Ditemukan 5521 data
ALI WAFA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
16 — 2
Pemohon:
ALI WAFA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
Bayu Kusuma
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin Cq Kapolsek Pamenang
79 — 2
Pemohon:
Bayu Kusuma
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin Cq Kapolsek Pamenang
HARYANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq SATRESKRIM UNIT TIPIKOR
79 — 39
Pemohon:
HARYANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq SATRESKRIM UNIT TIPIKOR
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
137 — 29
Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN80 KUHAP).Hal 2 dari 24 halaman putusan gugur pra peradilan Nomor48/Pid.Pra/2020/PN MdnBerdasarkan pada nilai itulan penyidik atau penuntut umum dalammelakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebihmengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi Tersangka ;Dasar Hukum Permohonan Praperadilane UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum AcaraPidana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 ;e Peraturan Kapolri
Pak Rapi tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, penangkapan dapatdilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atauoleh penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 18 Peraturan Kapolri nomor :6 tahun 2019) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun2019 yang berbuny! :Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang buktiBahwa terhadap penangkapan diri Hendro Ilwanto Purba Als.
Pak Rapi secara jelas bertentangan denganPeraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diduga salah orangdan salah tangkap maka sepatutnya menurut hukum Penangkapan diriHendro lwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukan oleh Termohon danTermohon II dengan salah orang, salah tangkap;Bahwa karena penangkapan terhadap diri Hendro Iwanto Purba Als.
TALIFATI TELAUMBANUA alias AMA SEDI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias
41 — 3
Pemohon:
TALIFATI TELAUMBANUA alias AMA SEDI
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
30 — 19
TABO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
14 — 6
FITRYAH
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
34 — 17
Kapolri Cq. Kapolda Jatim Cq. Kapolreta Madiun
6 — 6
KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
156 — 45
Pemohon:
ANWAR TANUHADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTABES Cq KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMURtambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangfrasa penyidik memberitahukan hal itu. kepada penuntut umum tidakdimaknai penyidik WAJIB memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintahdimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban / pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan(b) PERATURAN KAPOLRI
Bahwa menurut hukum berdasarkan PERATURAN KAPOLRI Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Bagian Kedua Pasal 5 s/d Pasal 9menentukan sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) huruf a dan bPenyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan danberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan.Pasal 6 ayat (1) huruf cMenentukan bahwa dalam Proses Penyelidikan dilakukan wawancara /interview dan dibuatkan Berita Acara Interview (baik terhadap Pelapor /Pengadu maupun terhadap Terlapor / Teradu
:Termohon baru mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari2021 (setelah kurang lebih 1.5 tahun dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan),hal itu membuktikan bahwa Penyidik (Termohon) dalam memberitahukan dimulainyaPenyidikan kepada Penuntut Umum telah melewati batas waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan telah melewati batas waktu 7 (tujuh) harisebagaimana ditentukan dalam PERATURAN KAPOLRI
Pra Peradilan ini;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Medantanggal 03 Oktober 2019, yang mana Penyidikan dimulai tanggal 03Okober 2019, dengan kata lain SPDP tersebut tidak melewati batas waktu7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 danPERATURAN KAPOLRI
YUSTIN SURBAKTI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
54 — 21
Pemohon:
YUSTIN SURBAKTI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
UBEDILAH Als RUBEN Bin WINARNO
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDA c.q. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
38 — 12
Pemohon:
UBEDILAH Als RUBEN Bin WINARNO
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDA c.q. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
73 — 11
KAPOLRI, Cq. Kapolda Malut, Cq. Kapolres Haltim
SITI RAHAYU
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar
29 — 13
Pemohon:
SITI RAHAYU
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar
53 — 30
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
WASITO
Termohon:
1.Pemeirntah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tajung Lago Cq Kanit Tanjung lago
2.Pemerintah RW Cq Kapolri Cq Kapolsek Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tanjung Lago
3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel Cq Kejari Bajyuasin
4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
5.Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres Banyuasin
6.Pemerintah
73 — 26
Pemohon:
WASITO
Termohon:
1.Pemeirntah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tajung Lago Cq Kanit Tanjung lago
2.Pemerintah RW Cq Kapolri Cq Kapolsek Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Tanjung Lago
3.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kejati Sumsel Cq Kejari Bajyuasin
4.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
5.Pemerintah RI Cq kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres Banyuasin
6.PemerintahRI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
7.Pemerintah RI Cq Kapolri
8.Pemerintah RI Cw Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejati Sumsel
9.Pemerintah RI Cq Jaksa Agung RI
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
65 — 14
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Brigadir Decky Apriyanto NRP : 88040538
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES RESORT TANJUNG BALAI
18 — 15
Pemohon:
IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES RESORT TANJUNG BALAI
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
13 — 0
Pemohon:
MUHAMMAD YASIN LUBIS
Termohon:
PEMERINTAH R.I CQ KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRESTA MEDAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
63 — 89
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRESTA MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL