Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 10-12-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Tanggal 6 Januari 2015 — Penggugat vs Tergugat
40 — 5
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2014 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 27 April 2014 — ROMLI, S.H. Bin KHARIL; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
68 — 18
  • hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : 20222 2n nnn nn nnn nnn mene enna ne nnn nn nn nen nn nen Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kedirimemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : > Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
    menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracaraSebagal Derikut = = Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
    padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : 200222222 ne nen nn nn anne enna nn nen nnn nn nen nn eens Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kedirimemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : > Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 154/Pdt.P/2016/PN.JKT.BRT.
Tanggal 5 September 2016 — 1. DRS. YUNUS. S.H., 2. HERMAWAN DWIATMOJO,3. H. SUYADI,4. IMAN NUL ISLAM NUDIRMAN, S.H,5. DARWIS,6. R. SOEKOYO DANOEDINOTO,7. IMAN BUDI PRANOTO,8. DRS. H. ABDUL FALAK AR,9. DRS. KARMANI SOEKARTO, 10. SUHARMAN, 11. MOCH. MARGONO H; Melawan; 1.Yasan Al Ikhwan Meruya;2.H RIJANTA Ketua Pembina Yayasan Al Ikhwan Meruya;3.HR SUDIRO DJAJAATMAJA Anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;4.H FUADY BUZGAN anggota Pembina Al Ikhwan Meruya;DKK
131 — 48
  • Bahwa atas tanah non wakaf/ tanah negara seluas 2.864 M2 yang diatasnya terdapat bangunan Masjid Al Iknwan tetap milik Pemda DKI Jakarta(Turut Termohon 1), dan Turut Termohon 3 sebagai instansi pengelola asetdaerah juga TIDAK MENYEWAKAN TANAH TERSEBUT KEPADAHalaman 12 dari 81 Penetapan No. 154/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt.10.TERMOHON 1, tetapi hanya untuk dikelola dan dioperasikan bangunanMasjid Al Ikhwan oleh Termohon 1;JADI KONSEKUENSI ATAU AKIBAT HUKUM JIKA TERMOHON 1 danPARA TERMOHON melakukan tindakan
    Bahwa Turut Termohon 4 atas FEE tersebut belum pernah menyatakansecara tertulis bahwa pembayaran kewajiban Termohon 1 kepadaTermohon 15 bukan obyek pajak.TERMOHON 1 YANG DIJALANKAN OLEH Termohon 2, Termohon 3,Termohon 4, Termohon 5, Termohon 6, Termohon 7, Termohon 8,Termohon 9, Termohon 10, Termohon 11, Termohon 12, Termohon 13, danTermohon 14 dengan atas nama Termohon 1 dan TERMOHON 15 dalambisnis pendidikan/ sekolah (yang dijelaskan pada angka 7.2 di atas)menggunakan istilah Infaq Pendidikan, Wakaf
    Termohon 1 (YayasanAl Iknhwan Meruya) berupa tanah merupakan kekayaan yangdiperoleh dari HIBAH, WAKAF dan DONASI, diantaranya:Halaman 38 dari 81 Penetapan No. 154/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt. Tanah Wakaf No.05 / Meruya Selatan seluas 1.225 M? diJalan Bunga RT 002 RW 005; berasal dari Wakif H. JajatMuchdijat(Bukti T1 18); Tanah Wakaf No.03 / Meruya Selatan seluas 218 M? diJalan Bunga Gang H. Suroh RT 002 RW 005; berasal dariWakif H.
    TermohonXV.Bahwa Turut Termohon /V atas FEE tersebut belum pernahmenyatakan secara tertu/is bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Termohon XV bukan obyek pajak.TERMOHON YANG DNJALANKAN OLEH Termohon 2, Termohon 3,Termohon 4, Termohon 5, Termohon 6, Termohon 7, Termohon 8,Termohon 9, Termohon 10, Termohon 11, Termohon 12, Termohon 13,dan Termohon IV dengan atas nama Termohon dan Termohon 15dalam bisnis pendidikan / sekolah (yang dijelaskan pada angka 7.2 diatas) menggunakan isti/ah Infagq Pendidikan, Wakaf
    AHUAH.01.061019 tanggal 26 Desember 2012;Sertipikat (TandaBukti Tanah Wakaf) No. 03 / Meruya Selatantanggal 10 Januari 2013 atasnamaNadzir :1. Drs. H. EdySetiawan (ketua)2. H. MuryadiDonomihardjo (Sekretaris)3. H. JajatMuchdijat (Bendahara)Surat izin Operasional Penyellenggaraan Pendidikan DinasPendidikan Pemprov DKI Jakarta No. 1862/1.851.58 tanggal 11Maret 2013;Sertipikat (TandaBukti Tanah Wakaf) No. 05 / Meruya Selatantanggal 26 Februari 2014 atasnamaNadzir:1.H.
