S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT

Bahwa sesuai persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan StafKepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 April 2020,Perihal: Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil an.Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan BupatiTanah Laut Nomor: 862.3/15MDI/BKPSDM/2020, tanggal 30 April2020, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;Bahwa Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut meminta pendapatkepada Kepala Badan Kepegawaian

Kepala DinasPendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 013 Tahun 2015,tanggal 6 Januari 2015, tentang Pengangkatan PegawaiTidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenTanah Laut pada Dinas Pendidikan, beserta lampiran;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 066a Tahun2016, tanggal 6 Januari 2016, tentang PengangkatanPegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Laut pada Dinas Pendidikan, besertalampiran;Fotokopi sesuai

Tanah Laut Nomor: 005/325/ Insp/2020, tanggal 7April 2020, Perihal: Permintaan Keterangan, yang ditujukankepada H.

Tanah Laut atas Permohonan Keberatan dariABD.

InspektoratPemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 094/170/Insp/2020,tanggal 2 April 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PermintaanKeterangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,tanggal 14 April 2020, yang memuat keterangan Riya Adenani,S.Pd.l.

Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-I : Heri Kusworo, Letda Laut (S) NRP 18763/P ;Terdakwa-II : Dody Hendra, Letda Laut (E) NRP 18736/P ;Terdakwa-III:Sulang Priambodo, Letda Laut (P) NRP 18202/P ;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Heri Kusworo, Letda Laut (S) NRP 18763/P dkk 2 orang

Saksi Lettu) Laut (S) Aditya Yuda Ndiperiksa tanggal 15 April 2000 dan diambilsumpahnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari2009, maka dalam hal ini menunjukkan bahwapenyumpahan dilakukan sebelum adanyapemeriksaan saksi Saksi Lettu~ Laut (S)Aditya Yuda N.C.

RamelanSurabaya.Bahwa didalam sidang ternyata Saksi 5 (Letda laut (S)Aditya Yuda N Nrp. 18770/P), Saksi 6 (Letda Laut (T)Edy Murtianto Nrp. 18829/P), Saksi 8 (Letda Laut (T)Syaiful Hasan Nrp. 18694/P) dan Saksi 10 (Lettu PutuAgus Hariyanto) mencabut keterangan di BAP POM denganalasan dalam memberikan keterangan di depan penyidikPOM sedang sibuk dengan pekerjaan kantor sehinggaterburu buru (Saksi 8 Letda Laut (T) Syaiful HasanNrp. 18694/P) sementara untuk Saksi 5 (Letda laut (S)Aditya Yuda N Nrp.

Bahwa pada bulan Maret 2009 saksi juga pernahmendapat tugas menjaga Letda Laut (T) Hadi Pranoto,waktu itu). memakai kursi roda dan kata Letda Laut (T)Hadi Pranoto kakinya tidak bisa jalan, namun saat itutidak terdapat Iluka memar memar.10.

Saksi 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp.18770/P), Saksi 6 (Letda Laut (T) Edy Murtianto Nrp.18829/P), Saksi 8 (Letda Laut (T) Syaiful Hasan Nrp.18694/P) dan Saksi 10 (Lettu Laut (P) Putu AgusHarianto) Dengan pertimbangan sebagai berikut1. Bahwa Saksi 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp.18770/P) mencabut ketengannya di BAP Pom olehkarena pada saat diperiksa dipenyidik Pom merasatertekan.2.

Erwin Manaf Sp OT Mayor Laut (K) Nrp.9504/P) yang melihat kondisi dari saksi 2 ketikaakan dilakukan perawatan lanjutan olehnya yangkemudian telah mengeluarkan Visum Et RepertumNomor VER/07/III1/2009 tanggal 31 Maret 2009 a.n.Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P.Saksi 3 (Damayanti Wisnu Wardhani, Letkol Laut(K/W) Nrp. 10209/P) yang melihat secara langsungkondisi pertama kali sewaktu Saksi 2 diantar olehSaksi 9 ke kediamannya.Saksi 4 (Didik Setiono Lettu = Laut (T) = Nrp.18227/P) yang menyaksikan

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT yang diwakili oleh KEPALA STAF ANGKATAN LAUT;

, Yang Diwakili Oleh KEPALASTAF ANGKATAN LAUT, beralamat di Markas Besar TNI Angkatan Laut,Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.

