Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1IV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Beru, KecamatanBrang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;= Pengadilan Agama tersebut ;= Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;= Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal09 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang,Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan untukHal. 1 Perkara No: 057

Penggugat Nomor:5207086412840001, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan olehKabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel denganHal. 3 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.TlgMaterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;.

orang anak;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun saat ini sudah berpisah .Bahwa penyebab perpisahan karena saat 1 tahun Penggugat menjadiTKW di Saudi Arabia Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamanlain berasal dari Sekongkang;Bahwa Penggugat pergi ke Saudi Arabia tahun 2008 seijin Tergugat danpulang tahun 2010 ke rumah orangtuanya;Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, saatTergugat berkunjung ke rumah saudaranya;Hal. 5 Perkara No: 057

,MH sebagai hakim hakimAnggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidangHal. 13 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlgterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota sertaMuhammad Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri olehPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;Ketua MajelistidImran, S.Ag.,MHHakim Anggota Hakim Anggotatid tidNurul Fauziah, S.AgUnung Sulistio Hadi, S.HI.,MHPanitera PenggantitidSITI AISYAH, SHPerincian Biaya Perkara :1.

Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 381.000,00Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinyaPengadilan Agama TaliwangPANITERATAMJIDULLAH, S.H.Hal. 15 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlg

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UUKUP = Rp0,00;atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang,

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117353.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00360/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3446 /B/PK/Pjk/2018Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/PA ArsotsBSS NASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara:Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempattinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.menggugatTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggaldi Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.Pengadilan

Agama tersebut.telah membaca dan mempelajari berkas perkara.telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 057/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal15 September 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama :1. Anak 1 umur 23 tahun2. Anak 2, umur 21 tahun, keduanya berada dalam pemeliharaanPenggugat..

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars.Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentangMediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidakpernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwaperkara ini tidak layak dimediasi.Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelismembacakan surat gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaiberikut:e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun2009 dan sejak awal tahun 2012 telah berpisah

No. 057/Pdt.G/2015/PA Ars. Hakim Anggota Ketua MajelisTtdTtdKhairil, S. Ag. Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. Hakim AnggotaTtdAdam, S. Ag. Panitera Pengganti Ttd Hasmawati, S.H. Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 375.000,004. Redaksi :Rp 5.000,005. Meterai : Ro 6.000.00Jumlah Rp 466.000,00Terbilang: empat ratus enam puluh enam ribu RUPIAH

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01379/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006158.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016 karena Permohonan Wajib Pajak karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00606/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Juni 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Desember2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112305.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00003/304/10/057

29Oktober 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/10/057/15 tanggal

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00079/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/10/057

Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencariPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 1 dari6keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, akan tetapipenggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahuikeberadaan tergugat sekarang;7.

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dikabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 2 dari6Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah keponakan penggugatdan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 01;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua penggugatselama 2 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan

telah berusahamencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya,akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang ;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernahberhubungan lagi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut penggugat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Putusan Cerai Gugat, nomor: 057

Apalagi merekasudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah putus komunikasi antaraPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 4 dari 6keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hakhak dan kewajiban rumah tangga mereka,maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikatagorikan padapertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluargasejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal UU No. 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan

ENGKOS HAS YIM K, S.H.Hakim Anggota Panitera Penggantittd. ttd.Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6s dari6Drs. MOH. JAENURI, S.H. Drs. MOH. DJUARIPerincian Biaya Perkara : 1. hak kepaniteraan Rp. 30.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000 5. Materai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 341.000 ,(ratus empat puluh satu riburupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6 dari 6

Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak PPN Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015sebesar Rp9.744.650,00 seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86205/PP/M.XIA/99/2017, tanggal

28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Nikawa Textile Industry,

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Nikawa Textile Industry,NPWP 01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Tanah Abang, Jakarta

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP08501/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00518/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP08501/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 24 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00518/107/14/057/15 tanggal 4 September 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan

Putusan Nomor 3163/B/PK/Pjk/2018Bahwa diusulkan agar STP PPN Masa Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 380.107.941,00 dikurangkanmenjadi Nihil atau Dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90564/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan

Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIM IlMabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371,alamat korespondensi: Menara

