Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;12)Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;13)Fotokopi Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap PembahasanRAPBD Tahun Anggaran 2011

Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2011 tertanggal 1 Februari 2011;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia PemeriksaBarang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan SelayarTahun Anggaran 2010 tertanggal 22 April 2010;Hal. 9 dari 11 hal.

No. 1708 K/Pid.Sus/20189) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah KabupatenKepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011 tertanggal 5 Agustus 2009;10)Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/JasaLingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal11

Bagian Menimbang Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P2) adalahperaturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum,yang kedudukannya berada di bawah undangundang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan juncto Pasal 1ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01

Bagian Menimbang Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 12 Tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P3)adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secaraumum, yang kedudukannya berada di bawah undangundang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan

Putusan Nomor 15 P/HUM/2016umum, yang kedudukannya berada di bawah undangundangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga 2 (dua) Objek HUM aquo termasuk jenis peraturan perundangundangan di bawah undangundang.Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Peraturan PerundangUndangan Bagian B3 menjelaskan pokok pikiran padakonsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yangmenjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturanperundangundangan tersebut yang penulisannya ditempatkansecara berurutan dari filosofis, yuridis dan sosiologis.Unsur Filosofis, menggambarkan bahwa peraturan yangdibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, danHalaman 22 dari 32 halaman.

Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku.Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon dalam permohonannyaharus menjelaskan norma hukum dalam bagian Peraturan KPUNomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun2015 yang dinilai bertentangan dengan UndangUndang Nomor15 Tahun 2011, namun faktanya Pemohon tidak menjabarkanmateri muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun2015 yang dianggap' bertentangan dengan

longsoran dan = pembentukan badan ruaspangian,tombang, rumah batu, partomuan dan sopan lokasi kec.mapat tunggulselatan.21) 1 (Satu) rangkap surat perjanjian (kontrak) Nomor: 03/SP/DSPBNPB/BPBDPAS/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang kegiatan penanggulangan transisikepemulihan pada badan pananggulangan bencana daerah kabupatenpasaman, pekerjaan pembuangan longsoran dan pembentukan badan ruasHal 5 dari 196 Putusan No : 10/Pid.SusTPK/2019/PN.Pdgpangian, tombang, rumah batu, partomuan dan sopan, lokasi

Mapat TunggulSelatan pelaksana hasbullah;6) Pembuangan Longsoran dan Pembentukan Badan Jalan Ruas Pangian,Tonang, Rumah Batu, Partomuan dan Sopan Kec.

SWARA MANDIRI;Bahwa Untuk Kegiatan Pembuangan Longsoran / Pembentukan badan JalanRuas Pangian, Tombang, Rumah Batu, Partomuan dan Sopan dimasukan ProfilCV.

Swara Mandiri;Bahwa Sebetulnya yang mengerjakan proyek pekerjaan pembuangan longsorandan pembentukan badan ruas pangian, tombang, rumah batu, partomuan dansopan lokasi kec.

Mapat Tunggul Selatan yangdikerjakan oleh Hasbullah Nasution, Pembuangan longsor dan pembentukan badanjalan ruas Pangian, Tonang, Rumah batu, Partomuan dan Sopan, Kec.

GM CHANDRA PANGGABEAN ada juga membicarakantentang aksi damai ke DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk memintaDPRD agar segera melaksanakan rapat paripurna pembentukan PropinsiTapanuli ;Pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 sekira pukul 16.00 Wib tepatnyadi dalam rumah Terdakwa di Jl. Sei Arakundo No. 5 Medan SunggalTerdakwa menyuruh MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK danERWIN JOSUA K.

TARIGAN untuk mengumpulkan massa dari DesaPatumbak sebanyak 50 orang untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hariSelasa tanggal 03 Pebruari 2009 di gedung DPRD Propinsi SumateraUtara bergabung dengan masa Protap pembentukan Propinsi Tapanuli ;Kemudian MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K. TARIGAN menyetujuinya karena MASRUL PARULIAN SIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K.

GM CHANDRA PANGGABEAN untukmenghadiri rapat panitia pembentukan Propinsi Tapanuli yang akandiadakan di Hotel Grand Antares tetapi saksi tidak hadir karena sibuk ;Kemudian pada tanggal tidak diingat juga Ir.

TARIGAN untuk mengumpulkan massa dari DesaPatumbak sebanyak 50 orang untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hariSelasa tanggal 03 Pebruari 2009 di gedung DPRD Propinsi SumateraUtara bergabung dengan masa Protap pembentukan Propinsi Tapanuli ;Kemudian MASRUL PARULIAN SIMBOLON Alse JACK dan ERWINJOSUA K. TARIGAN menyetujuinya karena MASRUL PARULIANSIMBOLON Als JACK dan ERWIN JOSUA K.

Bahwa dan jalannya persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut : Bahwa Terdakwa hadir sebagai undangan, bukan anggotapanitia pembentukan PROTAP.Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 833 K/Pid/2010 Bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwaTerdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanatau tindakan anarkis lainnya.b.

Biaya Pembentukan PPK,PPS dan KPPS:Hal. 18 dari 101 hal. Put.

Pembentukan PPS:Bahwa yang melaksanakan pembentukan PPS adalah PPK dan terdapatPPK yang menerima biaya pembentukan PPS dan terdapat PPK yangtidak menerima biaya pembentukan PPS oleh KPUD KabupatenHalmahera Timur, dengan rincian:1. PPK Kecamatan Wasile mendapat biaya pembentukan PPS sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);PPK Kec. Wasile Tengah, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Wasile Utara, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec.

Wasile Timur, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;ye fFPPK Kec. Selatan, mendapatkan biaya pembentukan PPS sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);6. PPK Kec. Kota Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;7. PPK Kec. Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;8. PPK Kec. Maba Tengah, tidak mendapat biaya pembentukan PPS;9. PPK Kec. Maba Selatan, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;10. PPK Ke.

Pembentukan PPS:Bahwa yang melaksanakan pembentukan PPS adalah PPK dan terdapatPPK yang menerima biaya pembentukan PPS dan terdapat PPK yangtidak menerima biaya pembentukan PPS oleh KPUD KabupatenHalmahera Timur, dengan rincian:Hal. 49 dari 101 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/20151. PPK Kec. Wasile mendapat biaya pembentukan PPS sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);2. PPK Kec. Wasile Tengah, tidak mendapatkan biaya pembentukanPPS;3. PPK Kec.

Wasile Utara, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Wasile Timur, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Selatan, mendapatkan biaya pembentukan PPS sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);PPK Kec. Kota Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Maba, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Maba Tengah, tidak mendapat biaya pembentukan PPS;PPK Kec. Maba Selatan, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;5 Pn oO0. PPK Ke.