Ditemukan 61410 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 03-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN BARABAI Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN Brb
Tanggal 1 Nopember 2017 — - KAMARUDIN Alias KAMAR Bin GAJALI RAHMAN .Alm.
11514
  • Menyatakan terdakwa KAMARUDIN Als KAMAR Bin GAJALI RAHMAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
    Menyatakan terdakwa KAMARUDIN Als KAMAR Bin GAJALI RAHMAN(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair;2.
    Primair : Bahwa terdakwa KAMARUDIN Als KAMAR Bin GAJALI RAHMAN (Alm)pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Desa TatahBarikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depankios warga atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksadan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    sehingga terdakwamendapatkan upah dari penjulan obat jenis Carnophen tersebut sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) per box nya;Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen dengan carapembeli yang bertemu terdakwa di jalan dan biasanya pembeli menanyakankepada terdakwa apakah obat jenis Carnophen ada lalu terdakwamengiyakan lalu terdakwa langsung ke tempat penyimpanan obat jenisCarnophen / Zenith, sedangkan pembeli menunggu di pinggir jalan dekatgardu.Bahwa terdakwa telah menjual sediaan farmasi
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) ;Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN BrbMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Menyatakan terdakwa KAMARUDIN Als KAMAR Bin GAJALI RAHMAN (Alm)tersebut di atas, teroukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
Register : 18-12-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-02-2013
Putusan PN KANDANGAN Nomor 222/Pid.B/2012/PN.Kgn
Tanggal 6 Februari 2013 — YAMANI BIN RAMLI (Alm)
9016
  • Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
    Sedangkan bahan kosmetika tersebut termasuk sediaan farmasi yang hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UUNo 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saat ditanya mengenai ijin edar terdakwamenyatakan tidak memiliki ijin edar untuk kosmetika tersebut.
    Banjarmasin dibeli dengan harga Rp 65.000rupiah per 12 kotaknya untuk kosmetik jenis Natural King 99 dan harga Rp25.000, perkotaknya untuk jenis MAXI PEEL, rencana mau dibawa ke Barabaidengan maksud untuk dijual kembali dan jual beli kosmetik tersebut sudahdilakukan selama 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan ini yaitu sekitar bulanseptember s/d oktober, dengan harga jual kosmetika merk MAXIPEEL Rp30.000,/botol dan NATURAL 99 KING Rp 75.000,/12 biji.Bahwa bahan kosmetika tersebut termasuk sediaan farmasi
    Banjarmasin dibeli dengan harga Rp 65.000rupiah per 12 kotaknya untuk kosmetik jenis Natural King 99 dan harga Rp25.000, perkotaknya untuk jenis MAXI PEEL, rencana mau dibawa ke Barabaidengan maksud untuk dijual kembali dan jual beli kosmetik tersebut sudahdilakukan selama 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan ini yaitu sekitar bulanseptember s/d oktober, dengan harga jual kosmetika merk MAXIPEEL Rp30.000,/botol dan NATURAL 99 KING Rp 75.000,/12 biji.e Bahwa bahan kosmetika tersebut termasuk sediaan farmasi
    sehingga tidak terjadi adanya Error in persona dan terdakwaadalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninyaoleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segalaperbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Setiap orang" ini telahterbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Tentang unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    RIMenimbang, bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikanoleh lembaga pemerintah yang ditunjuk yakni Badan POM RI untuk dapat diedarkan diwilayah Republik IndonesiaBahwa terhadap barang bukti yang diajukan yakni Kosmetika jenis natural king 99sebanyak 504 (lima ratus empat) butir dan MAXI PEEL sebanyak 288 (dua ratus delapanpuluh delapan) butir tidak terdapat izin edarnya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan disebutkan sediaan farmasi
Putus : 10-06-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 141/Pid.Sus/2014/PN.Kdr
Tanggal 10 Juni 2014 — GURUH RAGIL SATRIO ALS. HERU BIN SUNARTO
332
  • HERU BinSUNARTO bersalah melakukan "dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi'' Sebagaimana diatur dalamPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan KE SATU.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUH RAGIL SATRIOAls.
    termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) UndangUndang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari informasi masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi /mengedarkan sediaan farmasi
    berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium KriminalistikPuslabfor Bareskrim Cabang Surabaya dengan Berita Acara Nomor : LAB.1997/NOF/2014tanggal 28 Maret 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut : "Barang Bukti No.2370/2014/NOF berupa Tablet Warna Putih Logo "LL" adatah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifinidit HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk DaftarObat Keras)", penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwasering mengedarkan sediaan farmasi
    di atas maka Majelisberpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telahterpenuhi menurut hukum ;Halaman 11 dari 15Pengadilan Negeri KediriMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan
    HERU BIN SUNARTO,tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDARD DAN / ATAU PERSYARATAN KEAMANAN,KHASIAT ATAU KEMAFAATAN DAN MUTU* ;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.500.000,00 (Lima RatusRibu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua
Putus : 12-05-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 216/Pid.Sus/2014/PN.Tlg.
Tanggal 12 Mei 2014 — RIFALDI RISKI RAHMADANI Bin RUHIYAT ;
2313
  • Menyatakan Terdakwa RIFALDI RISKI RAHMADANI Bin RUHIYATbersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiijin edar Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Dalam Surat Dakwaan nomor : PDM213/Tlung/Ep. 1/12/2012 ;2.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dimaksud adalahsebagaimana pertimbanganpertimbangan dibawah ini ;Ad.1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar ; ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.386 Tahun 2009tentang Kesehatan menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar sedangkan berdasarkan
    Pasal 1 angka 1 UU RINo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika, berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, petunjuk, keterangan terdakwadan barang bukti, terungkap bahwa dari Keterangan Saksi RIO PUTRO NUGROHO,keterangan saksi RIJAL FATKHUROZI, keterangan saksi PUTUT SETIOKO, keterangansaksi Drs.
    RAHMADANI Bin RUHIYAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajasecara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Subsidairwajib latinan kerja selama 2 (dua) bulan ;3.
Register : 19-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 385/Pid.Sus/2016/PN Bln
Tanggal 8 Februari 2017 — HARLINA Als LINA Binti JUMRI
4124
  • Menyatakan Terdakwa HARLINA Als LINA Binti JUMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3.
    memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) atas diri Terdakwa yangdibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 1 Februari 2017, yangpada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :I.Menyatakan terdakwa terdakwa HARLINA Als LINA Binti JUMRI telahterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi
    2016,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN:PertamaBahwa terdakwa HARLINA als LINA Binti JUMRI pada hari Selasatanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 17.00 WITA atau setidaktidaknya padawakiu tertentu dalam tahun 2016 , bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak dijalan Hasanudin Gang Sarioga RT 04 Desa Pejala Kec Kusan Hilir Kab TanahBumbu . atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    AptBahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungankeluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikathubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungandengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar danketerangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;Bahwa berdasarkan pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,tambahan lembaran
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidakmenyesatkan;c.
    Menyatakan Terdakwa HARLINA Als LINA Binti JUMRI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3.
Register : 22-10-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 197/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 10 Desember 2015 — RIKI AFRIADI Als RIKI Bin ZAINUDIN (Alm)
406
  • Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
    telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekatidari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum, yangunsurunsurnya dari dakwaan tersebut yaitu :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.24Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telahternyata bahwa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaanserta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggapmampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Add. 2Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ";Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar menurut pasal 1 angka4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyataterdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah
    /2015, tanggal 14 September 2015disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 9736/2015/NOF berupa tablet warna putih logoZENITH adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofendan Kaffeine dan barang bukti dengan No. 9735/2015/NOF berupa tablet warna kuning logoDMP/NOVA adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapatbahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentutkan dalam amarputusan ini;29Mengingat, pasal Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa RIKI AFRIADI Als RIKI Bin ZAINUDIN (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
Register : 08-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Dgl
Tanggal 24 Oktober 2017 — Terdakwa AJILUDIN alias MALIK Vs JPU
4635
  • Menyatakan Terdakwa AJILUDIN alias MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJILUDIN alias MALIK dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)3.
    , yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa la terdakwa AJILUDIN alias MALIK pada hari Minggu tanggal 7Mei 2017 sekira jam 19.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalambulan Mei tahun 2017, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2017,bertempat di rumah terdakwa, Kelurahan Kabonga Besar RT.01 RW 01Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, atau setidak tidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    lalu dijawab Rp 10.000, perbungkus;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN DglMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telahmembacakan keterangan saksi SINARDIN, sebagaimana keterangannya dalamBerita Acara Penyidik tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemamfaatan
    ;Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan jika dalam menjual obattersebut secara sembunyisembunyi dan terdakwa mengetahui pula jika obattersebut dilarang beredar bebas, maka Majelis berkesimpulan jika terdakwamengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan dengan sengaja;Menimbang, bahwa obat keras daftar G yang disita dari terdakwa dandengan tujuan untuk diedarkan tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahuibahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, tahun dan bulankadaluwarsa sebagai
    kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pamakaian dan tidak tepatsasaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas serta dengan melihat pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek danselama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat atau bahan yang berkhasiatobat, maka Majelis beroendapat bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa AJILUDIN alias MALIK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJILUDIN alias MALIK denganpidana penjara selama: 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana dendasebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Dgl3.
Putus : 23-12-2010 — Upload : 10-04-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 172/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 23 Desember 2010 — FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR
5120
  • . : PDM344/TNG/06/2010, sebagai berikutPRIMAIR :wnn Bahwa ia terdakwa FIAZIL AHMED SAMSU ALIYAR pada hari Kamistanggal 04 Maret 2010 sekira jam 10.30 wib atau pada suatu waktu dalambulan Maret 2009, bertempat di terminal kedatangan atau di kantor bea dancukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten atau disuatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana
    tebal dan kehijauhijauan kemudian saksi HENDRAPRATAMA bersama TOGU RENHARD membuka koper tersebut ternyataberisi pakaian, kain dan dompetdompet wanita dan sewaktu dilakukan X Raykembali terlihat ada rongga yang terisi, selanjutnya setelah dinding kopertersebut dicongkel oleh saksi TOGU RENHARD yang disaksikan terdakwa,diketemukan barang berupa kristal bening keputihputinan dari rongga koperterdakwa yang diduga sebagai barang terlarang, dan untuk memastikankandungannya yang diduga sebagai sediaan farmasi
    berupa ketamin, yangselanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diduga ketamin, setelahditimbang beratnya 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) gram bruttodiamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta ;wonan Bahwa terdakwa membawa untuk diedarkan sediaan farmasi yangdiduga jenis ketamin tanpa dilengkapi surat ijin edar dari yang berwenang ;nn Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 sekitar jam 18.30 wibterdakwa beserta barang bukti kristal bening keputihputihan yang didugaketamin diserah
    berupa ketamin, yangselanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diduga ketamin, setelahditimbang beratnya 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) gram bruttodiamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta ;wonan Bahwa terdakwa membawa untuk diedarkan sediaan farmasi yangdiduga jenis ketamin tanpa dilengkapi surat ijin edar dari yang berwenang ;wnn Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 sekitar jam 18.30 wibterdakwa beserta barang bukti kristal bening keputihputihan yang didugaketamin diserah
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 September 2016 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG ; ANTON KURNIAWAN alias MASAAN Bin KABUL
7926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016aktif Trineksifemidil HCl mempunyai efek sebgai anti Parkinson, tidaktermasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Bahwa pekerjaan kefarmasian dalam hal mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yaitu harus dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidangkefarmasian, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk tenaga kesehatan ;Perbuatan mana dari Terdakwa
    Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang ataupun disuatu tempat yangtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataukesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari selasa tanggal 1 September 2015 sekira jam 14.00 WibTerdakwa menghubungi sdr.Mbuto (DPO) melalui SMS menyakan bahwakalau ada
    Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016 Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet TrihexifinedilHCL berlogo LL tanpa ijin edar dari Menteri Kesehatan atau pihak yangberwenang;Perbuatan mana dari Terdakwa ANTON KURNIAWAN ALS MAS AANBIN KABUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang R.I.Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;ATAU;KETIGA ;Bahwa ia Terdakwa ANTON KURNIAWAN ALS MAS AAN BIN KABUL .padahari Jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 20.35 WIB ataupun padawaktu
    MAS AAN BIN KABULbersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu "Pasal 196 Undangundang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON KURNIAWAN Als.
