Ditemukan 39574 data
18 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Prgi dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlahRp 1.145.000,- ( satu juta seratus empatpuluh limaribu rupiah);
195/Pdt.G/2023/PA.Prgi
29 — 6
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2024/ PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
195/Pdt.G/2024/PA.IM
42 — 4
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA. Mmj olehPemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2023/PA. Mmj
11 — 0
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Cmi; -
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000;- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
195/Pdt.G/2020/PA.Cmi
81 — 37
195 / B / 2017 / PT.TUN.SBY
PUTUSANNomor :195 /B/2017/ PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 1.NYOMAN RETHA ARYANA, Kewarganegaraan Indonesia,KEPALApekerjaanWiraswastaBertempattin ggaldiDusunBatuKijukDesaSekotong Barat, KecamatanSekotong,Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya di sebutsebagai :PEMBANDING /PENGGUGAT MELAWANKANTOR PERT ANAHAN KABUPATEN LOMBOKBARAT,Berkedudukan' diJalan Sukarno HattaGiriMenang,Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa TenggaraBarat.BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor : 54/SK52.01.600/1I/2017, tertanggal 24 Februari 2017,Hal 1Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY memberikanKuasakepada1. M. SHALEH BASYARAH, S.H., M.H. ;2. ISKANDAR, S.H. ; === 3. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.
;Kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokad,beralamat di Kantor Law Firm GustiBagus Made Hernaya,S.H., JalanTenunNomor 4 Cakranegara, KelurahanMayura,Hal 2Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBYtelahKecamatan Cakranegara, Kota Mataram.Selanjutnyadisebutsebagai : TERBANDING / TERGUGAT IIINTERVENSI PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, membaca;PenetapanKetuaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 195 /PEN/2017 /PTTUN.SBY. tanggal, 13 Nopember2017tentangpenunjukanMajelis
duduk sengketasebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMatasebagaiberikut;ramNomor : 12/G/2017/PTUN.MTRtanggal28 Agustus 2017yang amarnya MENGADILIDALAM EKSEPSI tsscnssccsnnscnccinsansincnsssmntniarsnanimsetainrastiiHirirasnainnirinHal 3Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan ;DALAM POKOK SENGKETA :2 2222202 one one ee cence1.
ARIF NURDUA, SH.MHNURMAN SUTRISNO, SH.MHumMOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MHPaniteraPengganti,WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MHHal 7Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBYPerincian BiayaPerkara : 1. BiayapemberitahuanRegistrasi Rp. 68.000,2. Meterai Rp. 6.000,3. Redaksiputusan Rp. 5.000,4. BiayaAdministrasi proses banding Rp. 171.000,Jumlah Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal 8Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBYHal 9Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY
36 — 10
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Sbh dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2022/PA.Sbh
39 — 20
Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Put/195-K/PM-I-04/AD/XII/2011 tanggal 25 Mei 2011, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut Pidana pokok: Penjara selama 5 (lima) bulan Menetapkanselama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menperhatikan, Akte Permohonan Banding dari TerdakwaNomor : APB/06/PM I 04/AD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yangdiajukan tanggal 31 Mei 2011 terhadap putusan Pengadilan MiliterI 04 Palembang Nomor : PUT/195 K/PM I 04/AD/I/2011 tanggal 25 Mei2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yangditetapkan oleh Undangundang, oleh karena itu) permohonan bandingTerdakwa secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori
Memperbaik i putusan Pengadilan Militer l 04 PalembangNomor : Put/195 K/PMI 04/AD/XI 1/2011 tanggal 25 Mei 2011,sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyisebagai berikutPidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulanMenetapkanselama waktu Terdakwa menjalanipenahanandikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepadaTerdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).4.
11 — 13
M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
195/Pdt.G/2024/PA.Kph
7 — 3
MENETAPKAN
1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Plg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3.Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,-,- ( enam ratus tuju puluh ribu rupiah );
195/Pdt.P/2024/PA.PLG
11 — 1
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Tba dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);
195/Pdt.G/2020/PA.Tba
66 — 39
M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Juli 2023, yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
25 — 6
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Kds. dari Pemohon;
- Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
- Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima riburupiah );
195/Pdt.P/2021/PA.Kds
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2021/PA.Kdsapa tl (yaa!
diajukan oleh :Ngatono bin Sarikin, tanggal lahir 02 Mei 1976 /umur 45, agama Islam,pekerjaan wiraswasta (rosok), pendidikan SLTA, tempatkediaman di Desa Jepang Rt. 004 Rw. 011 Kecamatan MejoboKabupaten Kudus, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2021telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kudus dengan Nomor 195
Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungancinta(berpacaran) dengan seorang perempuan bernama RatuWahyuningsih binti Sumadi, NIK : 3319054604050003, lahir di Kudus,Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Kdspada tanggal 8 April 2005, umur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan,agama Islam, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa JepangKecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;4.
Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon(Zanuar Fidli Zulfahmi Fidin bin Ngatono) dengan seorang perempuanbernama Ratu Wahyuningsih binti Sumadi, Pemohon telah mendaftarkanke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus akantetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syaratminimum umur diizinkan untuk menikah sebagaimana Surat KepalaHalaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.KdsKantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Nomor :102.Kua
Pendaftaran : Rp. 30.000,Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Kds2. Proses3. Panggilan4. PNBP5. Redaksi6. MeteraiJumlahRp. 75.000,Rp. 80.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Kds
53 — 3
Mengembalikan berkas perkara nomor : 195/Pid.B/2009/PN Kbj. kepada Jaksa Penuntut Umum ; 4. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari Rumah Tahanan Negara; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
195/ Pen. Pid./2009/PN.Kbj
PENETAPANNomor: 195/ Pen. Pid./2009/PN.Kbj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;Membaca berkas perkara pidana, register perkara nomor : 195/Pid.B/2009/PN.Kbj atas namaterdakwa :1. Nama : RAMADANSYAH SEMBIRINGTempat Lahir : KabanjaheUmur/Tegl.lahir : 21 Tahun/ 08 Mei 1988.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Gang Kampung Baru Kabanjahe Kab.Karo.Agama : IslamPekerjaan : MocokmocokPendidikan : SMP Kelas II2.
Nama : POLMAN MARBUNTempat Lahir : KisaranUmur/Tegl.lahir : 22 Tahun/ 28 Oktober 1986Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Kampung Dalam Kabanjahe Kab.Karo.Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : MocokmocokPendidikan : SMPMembaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 195/Pen.Pid/ 2009/PN.Kbj., tanggal 18 Juni 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 187/ Pen.Pid/2009/PN.Kbj., tanggal
tanngal 21Juli 2009, hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 dan hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 namunJaksa Penuntut Umum tetap tidak mampu menghadirkan saksisaksi;Hal. dari 3 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim memandang telah cukup memberikan waktu dankesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan perkara atas namaterdakwaterdakwa tersebut;Menimbang, bahwa dengan tidak pastinya kehadiran saksisaksi ke persidangan makatidak memungkinkan diselenggarakan pemeriksaan perkara Nomor : 195
4 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sim., dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Sim
31 — 9
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk pencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Kag, dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000.00 (lima ratus dua pulu ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Kag
18 — 8
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor295/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( seratu sembilan puluh limaribu rupiah).
Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkarasejumlah Rp 195. 000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.Taufikurranman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. danH.
11 — 3
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2022/ PA.JB dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.P/2022/PA.JB
36 — 0
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pga dicabut;
- Membebankanbiaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp585.000,00 (limaratus delapanpuluh lima riburupiah);
195/Pdt.G/2021/PA.Pga
24 — 11
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Bky dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
195/Pdt.G/2017/PA.Bky
No.195/Pdt.G/2017/PA.Bkydengan nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan halhal sebagaiberikut:i:Bahwa pada tanggal 21 Desember 2000, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 22 Desember 2000;Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugatselama 7 bulan, kemudian berpindah pindahtempat tinggal, terakhir
No.195/Pdt.G/2017/PA.Bky6. Bahwa, dengan sebabsebab tersebut di atas, maka Penggugat merasarumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagidan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;7. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.
No.195/Pdt.G/2017/PA.BkyMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor195/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 24 Mei 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv.
No.195/Pdt.G/2017/PA.Bky3.
No.195/Pdt.G/2017/PA.BkyPerincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran :Rp. 195.000,2. Biaya ATK :Rp. 50.000.3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,4. Biaya Materai :Rp. 6.000,5. Biaya Redaksi :Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 231.000,Hal. 6 dari 6 Pen. No.195/Pdt.G/2017/PA.Bky
52 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.
Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan
Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.
Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.
Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.