Ditemukan 5511 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 22 Januari 2020 — KULING
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. PENYIDIK RESKRIMUM POLDA SULSEL
35 — 11
  • KULING
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. PENYIDIK RESKRIMUM POLDA SULSEL
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-03-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 10 April 2023 — Pemohon:
HERNIATI, S.H
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
7 — 11
  • Pemohon:
    HERNIATI, S.H
    Termohon:
    KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 19-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Mnd
Tanggal 18 Juli 2023 — Pemohon:
Novi Poluan
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULAWESI UTARA Cq DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI UTARA
39 — 22
  • Pemohon:
    Novi Poluan
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA SULAWESI UTARA Cq DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI UTARA
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 28 Mei 2018 — KAPOLRI Cq. KAPOLDA KEPRI Cq. DIREKTUR DITRESKRIMUM
79 — 31
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDA KEPRI Cq. DIREKTUR DITRESKRIMUM
    Sesudah selesai kedua pemeriksaan tersebut kepadaPemohon diserahkan Berita Acara Pemeriksaan yang mana padabagian kiri atas tertulis Pro Justitia untuk ditandatangani.Bahwa sesuai hukum acara khususnya Peraturan Kapolri (Perkap)nomor 14 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba)nomor 3 Tahun 2012 maka Berita Acara Pemeriksaan dengan tulisanPro Justitia di sebelah kiri atas adalah Berita Acara dalam kegiatanpendidikan.
    Sesudahselesai kedua pemeriksaan tersebut pada tanggal 5 dan 8 Januari2018 kepada Pemohon diserahkan Berita Acara Pemeriksaan yangmana pada bagian kiri atas tertulis Pro Justitia untuk ditandatangani.Sesuai hukum acara khususnya Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14Tahun 2012 jo.
    SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA PEMOHONTIDAK PERNAH DILIBATKAN DALAM GELAR PERKARA.Bahwa sesuai Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 Tahun2012 jo.
    Oleh karena Termohontidak pernah melibatkan Pemohon dalam Gelar Perkara makaPenetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon mengandungcacat formil sehingga tidak sah dan sepatutnya dibatalkan karenamelangar ketentuan Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba) nomor 3 Tahun2012.PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN PERBUATANDALAM LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATANKEAGENAN DI PT.
    Pasal 78 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa : yang melaksanakanwewenang Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalampasal 77 KUHAP adalah Praperadilan.Maka oleh sebab itu Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilanatas Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadapPemohon dianggap tidak sah oleh Pemohon, tidak berdasarkan hukum, tidaksesuai dengan ketentuan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXII/2015 ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 ; Peraturan Kapolri
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Dum
Tanggal 12 Oktober 2023 — Pemohon:
Irawadinata Rambe Als Rambe
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ DIRESKRIMUM POLDA RIAU
51 — 0
  • Pemohon:
    Irawadinata Rambe Als Rambe
    Termohon:
    KAPOLRI CQ KAPOLDA RIAU CQ DIRESKRIMUM POLDA RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2717 K/Pdt/2019
Tanggal 13 Nopember 2019 — INDRA HERIANTO als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN VS KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU, DKK
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDRA HERIANTO als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN VS KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU, DKK
    :KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRESMALINAU, yang diwakili oleh Bestari H. Harahap,S.I.K., M.T., berkedudukan di Jalan PusatPemerintahan Malinau Kota Propinsi KalimantanUtara, dalam hal ini memberikan kuasa dengan haksubstitusi kepada Rio Rizal, S.H., M.H., beralamat diJalan Pusat Pemerintahan Malinau Kota PropinsiKalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 April 2019;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/20192.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Register : 02-11-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN PACITAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pct
Tanggal 21 Nopember 2022 — Pemohon:
AHMAD Bin Alm JUMAHAR
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
79 — 16
  • Pemohon:
    AHMAD Bin Alm JUMAHAR
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
10 — 7
  • Pemohon:
    ABDUL HASAN
    Termohon:
    KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon:
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
67 — 35
  • Pemohon:
    LILIYANTIKA
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Sdk
Tanggal 29 Desember 2020 — Pemohon:
RISTON MOI TUMANGGER
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
82 — 26
  • Pemohon:
    RISTON MOI TUMANGGER
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit
Tanggal 21 Juli 2020 — Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
72 — 37
  • Pemohon:
    MARDIANTA PEK
    Termohon:
    KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 12 Nopember 2019 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
20 — 0

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 1721 / K 3 / VII / 2002 / OPS / TABES tanggal 19 Juli 2002, di Poltabes MS yang dikeluarkan oleh Termohon adalah bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistim Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik dilingkungan
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-09-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 K/PDT/2006
Tanggal 22 September 2008 —
12 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KAPOLRES BARITO SELATAN
    KAPOLRI Cq.KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KAPOLRES BARITOSELATAN, berkedudukan di Buntok, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1. DARDIANSYAH, SH., Kabagmin Pers PolresBarsel, 2. SUNHOT P. SILALAHI, Kasat Reskrim Polres Barsel,3. P. SIMANJUNTAK, Anggota Sat Reskrim, 4. SUDJIANTO,Anggota Bag Ops Polres Barsel, 5. SUWITO, Anggota BagminPolres Barsel, dan 6.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Snb
Tanggal 16 Agustus 2021 — NANDO
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Aceh cq. Kapolres Simeulue
126 — 45
  • NANDO
    Termohon:
    Kapolri cq. Kapolda Aceh cq. Kapolres Simeulue
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon:
MORINA PURBA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
62 — 74
  • Pemohon:
    MORINA PURBA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
    digantungkan padakeadaan Penyidik/Penyidik Pembantu memerlukan keterangan tambahan dariPemohon atau tidak;Bahwa penolakan Termohon terhadap permohonan Pemohon agar diberikankesempatan untuk merobah/menambah keterangan pada pemeriksaantambahan dimaksud, menurut pertimbangan Pemohon adalah merupakanwujud pengingkaran terhadap motto Termohon dalam melakukan penyelidikandan penyidikan kasus yang dituduhkan kepada Pemohon, yaitu Promoter :Profesional, Modern dan Terpercaya ;Bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Kapolri
    No. 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan :Objek Pengawasan danPengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi :Petugas Penyelidik dan Penyidik ;Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan ;Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan ;Administrasi lain yang mendukung Penyelidikan dan Penyidikan ;Q009Bahwa berdasarkan Pasal 82 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan :(1) Petugas penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam
    menambah keterangan pada pemeriksaan tambahan, karena menurutPemohon bahwa dugaan peristiwa yang dilaporkan Pengadu (Dewi Susanty Hutabarat)telah kedaluarsa (P6), dan atas permohonan tersebut, pihak Termohon tidak bersediamemenuhi permintaan Pemohon tersebut dengan alasan Termohon tidak memerlukanketerangan tambahan tersebut (P8);Menimbang, bahwa menurut Pemohon, adanya penolakan Termohon untukmerobah/menambah keterangan Pemohon adalah tindakan Termohon yang kelirukarena bertentangan dengan Peraturan Kapolri
    perbedaan tersebut adalahkarena salah ketik, selanjutnya tanggal tersebut telah diperbaiki oleh pihak Termohonmenjadi tanggal 27 Agustus 2018 (bukti T1, T2, T4 dan saksi Julita Samosir):Menimbang, bahwa tentang = adanya penolakan~ Termohon untukmerobah/menambah keterangan Pemohon karena dalam pemeriksaan sebelumnyatelah dilakukan secara tidak bebas, akan tetapi berada dibawah pengaruh dan arahanpemeriksa Bripka Julita Samosir sehingga tindakan Termohon yang keliru karenabertentangan dengan Peraturan Kapolri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-03-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 21 April 2020 — Pemohon:
BOBY AZWARDINATA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
21 — 3
  • Pemohon:
    BOBY AZWARDINATA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 33/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Juni 2020 — Pemohon:
LEGIMAN PRANATA
Termohon:
KAPOLRI cq. Kapoldasu cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
97 — 33
  • Pemohon:
    LEGIMAN PRANATA
    Termohon:
    KAPOLRI cq. Kapoldasu cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
130 — 29
  • Pemohon:
    BACHTIAR PASARIBU
    Termohon:
    1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
    2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
    80 KUHAP).Hal 2 dari 24 halaman putusan gugur pra peradilan Nomor48/Pid.Pra/2020/PN MdnBerdasarkan pada nilai itulan penyidik atau penuntut umum dalammelakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebihmengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi Tersangka ;Dasar Hukum Permohonan Praperadilane UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum AcaraPidana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 ;e Peraturan Kapolri
    Pak Rapi tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, penangkapan dapatdilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atauoleh penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 18 Peraturan Kapolri nomor :6 tahun 2019) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun2019 yang berbuny! :Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang buktiBahwa terhadap penangkapan diri Hendro Ilwanto Purba Als.
    Pak Rapi secara jelas bertentangan denganPeraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diduga salah orangdan salah tangkap maka sepatutnya menurut hukum Penangkapan diriHendro lwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukan oleh Termohon danTermohon II dengan salah orang, salah tangkap;Bahwa karena penangkapan terhadap diri Hendro Iwanto Purba Als.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 06-01-2023 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 6 Januari 2023 — Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA SELAKU PENYIDIK
11 — 6
  • Pemohon:
    HENDRA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA SELAKU PENYIDIK
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — NGEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT RESKRIMUM POLDA SULSEL
170 — 96
  • NGEWA
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT RESKRIMUM POLDA SULSEL