    MAS AAN bin KABULtelah terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemiliki Izin Edar ;Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1440 K/Pid.Sus/20162. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON KURNIAWAN alias.
Register : 11-09-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 413/Pid.Sus/2014/PN Mjk
Tanggal 3 Nopember 2014 — SUWANTO als. BOLET
875
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR ?
    Bahwas setelahmemperoleh keterangan dari MAJID Bin MUKIT (Terdakwa dalamberkas terpisah) Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dirumahnya di Dusun Bendorangkang RT.3 RW.1 Desa TanggalrejoKecamatan Mojoagung Kab.Jombang karena Terdakwa secara Tanpahak/memiliki ijin telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doubleL lalu diproses hingga menjadi perkara ini ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NomorLAB.4248/NOF/2014 tanggal 11 April 2014 yang dibuat oleh Arif AndiSetiyawan
    Menyatakan Terdakwa SUWANTO Als BOLET terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh11mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar yang diatur dalam Pasal 197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPsebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;ad.1.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedar :Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan' saksisaksi, keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telahternyata pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 bertempat di DusunBendorangkang RT.003 RW.001 Desa Tanggalrejo Kec.Mojoagung13Kab.Jombang ,lerdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karenamengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L tanpa ijin edar
    Menyatakan Terdakwa SUWANTO Als.BOLET telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKIIJIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 10(Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta15Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 4 (Empat) bulan ;3.
Putus : 19-06-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 152/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 19 Juni 2012 — MARIADI Als. BOGEL BIN SUPARMAN
226
  • Mojoroto Kota Kediri, atau setidaktidaknya ditempat lainnya yang masih berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya,sewaktu terdakwa berjualan bakso keliling melewati rumah saksi GHARLLY kemudianterdakwa
    jenis pil dobel L tidak memiliki keahlian atau pendidikan khususdi bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi jenis pil dobel L.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengertimaksud isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,
    hal hal yang belumtercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaanpersidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindakpidana yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 196 Undang undang Nomor : 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    baik semua pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dandibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapattidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalah mengadakan,menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila
Putus : 29-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 113/Pid.Sus/2016/PN Kdr
Tanggal 29 Juni 2016 — NUR CHOLIS Alias BLEK Bin SUHUD
264
  • Pid.Sus/2016/PN.Kdr tanggal 30 Mei 2016tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alatbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNTUT1 Menyatakan Terdakwa NUR CHOLIS Alias BLEK Bin SUHUD bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    No.Reg.Perkara : PDM56/KDIRI/Euh.2/05/ 2016, tanggal 16 Mei2016 sebagai berikut :Pertama :Bahwa terdakwa NUR CHOLIS Alias Blek bin SUHUD pada hari Minggu tanggal 20Maret 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 , bertempatdi Pinggir Jalan Bandar Ngalim Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediriatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kediri, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    terlebih dahulu 1(satu) lotop pil double L kepada temannya bernama Benu , selanjutnya pada hari Minggutanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan Benu di areaLokalisasi daerah Krian dan melakukan transaksi jual beli , terdakwa membeli 1 (satu) Lotoppil double L berisi 800 (delapan ratus) butir dari Benu dengan harga Rp. 250.000. , setelahmendapatkan pil double L selanjutnya terdakwa NUR CHOLIS Alias Blek bin SUHUD tanpamemiliki keahlian bidang kesehatan mengedarkan sediaan farmasi
    ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 196 Undangundang No. 36 Tahun 2009 dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa NUR CHOLIS Alias BLEK Bin SUHUD tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
Register : 24-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANTA ENG Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban
Tanggal 17 Mei 2021 — - Muh. Arfan Alias Appang Bin Mansyur S
7824
  • ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
    Jadi bisa memperjual belikan obat Tramadol, (1)PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian(Apotik/ Instalasi Farmasi Rumah sakit/ Instalasi Farmasi Klinik/ InstalasiFarmasi Kab.