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,20371, alamat korespondensi: Menara

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor :00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015 oleh Majelis HakimPengadilan

Putusan Nomor 4609/B/PK/Pjk/2020pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, maka berdasarkanpenjelasan dan informasi di atas, Penggugat sungguhsungguh berharapagar Pengadilan Pajak bersedia untuk mengabulkan permohonan GugatanPenggugat atasKeputusanTergugat NomorKEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 yang menolak untuk membatalkan Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2013 Nomor00239/107/13/057/15 tertanggal 30 Juni 2015sebesarRp58.130.000,00 danmengeluarkan

Terbandingmengajukansurat tanggapan tanggal28 Februari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86759/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal9 November 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00239/107/13/057

Denganmengadilisendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP08283/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak Nomor00238/107/13/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Agustus 2013, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01 Jalan

Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 9 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00239/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08120/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 9 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor : 00239/107/13/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak November 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Tohir yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangdengan Nomor: 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni 2010;4. Bahwa setelah menerima buku nikah, terdapat kesalahan tulis yaitu:Nama Pemohon: Sri Yuliati Ningsih binti M. Tohir. sedangkan yang benaradalah: Nama Pemohon: Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurusKartu.

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0546/057/VI/2010tanggal 14 Juni 2010, sebenarnya adalah: Nama Pemohon: Sri YuliyatiNingsih binti Moch. Tohir ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang;4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;5.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV2010 tanggal 14 Juni2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LowokwaruKota Malang, atas nama Fini Chusni Fauzi bin Moch. Kusnan dengan SriYuliati Ningsih binti M. Tohir, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P3;4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93214.BB tanggal 12 Agustus 2002atas nama Sri Yuliyati Ningsih, yang telah bermeterai cukup, cocok denganaslinya ditandai dengan P4;5.

Tohir)sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lowokwaru Kota Malang, Nomor : 0546/057/V1/2010 tanggal 14Juni 2010 (bukti P3) adalah satu orang;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untukmemberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga NegaraIndonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status

Tohir yangtercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/057/VV/2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malangtanggal 14 Juni 2010 adalah salah, sedangkan yang benar adalah namaPemohon : Sri Yuliyati Ningsih binti Moch. Tohir;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatanikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru KotaMalang;4.

Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/

057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112306.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/11/057

Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/1 1/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian ljin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; - Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBO pada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 dengan jalan memperlihatkan

September 2015,yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 320/PDT.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, berdasarkan KartuTanda Penduduk R.1 No. 21711247028090006, tanggal 18 September 2013 yangdikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam.e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah Catatan Sipildengan seorang lakilaki bernama : ANTONIUS NABABAN, berdasarkan Kutipanakta Perkawinan Nomor : 057

/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dolok Sanggul ;e Bahwa di dalam Akta Perkawinan Peohon tersebut nama Pemohon terdapatkesalahan sehingga Pemohon ingin mencoret sebagian nama Pemohon dari namaHERTI RUBINT RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ( sesuai denganakta Kelahiran Pemohon ) ;e Bahwa didalam Kutipak Akta Perkawinan Pemohon No. 057/DKC/I/2010, tanggal22 Januari 2010 tertulis HERT RUBINTI RUMAHORBO seharusnya HERTIRUMAHORBO, sesuai

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINT RUMAHORBOmenjadi HERI RUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERTI RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057/DKC/I/2010, tanggal 22 Januari2010 dengan jalan memperlinatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;4.

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 057/DKC/I/2010 tanggal 22 Januari 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHumbang Hasundutan, diberi tanda bukti P4 ;5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NO. 2171121008769009 tanggal 18092013 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,diberi tanda P5 ;6.

;Mengingat dan memperhatikan Undangundang dan ketentuanketentuan lain yangberkenaan dengan ini ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret sebagian nama Pemohondari : HERTI RUBINTI RUMAHORBO menjadi HERTI RUMAHORBO ;e Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Batam untuk mencoret marga Pemohon dari : HERTI RUBINTIRUMAHORBO kemudian menggantinya dengan HERT RUMAHORBOpada pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 057

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112304.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26Nomor 00002/304/10/057

Putusan Nomor 4168/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah

Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057