Kolonel Laut (KH) Sudardi, S.H., M.H., ;3. Kolonel Laut (T) M. Verryno;Kolonel Laut (KH) E. T. M. Nainggolan, S.H., ;. Letkol Laut (KH) Joko Sulistyanto, S.H.M.Hum;456. Letkol Laut (KH) Ir. Rudi Djauhanis, M.R.E.;7. Letkol Laut (T) Eko Budi Utomo ;8. Letkol Laut (KH) Suharsono, S.H ;9. Letkol Laut (KH) Ir. Solehuddin, M.M., ;10. Mayor Laut (KH) Yanto Suryanto, S.H., M.H..,;11. Mayor Laut (K) Aris Kartono, S.T.;12. Pembina IV/a I GEDE DARPA, S.H.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaUtara, lokasi bidang tanah yang Para Penggugat mohon berada di areal bidangtanah TNI Angkatan Laut dan atas bidang tanah tersebut telah dimohonpemblokiran dari Kepala Disfaslanal sesuai surat tanggal 28122007 NomorB/1426/XII/2007 ;b.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaUtara, lokasi bidang tanah yang Para Penggugat mohon berada di areal bidangtanah TNI Angkatan Laut dan atas bidang tanah tersebut telah dimohonpemblokiran dan Kepala Disfaslanal sesuai surat tanggal 28122007 NomorB/1426/XII/2007 ;b.

Pada pokoknya surattersebut menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi DKI Jakarta (dahulu direktorat agraria) menyelenggarakan pendataanlapangan tentang pemilikan / penguasaan tanah yang ada di tiap kelurahan ;Keserasian, sebab objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugatmenyatakan bahwa lokasi bidang tanah yang dimohonkan berada di arealbidang tanah TNI angkatan laut.

Penggugat:
Semmy Tulyabu
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut (PPK)
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Bupati Kabupaten Banggai Laut
4.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut

BS, Mayor Laut (K) NRP 17808/P

Penggugat:
1.MUHADI
2.SUTISNA
3.MISRAN
4.JASMIN
Tergugat:
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Cq Panglima Komando Armada I Cq Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung Cq Kepala Pemukiman Angkatan Laut Lampung

IRIGASI SAMOSIR DKK ( 16 ORANG );KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT, yang diwakili oleh KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT, yang diwakili oleh KEPALA STAFANGKATAN' LAUT, beralamat di Markas Besar TNI AngkatanLaut, Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, dalamperkara ini memberikan kuasa kepada 1. Laksamana Pertama TNI HARI UTOMO, S.H.M.H ; 2. Kolonel Laut (KH) Drs. SJAHRIAL SAIBI, S.H.Sp.N. ; Letkol Laut (KH) E.T.M. NAINGGOLAN, S. H.; Letkol Laut (T) ACHMAD NIZAR ; Letkol Laut (T) EKO BUDI UTOMO ;Letkol Laut (KH) Ir.

.; Letkol Laut (KH) JOKO SULISTYANTO, S.H.M.Hum ; Mayor Laut (KH) LASMAN NAHAMPUN, S.H ; Mayor Laut (KH) YANTO SURYANTO L, S.H ; = Mayor Laut (KH) FARID MA'RUF, S.H.; Mayor Laut (KH) MARIMIN, S.H.M.M. ;Mayor Laut (P) ADI SUSANTO, S.H.M.Si.; Serma Ttg JACOB COBIS, SH., ; GEDE DARPA, S.H. ;15.

. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, Perwira, Bintara danPegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut, berkedudukan di MarkasBesar Angkatan Laut, Jalan Raya Hankam, Cilangkap, JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kasal Nomor :SKUA/3/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, selanjutnya disebutSebagal ..........:: TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING; PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca 1.

BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)

Bumi Laut ShippingServices di Jalan Majapahit No. 28 CD, Jakarta Pusat dengan Pekerja Sdr.Ir.

Bumi Laut Shipping Servicesdianggap mengundurkan diri sebagai karyawan PT.

Bumi Laut ShippingServices tanggal 6 Januari 2002) dengan Pekerja (Sdr.

Bumi Laut ShippingServices di Jalan Majapahit No. 28 CD Jakarta Pusat dengan Pekerja Sdr.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT; PT. DELIMURNI WIDJAJA; H. RIDUAN, dkk.

SANANG ABAS, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di jalan Liang AnggangRT.03 RW. 02 Kecamatan Bati Bati KabupatenTanah Laut, pekerjaan Swasta.3. HANIL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat1.tinggal di Jalan Liang Anggang RT.03 RW. 02Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut,pekerjaan Swasta.Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. HM. SABRI NOOR HERMAN, SH.MH.2. M. RUSMADI, SH.3.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tanah Laut berupaSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Desa NusaIndah, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten TanahLaut, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 2Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor2822/P&PT/1993 tanggal 9 Juni 1993 luas 995.477M2, atas nama PT. Delimurni Widjaja;3.

Mewajibkan kepada Tergugat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk mencabutkeputusan tata usha negara berupa Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 3/Desa Nusa Indah, KecamatanBati Bati, Kabupaten Tanah Laut, ProvinsiKalimantan Selatan tanggal 2 Oktober 1993,Gambar Situasi Nomor 2822/P&PT/1993 tanggal 9Juni 1993 luas 995,477 MM, atas nama PT.Delimurni Widjaja;4.

Oditur Militer : Letkol Laut (KH) Hendry J. Bolang, S.HTerdakwa : Joko Prayitno

FAHRUL ARMI, ST sebagai Penggugat Melawan BUPATI TANAH LAUT sebagai Tergugat

PENGGUGAT ;MELAWAN,HalamanI dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJMBUPATI TANAH LAUT, Berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 36 KomplekPertokoan Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, KalimantanSelatan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180.1/531/KUM/2017tanggal 17 April 2017 memberikan kuasa kepada:1. KAISAR MUSLIM, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Tanah Laut;2.

FAHRUL ARMI, ST Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP.19700604 200604 1 002, Pangkat Penata (Ill/c), Jabatan Kepala SeksiSarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah, Unit Kerja DinasPendidikan Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, beralamat di Jalan Abadi No.4 Rt 03 / Rw 01 Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah adalah benar sebagaiPegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13

/088BANG/BKD tanggal31 Mei 2007 dimana penggugat sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil diPemerintahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Calon Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/0058BANG/BKD tanggal 01 Juni 2006.Bahwa penggugat Sdr.

Nomor : 9/G/2017/PTUN.BJM26.24s28.Bupati Tanah Laut Tergugat untuk mendapatkan petunjuk/putusanselanjutnya.Bahwa terhadap petunjuk/putusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiandalam hal ini Bupati Tanah Laut terhadap Telahan Staf yang disampaikanoleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Laut menjadi bahandalam proses selanjutnya yaitu terbitnya Keputusan Bupati Tanah LautNomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (kepada Fahrul Armi, ST,

Bukti T7Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:880/01 MDV/BKPSDMW2017 tanggal 23 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas namaFahrul Armi, ST (potokopi sesuai asli);Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 813.3/0058BANG/BKD(potokopi sesuai asli);Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.13/088BANG/BKD(potokopi sesuai asli);Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan KabupatenTanah Laut Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penunjukan danPenetapan Panitia/Pejabat Pengadann Barang/Jasa DinasPendidikan

TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN JktNama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KementerianPerhubungan Republik Indonesia;Tempat Kedudukan : Jl.

Menyatakan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKP.008/2/16/DJPL17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian GajjiSaudara Tri Prabowo, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001, adalah bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara;3. Menyatakan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKP.008/2/16/DJPL17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian GajiSaudara Tri Prabowo, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001, adalah sah;4.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:KP.008/2/16/DJPL17, tanggal 16 Januari 2017, perihalPembagian Gaji Saudara Tri Prabowo, ST., NIP. 19840522200912 1 001.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktjabatan mengandung arti yang harus ditulis adalah nama jabatannya, sepertihalnya dalam gugatan Penggugat disebutkan Nama Jabatan: Direktur JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

KementerianPerhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP.19840522 200912 1 001 sebagaimana dalam bukti P7=T2, ditandatangani olehSekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, jelas disebutkan dalam surat inlitis atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.

Penggugat:
Musripin Madolan
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut (PPK)
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Bupati Kabupaten Banggai Laut
4.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut
Turut Tergugat:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut

Penggugat:
Semmy Tulyabu
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut (PPK)
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Bupati Kabupaten Banggai Laut
4.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut
Turut Tergugat:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut

Menyatakan Terdakwa INDRA LAUT BATARA SURYA LUBIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

2.

Penuntut Umum:
PAULINA.SH.MH
Terdakwa:
INDRA LAUT BATARA SURYA LUBIS

RADITYA BAGUS EKA PUTRA, Letnan Satu Laut (K) NRP 21516/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penelantaran dalam rumah tangga.2.

Raditya Bagus Eka Putra Lettu Laut

Bahwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Eka Putra, (Terdakwa)masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2015 melaluipendidikan Dimapa PKXXIl setelah lulus dilantik denganpangkat Letda Laut (K) dan ditugaskan di BP Kodikmarselanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kodikopsla sampaimelakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini denganpangkat Lettu Laut (K).2. Bahwa Terdakwa kenal dengan dr.

(KH) NRP13118/P, Rama Arcan, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18366/P dan JimmiDeardo Purba, S.H., Letda Laut (KH) NRP 22780/P berdasarkan SuratPerintah dari Danlantamal II Nomor : Sprin/367/III/2019, tanggal 25Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25Maret 2019.Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi.Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan denganurutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.Bahwa para Saksi yang

Bahwa dengan mendasari halhal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat keterangan Saksi Tambahan atas nama Kapten Laut(K) dr.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun2015 melalui pendidikan Dimapa PKXXIl setelah lulus dilantikdengan pangkat Letda Laut (K) dan ditugaskan di BP Kodikmarselanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kodikopsla sampaiHal. 1616 dari 32 hal. Putusan Nomor 19K/PM I10.melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini denganpangkat Lettu Laut (kK).Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. dr.

(K) dan ditugaskan di BPKodikmar, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan diKodikopsla sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokokperkara ini dengan pangkat Lettu Laut (kK).Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. dr.

KELOLA MINA LAUT

KELOLA MINA LAUT (KML), beralamat di Kawasan PelabuhanPerikanan Samudera, Jl.Samudra Kelurahan Puday,Kecamatan Abeli, puday, Kota KendariProvinsi SulawesiTenggara yang diwakili oleh para KaryawannyaMOCHAMMAD AGUS, S.H., M.H., MAHBUBJUNAEDY, JOKO MARGO beralamat di JI KIG Rayaselatan Kav C5 Randuboyo, Kelurahan Randu Agung,Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Jawa Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

KELOLA MINA LAUT (KML), sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2017 dengan masa kerja 10 (Sepuluh) tahun, JabatanSanitasi Kebersihan dengan upah terakhir yang diterima sebesarRp.13.000,/jam;5. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja yang loyal pada perusahaan;6.

Kdibahan baku ( hasil laut yang ditangkap) dan pekerja masuk,untuk bekerjatermasuk penggugat yang bekerja dibagian sanitasi kebersihan mengikutikegiatan produksi yang ada saat itu, demikian juga bagian sanitasiproduksi, dan hal itu telan sesuai dengan ketentuan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan BAB KETENTUANUMUM Pasal 1 yang bunyinya adalah Hubungan kerja adalah hubunganantara pengusaha dengan pekerja /ouruh berdasarkan perjanjian kerjayang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan

Kelola Mina Laut kepada Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Provinsi Sulawesi tenggara, Majelis Hakim berekesimpulan terhadapeksepsi Tergugat dan seluruh rangkai eksepsi Tergugat sudah masuk kedalampokok perkara sehingga perlu adanya pembuktian lebih lanjut, oleh karenanyaterhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkangugatan penggugat yang maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan

Kelola Mina Laut (KML) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017dengan masa kerja 10 (Sepuluh ) tahun;2. Bahwa Penggugat YODIATI bekerja dengan jabatan Sanitasi Kebersihandi PT Kelola Mina Laut (KML);Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN.Kdi3. Bahwa selama bekerja menerima gaji/Upah diberikan sebesar Rp13.000,/Perjam;4. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan system PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan status pekerjaan harian lepas;5.

Oditur:
Mayor Laut KH Rachmad Roni, S.H.
Terdakwa:
Sukirman

NRP 29201518704670 masingmasing sebagai Hakim Anggota dan sebagaiHakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalamsidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,Oditur Militer Mayor Laut (KH) Rachmad Roni, S.H. NRP 15708/P dan Panitera PenggantiKapten Chk Tedy Markopolo, S.H.

NYK LINE INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut sebagaiPING anMelawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung KaryaPAGE lantai 12 sampai 17, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan KuasaKhusus kepada, :..1. SRILESTARI, S.H., LL.M. jo2 enn2. ZAHARA SAPUTRA, S.T., M.M, je22o eee3.

;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Para PegawaiDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, beralamat di GedungKarya lantai 12 sampai 17, Jalan Medan Merdeka BaratNomor 8, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : HK. 006/I/8/DJPL13, tertanggal 22 Oktober2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 170/PENDIS/2013/PTUNJKT, tanggal 4 Oktober 2013, Tentang Penetapan PemeriksaanPerkara ini dengan Acara Biasa;Telah

bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal30 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 170/G/2013/PTUNJKT, danHalaman 3 dari 84 halaman Putusan No.170/G/2013/PTUNJKTPAGE telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2013,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;I Objek Gugatan1 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;Dengan demikian, terbukti bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut yangdijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 tentangc Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU 12/2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan), baik UndangUndangmaupun

Oditur Militer: Kolonel Laut (H) Wensuslaus Kapo, S.H.Terdakwa:Kolonel Inf (Purn) Cakraningrat