    Kota) berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani olehApoteker Penanggung Jawab/Kepala Istansi; (2) antara Fasilitas PelayananKefarmasian (apotik/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi klinik)hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekuranan kebutuhan obat yangHalaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Bantertera dalam resep bersarkan Surat Permintaan Tertulis, dan (8) Penyerahandari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Instalasi Farmasi Klinik)
    Untuk dapatmenyatakan suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah sesuaistandard, persyaratan kemanan, khasiat, manfaat dan mutu, UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pada Pasal 98 pada ayatHalaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban(2) dan (3) yang menitikberatkan pada keahlian dan kewenangan seseorangdalam memproduksi maupun mengedarkan serta prosedur dalam memproduksimaupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, sehinggaapabila suatu sediaan
    Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, adalah benar mengandungDextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotikatetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana obat merupakan salah satuHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Banyang dimaksud sebagai sediaan farmasi, sehingga terhadap anasir sediaanfarmasi dan/atau alat Kesehatan dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terkait prosedur peredaran sediaan farmasi dalamhalini adalah obat THD
    ) kepada Fasilitas PelayananKefarmasian (Apotik/ Instalasi Farmasi Rumah sakit/ Instalasi FarmasiKlinik/ Instalasi Farmasi Kab.
Register : 19-06-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 30-05-2015
Putusan PN BANTA ENG Nomor 53/PID.B/2014/PN BAN
Tanggal 23 September 2014 — - SUGITO
6928
  • Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima ) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);3.
    2014, sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa SUGITO pada hari Kamis tanggal 20Februari 2014 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaktidaknya dalambulan Februari 2014 atau setidaktidaknya masih dalam kurunwaktu tahun 2014, bertempat di Toko Jamu Amal Sehat di JalanBangau No.18 RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa PallantikangKecamatan Bantaeng atau setidaktidaknya pada suatu tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bantaeng,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    RI Nomor 72 Tahun 1998 Pasal66 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 09.30Wita dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap SaranaDistribusi Obat Tradisional di Kabupaten Bantaeng saksi diberi tugasoleh Balai Besar POM Makassar bersama dengan saksi JONI TURUALLO, SH. melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Amal Sehat milikterdakwa;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Amal Sehatmilik terdakwa tersebut, diketahui
    ERNI ARNIDA, Apt., MH., di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut:Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukkandari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor:PY.09.1054.04.14.815 tanggal 25 April 2014;Bahwa Ahli melaksanakan pengawasan sebagai inspektur terhadapSediaan Farmasi, yaitu produk kosmetika, obatobat tradisional, danMakanan, pengawasan yang dilakukan adalah ke sarana distribusidan sarana produksi;Bahwa ketentuan tentang Sediaan Farmasi diatur dalam
    Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;e Bahwa masingmasing perbuatan yang disebutkan dalam unsur iniadalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yangmerupakan bagian dari unsur telah terbukti dilakukan oleh terdakwa,maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi ;e Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor36 tahun 2009, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional
    yang tidak memiliki Izin Edar danmenjualnya kepada khalayak umum atau masyarakat, jelasmerupakan salah satu bentuk perbuatan mengedarkan SediaanFarmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar;Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur ke3, yaitu UnsurMemproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terpenuhi;Page 37 of 3638Ad. 2.