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 12-02-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bnj
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
Haji RIDWAN
Tergugat:
1.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat
2.PT.Prasarana Mandiri PT.Baleman
94 — 18
  • Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orangyang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.hibah; e. wakaf,; f. zakat; g. infaqg; h. shadagah; dan ft. ekonomisyariah.Penjelasan:Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor
    (6) pada Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwaPerkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasisyariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 123/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ying Maykel Diwakili Oleh : HENDRIK A. W. SITANGGANG, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Andri Tjahjadi Diwakili Oleh : HENDRIK A. W. SITANGGANG, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Nadra Zairafida
Terbanding/Tergugat II : Faisal Lazuardi
Terbanding/Tergugat III : Rizka Novitasari
Terbanding/Tergugat IV : Hidayatulloh
Terbanding/Tergugat V : Abdul Rachman
Terbanding/Tergugat VI : Achmad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat I : Bahori Ahoen
Terbanding/Turut Tergugat II : Nilam Purnamawaty Januarso Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
44 — 15
  • Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembukuan yang kuat.Bahwa Pasai 1 (Satu) butir 20 (dua puluh) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahyang mengatur sebagai berikut:Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 (sembilan belas) ayat 2 (dua) UUP A untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun danhak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam bukutanah
    Bahwa Pasal 29 (dua puluh sembilan) butir 1 (Satu) dan 2 (dua)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut:"Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atassatuan rumah susun didaftar dengan membukukannva dalam bukutanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yangbersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada suratukur tersebut."
Pengadilan PA LUBUK BASUNG Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA.LB
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 5
  • Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
    Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 06-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 17-11-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 05-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3507/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 21 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 15
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 23-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 617/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 14 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 29-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0105/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
Tanggal 23 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN SNG
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
1.HJ. SITI PATONAH
2.ENGKUS KUSNAMA
3.CASTI AINI EKAWATI, S.Pd
Tergugat:
Bank Suma Cabang Bandung dahulu Bank Agung Asia
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
94 — 22
  • Tergugat tentang kewenangan(Kompetensi abslout) didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No 7 tahun 1989tentang peradilan Agama dan telah diubah dalam Pasal 49 Jo 50 ayat (2) UUNo 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hipah, wakaf
    , dan zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA RI No 1321.K/Pdt/1993 tanggal26 Januari 1994 Kaidah Hukum sejak UU No 7/1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa, atau mengadillperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah , wakaf atau sadaqah;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 50 UU No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU NO 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: bila terjadisengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 30-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Ag/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — MUHAMMAD ZAMI BIN ZAM ZAM AL vs . RUHAMAH BINTI ZAM ZAM AL, dkk
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan batas sebelah baratdengan sawah Waki Banta, timur dengan sawah Naimah, utaradengan sawah wakaf Mancang dan selatan dengan jalan raya;Satu buah rumah permanen di Desa Lamme yang terletak di atastanah pertapakan objek nomor: 11 gugatan Pelawan;Sebidang tanah kebun di belakang rumah di Desa Lamme seluaslebihkurang 1300 m? dengan batas sebelah barat dengan jalan,timur dengan tanah M. Saleh, utara dengan tanah rumah Hj.Ruhana dan sebelah selatan dengan tanah rumah Makam Yatim;.
    di DesaPaya Ue, dengan batas sebelah barat dengan tanah wakaf, timurdengan tanah alm. Hindon, utara dengan sawah Abubakar, dansebelah selatan dengan jalan raya;Sebidang tanah pertapakan sawah seluas lebih kurang 1000 m? diDesa Lamme, dengan batas sebelah barat dengan jalan Desa, timurdengan lorong keluarga, utara dengan jalan raya dan selatandengan tanah rumah Hj. Ruhana;Emas murni 99% sebanyak empat mayam pinjaman MuhammadZami;5.10 Sebidang tanah Bak Bunot seluas lebih kurang 250 m?
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 25-06-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Pyk
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 17
  • Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
    alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 11-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Prob
Tanggal 28 Nopember 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
18 — 3
  • diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
    (Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 17-05-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
153 — 41
  • Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
    identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PA MUARA BUNGO Perdata Agama
Register : 19-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab
Tanggal 16 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
52 — 7
  • tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
    Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-08-2016 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Mei 2015 — - M.ALIL BASYA ALS ALIL
40 — 13
  • Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
    Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 02-01-2015 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Tgrs
Tanggal 19 Januari 2015 — Pemohon melawan Termohon
26 — 8
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 0002/Pdt.P/2015/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 24-01-2014 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.JB
Tanggal 27 Maret 2014 — PARA PEMOHON
21 — 0
  • PEWARIS dan almh ISTRI PEWARISyang bernama ANAK I PEWARIS hanya menikah satu kali dengan seorang lakilaki yang bernama SUAMI ANAK I PEWARIS dan dari hasil perkawinannyatersebut telah dikaruniai 8 orang anak yang masih hidup masing masingbernama:1 PEMOHON IL.PEMOHON III.PEMOHON IV.PEMOHON V.PEMOHON VI.PEMOHON VII.PEMOHON VIII.PEMOHON IX.4 Bahwa sebelum SUAMI ANAK I PEWARIS meninggal dunia ternyata terlebihony nn F&F WY WNdahulu ANAK I PEWARIS meninggal dunia pada tanggal XXXXXXX dandimakamkan ditanah wakaf
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 184/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
Nunung
26 — 14
  • Menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2001 telah meninggal duniaseorang lakilaki yang bernama H.Abdullah Sani karena sakit dan dikebumikan di tanah wakaf beringin di cilandak jakarta selatan.3.