Register : 19-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN.Lmj
Tanggal 27 Desember 2016 — YANUAR PUTRA WIJAYA Bin BUARI (Alm)
1005
  • yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa farmasi dan alat kesehatan yang di produksidan/atau di edarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dankemanfaatan.
    Berdasarkan BAB Il ayat 1 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi DanAlat Kesehatan.Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2015/PN. Lmj.Menimbang, bahwa yang dimaksud persyaratan mutu, keamanan, dankemanfaatan sebagaimana dimaksud:a.Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai denganpersyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yangditetapkan oleh Menteri;.
    Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratandalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;Sediaan farmasi yang berupa kesmetika sesuai dengan persyaratan dalambuku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan Menteri;.
    Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah RepublikIndonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan pada pasal 1 menyatakan :(1).(2).Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan
    dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalamrangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempatke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapundalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasidan alat kesehatan;Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah bahan yangdigunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi
Register : 21-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANDHI SUBANGUN, S.H.M.H.
Terdakwa:
MASUMAH INDIRA Alias SUKMA BINTI SUNARTO
304
    1. Menyatakan terdakwa Masumah Indira alias Sukma binti Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan
    tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Masumah Indira Alias Sukma Bnti Sunartotelah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidanasengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Tulungagung atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alatkesehatan yaitu Piljenis LL yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan pemerintahA berwenangmencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudianterbukti
    Tulungagung atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatanyaitu Pil jenis LL yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98ayat (2)dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2019 perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut:Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.
    dijadikan sampel dalam pemeriksaanlaboratorik kriminalistik;Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula memanggil Ahli yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yangbernama Masduki,M.Kes., dipersidangan menerangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai ketentuan pasal 196 jo pasal 98 ayat(2) uu no.36 tahun2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor registrasi dan diproduksioleh industri farmasi
    dengan menerapkan cara produksi obat yang baik; Bahwa pil dobel L merupakan obat keras yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter serta memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian; Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminya yakni perusahaan farmasi Lether Lech dan sudah tidak lagidiperpanjang ijin edarnya di Indonesia sejak tahun 1995 sehingga sejaksaat itu semua sediaan dobel L yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar; Bahwa tidak
Register : 23-06-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN LUWUK Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Lwk
Tanggal 17 September 2014 — Pidana - SRI SITI HARDIYANTI alias MAMA OBI
619
  • Menyatakan Terdakwa SRI SITI HARDIYANTI alias MAMA OBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan " 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI SITI HARDIYANTI alias MAMA OBI dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);3.
    Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh PenasehatHukum;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca Membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1234Menyatakan Terdakwa SRI SITI HARDIYANTI alias MAMA OBIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Mengedarkan sediaan farmasi
    PDM 37/BGI/06/2014, yang pada pokoknyasebagai berikut:KESATU :Bahwa ia Terdakwa SRI SITI HARDIYANTI alias MAMA OBI baik secarasendirisendiri atau secara bersamasama telah melakukan suatu perbuatan pada bulanMaret 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat diPelabuhan Tobing atau Pelabuhan Rakyat Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Luwuk, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh dengan dakwaan yangdisusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaantersebut, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu adalah yang lebihtepat untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana pasal 196 UU No.36 tahun 2009, yang mana memiliki unsurunsur sebagaiberikut :e Setiap Orang ;e Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah pelaku mengetahuidan menghendaki dalam melakukan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa menjual termasuk dalam perbuatan mengedarkan;Menimbang, bahwa sedian farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obattradisional,dan kosmetika;Menimbang, bahwa bentuk dan/atau berarti bisa salah satu atau keduanya yangharus dibuktikan untuk memenuhi
    sebagai orang tua tunggal memiliki anak kecil yang butuh kasihsayangnya;e Terdakwa sopan dalam persidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum;e = Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;Mengingat Pasal 196 UU No.36 tahun 2009 dan pasalpasal dari UU NO.8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana ;10MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa SRI SITI HARDIYANTI alias MAMA OBI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 12-09-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mad
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RISKA DIANA,SH
Terdakwa:
1.TRI YOGO DWI SAPUTRA BIN HARMINTO TRI WIDODO
2.BIMO ADI NUGROHO BIN HENDI SUKRISNO
595
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I Tri Yogo Dwi Saputra Bin Harminto Tri Widodo dan Terdakwa II Bimo Adi Nugroho Bin Hendi Sukrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tri Yogo Dwi Saputra Bin Harminto Tri Widodo dan Terdakwa II Bimo
    Bimo Adi Nugroho bin Hendi Sukrisno terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)(sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar) mereka yang melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo
    Ciriciriobat yang resmi dari farmasi sebagai berikut :1 Ada terdaftar dibalai pom.2 Ada aturan pakal3.
    Ada expired4 Ada tulisan merah Bahwa sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik;Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mad Bahwa cara peredaran sediaan farmasi termasuk pil eximer/trinxypenidil harus memperoleh ijin edar dari BPOM dan untuk mendapatnya tidakdapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter diapotek berijin Sesuai peraturan perundangundangan
    ; Bahwa Pil eximer/trinxy penidil merupakan obat yang mengandungtrineksifenidil (HCL) sebagai obat anti Parkinson, pil ini tergolong obat kerasyang peredarannya tidak dapat diperoleh secara bebas hanya menggunakanresep dokter dan dibeli pada apotek berijin; Bahwa Orang yang berhak mengedarkan sediaan farmasi pileximer/trinxy penidil adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotek resmi; Bahwa perbuatan orang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pileximer
    Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Register : 01-02-2012 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 29-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Kgn.
Tanggal 21 Februari 2012 — -SYAMSUL BAHRI Bin MUHRAN (Alm)
346
  • -dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan
    Angkinang, Kabupaten HuluSungai Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasin termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriKandangan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau obat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atauhalamanPerkara nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Kgn.kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2)dan (3) berupa obat jenis DEXTRO sebanyak 240 (dua ratusempat puluh) butir warna kuning, yang dibungkus
    Saksi NUZULA ELVA RAHMA, S.Si.Apt., dibawah sumpah sesuaiagamanya telah memberikan keterangan sebagaimana sebagaiberikut bahwa saksi saat ini menjabar sebagai Kasi Farmasi DinasKesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tugas danwewenang melakukan pengawasan dan pembinaan' terhadapperedaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukpsikotropika dan narkotika pada sarana pelayanankesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayahKabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa untuk obat Dextro merupakan
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu ;Ad.1.
    Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandanmutu; Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Ketentuan Pasal 1 butir4 yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika, dan Ketentuan Pasal 1 butir5 yang dimaksud = alat kesehatan adalah instrumen,apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandungobat yang di
    Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MUHRAN (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlianataupun kewenangan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenaitu. dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan danDenda sebesar Rp. 1.000.000, (satu. jutarupiah), apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 14-01-2022 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN TAKALAR Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Tka
Tanggal 2 Maret 2022 — Penuntut Umum:
KARTIKA KARIM
Terdakwa:
RABASIA Alias CIA Bin DG. PATA
5123
  • PATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud, dalam dakwaan alternatif kedua;
    2.

    Dirampas untuk negara
    - 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian :
    - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi
    - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat;
    - 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 (satu) saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi.
    Dirampas untuk dimusnahkan.
    6.